Jakarta, CNN Indonesia —
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuai sorotan saat sidang Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12).
Saat sidang digelar, ia memegang papan yang berisi nomor telepon pemimpin Hamas, Yahya Simwar.
Sembari memegang papan, ia berkata jika ingin gencatan senjata, ini adalah nomor yang harus PBB hubungi.
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.
Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.
“Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).
Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.
“Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”
Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.
Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.
“Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).
Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.
Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.
Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.
Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.
Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.
Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.
Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.
Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.
Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.
Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.
Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.
Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.
Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.
Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.
Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.
Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.
Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.
1. Austria
2. Ceko
3. Guatemala
4. Israel
5. Liberia
6. Mikronesia
7. Nauru
8. Papua Nugini
9. Paraguay
10. Amerika Serikat
(cpa/bac)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyindir Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Gaza, padahal selama ini sering mendikte RI.
Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12).
“Pihak-pihak yang sering mendikte kami mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).
Retno mengatakan seluruh negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM. Sebab menurutnya, standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM yang ideal.
Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan saat ini mata dunia tengah menyaksikan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Dia pun menekankan lagi bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.
“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” tutur Retno.
Karena hal ini, Retno pun mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.
“Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” kata Retno.
Lebih lanjut, Retno turut menekankan agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia mendesak proses perdamaian yang sesungguhnya agar solusi dua negara bisa terwujud.
“Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.
Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan berjudul “Indonesia Human Rights Report 2022” yang membuat geger RI Oktober tahun ini.
Dalam laporan itu, AS menyinggung masalah penerapan HAM di Indonesia, mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.
“Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.
Laporan itu mengutip data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut terjadi 16 kematian dari 50 kasus yang diduga karena penyiksaan dan penganiayaan aparat dari Mei 2021 hingga Juni 2022.
Laporan tersebut di antaranya juga menyoroti konflik Wadas, kasus Fatya-Haris, tim Mawar, kasus gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe, hingga sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Meski laporan ini terbit sebelum Israel melancarkan agresi di Jalur Gaza, AS dan negara-negara Barat seolah tutup mata dengan kekejaman yang sekarang terjadi di Palestina.
Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.400 orang. Mayoritas korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.
Kendati banyak warga sipil berjatuhan, yang bahkan jumlahnya melampaui korban perang Rusia-Ukraina, AS dan Barat tak pernah setuju untuk mendesak Israel gencatan senjata.
AS menilai gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyerang Israel seperti pada 7 Oktober lalu, serbuan yang memicu agresi saat ini.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki Israel sengaja membuat warga di Gaza kelaparan, sebagai “senjata” untuk menduduki wilayah itu.
Pernyataan itu muncul saat Al Maliki menyampaikan pidato di acara peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Selasa (12/12).
“Saat ini, setidaknya satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, setengah dari mereka adalah anak-anak, kelaparan, bukan karena bencana alam atau karena kurang bantuan,” kata Al Maliki, dikutip Reuters.
Dia kemudian berujar, “Tidak, mereka kelaparan karena Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang melawan penduduk [di wilayah] yang didudukinya.”
Senada, Komisaris Tinggi PBB Volker Turk menggambarkan situasi di Gaza diambang kehancuran.
“Ini adalah seruan tegas bagi semua orang dan lembaga internasional yang menangani masalah ini, agar menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan,” ucap Turk.
Sementara itu, pejabat Israel membantah tuduhan Menlu Palestina.
Pejabat tersebut mengklaim Israel justru mendorong peningkatan pengiriman makanan ke Gaza dari Mesir. Ia lalu menyalahkan kelambanan sebagai penyebab bantuan macet.
“Ini, tentu saja tak senonoh. Tuduhan yang mencemarkan nama baik dan bersifat khayalan,” ungkap pejabat itu.
Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang terhadap Hamas.
Selama operasi, Israel menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.
Israel dan Hamas sempat gencatan senjata pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.
Usai gencatan senjata berakhir, Israel kian brutal menyerang Gaza. Imbas agresi mereka, total korban meninggal di Palestina mencapai lebih dari 18.000 jiwa.
(isa/dna)
Jakarta, CNN Indonesia —
Anak-anak yang terluka memenuhi Rumah Sakit Nasser usai Israel melancarkan serangan dekat pemukiman di pusat kota Khan Younis, Selasa (12/12).
Operasi militer Israel di pusat kota Khan Younis semakin meningkat.
Israel mengklaim bahwa rumah Yahya Al-Sinwar, pemimpin Hamas berada di sana.
Sekitar lebih dari 18 ribu orang Palestina tewas dalam agresi brutal Israel sejak 7 Oktober lalu.
Lebih dari 70 persen dari korban merupakan anak-anak dan perempuan.
Jakarta, CNN Indonesia —
Rencana keji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang Jalur Gaza, Palestina, bocor ke publik.
Rencana itu ia beberkan dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu.
Dalam rencana itu, Netanyahu mengatakan Israel bakal terus melancarkan agresinya di Gaza sampai kelompok Hamas kalah.
Dia juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza pascaperang ini.
Menurut Netanyahu, Otoritas Palestina sama dengan Hamas. Dia menilai keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.
“Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, sementara Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.
Netanyahu bahkan mengatakan Gaza nantinya bakal berada di bawah kontrol militer Israel. Urusan administratif, sementara itu, bakal diurus oleh “otoritas sipil”.
“Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap Netanyahu.
Lebih lanjut, Netanyahu mengungkap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi ini berakhir.
“Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkanHamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kataNetanyahu.
Meski demikian, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi bahwa mereka bersedia merehabilitasi dan membangun ulang Jalur Gaza pasca agresi Israel.
Dikutip dari The Times of Israel, komite urusan luar negeri Knesset pun semakin menekan Netanyahu terkait rencananya pascaperang di Gaza.
Netanyahu saat ini dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel untuk menyusun sejumlah opsi terkait rencana tersebut.
Meski begitu, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi itu.
“Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ujar Netanyahu.
Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan 1 Desember lalu.
Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat serangan brutal Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).
Hal ini disahkan dalam rapat darurat, usai Mesir menggunakan resolusi 377A demi “melawan” AS yang memveto draft Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pekan lalu.
Sebanyak 153 negara mendukung resolusi tersebut, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain.
Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi.
Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.
Jakarta, CNN Indonesia —
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Myanmar kini menjadi produsen opium terbesar di dunia pada 2023, melampaui Afghanistan.
Laporan terbaru dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan Myanmar memproduksi sekitar 1.080 metrik ton opium pada tahun ini. Opium merupakan bahan penting untuk memproduksi heroin.
UNODC memperkirakan produksi opium pada 2022-2023 di Myanmar berada pada tingkat tertinggi selama lebih dari 20 tahun.
Mereka juga mengatakan budidaya opium di negara Asia Tenggara ini menjadi lebih canggih, dengan peningkatan investasi dan praktik yang lebih baik sehingga hasil panen memuaskan.
Daerah budidaya utama di Myanmar berada di Shan bagian utara. Shan menyumbang sekitar 88 persen dari 41.300 hektare opium di seluruh negeri.
UNODC juga menyebut di Shan bagian timur, perkiraan rata-rata hasil opium per hektar meningkat dari 19,8 kilogram pada tahun lalu menjadi 29,4 kilogram pada tahun 2023.
Selain itu, PBB mengatakan penanaman juga meningkat di negara bagian Kachin utara dan di negara bagian Chin, perbatasan Myanmar dan India.
Wilayah perbatasan “Segitiga Emas” antara Myanmar, Laos dan Thailand telah lama menjadi sarang produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, khususnya metamfetamin dan opium.
Perkiraan total nilai “ekonomi candu” Myanmar meningkat antara $1 miliar hingga $2,4 miliar – setara dengan 1,7 hingga 4,1 persen dari PDB negara itu pada tahun 2022.
Perekonomian Myanmar hancur akibat konflik dan ketidakstabilan usai militer mengambil alih kekuasaan pada 2021, sehingga mendorong banyak petani untuk menanam opium.
Akses yang buruk terhadap pasar dan infrastruktur negara, serta inflasi yang merajalela juga berperan.
Afghanistan selaku produsen obat-obatan terlarang terbesar di dunia selama beberapa tahun, mengalami keruntuhan budidaya usai pemerintah Taliban berjanji mengakhiri produksi obat-obatan terlarang.
Angka produksi opium di Afghanistan merosot sekitar 95 persen menjadi sekitar 330 ton menyusun gegara larangan Taliban.
Tanaman opium menyumbang hampir sepertiga dari total produksi pertanian Afghanistan. Namun, area yang digunakan untuk tanaman opium menyusut dari 233.000 hektar pada akhir 2022 menjadi 10.800 hektar pada 2023.
Juru bicara Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid mengatakan opium telah “diberantas”.
Namun, dia mengakui penderitaan para petani yang terpaksa beralih ke tanaman yang kurang menguntungkan.
“Saat ini mereka sudah berhenti menanamnya, tetap di masa depan tidak bisa dijamin karena masyarakat menghadapi banyak masalah,” ujar Mujahid.
(isa/dna)
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel mulai kehilangan dukungan dari seluruh dunia, lantaran agresi pasukan Zionis ke Palestina masih berlangsung.
Biden juga menyebut Perdana Menteri Netanyahu harus mengubah pemerintahannya.
“Bibi [panggilan akrab untuk Netanyahu] harus mengambil keputusan sulit,” ujar Biden pada Selasa (12/12), dikutip AFP.
Biden juga mengkritik pemerintahan Netanyahu yang tak menginginkan solusi dua negara antara Israel dengan Palestina.
“Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” lanjut Biden, dikutip Anadolu Agency.
Dia lalu berkata, “[Netanyahu] harus memperkuat dan mengubah pemerintahan untuk menemukan solusi konflik Israel-Palestina.”
Pernyataan Biden muncul usai Netanyahu mengakui ada ketidaksepakatan dia dengan pemimpin AS soal Jalur Gaza setelah agresi berakhir.
“Ya, ada perbedaan pendapat mengenai ‘hari setelah Hamas’, dan saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini,” ujar dia.
Sebelumnya Netanyahu juga disebut menggelar rapat tertutup bersama parlemen Israel membahas Gaza pasca-Hamas pada beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”
Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.
Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Serangan mereka brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.
Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.
(isa/dna)
[Gambas:Video CNN]