Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melaksanakan amanat Undang-undang dalam kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025.

    “Prinsipnya begini, presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya,” kata Bahlil ditemui di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Sleman, DIY, Minggu (29/12).

    Bahlil berkata kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR dan pemerintah sejak 2021 silam.

    “Khusus PPN, memang undang-undang itu tahun 2021 dibuat,” tegas Menteri ESDM tersebut.

    Bahlil bilang melalui UU HPP telah disepakati bahwa tarif PPN naik secara bertahap naik mulai 2022 menjadi 11 persen dan dalam menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    Bahlil menegaskan Prabowo menyadari pengaruh kenaikan PPN terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mencari jalan tengah. Alhasil, lanjut dia, PPN 12 persen ini hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah saja.

    “Maka yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen,” katanya.

    “Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen,” pungkas Bahlil.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir.

    Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu, berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu (28/12) kemarin.

    Kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai buah dari pengesahan UU HPP yang disahkan pada masa pemerintahan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden RI saat ini.

    Adapun kalimat Bahlil soal PPN 12 persen mengincar barang mewah ini tak sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” tegasnya.

    Meski begitu, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. DJP Kementerian Keuangan menyebut barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.

    (kum/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • BMKG Prediksi Mayoritas Wilayah Pesisir Banjir Rob Sepekan Mendatang

    BMKG Prediksi Mayoritas Wilayah Pesisir Banjir Rob Sepekan Mendatang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia berpotensi banjir rob dalam sepekan ke depan. Ketinggian muka air diperkirakan lebih kurang mencapai 1-1,5 meter.

    “Potensi banjir rob itu terjadi akibat peningkatan ketinggian air laut maksimum yang dipengaruhi oleh fenomena Bulan Baru pada 31 Desember 2024,” kata Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (29/12).

    Tim meteorologi BMKG mendapati berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut pada periode tersebut maka banjir rob dapat berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir yang antara lain; Provinsi Aceh (Meulaboh 31 Desember-3 Januari 2025), Sumatera Utara (Kecamatan Medan Belauan, Medan Merelan dan Medan Pelabuhan), Kepulauan Riau (Batam, Dabo Singkep, Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang 31 Desember-4 Januari 2025).

    Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pantai Pariaman, Padang Painan 31 Desember – 3 Januari 2025), Jambi (selat Berhala 31 Desember-5 Januari 2025), Kepulauan Bangka Belitung (pesisir Pangkal Pinang 31 Desember 2024-1 Januari 2025).

    Provinsi Lampung (Bandar Lampung 31 Desember-3 Januari 2025), Banten (perairan utara Tangerang, Selat Sunda barat Pandeglang, utara Serang, selatan Pandeglang, selatan Lebak pada 31 Desember-5 Januari 2024)

    Kemudian Provinsi Daerah Khusus Jakarta (pesisir utara Jakarta 31 Desember-3 Januari 2025), pesisir utara Jawa Tengah (Kota Semarang, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes pada 31 Desember-8 Januari 2025), selatan Jawa Tengah (Cilacap, Kebumen, Purworejo, Daerah Istimewa Yogyakarta 30-31 Desember 2024), selatan Jawa Barat (selatan Sukabumi dan Cianjur 30-31 Desember 2024), pesisir Jawa Timur (Surabaya Pelabuhan, Surabaya Timur, Kalianget hingga Madura pada 28-31 Desember 2024).

    Pesisir Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Bima pada 29-31 Desember 2024), Nusa Tenggara Timur (utara dan selatan Flores, Pulau Sumba, Pulau Sabu, Raijua, Rote, Pulau Timor).

    Kalimantan Utara (Nunukan, Tarakan, Tanjung Selor 31 Desember 2024-1 Januari 2025), Kalimantan Timur (Balikpapan timur dan Balikpapan Barat pada 31 Desember-6 Januari 2025), Kalimantan Selatan (pesisir Sungai Barito, Kotabatu, Tanah Bumbu, Tanah Laut pada 29 Desember-4 Januari 2025), Kalimantan Barat (pesisir Kalimantan Barat 31 Desember-4 Januari 2025), Kalimantan Tengah (selatan Kota Waringin Barat meliputi Kubu, Keraya, Kumai 31 Desember-4 Januari 2025).

    Provinsi Sulawesi Selatan (Pare-pare, Sparemonde Makassar bagian barat, Makassar, Pangkep, Selayar, Bonerate, Kalatoa bagian utara 30 Desember-2 Januari 2025), Sulawesi Tengah (Perairan Palu – Donggala pada 31 Desember-1 Januari 2025), Sulawesi Utara (pesisir Sulawesi Utara, Bitung, Kepulauan Sangihe, barat Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud pasa 31 Desember-6 Januari 2025).

    Provinsi Maluku (Kota Ambon, Saumlaki, Kai, Aru dan Kabupaten Seram bagian timur pada 1-3 Januari 2025), Maluku Utara (Lolonda, Morotai, Tobelo, Ternate dan Taliabu pada 31 Desember-1 Januari 2025) hingga Papua (utara Jayapura, Kabupaten Sarmi, Biak, Serui, Waropen pada 30 Desember-1 Januari 2025).

    Menurut Eko, banjir rob selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, juga berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kelancaran aktivitas pelaku usaha tambak garam hingga ikan air tawar/laut pada wilayah pesisir.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Akhir masa jabatannya diwarnai sejumlah drama politik, mulai dari gagalnya revisi UU Pilkada hingga pisah jalan dengan PDIP.

    Di akhir masa jabatan Jokowi, ada isu untuk menyukseskan keikutsertaan anak bontotnya, Kaesang Pangarep, ke Pilkada Serentak 2024. Kala itu, Kaesang terganjal syarat usia minimal.

    Padahal, nama Kaesang sudah muncul di berbagai survei. Dia memuncaki survei Pilgub Jateng dan muncul sebagai opsi di Pilgub DKI Jakarta.

    Pada 21 Agustus 2024, DPR menggelar revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat itu digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

    Revisi dilakukan super cepat. Hasil revisi diketok hanya dalam hitungan jam. Beberapa poin revisi pun bertolak belakang dengan putusan MK.

    Salah satu poin revisi dikaitkan dengan pencalonan Kaesang. Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik.

    Manuver DPR itu membuat masyarakat murka. Gerakan “Peringatan Darurat” meledak di internet. Mahasiswa dan para aktivis turun ke jalan. Sejumlah selebritas juga ikut mendemo DPR.

    Karena desakan kuat, DPR membatalkan revisi tersebut.

    “Bahwa pada hari ini 22 Agustus Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

    Kaesang tak lagi punya peluang maju. Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Kemunculan Mulyono

    Gerakan Peringatan Darurat diyakini sejumlah pihak sebagai bentuk muaknya publik terhadap politik Jokowi. Revisi kilat UU Pilkada disandingkan dengan perubahan aturan pencalonan Pilpres 2024 yang memuluskan jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

    Mulai dari momen Peringatan Darurat, warganet mulai mengulik berbagai hal tentang keluarga Jokowi. Salah satu hal yang dilakukan adalah memanggil Jokowi dengan nama kecilnya, Mulyono.

    Panggilan Mulyono menjadi bulan-bulanan warganet di setiap pembahasan yang berkaitan dengan Jokowi. Julukan itu juga dipakai massa aksi Peringatan Darurat untuk mengolok-olok Jokowi.

    PDIP dan beberapa politisi yang berseberangan dengan Jokowi pun menggunakan julukan Mulyono. Misalnya, cagub Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membalas sindiran soal jalan rusak. Dia mengatakan jalan yang dimaksud sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat.

    “Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional. Itu jalan jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” kata Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa (24/9).

    Setelah ramai penggunaan julukan Mulyono, Kaesang dan Bobby ikut menggunakannya. Namun, mereka memakainya untuk gimik, bukan mengolok-olok Jokowi.

    Kaesang memakai rompi bertulis Mulyono. Sementara itu, Bobby memperkenalkan diri sebagai keluarga Mulyono selama kampanye di Sumut.

    “Saya hadir di sini bersama istri saya ibu Kahiyang Ayu Boru Siregar. Sini, Ayo sini. Ini Boru Siregar. Ini yang namanya ibu Kahiyang Ayu Siregar. Inilah anaknya–yang kalau sekarang orang bilangnya–kami anak dan menantu Mulyono, orang bilang sekarang,” kata Bobby di Tapanuli Selatan, Sabtu (28/9).

    Tindak-tanduk keluarga Jokowi juga menjadi sorotan publik. Misalnya, gaya hidup mewah yang dipertontonkan Erina Gudono, menantu Jokowi.

    Erina memperlihatkan sedang makan kue brioche seharga US$25 di California bersama Kaesang. Dia juga mengunggah foto perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650.

    Salah satu momen mengejutkan adalah saat pelantikan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen. Saat itu, kamera menyorot sejumlah tokoh, anggota dewan dan para hadirin menyambut dengan tepuk tangan.

    Giliran kamera menyorot Kaesang, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu. Respons anggota dewan dan hadirin justru sorakan “huuu”. Anak dan mantu Jokowi itu hanya tersenyum ke kamera.

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai “Mulyono” adalah bentuk kemarahan masyarakat Indonesia. Dia berkata masyarakat Indonesia punya budaya memberi sanksi sosial dengan julukan aneh kepada orang-orang yang dianggap bersalah.

    “Tidak keliru kalau dikatakan orang, rakyat di Indonesia akhirnya tidak menyebut Jokowi, tapi Mulyono itu karena kemuakan rakyat kepada beliau. Umum di Indonesia ketika kita sudah tidak suka terhadap seseorang, makan akan muncul julukan-julukan terhadap orang tersebut,” ujar Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Hubungan Jokowi dengan PDIP kandas setelah 20 tahun. Semua bermula dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    PDIP sudah mengumumkan pengusungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk pilpres. Pengumuman itu pun dihadiri oleh Jokowi.

    Beberapa waktu kemudian, Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Pasangan itu pun menang dengan perolehan suara 58 persen.

    Tak berhenti di situ, partai-partai pendukung Jokowi juga membentuk blok kekuatan politik bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka menggandeng semua partai di berbagai daerah, kecuali PDIP.

    Koalisi raksasa itu menggempur PDIP di basis-basis massa pada Pilkada Serentak 2024. PDIP hanya menang di DKI Jakarta. Provinsi-provinsi lainnya di Jawa dikuasai oleh KIM Plus.

    PDIP mengambil langkah tegas. Mereka menerbitkan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution. SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby.

    Tiga surat pemecatan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi keterangan pemecatan Jokowi di surat tersebut.

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai kekesalan PDIP terhadap Jokowi “sudah sampai ubun-ubun”. Menurutnya, pemecatan terhadap Jokowi pun dilakukan dengan rasa balas dendam.

    Dalam surat pemecatan, PDIP menulis dua “dosa” Jokowi. Pertama, melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Kedua, menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstisusi (MK). PDIP menganggap tindakan Jokowi sebagai pelanggaran berat.

    “Dua dosa yang dikemukakan oleh PDIP itu menurut saya mencoreng citra dan reputasi Jokowi,” ujarnya.

    “Ini pandai PDIP dengan memberikan dua dosa tadi itu kan akan memberi stigma yang negatif terhadap Jokowi seumur hidupnya bahwa Jokowi cacat secara politis, baik sebagai kader maupun sebagai presiden,” lanjut Jamiluddin.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Menolak pensiun

    Selepas jabatan presiden, Jokowi dan Iriana kembali ke kampung halaman mereka di Solo. Mereka sempat tak muncul di publik beberapa hari.

    Meski demikian, itu bukan tanda Jokowi pamit dari kancah politik nasional. Dia kembali bermanuver menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Jokowi mulai menerima sejumlah politisi di rumahnya, termasuk cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil. Dia juga pernah menerima kunjungan cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

    Ayah Gibran itu juga terbang ke Jakarta pada Senin (18/11). Dia berkumpul dengan para relawan dan menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Jokowi juga ikut di sejumlah kegiatan kampanye Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Dia berkata memang memberi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah. Menurut Jokowi, ia hanya mendukung, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh rakyat.

    “Seingat saya yang kita berikan endorse 84 seingat saya,” kata Jokowi di Solo, Selasa (3/12).

    “Kalau ada yang menang itu bukan karena endorse. Karena calonnya, bukan saya. Dan karena penerimaan rakyat, penerimaan masyarakat itu baik saya sekali lagi saya bisa ngapain, wong sudah pensiun,” ucap Jokowi.

  • Rangkaian Acara Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta

    Rangkaian Acara Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengundang seluruh warga ikut serta mengikuti rangkaian kegiatan perayaan malam tahun baru pada Selasa (31/12).

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan perayaan tahun baru di Jakarta bertema ‘Semarak Jakarta Mendunia’.

    Perayaan itu diharapkan menjadi momen untuk menampilkan keindahan Jakarta ke mata dunia, sekaligus menjadi ajang kebersamaan bagi seluruh warga ibu kota.

    “Kami mengajak seluruh warga untuk hadir dan merasakan semangat kebersamaan yang luar biasa,” kata Andika dalam keterangan tertulis, Minggu (29/12).

    Berikut rangkaian kegiatan perayaan tahun baru di Jakarta.

    1. Bentang Harapan JakASA, warga Jakarta bisa menulis harapan di kain putih sepanjang 500 meter yang akan disebar di Balai Kota, lima kantor wali kota, serta kantor Bupati Kepulauan Seribu. Acara ini berlangsung pukul 15.30-16.30 WIB.

    2. Semarak Jakarta Mendunia yang akan dilaksanakan mulai pukul 18.30-00.30 WIB. Warga dapat menikmati berbagai hiburan di lokasi-lokasi berikut ini.

    a. Bundaran HI yang berisi panggung utama dengan hiburan dari sejumlah artis ternama, seperti Yura Yunita, RAN, dan penampilan spektakuler, seperti lighting show, drone show, dan kembang api.

    b. Sepanjang Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Sudirman terdapat 14 titik panggung hiburan yang akan diisi hiburan dari sejumlah artis papan atas dengan genre musik dangdut, pop, reggae, hingga rock.

    c. Lapangan Banteng terdapat acara Pesona Dekade, di Monas Sisi Selatan terdapat acara Gemilang Silang Monas, di Kota Tua terdapat acara Jakarta Light Festival.

    d. Jakpreneur Bazaar, yakni aneka kuliner khas Jakarta yang tersebar di sekitar lokasi panggung hiburan.

    3. Panggung hiburan di tiap wilayah. Rinciannya yaitu panggung hiburan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, kantor Wali Kota Jakarta Utara, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan, dan Old Shanghai di Sedayu City, Jakarta Timur, serta Pulau Tidung di Kepulauan Seribu.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta-fakta Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Fakta-fakta Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Beberapa waktu lalu, Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi.

    Saat itu, penyidik menyita sejumlah bukti pada penggeledahan itu, mulai dari dokumen hingga barang elektronik.

    CNNIndonesia.com merangkum sejumlah fakta terkait kasus ini:

    Modus korupsi

    Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan menyebut ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Diduga ada yayasan yang terlibat.

    “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper, kurang lebihnya seperti itu,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

    “Yayasan, ada yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” lanjut dia.

    Belum ada tersangka

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, dengan kata lain baru ada calon tersangka.

    Pernyataan tersebut meluruskan keterangan Deputi Penindakan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Rudi Setiawan yang menyebut sudah ada dua orang tersangka yakni Anggota DPR.

    “Bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka di surat penyidikan tersebut belum ada,” ujar Tessa di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).

    Pengakuan Anggota DPR

    KPK memeriksa dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem terkait kasus tersebut pada Jumat (27/12).

    Usai diperiksa, Satori mengakui menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia untuk berkegiatan di Dapil.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta.

    Satori menyebut tak ada uang suap terkait itu. Ia berjanji akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan secara kooperatif.

    Ia juga mengatakan seluruh anggota Komisi XI turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka. Satori menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

    “Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” katanya.

    (yoa/pta)

  • Prabowo Subianto Hadiri Perayaan Natal Nasional 2024

    Prabowo Subianto Hadiri Perayaan Natal Nasional 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12).

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Rekonstruksi Penembakan Gamma Pekan Depan

    Rekonstruksi Penembakan Gamma Pekan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polda Jawa Tengah (Jateng) akan menggelar rekonstruksi polisi tembak siswa SMK Negeri 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (17) pekan depan.

    Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka. Aipda Robig jadi tersangka dalam kasus pidana yang dilaporkan keluarga korban.

    Dirkrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan proses penanganan pidana terhadap Robig kini telah memasuki tahap satu yakni pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, kata dia, penyidik akan melakukan rekonstruksi perkara bersama kejaksaan.

    “Berkas sudah tahap satu, sudah diserahkan di kejaksaan, pekan depan bersama kejaksaan rekonstruksi,” kata Subagio di Mapolda Jateng, Semarang, Jumat (27/12).

    Sementara itu, salah satu pengacara Aipda Robig, Herry Darman, mengaku belum mengetahui informasi soal kepastian kapan akan dilakukan rekonstruksi penembakan Gamma.

    “Kami belum diinfokan akan ada rekonstruksi, belum. Kalau kita masih dalam proses penyidikan,” kata Herry saat dihubungi awak media. Dia mengatakan saat ini Robig masih dalam kondisi baik dan masih ditahan di Polda Jateng. Ia telah bersiap menghadapi sidang pidana ke depannya.

    “Kan sudah ditetapkan klien saya sebagai tersangka. Kita belum dapat informasi lagi bahwa berkasnya sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU),” jelasnya.

    “Dalam persoalan ini menurut kami tidak ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa, itu kan bisa dibuka. Untuk substansi hukum perkara itu akan kami buka seluas-luasnya di pengadilan,” sambungnya.

    Ia menegaskan tak ada fakta yang ditutup-tutupi Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dalam kasus penembakan Gamma dan kedua korban lainnya oleh Robig.

    “Nanti kita buka semua di pengadilan apa yang telah terjadi di lapangan, penembakan tersebut, dalam arti sebelum itu kan sudah ada terjadi tawuran, klien kami memang tidak mengetahui itu,” klaim Herry.

    Sebagai informasi, Robig dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang kode etik terkait penembakan yang menyebabkan Gamma tewas. Robig telah mengajukan banding atas sanksi pemecatan tersebut.

    Kemudian dia juga diproses pidana umum setelah dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

    Dalam kasus ini sebelumnya Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar merilis anggotanya yang dalam perjalanan pulang dinas bermaksud melerai tawuran yang diikuti korban. Dia mengklaim polisi tersebut sempat melepas tembakan peringatan karena diserang senjata tajam oleh korban.

    Namun, berdasarkan keterangan Bidpropam Polda Jateng aksi penembakan yang dilakukan Aipda Robig tak terkait dengan pembubaran tawuran. Kemudian dalam rekaman CCTV yang didapatkan keluarga korban terlihat diduga tak ada langkah tembakan peringatan dari tersangka.

    Sementara itu, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kombes Irwan menyatakan meminta maaf ke keluarga Gamma, masyarakat Semarang, dan siap dievaluasi.

    “Kami sebagai atasan brigadir R, pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Semarang terlebih keluarga besar almarhum ananda Gamma,” ujar Irwan di rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (3/12).

    “Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, apa pun bahasanya saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini,” lanjutnya.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (tim/kid)

  • Kisah Nelayan Batam Jatuh ke Laut Imbas Manuver Kapal Polisi Singapura

    Kisah Nelayan Batam Jatuh ke Laut Imbas Manuver Kapal Polisi Singapura

    Batam, CNN Indonesia —

    DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau mendatangi kantor perwakilan Konsulat Singapura di Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau Jumat (27/12).

    Mereka memprotes dugaan diintimidasi oleh speedboat Polisi Maritim Singapura terhadap nelayan yang memancing ikan di perairan Pulau Nipah Batam.

    Akhir pekan ini, salah satu korban yang diduga jadi korban intimidasi Polisi Maritim Singapura, Al Danil Mahadir Van (18), menceritakan pengalamannya kepada CNNIndonesia.com.

    Danil yang merupakan nelayan Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam mengatakan dia terjatuh ke laut akibat speedboat kecilnya oleng akibat manuver  Kapal Patroli Maritim Singapura. Manuver kapal patroli negeri jiran itu menciptakan gelombang besar dengan berputar-putar mengelilingi sejumlah perahu nelayan yang sedang memancing ikan di perairan Pulau Nipah, Batam pada Selasa (24/12) lalu.

    Dia mengatakan, waktu itu dia bersama ayahnya bernama Kamarudin tengah memancing ikan menggunakan perahu kecil. Mereka tak sendirian, karena di saat dan lokasi yang sama ada lima perahu lain dan total ada 7 nelayan lain yang sedang memancing ikan di sana.

    Tiba-tiba, sambungnya, mereka didatangi kapal patroli Singapura yang langsung bermanuver berputar-putar mengelilingi perahu-perahun nelayan agar menyingkir dari lokasi mereka mencari ikan saat itu. Padahal, katanya, para nelayan Batam itu menyatakan masih di batas wilayah perairan Indonesia, sehingga tetap bertahan.

    “Pada tanggal 24 Desember itu, hari Selasa, Sekitar jam 13.30 lah, kami lagi mancing di lokasi tersebut. Tiba – tiba polisi Singapura datang mengusir dengan cara mengelilingi langsung, dia datang suruh keluar. Tapi, kami tidak mau keluar, karena itu kami rasa batas wilayah kami [Indonesia] mancing. Jadi diputar-putar terus, sehingga ombak yang banyak begitu besar. Saya kebanting jatuh ke laut, begitulah tragedinya,” ujar Danil menceritakan pengalamannya itu, Sabtu (28/12).

    Danil mengaku hari itu dia menemani ayahnya memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Namun, hari itu malah dapat gangguan dari kapal patroli Polisi Maritim Singapura.

    Nelayan lain, Muhammad Efendi dari kelurahan yang sama juga menceritakan kesaksiannya atas manuver kapal polisi Singapura itu. Menurutnya, selama ini dia bersama nelayan tradisional setempat tidak pernah dihalau kapal patroli Singapura seperti yang terjadi pada 24 Desember lalu. Namun, dia mengatakan setelah ada timbunan laut di dekat Pulau Nipah yang berbatasan langsung dengan Singapura, tiba-tiba kapal patroli negeri jiran itu bermanuver mengintimidasi nelayan-nelayan setempat yang memancing di lokasi tersebut.

    “Sebelum adanya timbunan laut di daerah tersebut, wilayah tersebut kita mancing aman – aman saja, kita tidak dihalau oleh Polisi Singapura,” Ujarnya kepada wartawan, Jum’at (27/12).

    Setelah insiden kejadian pada Selasa (24/12) lalu, dia bersama nelayan lain tetap pergi melaut mencari ikan di perairan Pulau Nipah, namun tetap diintimidasi manuver kapal polisi Singapura. Walhasil, mereka terpaksa keluar dari perairan tersebut daripada mengalami kecelakaan di laut.

    “Setelah kejadian itu, kita tetap pergi melaut, mencari makan, tapi tetap diusir, kita keluar dari pada celaka di laut,” ujarnya.

    Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari perwakilan Konsulat Singapura yang ada di Batam terkait manuver kapal patroli negeri jiran yang diduga mengintimidasi nelayan setempat tersebut.

    DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri, mendatangi kantor perwakilan Konsulat Singapura yang ada di Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jum’at (27/12). (CNN Indonesia/Arpandi) (arp/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan Ilegal 4 Pekerja Migran ke Turki

    Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan Ilegal 4 Pekerja Migran ke Turki

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mencegah pemberangkatan 4 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang hendak berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Turki.

    Menteri PPMI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan pencegahan itu dilakukan setelah tim menerima informasi terkait keberangkatan CPMI di Terminal 3 Bandara Soetta, Sabtu (28/12). BP2MI kemudian mencegah keberangkatan 4 CPMI dengan tujuan penerbangan ke Turki.

    “Tim menelusuri informasi adanya penempatan CPMI secara nonprosedural yang akan diberangkatkan Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 15.00 WIB melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten,” ujar Karding dalam keterangan resmi, pada Sabtu (28/12).

    “Pada saat penelusuran di sekitar lokasi, ditemukan fakta 4 CPMI yang akan ditempatkan secara non prosedural ke Turki,” lanjutnya.

    Menurut data yang dirilis PPMI/BP2MI, keempat TKI itu berasal dari daerah berbeda dan hendak bekerja di Turki hingga Arab Saudi. CPMI berinisial DEF dari Cilegon, LM dari Cianjur, dan R dari Jakarta Barat akan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Turki.

    Sedangkan, CPMI berinisial TSW merupakan warga Pandeglang, Banten, dan berencana menjadi ART di Arab Saudi. Keempat calon TKI itu sempat ditampung di rumah M, calo keberangkatan ilegal tersebut.

    Mereka tinggal di rumah calo yang berada di Jatiasih, Bekasi, itu selama sekitar dua minggu. Keempat CPMI juga telah mengantongi paspor dan boarding pass untuk keberangkatan Jakarta-Doha dan Doha-Istanbul.

    “Saat dilakukan pencegahan dan penyelamatan, mereka sudah kantongi Paspor dan Boarding Pass dengan tujuan Jakarta-Doha dan Doha-Istanbul,” ujar Karding.

    “Salah satu CPMI bilang, calo yang melakukan proses perekrutan berinisial ‘M,’” lanjutnya.

    Keempat CPMI kemudian dibawa ke rumah ramah BP3MI Banten untuk mendapat pembinaan, sebelum dipulangkan ke daerah asal. Pemerintah melalui BP2Mi juga akan melakukan penelusuran terkait calo M dan jaringannya.

    Pelaku tersebut terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar karena diduga melanggar Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Ia juga berpotensi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Menteri Karding kemudian mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri supaya mengikuti prosedur. Aturan terkait pekerja luar negeri itu tercantum dalam pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    (frl/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eks Menag Era Jokowi Bertemu Sri Mulyani, Minta PPN 12 Persen Batal

    Eks Menag Era Jokowi Bertemu Sri Mulyani, Minta PPN 12 Persen Batal

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama kepengurusan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat (27/12) malam. Rombongan mendesak kebijakan pemerintah soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada 2025 dibatalkan.

    Lukman yang merupakan salah satu pengurus GNB menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap kian menekan daya beli rakyat kelas menengah ke bawah, terutama mereka yang rentan terdampak situasi ekonomi pascapandemi.

    “Kelas menengah saat ini sudah sangat terbebani. Ada PHK, pemotongan penghasilan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkap Lukman dalam konferensi pers GNB yang digelar secara daring, Sabtu (28/12).

    “Rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya akan memperparah kondisi mereka,” lanjutnya.

    Ia menilai kebijakan ini bukan hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor konsumsi. Padahal, sektor ini merupakan penopang utama perekonomian nasional.

    GNB juga menyoroti beberapa isu lainnya, seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan beban masyarakat.

    Lukman berharap Sri Mulyani dapat mengevaluasi kebijakan fiskal yang dibuat belakangan. Ia lantas mengajak pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan, khususnya yang memengaruhi daya beli masyarakat.

    “Pemerintah harus menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah dan bawah. Selain adil, ini juga demi menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang,” kata Lukman.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir.

    Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu, berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu (28/12) pukul 13.00 WIB.

    Kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai buah dari pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada masa pemerintahan Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden RI saat ini.

    (frl/mik)

    [Gambas:Video CNN]