Jakarta, CNN Indonesia —
Ribuan pengungsi Rohingya yang merapat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan di antara warga Indonesia.
Beberapa warga Aceh menolak menerima kedatangan pengungsi Rohingya ini lantaran disebut kerap membuat masalah, seperti melarikan diri dari penampungan hingga mengeluh saat menerima makanan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Mereka tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.
Menurut Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan kini juga sudah penuh serta kehabisan dana. Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia.
Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.
Mahfud berujar Indonesia pada dasarnya tidak ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi. Karenanya, pemerintah sah-sah saja jika ingin menolak kedatangan para pengungsi.
Kenapa banyak pengungsi Rohingya lari ke RI?
Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan para pengungsi Rohingya pada dasarnya sudah bermigrasi dalam beberapa gelombang selama puluhan tahun.
Mutiara berujar pada gelombang awal pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, banyak etnis Rohingya yang mengambil rute darat ke Bangladesh dan rute laut ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia.
Di Malaysia, mereka membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar. Malaysia kemudian menjadi destinasi migran yang populer di kalangan etnis Rohingya lantaran perekonomian di sana cukup berkembang.
Namun, pada 2015, kasus perdagangan manusia mengemuka setelah kuburan massal para korban ditemukan. Kebanyakan korban berasal dari etnis Rohingya di perbatasan Thailand dan Malaysia.
“Sejak itu, ada patroli perbatasan yang lebih ketat di kedua negara tersebut sehingga kelompok Rohingya seringkali terkatung-katung di laut dan akhirnya sampai ke perairan Indonesia. Di sinilah entry point (awal mula) isu ini menjadi krisis bagi pencari suaka di Indonesia,” kata Mutiara kepada CNNIndonesia.com.
Mutiara menjelaskan para pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang tak berkewarganegaraan, sehingga tidak aman untuk direpatriasi atau dikembalikan ke Myanmar.
Karenanya, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) membuat kamp khusus bagi mereka yang berpusat di Cox’s Bazar, Bangladesh. UNHCR juga membuat kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char, Bangladesh, untuk perluasan dan relokasi dari Cox’s Bazar.
“Nah gelombang pengungsi terkini yang sampai ke Indonesia itu umumnya dari Cox’s Bazar (Kota di Bangladesh). Mereka tidak mendapat kepastian masa depan, sehingga mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan komunitas undocumented Rohingya di Malaysia yang cukup berkembang ekonominya,” ucap Mutiara.
“Jadi pencari suaka Rohingya ini tersebar karena kombinasi intervensi rezim pengungsi internasional melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara, dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya sendiri,” lanjut dia.
Nekat tempuh jalur berisiko demi suaka
Mutiara menuturkan para pengungsi Rohingya banyak yang pada akhirnya ‘nekat’ bermigrasi dengan jaringan nelayan atau bahkan perdagangan dan penyelundupan hanya untuk mencari tempat aman guna melanjutkan hidup.
Dia mengatakan karena kamp yang kini telah penuh, etnis Rohingya pun menanti belasan hingga puluhan tahun untuk bisa hidup di tempat yang lebih menjanjikan. Mayoritas dari mereka ingin ke Malaysia, bergabung bersama undocumented migrants.
Hal ini yang menyebabkan banyak pengungsi Rohingya kabur dan mencari jalan sendiri untuk pergi ke Malaysia.
“Ini memang dilematis, UNHCR sendiri mempromosikan norma ‘safe travel to asylum’ dan mengimbau pencari suaka untuk menunggu penempatan di tempat transit/kamp resmi,” ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya…
Tempuh jalur perdagangan manusia
Mutiara sendiri tak menampik bahwa jalur perdagangan dan penyelundupan manusia memang banyak dipakai oleh para pencari suaka. Namun demikian, hal ini tidak bisa disimplifikasi bahwa para pengungsi tersebut merupakan bagian dari jaringan kriminal.
“Dalam Refugee Convention, ada prinsip non penalisation, di mana pengungsi dan pencari suaka itu tidak bisa dikriminalisasi karena bermigrasi tanpa dokumen ataupun lewat jalur tikus,” tutur Mutiara.
Dia lantas menekankan paradigma “keamanan tinggi” yang sangat dominan di perbatasan. Paradigma ini yang disebut secara generalis mempersepsikan siapa pun yang membantu pengungsi atau pencari suaka di laut sebagai jaringan perdagangan atau penyelundupan.
“Tahun lalu beberapa nelayan Aceh didakwa sebagai traffickers (pelaku perdagangan manusia) karena membantu Rohingya dari laut. Ini juga berakibat terhadap persepsi publik terhadap kelompok pencari suaka, terutama di tempat-tempat reception,” kata Mutiara.
Pengungsi Rohingya dianggap sering bikin masalah
Pengungsi Rohingya di Indonesia memang ada kalanya membuat masalah, seperti kabur dari lokasi penampungan maupun tak puas ketika diberi makanan. Namun, mereka yang membuat masalah, menurut Mutiara, hanya segelintir dari ribuan pengungsi yang benar-benar mencari perlindungan.
Para pengungsi pada umumnya terdampar di tempat asing. Oleh sebab itu, masalah komunikasi dan adaptasi tentu tak bisa dikesampingkan.
Lebih dari itu, menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya ini datang karena mulai putus asa imbas “meningkatnya jumlah pembunuhan, penculikan, dan ketidakamanan di tempat mereka tinggal sebelumnya.”
Laporan Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini menunjukkan geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata telah mengancam para pengungsi di kamp-kamp Cox’s Bazar selama beberapa waktu belakangan.
“Seorang pengungsi Rohingya berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya mengatakan kepada AFP bahwa para penjahat di Cox’s Bazar mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan rela membayar lebih dari $1.800 (sekitar Rp27,8 juta) untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tua menuju Indonesia,” demikian laporan Deutsche Welle (DW).
Kepolisian Bangladesh juga melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di kamp Cox’s Bazar tahun ini.
Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mengatakan kepada DW bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini.
Dengan demikian, sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan 8 dolar atau sekitar Rp124 ribu setiap bulan.
“Di kamp pengungsi, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup dengan 8 dolar (sekitar Rp124 ribu) untuk satu orang untuk jatah satu bulan,” ucap Lwin.
