Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • PAN Apresiasi Penurunan Biaya Haji, Langkah Awal Meringankan Jamaah

    PAN Apresiasi Penurunan Biaya Haji, Langkah Awal Meringankan Jamaah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Keputusan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) setelah Panja BPIH diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo atau yang akrab dikenal sebagai Pasha Ungu.

    Ia menyampaikan, PAN sebelumnya memperjuangkan penurunan biaya hingga Rp10 juta untuk meringankan beban jamaah haji. Namun, keputusan akhir menetapkan penurunan sebesar Rp4 juta.

    “Alhamdulillah, biaya haji akhirnya turun. Memang kami berharap bisa turun hingga Rp10 juta, tetapi keputusan penurunan Rp4 juta ini tetap patut kita syukuri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1).

    Pasha menekankan, melalui keputusan ini yang terpenting adalah beban jamaah haji bisa lebih ringan.

    Ia menambahkan, perjuangan PAN dalam Panja BPIH adalah wujud keberpihakan kepada masyarakat. Pihaknya terus mendorong efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan haji.

    “Harapannya, keputusan ini bisa menjadi awal untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang,” imbuh dia.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan terjangkau.

    “Semoga keberkahan menyertai seluruh jamaah haji yang akan berangkat,” pungkas Pasha.

    (rir/rir)

  • Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman (Kang Mus) mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 Bogor yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam persidangan Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (8/1).

    Pemohon diwakili kuasa hukumnya Partumpuan F. Sinurat dalam persidangan menegaskan kebenaran pencabutan permohonan perkara yang telah dilakukan pihaknya.

    Sebelumnya, pasangan itu mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor 4234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

    Dalam permohonan perkara, Bayu-Kang Mus menyatakan perolehan suara lawan mereka didapatkan karena adanya keterlibatan kecurangan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor, camat, dan kepala desa yang mengarah pada tindakan-tindakan memenuhi unsur bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

    Di Pilbup Bogor 2024, Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman hanya diusung oleh PDIP. Bayu adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor,

    Sementara lawannya Rudy Susmanto-Ade diusung 17 partai politik. Di antaranya delapan partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB dan NasDem.

    Kemudian sembilan partai non-parlemen yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman memperoleh 599.453 suara. Sementara pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi memperoleh 1.559.328 suara.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hasto Tersangka KPK, PDIP Tetap Gelar HUT 10 Januari

    Hasto Tersangka KPK, PDIP Tetap Gelar HUT 10 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dijadwalkan bakal menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 pada 10 Januari di tengah kasus hukum yang menjerat Sekjen, Hasto Kristiyanto di KPK.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan peringatan HUT partai tak akan terganggu oleh kasus Hasto. Menurut Said, HUT akan digelar secara sederhana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    “Tidak, tetap hari Jumat pukul 13.30 dari DPP, DPD dan DPC semuanya untuk lewat Zoom,” kata Said di kompleks parlemen, Selasa (8/1).

    Menurut Said, peringatan HUT akan diisi dengan pidato Megawati Soekarnoputri. Dia menduga agenda tersebut hanya akan dihadiri internal kader dan tak mengundang unsur eksternal, termasuk Presiden atau Wakil Presiden sebelumnya.

    “Mendengarkan Ibu pidato, pidato Ketua Umum, setelah itu kawan-kawan DPD, DPC secara serentak membuat kegiatan sesuai lokalitas di masing-masing daerah,” katanya.

    Said tak ingin mengaitkan proses hukum Sekjen dengan agenda penting partai, termasuk HUT atau Kongres. Dia mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan KPK sejauh ini dan berharap agar kasus tersebut tak menimbulkan kegaduhan.

    “Jangan kemudian, wah ini kebetulan momentumnya HUT partai, padahal sebelum HUT partai juga sudah dipanggil,” ucap Said.

    “Tapi juga pada saat yang sama harus dihormati kesibukan Pak Hasto ketika menghadapi tanggal 10 Januari, hari ulang tahun partai,” imbuhnya.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dinkes Pastikan Virus HMPV Belum Ditemukan di Sumut

    Dinkes Pastikan Virus HMPV Belum Ditemukan di Sumut

    Medan, CNN Indonesia —

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan bahwa virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang tengah menjadi perhatian di China belum ditemukan di wilayah Sumut. Meski demikian, seluruh rumah sakit telah diminta untuk tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.

    “Alhamdulillah belum ditemukan, mudah-mudahan jangan sampai ditemukan dan diharapkan rumah sakit siap ya, artinya kita dengan pengalaman yang sudah-sudah dengan kondisi apapun kita harus siap,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, Rabu (8/1).

    Muhammad Faisal juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Menurutnya, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan langkah penting dalam menghadapi potensi penyebaran virus.

    “Kita harus teruskan dengan budaya hidup sehat, tetap menggunakan masker kembali, tetap mencuci tangan, tetap menjaga imun tubuh, mengkonsumsi vitamin, berolahraga dan intinya tetap menjaga kebugaran dan kondisi fisik,” tegasnya.

    Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Sumut, dr. Nora Violita, menjelaskan bahwa HMPV sebenarnya bukan virus baru. Virus ini telah lama ada, namun kembali menjadi sorotan karena lonjakan kasus di China baru-baru ini.

    “Panik tidak akan membuat virus pergi, justru dapat membuat masyarakat lebih stres dan malah menurunkan imun. Fokus pada pencegahan, jaga daya tahan tubuh, dan hindari kontak dengan orang yang sakit,” ujarnya.

    Nora mengatakan virus HMPV mirip dengan flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan terkadang sesak napas. Namun pada kondisi individu tertentu seperti anak-anak, lansia atau orang dengan penyakit kronis, virus tersebut bisa menyebabkan komplikasi lebih serius seperti bronkitis atau pneumonia.

    “HMPV dan virus lain seperti Influenza A dan Rhinovirus, sudah lama ada dan cenderung menyebabkan infeksi musiman. Lonjakan yang terjadi di China karena kombinasi beberapa virus. Jadi, bukan hanya HMPV yang beraksi sendirian, tapi dia bekerja sama dengan Influenza A dan Rhinovirus,” tuturnya.

    Menurut Nora, lonjakan kasus di China disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk musim dingin yang menjadi lingkungan ideal bagi virus pernapasan untuk berkembang. Selain itu, masyarakat yang baru pulih dari pandemi mungkin memiliki sistem imun yang belum sepenuhnya optimal.

    “Virus-virus pernapasan sangat suka cuaca dingin dan musim flu biasanya berlangsung dari November hingga Maret. Kedua, setelah memakai masker dan menjaga jarak selama dua tahun lebih, sekarang perlindungan tersebut mulai longgar dan akibatnya virus punya panggung bebas untuk menyebar,” ungkapnya.

    (fnr/ugo)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon wali kota dan wakil walikota Depok usungan PKS dan Golkar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Majelis Hakim Panel 2 Saldi Isra menyatakan perkara nomor 113/PHPU/ WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok itu dicabut saat memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.

    Namun, kata dia, seharusnya pihak Imam-Ririn tetap hadir dalam sidang untuk memberikan keterangan mengapa mencabut gugatan.

    “Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? tidak hadir ya?,” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/8).

    “Jadi ini diberitahukan Kota Depok ini kita tetap panggil dalam persidangan untuk diklarifikasi tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” sambungnya.

    Kemudian, Saldi melanjutkan persidangan gugatan sengketa Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah lain.

    Di tengah sidang, pihak paslon nomor urut 2 sekaligus pemenang Pilkada Depok Supian Suri-Chandra Rahmansyah yang telat datang pun bertanya kepada Saldi terkait kejelasan gugatan dari Imam-Ririn itu.

    Saldi menegaskan pasangan Imam-Ririn telah mencabut gugatan mereka ke MK dan tidak hadir dalam persidangan.

    “Kami dari pihak terkait perkara 113 kami tadi kami agak telat Yang Mulia jam 10 baru masuk mohon infonya terkait dengan pilkada kota depok,” kata perwakilan Supian-Chandra.

    “Depok mencabut permohonan dan tidak hadir dalam persidangan,” jawab Saldi

    Sebelumnya, KPU Depok telah menetapkan perolehan suara pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul di Pilwalkot Depok dengan merengkuh 451.785 suara atau 53,24 persen.

    Sementara itu, Imam-Ririn kalah dengan perolehan suara sebesar 396.863 suara atau 46,76 persen. Kekalahan Imam-Ririn juga berarti dominasi PKS di Depok selama hampir dua dekade tumbang.

    Sejak pemilihan Wali Kota Depok digelar secara langsung pada 2005, PKS selalu berhasil merebut kursi Depok-1. PKS memenangkan Pilkada Depok berturut-turut pada 2005, 2010, 2015, dan 2020.

    (mba/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta-fakta Virus HMPV yang Ramai di China Sudah Terdeteksi Masuk RI

    Fakta-fakta Virus HMPV yang Ramai di China Sudah Terdeteksi Masuk RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan virus Human Metapneumovirus (HMPV) sudah terdeteksi di Indonesia. Budi menegaskan virus HMPV sudah ada sejak lama dan bukan penyakit mematikan.

    “Apakah HMPV ini ada di Indonesia? HMPV ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Kalau dicek, apakah sekarang ada? Ada. Mungkin teman-teman juga yang ada di depan saya ini kalau dicek, ada juga yang kena kalau batuk-batuk,” kata Budi di Jakarta, Senin (6/1).

    Kasus penyebaran HMPV sebelumnya menjadi sorotan lantaran dilaporkan meledak penyebarannya di China dalam beberapa bulan terakhir.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China sempat mencatat ada tren peningkatan kasus HMPV di negara tersebut. Kasus ini meningkat di kalangan anak-anak di bawah usia 14 tahun.

    Berikut fakta-fakta terkait virus HMPV yang sudah terdeteksi masuk Indonesia baru-baru ini:

    Ada yang terpapar, tapi sudah sembuh

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman mengatakan sejauh ini kelompok anak menjadi usia yang banyak terpapar virus tersebut.

    Aji mengatakan pasien yang terinfeksi virus ini sudah sembuh dan pulang dari perawatan.

    “Tapi informasi yang saya dapat dari Pak Menteri langsung itu, para yang penderita ini kemarin itu sudah sembuh dan sudah pulang, sebagian lagi saya kurang tahu persis,” kata Aji kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/1).

    Namun Aji belum bisa memastikan lebih rinci berapa banyak kasus anak yang terkena HMPV, maupun keseluruhan pasien yang terjangkit virus tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

    Gejala ringan seperti flu biasa

    Aji mengatakan gejala virus HMPV relatif ringan lantaran jika terinfeksi diikuti demam dan batuk.

    “Ini masuk kelompok namanya istilahnya dia memang ya relatif mild, ringan gitu ya gejalanya.

    Aji menjelaskan virus AMPV merupakan virus lama yang sudah menjadi endemi sejak 2001. Karena itu, ia meyakini sudah terbangun antibodi atau imunitas di dalam tubuh untuk merespons virus tersebut. Namun, kelompok-kelompok rentan yang memiliki imunitas lemah seperti anak-anak dan lansia tetap perlu waspada.

    “Tapi kalau yang manusia normal itu self-limiting disease. Jadi memang dia flu biasa gitu, jadi flu biasa,” ujar dia.

    Ragam gejala HMPV

    Dikutip dari laman Cleveland Clinic, berikut merupakan gejala khas yang ditimbulkan jika terinfeksi virus HMPV.

    Pertama gejala batuk. Sama seperti virus yang menyerang organ pernapasan lainnya, HMPV juga memicu batuk. Batuk menjadi tanda tubuh yang tengah berusaha mengeluarkan virus yang mengganggu.

    Kedua demam. Infeksi HMPV bisa memicu peradangan. Hal ini ditandai dengan demam yang melebihi 38 derajat Celcius. Ketiga radang tenggorokan. Paparan HMPV juga bisa memicu radang tenggorokan. Tenggorokan jadi terasa sakit saat menelan dan gatal.

    Kemudian bersin-bersin dan napas pendek. Dalam kondisi parah, infeksi HMPV bisa membuat penderitanya kesulitan bernapas. Napas jadi lebih pendek. Terakhir muncul ruam merah pada permukaan kulit.

    Belum ada larangan perjalanan luar negeri

    Juru bicara Kemenkes Widyawati memastikan pemerintah belum membatasi atau melarang perjalanan ke atau dari luar negeri menyusul temuan virus Human Metapneumovirus (HMPV).

    “Sejauh ini belum ada pembatasan bagi atau larangan perjalanan bagi pelaku perjalanan luar negeri,” kata Widyawati kepada CNNIndonesia.com.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan pihaknya telah meningkatkan kewaspadaan kekarantinaan kesehatan di bandara. Namun, status ini bukan membatasi atau melarang perjalanan luar negeri.

    “Peningkatan kewaspadaan kekarantinaan kesehatan. Jadi mungkin sudah kita ada cek gejala, cek suhu itu sudah dilakukan teman-teman malai karantina kesehatan di beberapa pintu masuk. khususnya internasional,” kata Aji.

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Anwar Usman Opname di RS, Sidang Panel III Gugatan Pilkada Ditunda

    Anwar Usman Opname di RS, Sidang Panel III Gugatan Pilkada Ditunda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sidang sengketa hasil Pilkada 2024 di panel III Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwal ulang karena salah satu hakim konstitusi yakni Anwar Usman tengah dirawat di rumah sakit.

    Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan seharusnya sejak pukul 08.00 WIB, sidang yang dibagi tiga panel dimulai bersamaan.

    Tiga hakim yang bersidang di panel III adalah Anwar Usman, Arief Hidayat dan Enny.

    “Pagi hari ini sedianya, sebetulnya semuanya jam 8, itu ada sidang panel I panel II dan panel III, sedianya begitu. Tetapi untuk panel 3, pada persidangan hari ini, terpaksa harus dilakukan reschedule, karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh, dan kemudian harus di opname,” kata Enny di MK, Rabu (8/1).

    “Sehingga dia harus di opname, sekarang posisinya masih di rumah sakit,” imbuh dia.

    Enny menjelaskan sidang sengketa pilkada harus diikuti langsung oleh tiga hakim. Oleh karenanya, nantinya hakim dari panel I atau panel II akan menggantikan sementara Anwar Usman.

    “Sehingga posisi dari hakim nanti yang dari panel I dan panel II akan digeser ke panel III. Jadi kita melakukan selang-seling posisi sementara ini, sampai beliau nanti mudah-mudahan bisa segera sembuh pulih, bisa bersidang sebagaimana jadwal yang sudah kami tentukan,” katanya.

    Ia mengatakan seharusnya sidang sengketa di panel III pagi ini di antaranya adalah Pilkada Banjarbaru.

    “Panel I dan panel II sekarang sudah mulai. Panel III ditunda. Ditunda, mundur. Nanti panel I juga akan mengalami perubahan lagi,” ujar Enny.

    (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tersangka Utama Pabrik Uang Palsu UIN Makassar Masuk Rumah Tahanan

    Tersangka Utama Pabrik Uang Palsu UIN Makassar Masuk Rumah Tahanan

    Makassar, CNN Indonesia —

    Tersangka utama pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ASS dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, usai keluar dari RS Bhayangkara.

    “Yang bersangkutan kita terima tadi jam 16.00 WITA, kemudian kita melakukan pemeriksaan administrasi dari pihak yang menahan dan ada juga keterangan berbadan sehat dari RS Bhayangkara,” kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah via telepon, Selasa (7/1).

    Saat ini, kata Jayadikusumah pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terdapat tersangka sesuai dengan aturan bagi tahanan yang baru ditempatkan di Rutan Makassar.

    “Kami melakukan sesuai dengan SOP yang ada terus kami tempatkan kamar di Mapenaling (masa awal perkenalan lingkungan) bersama tahanan yang lainnya. Kapasitasnya itu antara 15 sampai 20 orang, biasanya sampai 1 minggu sampai satu bulan, kemudian besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya,” jelasnya.

    Jayadikusumah menuturkan bahwa tersangka utama pabrik uang palsu tersebut masih berstatus sebagai tahanan titipan dari Polres Gowa.

    “Belum dilimpahkan, masih berstatus tahanan polisi, masih dititipkan, saya belum melihat berkasnya, besok saya lihat berkasnya,” ungkapnya.

    Ass akan berada di Rutan Makassar, kata Jayadikusumah hingga perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan menjalani proses persidangan.

    “Sampai putusan, kemudian kalau semua berkasnya sudah rampung, biasanya pihak kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutannya, kemudian itu sidang sampai putus dan kemudian ada proses banding hingga kasasi,” pungkasnya.

    (mir/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025.

    “Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi yang ada,” kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1).

    Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa,” ucapnya.

    Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak, karena proses putusan gugatan di MK tersebut akan berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

    “Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis,” ucapnya.

    Meski begitu, Kemendagri berharap pelantikan kepala daerah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dibahas para kepala daerah.

    “Kalau target dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini harus sinkron harus berjalan. Jadi jangan terlalu lama terget Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala daerah definitif.

    “Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan tapi inilah yang harus disepakati. Tentu dengan memperhatikan keputusan MK, norma-norma MK,” pungkasnya. 

    (frd/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Pemerintah Kaji Wacana untuk Dorong Revisi UU Parpol Pascaputusan MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah melalui Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengaku mulai serius mengkaji wacana pelembagaan partai politik buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas presiden 20 persen.

    Menurut Bima, pelembagaan partai mulai perlu dipikirkan seiring kebebasan dan kewenangan penuh parpol ke depan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Artinya dalam konteks penataan sistem kepemiluan, sistem politik, penting bagi kita untuk bersama memikirkan lebih serius lagi tentang pelembagaan partai,” kata Bima di program The Political Show CNN Indonesia, Senin (6/1).

    Bima berharap agar DPR tak hanya melakukan revisi terhadap UU Pemilu atau Pilkada buntut putusan MK. Namun, pihaknya juga ingin ada revisi terhadap UU Partai Politik.

    “Saya sering mendengar Ketua Komisi II dan juga Bang Doli, mengusulkan ide omnibus law politik. Nah ini kita harus fokus pada isu itu, sejauh mana kemudian kita juga melakukan pembahasan itu,” kata Bima.

    Menurut dia, wacana pelembagaan partai mutlak harus dipikirkan agar partai memiliki kapasitas melakukan kaderisasi hingga mengusung calonnya. Bima berharap DPR nantinya memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pelembagaan partai.

    “Artinya penguatan pelembagaan partis mutlak juga kita pikirkan untuk dilakukan pembahasan agar partai itu secara internal ya memiliki kapasitas,” katanya.

     

    (thr/kid)