Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Internasional

  • Presiden Yoon Suk Yeol Meminta Maaf atas Darurat Militer Korsel

    Presiden Yoon Suk Yeol Meminta Maaf atas Darurat Militer Korsel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya angkat bicara soal drama darurat militer yang telah berlangsung selama sepekan ke belakang. Ia meminta maaf atas kekacauan yang ditimbulkannya.

    Ini merupakan kali pertamanya Presiden Yoon tampil dan bicara di depan umum usai pengumuman darurat militer. Pidato ini juga muncul sebelum pemungutan suara (voting) mosi pemakzulan Presiden Yoon berlangsung.

    Yoon mengakui bahwa perberlakuan darurat militer muncul dari urgensi dirinya sebagai presiden.

    “Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat tertekan,” ujar Yoon, Sabtu (7/12), melansir AFP.

    Namun, dalam pidatonya Yoon tidak menawarkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Korsel. Ia hanya akan mempercayakan segala keputusan pada partainya.

    “Saya serahkan kepada partai kami untuk menstabilkan situasi politik di masa depan, termasuk masa jabatan saya,” tambah Yoon.

    Tak ada darurat militer kedua

    Dalam kesempatan yang sama, Yoon juga memastikan bahwa dirinya tak bakal lagi memberlakukan darurat militer untuk kedua kalinya.

    “Ada rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi. Biar saya perjelas, tidak akan pernah ada darurat militer kedua,” ujar Yoon.

    Deklarasi darurat militer diumumkan Yoon pada Selasa (3/12) lalu. Alasannya, ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Penetapan ini menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Setelah ditelisik ulang, pengumuman ini muncul lantaran situasi politik yang panas antara Yoon dengan oposisi.

    Langkah Yoon pun dianggap sebagai aksi pemberontakan oleh banyak pihak. Warga kompak mendesak Yoon dimakzulkan dan diselidiki.

    Polisi sendiri telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan pada Kamis (5/12).

    Parlemen Korea Selatan sendiri rencananya bakal menggelar voting mosi pemakzulan Yoonpada Sabtu (7/12) malam. Mosi ini diajukan oleh Partai Demokrat bersama lima partai oposisi lain, serta satu anggota parlemen independen.

    Jika mosi pemakzulan disahkan parlemen, maka wewenang Yoon akan ditangguhkan. Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Konflik Makin Tegang, Warga AS Diminta Tinggalkan Suriah

    Konflik Makin Tegang, Warga AS Diminta Tinggalkan Suriah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meminta warganya yang tinggal di Suriah untuk segera meninggalkan negara tersebut pada Jumat (6/12) waktu setempat.

    Imbauan itu dikeluarkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada pekan lalu.

    “Situasi keamanan terus bergejolak dan tidak dapat diprediksi dengan bentrokan aktif antara kelompok bersenjata di seluruh negeri,” tulis Kemenlu AS dalam sebuah unggahan di X (Twitter), melansir AFP.

    “Kemenlu mendesak warga negara AS untuk meninggalkan Suriah sekarang, sementara pilihan [pesawat] komersial masih tersedia,” lanjut mereka.

    Eskalasi konflik di Suriah saat ini tengah meningkat usai kelompok pemberontak HTS menyerang dan merebut Kota Aleppo dari pemerintah pekan lalu.

    Ilustrasi. Kelompok pemberontak HTS merebut sejumlah kota penting di Suriah. (AFP/RAMI AL SAYED)

    Merespons serangan ini, pemerintah Suriah berjanji bakal merebut kembali Aleppo dari kelompok tersebut.

    Selain itu, Suriah juga bakal dibantu oleh beberapa milisi Irak yang didukung Iran, yakni milisi Badr dan Nujaba untuk merebut Aleppo.

    Selain Aleppo, pasukan pemberontak HTS juga telah merebut salah satu kota penting lainnya di Suriah, Hama, pada Kamis (5/12).

    Pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights mengatakan, setelah bentrokan semalam, kelompok pemberontak menyerbu Hama dari beberapa sisi dan terlibat pertempuan dengan militer Suriah.

    HTS mengklaim telah merebut penjara Hama dan membebaskan narapidananya.

    Kelompok pemberontak HTS melancarkan serangan lebih dari seminggu yang lalu, bertepatan dengan gencatan senjata berlaku antara Israel dan sekutu Assad, Hizbullah di Lebanon.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pernyataan bersama Indonesia-China sebagai hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing beberapa waktu lalu kembali panen perhatian.

    Anggota DPR RI ramai-ramai menyoroti pernyataan itu saat Menteri Luar Negeri Sugiono rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen pada Senin (2/12).

    Sejumlah anggota komisi I menyampaikan kekhawatiran mereka soal posisi Indonesia dan kedaulatan negara ini. Sugiono menegaskan posisi RI tak berubah dan pemerintah tak mengakui klaim 9 dash lines China.

    Meski berulang kali ditegaskan posisi Indonesia, sejumlah pengamat tetap khawatir langkah itu bisa membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

    Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Waffaa Kharisma mengatakan pernyataan bersama itu berpotensi merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    “Buat saya ya frasa overlapping itu bentuk konsesi Indonesia yang mengalah di hadapan China,” kata Waffaa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).

    Salah satu poin yang jadi sorotan di pernyataan bersama adalah poin 9.

    Poin itu berbunyi kedua pihak mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim tumpang tindih (overlapping claims).

    Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga sempat mengkritik pernyataan bersama itu.

    “Apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata Hikmahanto pada pertengahan November.

    Dia lalu berujar, “Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis.”

    China mengklaim sebagian besar wilayah di perairan LCS. Mereka juga membuat nine dash lines dan selama ini, Indonesia tak mengakuinya.

    Waffa menilai jika pernyataan bersama itu ditindaklanjuti dalam wujud kerja sama dan secara publik dibungkus sebagai kerja sama ekonomi, ini akan memperkuat klaim China.

    “Dia akan memperkuat klaim sepihak Tiongkok dan mengesankan kita mengalah karena Tiongkok negara besar,” ujar dia.

    Waffaa lalu menyarankan jika Indonesia ingin membuat pernyataan itu tampak netral atau dengan kata lain putar balk, pemerintah perlu mengajak negara besar lain untuk ikut joint development di Laut Natuna Utara.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi I, Menlu mengatakan Indonesia sudah memberi tahu negara kawasan soal joint development itu. Menurut dia, negara-negara terkait tak mempermasalahkan.

    Namun, Waffaa menggarisbawahi jika kerja sama itu dilanjutkan akan berpotensi negatif bagi Indonesia.

    “Yang dikhawatirkan adalah Pak Prabowo tetap merasa ini ide bagus, sehingga idenya jalan terus. Nanti, semakin terlihat kita memberi reward pada klaim ilegal,” ungkap dia.

    Jika terus berlanjut dan hanya kerja sama dengan kekuatan besar seperti China tanpa menggandeng negara lain, ini juga akan berdampak ke hubungan Indonesia dan ASEAN.

    Indonesia, kata Waffaa, tak lagi dianggap menghormati UNCLOS dan hukum internasional. RI juga kehilangan bargaining power untuk membicarakan masalah Laut China Selatan jika menyangkut Negeri Tirai Bambu.

    Indonesia selama ini berkomitmen mentaati konvensi hukum laut PBB dan peraturan internasional. RI juga menjadi negara yang diperhitungkan di ASEAN.

    “Berarti negara-negara lain kalau mau memperjuangkan kepentingan Laut China Selatan, tidak bisa lewat Indonesia, bergantung pada Indonesia,” ujar Waffaa.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    Bagian dari upaya damai?

    Prabowo berulang kali menyampaikan Indonesia ingin mengajak damai negara-negara besar.

    LCS merupakan titik panas sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat hingga China dan sejumlah negara ASEAN.

    Dalam peta versi China, wilayah yang mereka klaim mendekati perairan Vietnam dan perairan laut lepas di Natuna.

    China selama ini juga dianggap kerap melakukan provokasi atau tindakan agresif di LCS dan area dekat zona eksklusif ekonomi (ZEE) negara lain.

    Pada Oktober lalu misalnya, kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) tercatat beberapa kali memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Pertama pada 21 Oktober, 24 Oktober, lalu 25 Oktober.

    China mengklaim mereka berpatroli di wilayah yurisdiksi sendiri. Namun, kapal terus mendekat hingga wilayah Laut Natuna Utara.

    Melihat kapal China mondar-mandir, Bakamla mengambil tindakan dan mencoba untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

    “Joint development itu dinilai sebagai upaya damai supaya Tiongkok juga berhenti melakukan incursions [serangan] dan manuver yang terlalu agresif ke wilayah hak berdaulat Indonesia,” kata Waffaa.

    Dia lalu berujar, “Jadi ketimbang dampak ekonomi, ini cara beliau mencapai ‘perdamaian.’”

    Penilaian itu berkelindan saat Prabowo menyampaikan gagasan perdamaian untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina di Shangri La Dialogue, Singapura, pada 2023 lalu.

    “Misalnya ketika Shangri La Dialogue di Singapura, itu seputar cara-cara damai seperti itu. Bahwa daripada berkonflik, lebih baik berdamai dengan negara besar,” ungkap Waffaa.

    Usulan Prabowo yang sampaikan dalam Shangri La Dialogue di antaranya gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta referendum di wilayah yang disengketakan. Ukraina menilai proposal itu seperti perspektif Rusia.

    Konsesi yang hanya mementingkan negara besar, menurut Waffaa, bisa menjadi “slippery slope” atau tindakan yang akan mengarah ke sesuatu yang tak bisa diterima, keliru, bahkan membawa bencana.

    Dengan gagasan seperti itu pula, Indonesia mengakui negara besar akan cenderung menang dan “bisa mendorong kepentingan mereka di atas hukum internasional.”

    “Kalau suatu saat China mau lebih gimana? Kemudian bagaimana nasib dengan UNCLOS?” ujar Waffaa.

  • Israel Bantah, Indonesia Kecam Keras

    Israel Bantah, Indonesia Kecam Keras

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Militer Israel membantah telah melakukan penyerangan di Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara Palestina. Mereka berdalih hanya melakukan operasi di sekitar rumah sakit tersebut.

    “Bertentangan dengan laporan yang beredar selama sehari terakhir, (militer) tidak menyerang Rumah Sakit Kamal Adwan atau beroperasi di dalamnya,” kata Militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Jumat (6/12).

    Israel juga mengatakan akan terus melakukan operasi di sekitar rumah sakit untuk melawan teroris.

    Sebelumnya, Jurnalis Al Jazeera melaporkan RS Kamal Adwan dibombardir Israel hingga mengakibatkan pasien dan staf medis, termasuk staf dari Indonesia, terjebak di dalamnya.

    Pasukan militer Zionis juga menahan warga sipil di sekitar rumah sakit, bahkan melukai mereka dan para perawat.

    “Sumber medis mengonfirmasi bahwa militer Israel mendesak direktur Rumah Sakit Kamal Adwan untuk mengevakuasi pasien dari fasilitas tersebut. Kami juga mendapat konfirmasi bahwa delegasi medis Indonesia telah diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Kamal Adwan dan berpindah ke Rumah Sakit al-Ahli Arab di Gaza City,” bunyi laporan jurnalis Al Jazeera Tareq Abu Azzoum.

    Menurut Direktur RS Kamal Adwan, situasi di fasilitas medis tersebut benar-benar seperti bencana. Rumah Sakit Kamal Adwan telah mencapai titik kritis di mana tak ada lagi dokter bedah yang tersisa serta nyaris seluruh persediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan habis.

    Kondisi ini pun diperparah dengan serangan berat Israel saat ini.

    “Kenyataan yang suram adalah bahwa rumah sakit tersebut di bawah bombardir Israel yang tiada henti di saat rumah sakit mengalami kekurangan pasokan serta menerima banyak pasien yang melebihi kapasitasnya,” demikian lapor Al Jazeera, Jumat (6/12).

    Indonesia kecam serangan Israel

    Indonesia mengecam pengeboman serta penyerangan ke RS Kamal Adwan.

    Melalui Kementerian Luar Negeri RI, mendesak komunitas internasional menekan Israel untuk menghentikan serangan. 

    “Indonesia mengecam dengan keras pengeboman dan penyerangan RS Kamal Adwan di Gaza Utara oleh Israel, yang memaksa Tim Medis Indonesia dari MER-C untuk meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut,” tulis Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resmi X, Jumat (6/12).

    “Indonesia mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan kepada Israel untuk segera menghentikan semua kekerasan dan mematuhi semua kewajiban internasionalnya, termasuk memastikan perlindungan rakyat sipil dan pekerja kemanusiaan,” imbuhnya.

    Serangan tersebut mengakibatkan tim medis asal Indonesia terjebak di sana. Indonesia menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius.

    “Serangan ini adalah bagian dari agresi Israel yang menyasar fasilitas sipil yang merupakan pelanggaran serius dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” ujarnya.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Parlemen Korsel Bakal Voting Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Besok

    Parlemen Korsel Bakal Voting Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Besok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan bakal menggelar pemungutan suara (voting) mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12).

    Voting pemakzulan dilakukan menyusul desakan agar Yoon mundur semakin meluas setelah sang presiden secara sepihak mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember untuk menghindari penyelidikan terhadap dia dan istrinya.

    Seorang juru bicara Partai Demokrat Korea mengatakan pemungutan suara itu akan dilakukan sekitar pukul 19.00 malam waktu setempat.

    Mosi pemakzulan ini setidaknya harus disetujui oleh sedikitnya dua pertiga anggota Majelis Nasional alias 200 dari total 300 suara.

    Mengingat 192 anggota Majelis Nasional berasal dari blok oposisi, maka Partai Demokrat selaku pihak yang mengajukan mosi perlu setidaknya delapan suara dari partai berkuasa, People Power Party (PPP) agar pemakzulan bisa berlangsung. Saat ini, PPP sebagai partai pengusung Yoon menguasai 108 kursi parlemen.

    Partai Demokrat mengajukan mosi memakzulkan Yoon pada Rabu (4/12) imbas aksi sang Presiden menetapkan status darurat militer secara tiba-tiba. Mosi itu diajukan bersama lima partai oposisi lain serta satu anggota parlemen independen.

    Pada Selasa (3/12) malam pukul 23.00, Presiden Yoon mendadak mendeklarasikan keadaan darurat militer. Alasannya, ada ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Penetapan status ini membuat panik dan bingung masyarakat. Setelah ditelisik, alasan Yoon mengumumkan status tersebut ternyata karena situasi politik yang panas antara dia dan oposisi.

    Deklarasi darurat militer seperti yang dilakukan Yoon ini merupakan langkah inkonstitusional. Pasalnya, status itu hanya boleh ditetapkan ketika negara benar-benar dalam keadaan bahaya, seperti misalnya perang.

    Langkah Yoon pun dianggap sebagai aksi pemberontakan oleh banyak pihak. Warga kompak mendesak Yoon dimakzulkan dan diselidiki.

    Polisi telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan pada Kamis (5/12).

    Jika mosi pemakzulan Yoon disahkan parlemen, wewenang Yoon akan ditangguhkan dan Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih tugas-tugasnya.

    Mosi yang telah disahkan itu selanjutnya akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. MK nantinya akan memutuskan apakah menyetujui atau tidak usulan pemakzulan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu hingga 180 hari.

    Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya, Korea Selatan harus melakukan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari, demikian dikutip dari The Korea Times.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Marah Sinagoge Dibakar, Netanyahu Tuduh Rezim Australia Anti-Israel

    Marah Sinagoge Dibakar, Netanyahu Tuduh Rezim Australia Anti-Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam insiden pembakaran sebuah sinagoge di Melbourne, Australia, pada Jumat (6/12) dini hari.

    Netanyahu menganggap insiden itu terjadi “tidak lepas” dari “sentimen anti-Israel” pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese.

    “Tindakan keji ini tidak dapat dipisahkan dari sentimen anti-Israel yang berasal dari pemerintahan Partai Buruh Australia,” ucap Netanyahu dalam pernyataannya seperti dikutip AFP.

    Netanyahu mendasari tuduhannya itu dari keputusan Australia mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu yang menuntut Israel menghentikan pendudukan di wilayah Palestina.

    Netanyahu menganggap sikap Australia dalam resolusi PBB yang melawan Israel itu sebagai “keputusan keterlaluan.”

    Ia juga menganggap “sentimen anti-Israel adalah anti-Semitisme.”

    Polisi Australia sejauh ini masih mencari dua orang yang diduga sengaja memicu kebakaran di sinagoge Addas, selatan Melbourne. Insiden ini menyebabkan satu orang terluka dan kerusakan besar.

    Kepolisian Victoria menjelaskan bahwa seorang jemaat yang sedang berada di sinagoge untuk doa pagi melihat dua orang yang tampaknya menyebarkan cairan mudah terbakar di dalam gedung sebelum menyalakan api.

    “Kami percaya ini sengaja dilakukan. Kami yakin ini ditargetkan. Yang belum kami ketahui adalah alasannya, dan kami akan mencari tahu,” ujar Detektif Inspektur Chris Murray kepada wartawan.

    Perdana Menteri Anthony Albanese mengecam serangan tersebut dan menegaskan bahwa Australia tidak menerima sikap anti-Semitisme.

    “Tindakan kekerasan, intimidasi, dan perusakan di tempat ibadah ini adalah tindakan yang sangat mengejutkan. Serangan ini telah membahayakan nyawa dan jelas bertujuan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan.

    Asosiasi Yahudi Australia menyatakan “sangat marah namun tidak terkejut” dengan serangan tersebut, dan mengatakan bahwa komunitas Yahudi merasa diabaikan oleh pemerintah saat ini.

    Kantor Albanese belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai pernyataan asosiasi tersebut.

    Australia telah mengalami peningkatan insiden anti-Semitisme sejak Israel melakukan serangan balasan terhadap serangan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut diikuti dengan serangan Israel ke Gaza yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas.

    Kota-kota besar di Australia telah menyaksikan puluhan protes pro-Palestina selama setahun terakhir, sementara komunitas Yahudi mengatakan bahwa pemerintah belum berbuat cukup untuk mengatasi meningkatnya anti-Semitisme.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi Tangkap 25 Tersangka Geng Mafia Ndrangheta, Termasuk Biarawati

    Polisi Tangkap 25 Tersangka Geng Mafia Ndrangheta, Termasuk Biarawati

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Italia menangkap 25 tersangka diduga terlibat geng mafia Ndrangheta di Kota Brescia utara pada Kamis (6/12) waktu setempat. Salah satu dari 25 tersangka itu merupakan seorang biarawati berusia 57 tahun, Anna Donelli.

    Seorang sumber mengatakan, Anna merupakan seorang biarawati sekaligus relawan yang bertugas di penjara San Vittore, Milan.

    Selama bertugas, ia diduga melakukan tindakan kolusi bersama geng mafia ‘Ndrangheta. Ia juga bertindak sebagai perantara antara geng mafia tersebut dan anggota gengnya yang ada dipenjara.

    Reuters telah menghubungi pengacara Anna guna mengonfirmasi dugaan tersebut. Namun, mereka belum mendapatkan respons hingga saat ini.

    Dalam penyelidikan ini, polisi Italia juga menangkap dua politisi lokal yang diduga melakukan berbagai tindakan kejahatan. Beberapa di antaranya, seperti perkumpulan mafia, kepemilikan senjata ilegal, pencucian uang, rentenir, pengedaran narkoba, hingga pembuatan faktur palsu.

    Dalam operasi ini, polisi Italia juga menyita uang sebesar 1,8 juta euro atau setara Rp30 miliar milik dua politikus tersebut yang diduga merupakan hasil dari penjualan faktur palsu.

    Geng mafia ‘Ndrangheta sendiri merupakan geng yang ada sebuah kota miskin di Italia, Calabria. Geng ini telah menjadi organisasi mafia paling kuat di Italia dan bahkan di Eropa.

    Belakangan, beredar kabar bahwa geng mafia ‘Ndrangheta terlibat tindakan penerbitan faktur palsu senilai 12 juta euro atau setara Rp201 miliar.

    Faktur palsu ini diterbitkan guna membantu pengusaha-pengusaha di Italia agar bebas dari beban pajak yang berlaku.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Yoon Suk Yeol Meminta Maaf atas Darurat Militer Korsel

    Apakah Presiden Korsel Yoon Bakal Langsung Lengser Jika Dimakzulkan?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota parlemen Korea Selatan memulai langkah memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah memberlakukan darurat militer untuk menghentikan investigasi kriminal terhadap dirinya dan istri pada Kamis (5/12).

    Para anggota parlemen oposisi menggelar rapat pengajuan mosi pemakzulan Yoon pada Kamis dini hari waktu Seoul. Mosi tersebut menyebut Yoon “secara serius dan luas melanggar konstitusi dan hukum” dengan mendeklarasikan darurat militer sepihak tanpa konsultasi dengan parlemen.

    Sementara itu, parlemen Korsel dilaporkan bahkan menggelar voting pemakzulan Presiden Yoon pada Sabtu (7/12) malam. Partai oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK) menyatakan akan mendorong pelaksanaan voting pemakzulan Yoon agar digelar Sabtu sekitar pukul 19.00 waktu lokal.

    Jika mosi ini disetujui parlemen dan Yoon berhasil dimakzulkan, sang presiden sebetulnya tidak akan langsung lengser dari kursi kepresidenan. Sebab, ada beberapa prosedur yang masih harus dijalani sebelum ia benar-benar turun dari jabatannya.

    Lantas, kapan Presiden Yoon benar-benar lengser jika dia dimakzulkan oleh parlemen Korsel?

    Butuh waktu maksimal 6 bulan

    Konstitusi Korea Selatan mengizinkan parlemen untuk memakzulkan seorang presiden dan pejabat publik jika mereka diyakini “telah melanggar konstitusi atau undang-undang apa pun dalam menjalankan tugas.”

    Untuk memakzulkan seorang presiden, parlemen Korsel harus melakukan pemungutan suara terlebih dahulu. Agar pemakzulan presiden dapat disahkan, pemungutan suara ini harus disetujui oleh dua pertiga anggota parlemen.

    Jadi, jika dua pertiga anggota parlemen Korsel setuju untuk memakzulkan Presiden Yoon, usulan pemakzulan tersebut bisa langsung disahkan. Sebab, itu berarti, parlemen Korsel sudah setuju Yoon dimakzulkan dari kursi presiden.

    Setelah parlemen resmi menyetujui pemakzulan Yoon, keputusan itu selanjutnya akan ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi. 

    Peninjauan kembali ini diperlukan untuk memastikan apakah Presiden Yoon benar-benar layak dimakzulkan. Selain itu, tindakan ini juga dilakukan guna memastikan tidak ada unsur politis dalam proses pemakzulan Presiden Yoon.

    MK Korsel sendiri punya waktu maksimal 6 bulan untuk melakukan peninjauan kembali jika usulan pemakzulan Yoon disetujui parlemen. Dalam waktu tersebut, MK Korsel akan meminta argumen-argumen lisan dari ketua parlemen terkait usulan tersebut.

    Jika usulan pemakzulan Yoon disetujui oleh MK, maka sang presiden harus langsung mengundurkan diri dan lengser dari jabatannya.

    Sementara itu, sambil menunggu peninjauan MK, perang Yoon akan digantikan oleh Perdana Menteri Korsel yang saat ini dijabat oleh Han Duck Soo.

    Han nantinya akan bertugas untuk menjalankan pemerintahan sementara dan bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Sebab, pemilu Korsel harus segera digelar dalam waktu maksimal 60 hari setelah presiden resmi dimakzulkan.

    Semua skenario pemakzulan ini juga terjadi saat Park Geun Hye dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korsel pada 2017 silam.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Bantah, Indonesia Kecam Keras

    Delegasi Medis RI Sempat Terjebak di RS Kamal Adwan yang Dibom Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim medis asal Indonesia dilaporkan terjebak di Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara Palestina saat pasukan Israel menyerang fasilitas medis tersebut, Jumat (6/12).

    Jurnalis Al Jazeera melaporkan RS Kamal Adwan saat ini dibombardir Israel hingga mengakibatkan pasien dan staf medis, termasuk staf dari Indonesia, terjebak di dalamnya.

    Pasukan militer Zionis juga menahan warga sipil di sekitar rumah sakit, bahkan melukai mereka dan para perawat.

    “Sumber medis mengonfirmasi bahwa militer Israel mendesak direktur Rumah Sakit Kamal Adwan untuk mengevakuasi pasien dari fasilitas tersebut. Kami juga mendapat konfirmasi bahwa delegasi medis Indonesia telah diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Kamal Adwan dan berpindah ke Rumah Sakit al-Ahli Arab di Gaza City,” bunyi laporan jurnalis Al Jazeera Tareq Abu Azzoum.

    Menurut Direktur RS Kamal Adwan, situasi di fasilitas medis tersebut benar-benar seperti bencana. Rumah Sakit Kamal Adwan telah mencapai titik kritis di mana tak ada lagi dokter bedah yang tersisa serta nyaris seluruh persediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan habis.

    Kondisi ini pun diperparah dengan serangan berat Israel saat ini.

    “Kenyataan yang suram adalah bahwa rumah sakit tersebut di bawah bombardir Israel yang tiada henti di saat rumah sakit mengalami kekurangan pasokan serta menerima banyak pasien yang melebihi kapasitasnya,” demikian lapor Al Jazeera, Jumat (6/12).

    RS Kamal Adwan juga kewalahan karena kehabisan tempat untuk menyimpan jenazah. Mereka tak bisa melakukan penguburan imbas kondisi keamanan sementara jenazah terus berdatangan. Oleh sebab itu, jenazah yang ada cuma diletakkan berjajar di tanah.

    Menurut seorang sumber medis, staf medis dari Indonesia saat ini telah diizinkan meninggalkan rumah sakit usai sempat terjebak. Mereka kini pindah ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza City.

    Staf medis dari Emergency Medical Team (EMT) Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sebelumnya dikabarkan tiba di RS Kamal Adwan pada 1 Desember.

    Mereka tiba bersama Konvoi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah berkali-kali ditolak izinnya oleh pasukan Israel.

    Dalam rilis MER-C, tim EMT ke-6 tersebut akan bertugas selama beberapa hari di RS Kamal Adwan.

    Tim EMT MER-C ke-6 sendiri terdiri dari dua dokter spesialis bedah umum, satu dokter spesialis obgyn, dua perawat, satu liaison officer, dan satu logistik.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drama Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Yoon Bisa Berhasil?

    Drama Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Yoon Bisa Berhasil?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menghadapi proses pemakzulannya di parlemen yang kemungkinan digelar besok, Sabtu (7/12).

    Pemakzulan Yoon diusulkan oposisi di parlemen Partai Demokratik usai Presiden Korsel itu memberlakukan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat.

    Darurat militer bagi warga Korsel mengingatkan mereka ke era menyakitkan tanpa kebebasan di bawah cengkeraman Angkatan Bersenjata.

    Lalu, apakah pemakzulan terhadap Yoon akan sukses?

    Menurut aturan Korsel, pemakzulan bisa lolos jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara anggota parlemen.

    Aliansi oposisi pimpinan Demokratik memiliki kursi sebanyak 176. Mereka masih perlu mengumpulkan 24 kursi lagi.

    Namun, sidang pleno setelah Yoon mengumumkan darurat militer menunjukan sejumlah anggota yang turut bergabung. Saat itu, total 192 menolak langkah presiden Korsel itu.

    Berkaca dari kasus tersebut, oposisi hanya butuh sekitar 8 kursi untuk bisa meloloskan pemakzulan Yoon.

    Mulanya pemakzulan terhadap Yoon tampak suram usai partai berkuasa People Power Party (PPP) berjanji akan mencegah mosi pelengseran itu.

    Pada Kamis (5/12), Ketua PPP Han Dong Hoon menganggap upaya pemakzulan itu bisa mengganggu stabilitas politik. Meski begitu, dia meminta Yoon mundur dari partai.

    Kemudian hari ini, Han menyampaikan pernyataan yang mengejutkan publik.

    Dia meminta Yoon mundur dari kursi kepresidenan. Han menganggap deklarasi darurat militer membahayakan demokrasi Korsel.

    “Mengingat fakta-fakta yang baru muncul, saya yakin penangguhan segera tugas Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han pada Jumat (6/12), dikutip AFP.

    Han mengatakan Yoon pada Selasa malam, berdasarkan bukti yang dipercaya, memerintah penangkapan ke “politikus kunci” dan menempatkan mereka di fasilitas penahanan.

    Anggota parlemen oposisi Jo Seung Jae mengatakan, berdasarkan rekaman kamera keamanan, tentara berusaha menangkap pemimpin oposisi Lee Jae Myung, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan Han.

    Para analis juga meyakini Yoon memobilisasi intelijen untuk menangkap para politikus tersebut. Tak hanya itu, mereka menduga Presiden Korsel itu akan menetapkan darurat militer kedua.

    Di kesempatan ini, Han juga menegaskan jika Yoon tetap menjabat sebagai presiden “ada risiko signifikan bahwa tindakan ekstrem mirip darurat militer bisa berulang.”

    “Tindakan ini membahayakan Republik Korea dan warganya,” ucap Han.

    Profesor ilmu politik di Universitas Myongji, Shin Yul, membaca sikap PPP sebagai bentuk kekhawatiran mereka soal darurat militer kedua.

    “Tampaknya Han dan para pemimpin partai menyimpulkan sebenarnya ada kemungkinan besar Presiden Yoon akan mengumumkan darurat militer kedua,” kata Shin, dikutip AFP.

    Sikap terbaru PPP membuka peluang kesuksesan pemakzulan terhadap Yoon. Partai ini apalagi memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen.

    Direktur lembaga pemikir yang fokus soal politik Zeitgeist Institute, Eom Kyeong Young, punya penilaian sendiri.

    Menurut Eom, ada sejumlah kondisi Majelis meloloskan pemakzulan itu terutama survei kepercayaan terhadap Yon.

    “Jika tingkat persetujuan Yoon turun di bawah 10 persen pada Jumat (hari ini), kemungkinan besar mosi pemakzulan akan disahkan pada Sabtu,” ujar dia, dikutip Korea Times.

    Anggota parlemen, terutama yang berada di daerah pedesaan, kata Eom, sangat peka terhadap sentimen publik dan jajak pendapat.

    “Meskipun PPP sedang membahas langkah-langkah tindak lanjut setelah kekacauan darurat militer, tindakan mereka tidak memenuhi harapan publik,” imbuh dia.

    Jajak pendapat baru di Korsel menunjukkan dukungan publik terhadap Yoon hanya 13 persen, terendah sejak dia menjabat presiden.

    Jika berhasil dimakzulkan, Yoon akan berhenti bertugas sebagai presiden hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Proses di lembaga penegak hukum ini memakan waktu sekitar 180 hari.

    Selagi kosong, pemerintahan akan diambil alih Perdana Menteri Han Duck Soo. Mereka juga bakal sibuk mempersiapkan pemilu sesuai aturan 60 hari setelah putusan MK.

    Korsel terakhir menetapkan darurat militer pada 1980. Bagi warga di sana, status ini begitu menakutkan dan menyakitkan.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]