Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Internasional

  • China Ultimatum Trump usai Taiwan Pede Relasi dengan AS Makin Mesra

    China Ultimatum Trump usai Taiwan Pede Relasi dengan AS Makin Mesra

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China memperingatkan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak macam-macam soal Taiwan dan sebaiknya menghormati kebijakan Satu China.

    “Amerika Serikat harus menghormati prinsip Satu China dan berhenti mencampuri urusan yang berhubungan dengan Taiwan dan ikut campur dalam urusan internal China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam jumpa pers, Jumat (6/12).

    “Dan berhenti mendukung maupun memaafkan kekuatan kemerdekaan Taiwan,” lanjut Lin, seperti dikutip AFP.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri China ini dirilis usai Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa dirinya yakin hubungan Taiwan dan AS akan lebih erat di bawah pemerintahan Donald Trump.

    “Taiwan yakin akan terus memperdalam kerja sama dengan pemerintah baru untuk melawan ekspansi otoriter dan menciptakan kemakmuran dan pembangunan bagi kedua negara sambil memberikan lebih banyak kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian regional,” kata Lai.

    AS dan Taiwan tidak punya hubungan diplomatik resmi. Namun, Washington sejak lama menjadi pendukung dan pemasok senjata terbesar untuk Taipei.

    Nasib hubungan baik Taiwan dan AS sendiri sempat menjadi sorotan lantaran Trump selama kampanyenya menyatakan bahwa Taipei harus membayar Washington atas pasokan pertahanannya selama ini. Ia juga menuding pulau tersebut mencuri industri semikonduktor AS.

    Hubungan China dan Taiwan sementara itu tak pernah baik sejak Taipei memisahkan diri. China selalu menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. China pun terus menggelar aktivitas militer di sekitar Taiwan guna menekan dan menakut-nakuti pulau tersebut.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korsel Skors 3 Jenderal Bantu Presiden Yoon Tetapkan Darurat Militer

    Korsel Skors 3 Jenderal Bantu Presiden Yoon Tetapkan Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan memberhentikan tugas tiga komandan senior yang terlibat membantu Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan operasi darurat militer “ilegal” pada Jumat (6/12).

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan menuturkan ketiga komandan senior militer ini terlibat dalam pengerahan pasukan ke parlemen untuk menghalau legislator membatalkan darurat militer sepihak Yoon.

    “Kementerian Pertahanan telah melaksanakan langkah pemisahan dan penangguhan tugas terhadap tiga pejabat utama… terkait situasi saat ini per 6 Desember,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian tersebut seperti dikutip AFP.

    Ketiga komandan itu adalah Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Seoul Letnan Jenderal Lee Jin-woo; Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun; dan Komandan Kontra Intelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung.

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan ketiga komandan itu telah dipindahkan ke unit lain, menurut kantor berita Yonhap.

    Langkah ini diambil di tengah kritik terhadap peran militer dalam pelaksanaan darurat militer dan kekhawatiran, yang sebagian besar disuarakan oleh blok oposisi utama, terkait kemungkinan deklarasi darurat militer lainnya.

    Jaksa militer juga telah mengajukan permohonan larangan bepergian kepada Kementerian Kehakiman untuk 10 pejabat militer yang menghadapi tuduhan makar dan dakwaan lainnya terkait darurat militer, termasuk ketiga komandan tersebut, menurut pernyataan terpisah dari kementerian.

    Militer juga akan secara proaktif bekerja sama dengan markas penyelidikan khusus yang dibentuk oleh kejaksaan untuk menangani tuduhan terkait deklarasi darurat militer, termasuk dengan mengirimkan personel, tambah pernyataan tersebut.

    Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya mendeklarasikan darurat militer dalam keputusan mendadak pada Selasa malam, tetapi kemudian mencabutnya beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk menolak deklarasi tersebut.

    Dalam proses itu, militer membentuk Komando Darurat Militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Park An-su, yang mengeluarkan dekret melarang semua aktivitas politik sambil mengerahkan pasukan operasi khusus untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertahanan sementara Kim Seon-ho meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran publik dan berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang dipimpin oleh kejaksaan dan kepolisian.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eks Intel Korsel Ungkap Presiden Perintahkan Tangkap Pemimpin Oposisi

    Eks Intel Korsel Ungkap Presiden Perintahkan Tangkap Pemimpin Oposisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan pejabat Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol sempat memerintahkan intel untuk menangkap para pemimpin oposisi selama darurat militer.

    Mantan Wakil direktur pertama NIS, Hong Jang Won, menuturkan Yoon pada Selasa (3/12) memerintahkannya untuk menangkap tokoh-tokoh politik terkemuka termasuk para pemimpin oposisi dan partai berkuasa kala ia masih menjabat. Perintah itu disampaikan setelah Yoon secara mendadak mendeklarasikan status darurat militer.

    “Ambil kesempatan ini untuk menangkap mereka dan menyingkirkan mereka semua,” kata Hong meniru perintah Yoon, seperti dikutip The Korea Herald, Jumat (6/12).

    Hong mengatakan ia secara spesifik diperintahkan untuk menahan enam pemimpin politik teratas, yakni Ketua People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) Han Dong Hoon; Ketua Partai Demokrat Korea selaku partai oposisi utama, Lee Jae Myung; pejabat teras Partai Demokrat Korea Park Chan Dae; Ketua Partai Rebuilding Korea Cho Kuk; anggota parlemen dari Partai Demokrat Jung Chung Rae; dan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membantu Komando Kontra-intelijen Pertahanan dalam menahan keenam orang tersebut, bersama dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Kim Myeong Soo dan jurnalis liberal Kim Ou Joon.

    Hal itu diketahui dalam pengarahan media yang disampaikan oleh Kim Byung Kee dari Partai Demokrat pada Jumat.

    Kesaksian Hong ini mengonfirmasi laporan media sebelumnya yang menyebut Presiden Yoon berencana menangkap semua saingan politiknya selama darurat militer.

    Kendati begitu, Hong menolak perintah tersebut sehingga ia diberhentikan karena tak patuh terhadap tugas.

    Kepala NIS Cho Tae Yong sementara itu membantah pengakuan Hong. Dia mengatakan Presiden Yoon tak pernah memerintahkan penangkapan semacam itu ke NIS dan Yoon tidak memecat Hong karena membangkang.

    “Saya ingin menegaskan bahwa presiden tidak meminta direktur NIS untuk menangkap politisi. Presiden tidak memberikan perintah penangkapan sebelum maupun sesudah deklarasi darurat militer,” ucap Cho, seperti dikutip The Korea Herald.

    “NIS tidak memiliki otoritas investigasi sehingga tidak mampu melaksanakan perintah penangkapan. NIS sama sekali tidak terlibat,” tegas Cho.

    Cho menjelaskan pemecatan Hong dari posisi wakil direktur dilakukan bukan karena membangkang, melainkan karena Hong “melanggar prinsip menjaga netralitas politik.”

    Komando Kontra-intelijen Pertahanan juga telah membantah pernyataan Hong. Mereka mengeklaim tak pernah menerima perintah untuk menangkap para politisi.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pasukan Khusus Korsel Ungkap Kesaksian Diminta Seret Anggota Parlemen

    Pasukan Khusus Korsel Ungkap Kesaksian Diminta Seret Anggota Parlemen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan Khusus Korea Selatan memberikan kesaksian saat Presiden Yoon Suk Yeol mendadak menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) lalu.

    Komandan Kopassus Kwak Jong Geun mengatakan dirinya saat itu menerima instruksi untuk mengusir anggota parlemen dari Majelis Nasional.

    “Saya menerima beberapa instruksi dari mantan Menteri Pertahanan (Kim Yong Hyun) untuk menyeret keluar anggota parlemen yang berada di dalam Majelis Nasional,” kata Kwak dalam sebuah wawancara dengan anggota parlemen oposisi Kim Byung Joo, seperti dikutip AFP, Jumat (6/12).

    Sejumlah media sebelumnya melaporkan bahwa Kim Yong Hyun merupakan otak di balik penetapan status darurat militer Yoon.

    Kim dilaporkan menggelar pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat militer diterapkan.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer ke Yoon melalui perdana menteri, demikian dikutip Korea Herald. Namun, PM membantah menerima konsultasi soal darurat militer ini.

    Tak lama setelah kekacauan pecah di Negeri Gingseng, Kim pun mengundurkan diri. Presiden Yoon menerima surat pengunduran dirinya dan menunjuk Choi Byung Hyuk menjadi Menteri Pertahanan baru menggantikan dia.

    Yoon mendeklarasikan status darurat militer pada Selasa malam pukul 23.00 waktu setempat. Status yang berlangsung selama sekitar enam jam itu membuat panik dan bingung masyarakat karena Yoon beralasan ada ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara sehingga Korsel dalam keadaan genting.

    Setelah ditelusuri, alasan Yoon menetapkan darurat militer ternyata karena situasi politik yang panas antara dia dan oposisi. Warga Korsel murka dan mulai mendesak pemakzulan Yoon.

    Penetapan status darurat militer semacam ini inkonstitusional dan dapat dianggap sebagai upaya pemberontakan.

    Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

    Polisi Korsel saat ini telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rebut Hama, Pemberontak Suriah Rayakan Kemenangan di Jalanan

    Rebut Hama, Pemberontak Suriah Rayakan Kemenangan di Jalanan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan pemberontak Hayat Tahrir Al Sham merayakan kemenangan di Hama usai merebut kota tersebut selama seminggu serangan di Suriah utara pada Kamis (5/12).

    Pada sore hari, tentara Suriah mengakui kehilangan kendali atas kota yang terletak di antara Aleppo dan basis kekuasaan Presiden Bashar al-Assad di ibukota Damaskus.

    Beberapa pejuang terlihat bersorak dan meneriakkan yel-yel mereka di jalan-jalan Hama.

    Tembakan perayaan juga terdengar di beberapa bagian kota.

    Sebanyak 737 orang disebut tewas di Suriah sejak konflik meletus pekan lalu.

    Ini menandai pertempuran paling sengit sejak tahun 2020 di negara yang telah dilanda perang saudara, yang dimulai dengan penindasan terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011.

  • Presiden Korsel Yoon Diklaim Bakal Umumkan Militer Kedua

    Presiden Korsel Yoon Diklaim Bakal Umumkan Militer Kedua

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kelompok yang fokus isu hak asasi manusia di Korea Selatan, Center for Military Human Rights Korea (CMHRK) mengklaim Presiden Yoon Suk Yeol akan mendeklarasikan darurat militer kedua.

    Ketua CMHRK Im Tae Hoon mengklaim Yoon mempertaruhkan negara demi ambisi politiknya.

    “Yoon mungkin akan terus bertaruh dengan risiko yang lebih besar untuk mempertaruhkan urusan negara,” kata Im, dikutip Korea Herald.

    Dia lalu berujar, “Deklarasi darurat militer masih harus dilihat sebagai pilihan yang sah bagi Yoon.”

    CMHRK menilai indikasi darurat militer kedua muncul usai Angkatan Darat tetap siaga darurat meski darurat militer dicabut. Menurut mereka situasi ini membuat peluang pengerahan pasukan untuk darurat militer kedua terbuka lebar.

    Kelompok itu juga mencatat sejumlah komandan Angkatan Darat diminta untuk bersiap-siap jika menghadapi panggilan darurat.

    Selain itu, militer melarang cuti sementara hingga Minggu (9/12). Namun, CMHRK tak memberi rincian lebih lanjut siapa saja komandan yang disuruh siaga.

    Sementara itu, juru bicara partai oposisi utama Demokratik, Jo Seoung Lae, mengatakan 170 anggota parlemen dari partai ini tak akan meninggalkan Majelis Nasional.

    “Mulai hari ini,” kata Jo ke awak media, Jumat.

    Menanggapi tuduhan CMHRK, Angkatan Darat Korsel membantah. Mereka juga menegaskan tak melarang cuti di tingkat apapun dan wilayah mana pun.

    Korea Selatan menyaksikan peristiwa politik paling dramatis sejak 44 tahun usai Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa.

    Namun, langkah itu dikecam warga secara luas termasuk legislator. Masyarakat Korsel tak ingin kembali ke era penuh kediktatoran dan pembatasan.

    Enam jam kemudian, Yoon mencabut status tersebut usai parlemen sepakat menolak darurat militer dalam sidang pleno.

    Setelah dicabut warga ramai-ramai meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga telah mengajukan mosi pemakzulan dan akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu.

    Nasib Yoon kini di ambang batas, sementara oposisi terus melakukan gerilya.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • PBB Laporkan 20 Ribu Mayat Tak Dikenal Disimpan di Bandara Kolombia

    PBB Laporkan 20 Ribu Mayat Tak Dikenal Disimpan di Bandara Kolombia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penghilangan Paksa menyebut lebih dari 20 ribu mayat tak dikenal diduga tersimpan di hanggar Bandara Internasional El Dorado, Bogota, Kolombia.

    Klaim ini muncul usai tim Komite PBB mengunjungi Kolombia.

    Dalam laporan mereka, PBB menyebut Kolombia dihadapkan pada ribuan mayat tak dikenal, di bawah tanah, hingga di brankas dan apa yang disebut “kolam.”

    “Menurut informasi yang diberikan ke delegasi, ada juga sekitar 20.000 mayat tak dikenal di hanggar di bandara Bogota,” demikian laporan PBB, dikutip Columbia One, Kamis (5/12).

    PBB menyatakan laporan ini untuk meningkatkan kesadaran otoritas Kolombia terkait masalah penghilangan paksa.

    “Ini bukan mayat yang baru ditemukan. Ini mayat yang disimpan di hanggar. Tidak ada ruang untuk terus mengawetkan jenazah atau mayat yang telah ditemukan,” kata salah satu delegasi PBB.

    Dia lalu mengatakan PBB merekomendasikan pemerintah Kolombia untuk menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan demi membangun penyimpanan jenazah yang layak.

    Komite PBB untuk Penghilangan Paksa juga meminta Yurisdiksi Khusus untuk Perdamaian Kolombia (JEP) membuka kasus guna menyelidiki fenomena tersebut karena cakupan nasionalnya.

    PBB mengaku prihatin dengan kondisi lembaga di Kolombia yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi jenazah dan sisa-sisa yang ditemukan.

    “Sumber daya material dan manusia yang tersedia tidak memungkinkan menanggapi permintaan tersebut secara memadai,” ungkap delegasi PBB.

    Menanggapi laporan tersebut, Wakil Jaksa Agung Kolombia untuk Hak Asasi Manusia Javier Sarmiento mengumumkan akan melakukan investigasi.

    Jaksa juga meminta Institut Kedokteran Hukum dan Ilmu Forensik untuk mengonfirmasi atau membantah temuan itu karena Komite mengutip mereka sebagai sumber.

    “Selain itu, kunjungan segera akan dilakukan di bandara El Dorado,” kata Sarmiento.

    Perusahaan swasta Kolombia yang mengoperasikan Bandara Internasional El Dorado, Opain, juga ikut buka suara.

    Mereka menyatakan tak mengetahui informasi yang dilaporkan.

    “Terkait berita yang dilaporkan di beberapa media tentang dugaan keberadaan hanggar berisi ribuan jenazah, Opain menginformasikan ke publik kami tak mengetahui fakta-fakta tersebut,” demikian menurut mereka.

    Penghilangan paksa merupakan dampak nyata dari konflik bersenjata di Kolombia.

    Dalam laporan itu, PBB mengklaim antara 98.000 hingga 200.000 orang hilang di Kolombia.

    Unit Pencarian Orang Hilang Kolombia memperkirakan jumlahnya mencapai 124.734.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan legislatif Korea Selatan, Majelis Nasional, menggelar pemungutan suara untuk memakzulkan para pejabat yang terkait dengan skandal ibu negara Kim Keon Hee.

    The Korea Herald melaporkan pemungutan suara dilakukan pada Kamis (5/12) terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choe Jae Hae dan tiga jaksa penuntut.

    Ketiga jaksa tersebut yakni Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul Lee Chang Soo dan dua wakil Lee, yakni Cho Sang Won dan Choi Jae Hun.

    Upaya pemakzulan mereka berkaitan dengan relokasi kantor kepresidenan dan skandal seputar Kim Keon Hee.

    Mosi Majelis Nasional terhadap pemakzulan Choe telah mencapai lebih dari 188 suara. Ini menandai kali pertama badan legislatif Korsel memakzulkan seorang kepala badan audit negara.

    Sementara itu, mosi terhadap Lee mencapai 185 suara. Kemudian, mosi terhadap Cho dan Choi masing-masing mencapai 187 dan 186 suara.

    People Power Party selaku partai berkuasa pengusung Presiden Yoon Suk Yeol, memboikot pemungutan suara tersebut.

    Seiring dengan adanya mosi pemakzulan ini, keempat pejabat akan diskors dari tugas-tugas mereka sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan menindaklanjuti pemakzulan mereka.

    Cho Eun Seok, salah satu dari enam anggota komite audit, akan mengambil alih tanggung jawab posisi kosong tersebut untuk sementara waktu. Kepala Jaksa Park Seung Hwan juga akan menjabat sementara posisi kepala audit.

    Partai Demokrat telah mengajukan untuk menggulingkan Choe karena menilai badan audit di bawah kepemimpinannya telah melakukan dugaan penyimpangan terkait relokasi kantor kepresidenan pada 2022.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Choe untuk mematuhi permintaan parlemen yang meminta dokumen audit diserahkan merupakan salah satu alasan Choe harus dimakzulkan.

    Partai oposisi itu juga menyatakan tiga jaksa penuntut, di sisi lain, telah gagal mendakwa ibu negara atas dugaan keterlibatannya dengan skandal manipulasi saham.

    Oposisi menilai para jaksa diselimuti motif politik karena Lee dan Cho sama-sama memimpin penyelidikan terhadap pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung.

    Para jaksa penuntut sendiri telah merespons mosi pemakzulan yang dilakukan Majelis Nasional. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan bahwa langkah tersebut akan mematikan jalannya operasi peradilan di Korea Selatan.

    “Penyalahgunaan kekuasaan pemakzulan telah menyebabkan runtuhnya struktur kepemimpinan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul yang dapat mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung serta melumpuhkan penyelidikan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penghidupan masyarakat seperti kejahatan seks digital dan narkoba,” demikian pernyataan jaksa.

    Choe juga telah merespons mosi pemakzulan dirinya. Dia menekankan bahwa upaya pemakzulannya adalah keputusan yang “sangat merusak independensi Badan Audit dan Inspeksi”.

    “Saya berharap kebijaksanaan para komisioner audit dan semangat para staf akan memastikan tak adanya gangguan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    (blq/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komentar Menohok dari PM Malaysia Anwar soal Miftah Hina Penjual Es

    Komentar Menohok dari PM Malaysia Anwar soal Miftah Hina Penjual Es

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut memberi komentar menohok atas sikap utusan khusus Presiden Prabowo Subianto sekaligus penceramah Miftah Maulana alias Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh.

    Ejekan Miftah viral di media sosial dan menjadi sorotan publik dalam beberapa hari ini.

    Komentar Anwar muncul saat menghadiri rapat bulanan soal anggaran di Kementerian Keuangan Malaysia. Di pertemuan itu, dia menyebut sikap Miftah tak pantas sebagai orang yang mengklaim tahu agama.

    “Inilah salah satu contoh sikap angkuh, sombong, yang terkadang tidak hanya terjadi di kalangan orang yang tak tahu agama, tak tahu akhlak,” kata dia, dikutip New Straits Times, Kamis (5/12).

    “Orang yang paham agama, yang berbicara tentang Islam, iman, salat, sunah, (juga memiliki sikap sombong) jika keluar kata-kata penghinaan,” imbuh dia.

    Anwar juga membeberkan asal mula bisa melihat video yang viral di media sosial Indonesia.

    Dia mengaku mendapat rekaman itu dari salah satu rekan di Indonesia. Anwar memang memiliki hubungan yang dekat dengan berbagai pejabat hingga tokoh di negara ini.

    “Saya lihat itu, dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Itu sangat tidak biasa,” kata Anwar dalam video yang beredar di Youtube.

    Lebih lanjut, Anwar mengatakan penjual es teh termasuk di antara golongan orang-orang tak mampu. Anggaran negara yang sedang dibahas seharusnya bermanfaat bagi orang-orang semacam itu.

    Namun, ia justru diolok oleh orang yang mengerti agama sambil tertawa dengan maksud yang sangat menghina.

    Anwar juga menyoroti kemarahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto usai video Miftah viral.

    “Aksinya menimbulkan kemarahan hebat di kalangan masyarakat hingga Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang agak keras dan akhirnya kyai ini mendatangi rumah penjual tersebut dan meminta maaf,” ucap dia.

    Aksi olok-olok Miftah ke penjual es teh terjadi dalam acara keagamaan di Magelang, Jawa Tengah.

    Ia saat itu meledek penjual es teh kala diminta memborong jualan pedagang tersebut.

    “Es tehmu iseh okeh ora? Masih? Yo kono didol (es teh kamu masih banyak enggak? ya sana dijual), goblok,” kata Miftah dalam video yang viral.

    “Dol en ndisik, ngko lak rung payu yo wes, takdir (Jual dulu, nanti kalau masih belum laku, ya sudah, takdir),” imbuh dia.

    Pernyataannya itu menuai kritik dan kecaman dari berbagai elemen. Masyarakat menyayangkan ucapan tersebut yang tak seharusnya keluar dari utusan khusus presiden atau tukang ceramah.

    Usai viral, kantor kepresidenan Indonesia, melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menegur Miftah.

    Setelah ditegur, Miftah beserta para pengawal dan dengan iring-iringan mobil mendatangi penjual es teh. Dia lalu meminta maaf secara langsung.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penetapan status darurat militer yang sempat ditetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) lalu masih menjadi sorotan publik.

    Aksi mengejutkan yang berlangsung hanya sekitar enam jam tersebut terus menjadi topik hangat karena pertama terjadi dalam nyaris 50 tahun sejak 1980.

    Serangkaian peristiwa pun telah terjadi menyusul peristiwa tersebut. Berikut fakta-fakta terkini kisruh status darurat militer di Korea Selatan.

    Polisi selidiki presiden

    Polisi Korea Selatan memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer yang membuat heboh negara itu.

    Kepala Badan Investigasi Nasional Korsel Woo Jong Soo pada Kamis (5/12) mengatakan kasus Presiden Yoon saat ini telah dilimpahkan dan seiring dengan itu dimulai penyelidikannya.

    Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

    Ribuan warga gelar aksi nyalakan lilin

    Warga sipil dan kelompok buruh menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di seluruh Korea Selatan pada Rabu (4/12) malam.

    Kelompok seperti Federasi Serikat Buruh Korsel, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, dan kelompok sipil lain menggelar aksi damai itu di Lapangan Gwanghwamun, Seoul.

    Aksi tersebut dihadiri sekitar 2.000 orang. Mereka mengecam penetapan status darurat militer dan meminta Yoon mundur dari kursi kepresidenan.

    Unjuk rasa serupa juga terjadi di Gwangju. Sekitar 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut.

    Aksi yang sama juga digelar di Suncheon, Yeosu, dan kota-kota lain di Provinsi Jeolla Selatan.

    Di Busan, aktivis anti Yoon berencana menggelar aksi mulai Rabu hingga pekan depan.

    Menhan mundur

    Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun memutuskan mengundurkan diri dari jabatan menyusul gonjang-ganjing perkara status darurat militer.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim dalam sebuah pernyataan, Rabu (4/12).

    Menurut sejumlah laporan, Kim yang mengusulkan kepada Yoon untuk mendeklarasikan status darurat militer. Kim dilaporkan menggelar pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat militer diterapkan.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer ke Yoon melalui perdana menteri, demikian dikutip Korea Herald. Namun, PM membantah menerima konsultasi soal darurat militer ini.

    Yoon telah menerima surat pengunduran diri Kim dan menunjuk Choi Byung Hyuk menjadi Menteri Pertahanan baru menggantikan dia.

    Partai pengusung desak presiden mundur

    Partai berkuasa yang menjadi pengusung Presiden Yoon, People Power Party, mendesak sang presiden mundur dari partai buntut kekacauan karena darurat militer.

    Ketua People Power Party Han Doong Hon meminta Yoon keluar dari partai sambil menegaskan bahwa partainya tak akan membela aksi Yoon.

    “Kami meminta presiden untuk mundur dari partai. Partai kami tak berusaha membela darurat militer yang inkonstitusional dari presiden,” kata Han.

    Han tak memberi komentar soal mosi pemakzulan yang diajukan partai-partai oposisi di parlemen terhadap Yoon.

    Meski begitu, People Power Party telah menyatakan akan menolak mosi pemakzulan Yoon.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]