Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • 16 Polisi di Sulsel Dipecat, Satu Anggota di Sumut Nyabu Bareng Kawan

    16 Polisi di Sulsel Dipecat, Satu Anggota di Sumut Nyabu Bareng Kawan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sepanjang tahun 2024 Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memecat atau melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 16 polisi setelah terlibat terbukti terlibat peredaran narkoba hingga persoalan perselingkuhan.

    “Untuk PTDH tahun 2023 lalu sebanyak 17 orang, sedangkan tahun 2024 ini hanya 16 orang,” kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, Senin (30/12).

    Kemudian terkait pelanggaran kode etik, kata Yudhiawan, terjadi peningkatan laporan sebanyak 22,77 persen.

    “Perbandingan jumlah punishment pelanggaran kode etikterjadi peningkatan sebesar 22,77 persen dimana pada tahun lalu hanya 101 orang dan tahun 2024 ini sebanyak 124 orang. Kemudian masih ada 29 kasus yang masih berproses saat ini,” jelasnya.

    Sementara Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendi merinci 16 polisi yang dipecat setelah terlibat kasus peredaran narkoba hingga perselingkuhan.

    “Anggota yang di PTDH yang paling utama adalah kasus narkoba, beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik narkoba harus di PTDH,” kata Zulham.

    Namun, menurut Zulham, kasus yang mendominasi dalam pemecatan 16 personel Polda Sulsel, yakni kasus perselingkuhan.

    “Kebanyakan anggota yang di PTDH yakni kasus perselingkuhan dan KDRT,” ungkapnya.

    Polisi di Dairi ditangkap nyabu bareng teman

    Sementara itu, anggota Polri berpangkat Briptu ditangkap saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan temannya di sebuah rumah di Desa Berampu Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

    Kasat Narkoba Polres Dairi, AKP Amrizal Hasibuan mengatakan oknum tersebut berinisial Briptu AKS (30) warga Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat bersama rekannya, JB (39) warga Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.

    “Ya tersangka kami amankan di sebuah rumah, yang berada di Desa Berampu Kecamatan Berampu, ” ujarnya, Selasa (31/12).

    Petugas menemukan beberapa alat bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 0,60 gram. Barang bukti itu di dapat dari dalam dompet milik Briptu AKS.

    “Selain itu, petugas juga mendapatkan barang bukti lainnya berupa kaca pirex yang masih berisikan sisa sabu, serta mancis yang masih tertancap jarum di bagian ujung mancis. Saat ini yang bersangkutan sudah kami amankan ke Mapolres Dairi, ” tutupnya.

    (mir/fnr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Atraksi Drone Warnai Langit Awal Tahun Baru 2025 di Bundaran HI

    Atraksi Drone Warnai Langit Awal Tahun Baru 2025 di Bundaran HI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Atraksi ratusan pesawat nirawak atau drone yang terbang membentuk formasi tertentu menyemarakkan malam pergantian tahun baru 2025 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Rabu (1/1) malam.

    Drone-drone ini membentuk beragam formasi yang mengagumkan. Mulai dari formasi berbentuk gambar wajah ondel-ondel Kemudian drone berubah formasi menjadi gambar harimau.

    Para warga yang hadir sangat antusias melihat pertunjukan ini.

    Tak hanya itu, malam pergantian tahun baru 2025 turut dimeriahkan dengan pesta kembang api di kawasan Bundaran HI. Letupan demi letupan kembang api tak henti-henti diluncurkan dengan suara yang menggelegar membuat makin semarak.

    Sebelumnya, terdapat artis seperti Yura Yunita hingga RAN tampil memeriahkan panggung utama di Bundaran HI Jakarta pada momen perayaan malam tahun baru.

    Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyiapkan 14 panggung hiburan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, termasuk di kawasan Bundaran HI, untuk memeriahkan acara menyambut tahun baru 2025.

    (rzr/sfr)

  • Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengaku serius mengkaji wacana untuk mengubah sistem pemilu baik pileg maupun pilkada melalui DPRD.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).

    Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.

    Oleh karena itu, kata Bahlil, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.

    “Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.

    “Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu,” imbuh Bahlil.

    Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

    Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (thr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Warga Padati Car Free Night Malam Tahun Baru di Bundaran HI

    Warga Padati Car Free Night Malam Tahun Baru di Bundaran HI

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan “Car Free Night” di sejumlah ruas jalan di Jakarta saat malam Tahun Baru 2025, Selasa (31/12).

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Demokrat Apresiasi Prabowo Cuma Kenakan PPN 12 Persen ke Barang Mewah

    Demokrat Apresiasi Prabowo Cuma Kenakan PPN 12 Persen ke Barang Mewah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai Demokrat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hanya memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen terhadap barang dan jasa mewah.

    “Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11 persen. Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0 persen,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan resmi, Selasa (31/12).

    Agus menegaskan partainya mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat; termasuk terkait kenaikan tarif secara bertahap sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Selain apresiasi terhadap keputusan Prabowo, Partai Demokrat juga siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran.

    Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp28,6 triliun sebagi stimulus ekonomi. Bentuknya mulai dari bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya.

    Kemudian, ada pula insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan dan bebas pajak penghasilan bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun.

    “Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Agus.

    Prabowo akhirnya memutuskan untuk hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

    Hal itu ia umumkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12) petang.

    “Saya ulangi supaya jelas kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi golongan masyarakat berada, contoh pesawat jet pribadi. Itu barang mewah yang dipakai orang papan atas, kapal pesiar, yacht, rumah yang sangat mewah yang nilainya,” tegasnya.

    (sfr/sfr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Warga Padati Car Free Night Malam Tahun Baru di Bundaran HI

    Warga Tumpah Ruah di Bundaran HI-Monas Rayakan Pesta Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga dari pelbagai wilayah tumpah ruah memadati kawasan Bundaran HI hingga kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat untuk menyaksikan pergantian malam Tahun Baru 2025, Selasa (31/12) malam.

    Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi sejak pukul 19.30 WIB, warga mulai ramai di kawasan ini.

    Warga datang berkelompok. Ada orang yang datang bersama keluarga, ada juga yang datang bersama pasangan atau teman.

    Mereka datang terlihat menggunakan pelbagai atributnya masing-masing untuk merayakan pergantian tahun baru. Mulai dari aksesoris bando dengan tulisan 2025 hingga membawa terompet khas tahun baru untuk memecahkan suasana.

    Pengunjung yang membeludak di kawasan ini dimanfaatkan para pelaku usaha untuk menjual terompet, aneka makanan hingga aksesoris bertema tahun 2025.

    Menginjak pukul 20.00 WIB, pengunjung mulai merubung area panggung utama di Bundaran HI lantaran ada acara bertajuk ‘Semarak Jakarta Mendunia’.

    Warga menikmati pelbagai pertunjukan musik hingga seni tari. Pertunjukan kembang api pun terlihat ditampilkan. Acara ini makin meriah dengan ditampilkannya Oky Lukman dan Indra Bekti sebagai pemandu acara lantaran kerap melontarkan banyolannya.

    Sejumlah aparat kepolisian terlihat bersiaga untuk mengamankan jalannya acara. Jalan MH Thamrin-Sudirman pun telah ditutup dalam rangka mendukung acara pergantian tahun.

    Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyiapkan 14 panggung hiburan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, termasuk di kawasan Bundaran HI, untuk memeriahkan acara menyambut tahun baru 2025.

    Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengadakan acara “JeJAKi Jakarta” dan “Bentang Harapan JakASA” untuk menyambut tahun baru 2025.

    (rzr/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merahasiakan isi obrolannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dalam rangkaian acara tahun baru di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    “Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan, tanggal main,” kata Ahok.

    Pada kesempatan yang sama, Anies juga irit bicara ketika ditanya obrolan dengan Ahok.

    “Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” kata Anies.

    Ahok dan Anies sempat bertarung di Pilgub Jakarta 2016. Saat itu, Ahok yang merupakan petahana kalah dari Anies.

    Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta. Sejumlah mantan gubernur dan wakil hadir di antaranya Anies,Ahok, Fauzi Bowo, Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat hingga Ahmad Riza Patria.

    Hadir juga gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Terlihat ada juga kontestan Pilgub Jakarta 2024 Suswono dan Kun Wardana.

    Mereka yang hadir ini lalu menuliskan harapannya untuk Jakarta di kain putih yang disiapkan.

    Ahok tolak wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD

    Pada kesempatan itu Ahok selaku Ketua DPP PDIP mengutarakan penolakannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    Ahok mengatakan kepala daerah dipilih DPRD sudah pernah diterapkan di masa orde baru. Menurutnya, saat itu rakyat hanya jadi penonton.

    Ahok menyebut sistem itu juga bakal membuat adanya kesepakatan antara ketua umum partai dan DPRD,

    “Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,” katanya.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12).

    Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kombes Donald Disidang Etik Kasus Pemerasan WNA di Konser DWP

    Kombes Donald Disidang Etik Kasus Pemerasan WNA di Konser DWP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kompolnas menyatakan eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak menjadi salah satu terduga pelanggar yang disidang etik, pada Selasa (31/12) hari ini.

    “Iya Direktur (Kombes Donald P Simanjuntak disidang etik) sebagai pelanggar,” ujar Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan lewat pesan singkat.

    Anam menyatakan Donald disidang etik bersama dua Perwira Menengah (Pamen) lainnya di Gedung TNCC Mabes Polri. Salah satunya, kata dia, merupakan Kasubdit yang bertugas di Polda Metro Jaya.

    Propam Polri sebelumnya dikabarkan menggelar sidang pelanggaran etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia hari ini.

    Kabar pelaksanaan sidang etik itu turut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Sidang digelar oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.

    “Iya benar, Sesuai pada Komitmen Pimpinan Polri melalui Div Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas dan hari ini mulai di sidang etik,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

    Total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.

    Di sisi lain, Karim mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus mendalami motif aksi pemerasan tersebut. Pasalnya hal itu dilakukan oleh anggota dari satuan kerja yang berbeda.

    Karim juga mengaku belum bisa mengungkap apakah para pelaku memang saling terkoordinasi atau melakukan aksi pemerasan secara masing-masing sesuai satuannya.

    Ia mengatakan saat ini penyidik Propam Polri masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton untuk menggali peran dari anggota tingkat Polsek, Polres, hingga Polda dalam kasus tersebut.

    (tfq/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Sita Aset Senilai Rp1,2 Triliun di Kasus ASDP

    KPK Sita Aset Senilai Rp1,2 Triliun di Kasus ASDP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset ditaksir senilai Rp1,2 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022.

    Penyitaan aset tersebut dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2024.

    “Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan sebanyak 23 bidang tanah dan bangunan dengan nilai estimasi penyitaan sebesar kurang lebih Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan persnya, Selasa (31/12).

    Puluhan aset tersebut tersebar di wilayah Bogor (dua bidang), Jakarta (tujuh bidang) dan Jawa Timur (14 bidang).

    Lembaga antirasuah telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Rinciannya satu orang dari pihak swasta dan tiga lainnya dari pihak PT ASDP.

    Para tersangka tersebut ialah Pemilik PT Jembatan Nusantara Group bernama Adjie; Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi; Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono; dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.

    Mereka telah mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk melawan KPK. Namun, permohonan Praperadilan mereka tidak dapat diterima hakim tunggal.

    Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai pencegahan ke luar negeri selama enam bulan untuk empat orang tersangka.

    KPK juga sudah menyita barang bukti berupa sejumlah mobil.

    Proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP diduga ada kejanggalan. Dilansir dari sejumlah pemberitaan media massa, PT ASDP membeli PT Jembatan Nusantara pada Februari 2022 lalu dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun.

    Dengan kondisi itu, PT ASDP menguasai 100 persen saham PT Jembatan Nusantara berikut 53 kapal yang dikelola.

    (ryn/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kapolda Karyoto Janji Tuntaskan Kasus Firli dalam Dua Bulan

    Kapolda Karyoto Janji Tuntaskan Kasus Firli dalam Dua Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji menuntaskan dua kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam dua bulan.

    Karyoto mengatakan Polda Metro Jaya hanya perlu mengecek ulang kelengkapan kasus tersebut. Dia yakin kasus itu bisa dilimpahkan kembali ke kejaksaan awal tahun 2025.

    “Mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya, satu-dua bulan lagi selesai,” kata Karyoto pada Rilis Akhir Tahun Polda Metro Jaya 2024 di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/12).

    Dia memastikan kasus Firli akan dituntaskan. Karyoto menyebut penuntasan kasus itu menjadi utangnya hingga selesai.

    Dalam kesempatan itu, Karyoto juga membahas kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Dia sempat menyinggung status tersangka.

    “Alex Marwata belum (tersangka) ya? Alex Marwata belum, baru penyidikan karena Alex Marwata tuduhannya pasal 36. Pasal 36 adalah sebuah perilaku etik yang dikriminalisasi jadi tindakan pidana,” ucapnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri tersangka kasus suap sejak 22 November 2023. Namun, hingga saat ini Firli belum juga ditahan ataupun diproses hukum.

    Selain kasus suap SYL, Firli juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 tentang KPK.

    Karyoto pernah berkata kasus-kasus itu akan diselesaikan sekaligus.

    “Kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat, kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu,” kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7).

    Polda Metro pernah menyerahkan berkas perkara Firli pada 15 Desember 2023 dan 24 Januari 2024. Namun, kejaksaan dua kali mengembalikan berkas perkara itu untuk dilengkapi.

    Firli juga beberapa kali mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan jemput paksa terhadap Firli dimungkinkan bila tersangka tak hadiri pemanggilan dengan alasan yang jelas. Hal itu diatur dalam KUHAP.

    “Peluangnya ada dua sesuai dengan KUHAP, menghadirkan paksa atau dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan,” kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Selasa (31/12).

    Meski begitu, ia tak bisa memastikan apakah Firli akan dijemput paksa. Ade mengatakan ia akan memberi informasi lebih lanjut di waktu yang tepat.

    “Nanti akan kita update, yang jelas koordinasi terus kita lakukan dengan JPU untuk menuntaskan penanganan perkara dimaksud,” ujarnya.

    (dhf/wis)

    [Gambas:Video CNN]