Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Mutasi Besar Polri, Polwan Peraih Adhi Makayasa Jadi Kapolres Semarang

    Mutasi Besar Polri, Polwan Peraih Adhi Makayasa Jadi Kapolres Semarang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 734 Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (Pamen) Polri jelang akhir tahun 2024 ini.

    Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2775/XII/KEP./2024 hingga ST/2778/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024.

    Salah satu yang dimutasi adalah Polwan peraih Adhi Makayasa tahun 2006, AKBP Ratna Quratul Ainy. Polwan itu dimutasi untuk memegang jabatan baru sebagai Kapolres Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

    Ratna diketahui merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2006. Pada tahun itu, dia mendapat penghargaan Adhi Makayasa yang berpengalaman dalam bidang reserse.

    Ia memulai kariernya di kepolisian pada tahun 2007 sebagai Pama Ops Bagops Polrestro Jakbar Polda Metro Jaya. Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai Panit Idik Unit VI/PPA Satreskrim Polrestro Jakbar Polda Metro Jaya.

    Pada tahun 2009, ia dipercaya menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Cengkareng. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat sebagai Kasubnit III Satresnarkoba Polrestro Jakbar.

    Kariernya terus berkembang dengan menjabat sebagai Sespri Gubernur PTIK pada 2013, hingga menjadi Sespri Gubernur PTIK pada 2013.

    Setelahnya Kompol Ratna dipercaya sebagai ajudan istri Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Mufidah, dari 2014 hingga 2019.

    Mutasi 18 Kapolres se-Jateng

    Secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah ada 18 polres yang berganti pimpinan dalam mutasi besar-besaran Polri jelang akhir 2024 ini.

    Selain Polres Semarang, Polrestabes Semarang yang semula dipimpin Kapolrestabes Kombes Pol Irwan Anwar pun berganti pimpinan.

    Kemudian polres lain yang berganti kepemimpinan di antaranya adalah Polresta Surakarta, Polresta Magelang, Polres Rembang, Polres Magelang Kota, dan Polres Sukoharjo.

    Kemudian Polres Kebumen, Polres Jepara, Polres Banjarnegara, Polres Karanganyar, Polres Grobogan, Polres Semarang, Polres Klaten, Polres Batang, Polres Purbalingga, Polres Boyolali, Polres Temanggung, dan Polres Tegal Kota.

    (tfq/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung pihak yang mencibir pemerintahannya yang baru berjalan sekitar dua bulan.

    Ia menyinggung pihak yang dinilai mengenyam pendidikan tinggi namun memiliki mental rendah diri dan kerap menjelekkan apa yang dilakukan pemerintah.

    “Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri, apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek, belum kita bekerja sudah mulai nyinyir,” kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

    Ia menyebut kadang segelintir pihak di Indonesia masih kerap merasa rendah diri.

    Prabowo mengatakan masih ada orang di Indonesia yang menganggap dirinya pintar, sehingga meragukan kemampuan bangsanya sendiri.

    Ia pun menyatakan pemerintahannya akan terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih.

    Prabowo meminta jajarannya untuk terus mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia.

    “Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan, penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.

    (mnf/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fraksi PKS Optimis Kepemimpinan Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

    Fraksi PKS Optimis Kepemimpinan Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan dan peluang pada 2025. Optimisme ini disampaikan dalam evaluasi akhir tahun 2024 dan proyeksi tahun depan di Jakarta, Senin (30/12).

    Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menilai bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat, transformatif, dan kolaboratif sejak dilantik dua bulan lalu.

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/12).

    Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang kuat, karismatik, sekaligus transformatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Menurutnya, presiden juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa.

    Jazuli menambahkan, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan Timur Tengah, hingga perang dagang Cina-Amerika Serikat, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu menjaga martabat bangsa di kancah internasional.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata dia.

    Menurut Anggota Komisi I DPR ini, rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Prabowo. Beragam survei menunjukkan 80 persen lebih rakyat percaya presiden bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

    Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi di antara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus ekspektasi publik kepada Prabowo dan kabinetnya.

    Tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

    “Sektor ketenagakerjaan misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” terang Jazuli.

    Anggota DPR Dapil Banten ini juga melihat kesungguhan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi. Presiden sangat tegas dan keras kepada para pembantunya untuk bekerja serius demi rakyat.

    Pernyataannya juga lugas soal korupsi, bahkan di hadapan aparat TNI dan POLRI. Prabowo bahkan mengaku mendapat ancaman pribadi atas sikap tegasnya tersebut.

    Alhasil sudah cukup banyak kasus-kasus korupsi besar yang mulai diproses untuk memberikan efek kejut bagi perbaikan tata kelola negara khususnya menyangkut sumber-sumber penerimaan negara yang signifikan.

    Prabowo dengan tegas memerintahkan untuk memberantas judi online. Hal yang sama juga ditegaskan untuk kasus narkoba dan penyelundupan yang harus diberantas tuntas dengan kerja sama di antara aparat penegak hukum.

    Prabowo juga fokus meluncurkan program yang menyentuh langsung peningkatan kualitas SDM mulai dari yang mendasar perbaikan gizi melalui program makan bergizi hingga perbaikan kurikulum dan tata kelola pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Termasuk menaikkan gaji dan tunjangan guru.

    Prabowo faktanya juga memperluas bantuan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk perluasan subsidi, insentif, dan stimulus bagi masyarakat tidak mampu, menengah ke bawah, dan UMKM.

    Menurut Doktor Ilmu Manajamen ini, ada banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu mulai dari beban utang yang cukup besar, angka kemiskinan yang cukup tinggi, disparitas pendapatan antarpenduduk, antarsektor dan wilayah, kapasitas fiskal yang rapuh, juga dari sisi penerimaan negara yang belum maksimal.

    Namun dengan kepemimpinan Presiden yang determinatif sekaligus transformatif dan kolaboratif Fraksi PKS yakin Presiden dan kabinetnya dengan dukungan Parlemen yang solid akan dapat mengurai berbagai permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara bertahap dan progresif.

    Fraksi PKS sangat optimis Indonesia bisa bangkit mencapai target pembangunan yang dicanangkan dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJM seperti peningkatan perkapita menuju negara maju, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM bangsa.

    “Pak Prabowo Subianto memberikan kita optimisme. Banyak kebijakan beliau yang sangat positif bagi rakyat. PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada beliau,” pungkas Jazuli.

    (rir/rir)

  • Naik Dibandingkan 2024, Menag Usul Biaya Haji dari Jemaah Rp65,3 Juta

    Naik Dibandingkan 2024, Menag Usul Biaya Haji dari Jemaah Rp65,3 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan ongkos ibadah haji 2025 yang ditanggung oleh jemaah haji sebesar Rp65.372.779,49 (Rp65,3 juta).

    Angka itu naik sekitar Rp9 juta dibanding biaya haji 2024 dengan rata-rata sebesar Rp56 Juta.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan usulan ongkos yang ditanggung jemaah pada 2025 itu datang dari angka Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99 (Rp93,4 juta) juta dikurangi nilai manfaat yang akan diterima jemaah yang diusulkan sebesar Rp28.016.905,5 (Rp28 juta) atau sebesar 30 persen dari total BPIH.

    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masa ini, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.399.694,90,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

    Nasaruddin mengatakan besaran usulan itu telah berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

    Ia mengacu valuasi per US$1 sebesar Rp16.000 dan per 1 Riyal Arab Saudi sebesar Rp4.266,67.

    “Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini kita mengambil yang standarnya,” jelas dia.

    Pada haji 2024 nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah haji sebesar 60 persen dari total BPIH. Kala itu, BPIH yang disepakati mencapai Rp 93,410,286 per jemaah.

    Oleh karena itu, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah lebih sedikit dibanding biaya haji yang diusulkan dibebankan kepada jemaah pada 2025,

    Sebelumnya Wamenag Muhammad Syafi’i usai rapat koordinasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (27/12) mengatakan ongkos ibadah haji 2025 akan turun, namun tak disebutkan berapa penurunan biaya itu.

    “Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun,” kata Wamenag Muhammad Syafi’i usai rapat koordinasi di Istana Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12).

    Pria yang akrab disapa Romo Syafi’i itu menjelaskan penurunan biaya ibadah haji 2025 akan dibahas pemerintah lebih lanjut bersama DPR.

    “Baru setelah itu rapat panja (panitia kerja). Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji,” ucap politikus Gerindra.

    Pada kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan pemerintah akan berupaya agar ongkos ibadah haji tahun 2025 menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Namun, ia mengingatkan bahwa ongkos haji juga ditentukan berbagai faktor eksternal. Misalnya, inflasi dan nilai tukar terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

    “Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi kepada penurunan harga,” ujar Nasaruddin.

    Nasruddin berjanji penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbesar di dunia.

    “Insya Allah ke depan kalau ini bagus akan dijadikan semacam model ya untuk pelaksanaan haji akan datang,” ucapnya.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jemaah 221 Ribu, Petugas 2.210 Orang

    Jemaah 221 Ribu, Petugas 2.210 Orang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap jumlah kuota jemaah dan petugas haji yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia untuk ibadah haji 2025.

    Nasaruddin mengungkap jumlah kuota haji Indonesia 2025 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 221 ribu orang sebelum mendapat kuota tambahan.

    “Jemaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

    “Kuota petugas haji Indonesia saat ini berjumlah 2.210 orang,” imbuhnya.

    Nasaruddin menjelaskan jumlah petugas haji Indonesia untuk ibadah haji 2025 mengalami pengurangan jika dibandingkan haji 2024.

    Oleh karena itu, Ia mengaku akan berupaya untuk melobi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk diberikan tambahan kuota petugas haji.

    “Jumlah (petugas haji) tersebut itu belum mencapai tahap ideal mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221 ribu orang karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun tahun sebelumnya,” ujar dia.

    Pada haji 2024, Indonesia mendapat kuota jamaah haji sebesar 241 ribu jemaah. Sedangkan petugas haji sebesar 4.421 orang.

    Jumlah itu didapat setelah Pemerintah menerima tambahan kuota jemaah dan petugas haji dari Pemerintah Arab Saudi.

    (mab/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kapolri Tunjuk Brigjen Gatot Tri Suryanta Jadi Kapolda Sumatera Barat

    Kapolri Tunjuk Brigjen Gatot Tri Suryanta Jadi Kapolda Sumatera Barat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Gatot Tri Suryanta sebagai Kapolda Sumatera Barat yang baru.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2775/XII/KEP./2024 yang ditandatangani Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo tanggal 29 Desember 2024.

    Dalam mutasi itu, Gatot ditunjuk Kapolri menggantikan Irjen Suharyono yang kini memasuki masa pensiun. Posisi Gatot di Irwil V Itwasum Polri akan dijabat oleh Karo Ops Polda Jawa Barat Kombes Budi Wasono.

    Selain itu, Kapolri juga turut merotasi Wairwasum Polri Irjen Yan Sultra dalam rangka penugasan luar struktur di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Posisi Wairwasum yang ditinggalkan akan dijabat oleh Irjen Merdisyam yang menjabat sebagai Wakabaintelkam. Kemudian posisi Wakabaintelkam yang kosong akan ditempati oleh Irjen Yuda Gustawan.

    Sigit kemudian merotasi Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus dalam rangka pensiun. Posisi Yusri akan digantikan oleh Brigjen Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat.

    Sementara posisi Wakapolda Jawa Barat akan digantikan oleh Brigjen Kasihan Rahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

    Kemudian jabatan Wakapolda Riau akan ditempati oleh Direktur Penindakan Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Adrianto Jossy Kusumo.

    (tfq/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • UU Pemilu Digugat, Presiden Diminta Tak Boleh Kampanye Pilpres

    UU Pemilu Digugat, Presiden Diminta Tak Boleh Kampanye Pilpres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan larangan kampanye untuk presiden yang sedang berkuasa. Gugatan itu akan disidangkan Senin (30/12) ini.

    Gugatan yang dilayangkan Lintang Mendung Kembang Jagad itu telah terdaftar dengan nomor 172/PUU-XXII/2024. Gugatan itu berfokus pada pasal 281 ayat (1) dan pasal 299 ayat (1) UU Pemilu.

    “Menyatakan bahwa materi muatan pasal 281 ayat (1) dan pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai sebagai wewenang presiden dan wakil presiden dalam kampanye pilpres untuk dirinya sendiri atau periode kedua baginya,” bunyi petitum yang diajukan Lintang ke MK, dikutip dari salinan permohonan uji materi di situs resmi MK.

    Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang aturan main bagi presiden ikut kampanye pemilu. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

    “Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

    a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

    b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.”

    Sementara itu, pasal 299 ayat (1) UU Pemilu berbunyi:

    “Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

    Pemohon beralasan pembolehan presiden dan wakil presiden berkampanye selain berstatus petahana akan merusak integritas dan kredibilitas pemilu. Dukungan tersebut dikhawatirkan membuat aparat negara tidak netral dalam pemilu.

    “Hal demikian sangatlah berisiko jikalau posisi presiden yang memiliki komando dan kuasa tertinggi kepada TNI dan Polri yang kemudian presiden berkampanye dan mendukung salah satu calon presiden dan/atau wakil presiden, dapat berpotensi dan dianggap oleh TNI atau Polri bahwa hal demikian merupakan perintah presiden sebagai pemberi komando tertinggi,” ucap pemohon di bagian pertimbangan gugatan.

    Sebelumnya, gugatan serupa pernah dilayangkan La Ode Nofal dkk melalui permohonan nomor 55/PUU-XXII/2024. Gugatan itu meminta MK menambahkan syarat “berstatus petahana” bagi presiden atau wakil presiden yang ikut kampanye.

    Meski demikian, permohonan itu tak dikabulkan MK. Mahkamah menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima pada 16 Oktober 2024.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Setahun Kasus Mangkrak, Berkali-kali Firli Bahuri Mengelak

    Setahun Kasus Mangkrak, Berkali-kali Firli Bahuri Mengelak

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tahun 2023 ditutup dengan catatan sejarah hitam, untuk pertama kalinya ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berstatus tersangka kasus suap.

    Ialah Firli Bahuri yang terseret kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

    Namun hingga setahun kemudian, proses hukum tersebut mangkrak.

    Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.

    Polda Metro Jaya menyebut Firli telah menerima suap miliaran rupiah dari SYL. Termasuk Rp1 miliar yang ia terima saat bertemu SYL di Gelanggang Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat, 2 Maret 2022.

    Atas tindakannya itu, Firli dijerat melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

    Meski begitu, ia tak terima dengan penetapan tersangka. Firli mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023.

    Dia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Kuasa hukum Firli Ian Iskandar menilai kasus ini tidak murni sebagai penegakan hukum. Dia menuding Karyoto punya kepentingan lain di kasus ini.

    Meski begitu, upaya praperadilan Firli kandas pada 9 Desember 2023. Hakim Imelda menyatakan tak dapat menerima praperadilan Firli dengan alasan bukti tak relevan.

    Berkas dikembalikan jaksa

    Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus suap Firli ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dua kali pula kejaksaan mengembalikan berkas-berkas Firli.

    Pelimpahan berkas pertama dilakukan 15 Desember 2023. Kejaksaan mengembalikan berkas itu kepada penyidik pada 29 Desember 2023 untuk dilengkapi.

    Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pihak dan kembali menyerahkan berkas ke kejaksaan pada 24 Januari 2024. Namun, kejaksaan lagi-lagi mengembalikannya pada 2 Februari 2024.

    “Tim penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap sehingga berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk guna penyempurnaan hasil penyidikan,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Syahron Hasibuan, Jumat (2/2).

    Hingga saat ini, kepolisian belum melimpahkan berkas Firli lagi ke kejaksaan. Karyoto beralasan pihaknya menangani tiga kasus terkait Firli sekaligus.

    Selain kasus suap SYL, Firli juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 tentang KPK.

    “Kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat, kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu,” kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7).

    Mangkir panggilan polisi

    Firli berkali-kali mangkir pemanggilan polisi. Pada 6 Februari, polisi memanggil Firli untuk pemeriksaan. Namun, ia tak hadir.

    Pemanggilan dijadwalkan ulang di 26 Februari. Lagi-lagi Firli tidak memenuhi panggilan tersebut.

    Panggilan kembali dilayangkan pada 28 November. Akan tetapi, Firli tak lagi hadir. Polda Metro Jaya tak menjawab tegas saat ditanya apa mungkin penyidik menjemput paksa Firli yang mangkir berkali-kali.

    Di tengah kebuntuan kasus Firli, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menggugat dua lembaga itu karena kasus Firli mangkrak.

    Selain itu, Firli juga melakukan manuver. Ia bersurat ke kepolisian agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ia mempermasalahkan Polda Metro Jaya yang tak kunjung menuntaskan pengembalian berkas oleh kejaksaan.

    Selain itu, ia juga mempermasalahkan pengusutan TPPU dan pelanggaran UU KPK. Menurutnya, hal itu wilayah kewenangan KPK, bukan kepolisian.

    “Artinya, terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak menuhi syarat materil. Apa itu tidak menuhi syarat materil? Artinya tidak terpenuhnya atau tidak terbitnya unsur-unsur yang dituduhkan kepada beliau,” kata Ian.

    Kenapa bisa mangkrak?

    Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho menilai kasus Firli mangkrak karena budaya ewuh pakewuh atau segan di Polri.

    Dia tak yakin bila kasus ini mangkrak karena substansi hukum belum terpenuhi. Kurniawan mengatakan penetapan tersangka telah dilakukan dan pengadilan menolak praperadilan Firli. Artinya, proses yang ditempuh kepolisian sebenarnya sudah memenuhi ketentuan hukum.

    “Kalau menurut saya sih lebih ke soal, ewuh pakewuh, karena ini kan sama-sama polisi kan. Penyidiknya dari polisi, kemudian Pak Firli juga basisnya kan dari polisi level jenderal,” kata Kurniawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Meski begitu, Kurniawan tak sepakat dengan langkah Polda Metro Jaya. Dia menegaskan kasus Firli harus segera dilimpahkan ke kejaksaan.

    Dia berkata hal ini juga demi kepastian hukum untuk Firli sebagai tersangka. Menurutnya, tidak bisa orang berstatus tersangka seumur hidup.

    Kurniawan juga meminta Polda Metro Jaya tegas terhadap tingkah Firli yang berkali-kali mangkir. Dia berpendapat Polda Metro Jaya sudah bisa menerbitkan surat pemanggilan beserta penjemputan paksa.

    “Sebaiknya segera dinaikkan. Masalah nanti hakim memutus bersalah atau tidak, itu soal lain,” ujarnya.

    (dhf/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sidang Vonis Crazy Rizh Helena Lim di Kasus Timah Digelar Hari Ini

    Sidang Vonis Crazy Rizh Helena Lim di Kasus Timah Digelar Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, bakal menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada Senin (30/12) ini.

    “Senin, 30 Desember 2024. Pukul 14.00 sampai dengan selesai,” dilansir laman Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

    Sebelumnya, Helena dituntut dengan pidana delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun.

    Jaksa juga menuntut Helena dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp210 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. Dalam hal Helena ketika menjadi terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama empat tahun.

    Helena bersama sejumlah pihak lain termasuk Harvey Moeis (mewakili PT Refined Bangka Tin) disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp300,003 triliun terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

    Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 Tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

    Helena merupakan pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange. Melalui perusahaan itu, Helena disebut berperan menampung dana pengamanan yang telah dikumpulkan Harvey selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketua Komisi XI DPR Respons Satori soal Semua Anggota Dapat CSR BI

    Ketua Komisi XI DPR Respons Satori soal Semua Anggota Dapat CSR BI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) tak ada yang masuk ke rekening anggota dewan.

    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai,” kata Misbakhun dalam keterangan resminya, Minggu (29/12).

    Pernyataan ini disampaikan setelah anggota Komisi XI DPR Satori mengungkap bahwa dana CSR dari BI digunakan oleh seluruh anggota Komisi XI.

    Satori pada Jumat pekan lalu berkata Rata-rata menggunakan uang CSR tersebut untuk berbagai kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dana tersebut juga disalurkan melalui yayasan.

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).

    Dugaan kasus korupsi yang menyeret anggota Komisi XI DPR itu bernama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Misbakhun menekankan PSBI sudah eksis sejak puluhan tahun lamanya. Program CSR ini juga masuk dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia.

    Ia menyebut program sosial ini merupakan upaya membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. Misbakhun menuturkan BI selaku institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Program tersebut bisa akses oleh kelompok masyarakat, ormas, atau organisasi sosial lainnya. Penyalurannya lewat organisasi, kelompok masyarakat, atau yayasan yang mengajukan proposal langsung ke Bank Indonesia,” jelas Misbakhun.

    “Berkaitan dengan kelompok masyarakat atau yayasan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi XI, dalam pelaksanaan, anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapilnya,” tambahnya.

    Ketua Komisi XI DPR RI itu juga mengklaim yayasan atau kelompok masyarakat yang mengajukan proposal ke BI akan melewati proses survei. Ini sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi dari tim survei independen yang ditunjuk BI.

    Di lain sisi, tim penyidik KPK sudah melakukan serangkaian tindakan projustisia, termasuk penggeledahan.

    Pada Senin (16/12) malam hingga Selasa (17/12) dini hari, misalnya, ketika KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi. Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih delapan jam.

    KPK juga memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Satori pada Jumat (27/12). Ada satu anggota dewan lain yang turut diperiksa sebagai saksi, yakni Politikus Gerindra Heri Gunawan.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]