Jakarta, CNN Indonesia —
Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan dari jabatannya sebagai presiden Korea Selatan melalui parlemen, Sabtu (14/12) menyusul huru-hara darurat militer.
Bagikan:
url telah tercopy
Category: CNNindonesia.com Internasional
-
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan
-
Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan parlemen di Majelis Nasional, Sabtu (14/12).
Pemakzulan Yoon berlangsung melalui pemungutan suara. Dari total 300 pemilih, sebanyak 204 anggota mendukung.
Partai berkuasa, People Power Party (PPP) turut memberi suara untuk pemakzulan tersebut.
Pemakzulan Yoon akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel, walaupun akan memakan waktu lama.
Sebelumnya, Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember dan hanya berlangsung enam jam.
Aksi Yoon membuat warga murka dan terus menggelar aksi menuntut Yoon mundur.
-
Ribuan Warga Turun ke Jalan saat Voting Pemakzulan Presiden Korsel
Jakarta, CNN Indonesia —
Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan saat voting pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah dilakukan di Gedung Parlemen.
Berdasarkan laporan The Guardian, Sabtu (14/12), tampak foto suasana ribuan warga yang memenuhi jalan dan berunjuk rasa atau demo dengan membawa spanduk yang didominasi oleh warna merah.
Kemarahan warga berawal dari kebijakan darurat militer yang diambil oleh Presiden Yoon dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.
Yoon berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Sebelumnya voting pemakzulan telah dilakukan pekan lalu. Namun, hasilnya tidak memenuhi kuorum untuk melanjutkan sidang pemungutan suara.
Sepekan setelahnya, yakni hari ini pemungutan suara kembali dilakukan.
Saat ini pada Sabtu (14/12) proses voting pemakzulan PresidenKorea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol tengah berlangsung. Voting pemakzulan digelar oleh Majelis Nasional Korea Selatan.
Sebanyak mayoritas dua pertiga suara diperlukan untuk meloloskan usulan pemakzulan kedua bagi Presiden Yoon hari ini (14/12). Artinya, butuh dukungan dari setidaknya delapan anggota parlemen dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
PPP menolak mosi pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol imbas drama darurat militer.
Dilansir dari kantor Berita Yonhap, PPP memutuskan untuk menentang usulan pemakzulan Presiden Yoon. Namun, PPP tidak memboikot pemungutan suara di Majelis Nasional Korsel terkait rencana pemakzulan. PPP merupakan partai yang menaungi Presiden Yoon.
(ldy/dmi)
-
3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan
Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah menghadapi kecaman dari publik hingga dituntut mengundurkan diri. Hal ini akibat sederetan skandal yang menimpanya.
Kondisi tersebut membuat posisi politiknya goyah dengan tingkat penerimaan masyarakat yang terus turun. Di tengah itu ia mendadak mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.
Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Berikut tiga fakta mengenai Presiden Yoon dikutip dari AFP:
1. Lahir di era diktator
Yoon lahir di Seoul pada 1960 beberapa bulan sebelum kudeta militer. Ia adalah lulusan fakultas hukum yang kemudian menjadi jaksa penuntut umum dan pejuang antikorupsi.
Ia memainkan peran penting dalam pemakzulan Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, pada 2016 dan kemudian dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan dipenjara.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, yang beroposisi pada saat itu, menyukai apa yang mereka lihat dan meyakinkan Yoon untuk menjadi kandidat presiden mereka.
Ia menang pada Maret 2022, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, tetapi dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.
2. Penuh dengan skandal
Sejak masa kampanye, Yoon telah lekat dengan skandal sehingga ia tak disukai terutama oleh kaum perempuan. Hal ini karena ia mengatakan akan menghapus kementerian kesetaraan gender.
Skandal lain adalah pemerintahannya yang dianggap gagal karena kurang tanggap terkait dengan kejadian perayaan Halloween yang menewaskan lebih dari 150 orang pada 2022 lalu.
Kemudian, selama pemerintahannya inflasi pangan meroket, ekonomi lesu dan kebebasan demokrasi makin melemah.
Skandal juga menimpa istrinya, Kim Keon-hee yang terciduk menerima tas desainer senilai US$2 ribu sebagai hadiah dari sebuah video yang beredar. Yoon beralasan istrinya terpaksa menerima karena sopan santun menerima hadiah.
3. Kebijakan darurat militer dadakan
Kebijakan darurat militer yang dikeluarkan ditentang oleh warga Korsel hingga mereka turun ke jalan. Bahkan anggota parlemen juga bergerak untuk memakzulkan Yoon.
Voting untuk pemakzulannya pertama kali dilakukan pada pekan lalu namun batal karena jumlah minimum anggota parlemen yang harus setuju atau kuorum tidak terpenuhi. Sehingga ia harus menghadapi voting keduanya hari ini, Sabtu (14/12).
Diperlukan 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai berkuasa untuk berpindah haluan.
(ldy/bac)
-
Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Chile, Tak Berpotensi Tsunami
Jakarta, CNN Indonesia —
Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Chile bagian tengah pada hari Jumat (13/12) malam waktu setempat, tetapi tidak ada laporan kerusakan signifikan.
Gempa tersebut juga tidak berpotensi tsunami. Survei Geologi Amerika Serikat (AS) mengatakan gempa terjadi pada pukul 19.38 waktu setempat (23.38 GMT) pada kedalaman 110 kilometer.
Pusat gempa berada 41 kilometer (25 mil) di timur-tenggara kota Molina, Chile. Gempa terasa di wilayah tengah dan utara negara di kawasan Amerika Selatan itu, termasuk di ibu kota Chile, Santiago.
Sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sistem Nasional Pencegahan dan Tanggap Bencana Chile mengatakan tidak ada laporan kerusakan atau keadaan darurat imbas gempa tersebut.
Unggahan media sosial memuat rekaman yang menunjukkan rak-rak di toko kelontong roboh saat gempa di Chile terjadi.
Layanan oseanografi Chile mengatakan gempa tersebut “tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menimbulkan tsunami” di pesisir negara Amerika Selatan tersebut.
Chile terletak di apa yang disebut Cincin Api Pasifik, wilayah yang memiliki salah satu aktivitas seismik dan vulkanik terbesar di dunia.
(wiw/wiw)
[Gambas:Video CNN]
-
PBB Ungkap Peningkatan Pasukan Israel di Zona Penyangga Golan Suriah
Jakarta, CNN Indonesia —
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengamati terjadinya peningkatan kehadiran militer Israel di sepanjang zona penyangga atau buffer zone di Dataran Tinggi Golan, Suriah pada Jumat (13/12) waktu setempat.
Kondisi ini berdasarkan temuan dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan, yang dikenal sebagai UNDOF yang telah melaksanakan kegiatan sejak minggu lalu.
“Telah mengamati peningkatan signifikan dalam pergerakan Pasukan Pertahanan Israel di dalam area pemisahan dan di sepanjang garis gencatan senjata, tempat mereka telah membangun penghalang mobilitas sejak Juli 2024,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers.
“UNDOF mengonfirmasi bahwa hingga 13 Desember, IDF masih berada di area pemisahan di beberapa lokasi,” tambahnya.
Dujarric juga mengatakan UNDOF telah memperingatkan Israel yang beroperasi di Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan “pelanggaran terhadap perjanjian 1974.” Perjanjian itu disepakati antara Israel dan Suriah yang menetapkan batas-batas zona penyangga dan daerah demiliterisasi.
Pasukan ini diawasi oleh UNDOF karena bertugas menjaga gencatan senjata antara Israel dan Suriah setelah Perang Timur Tengah 1973.
“UNDOF mendesak mereka untuk menghentikan semua kegiatan militer di wilayah pemisahan dan menegakkan ketentuan perjanjian untuk menjaga stabilitas di Golan,” kata Dujarric.
Sebelumnya pasukan militer Israel beroperasi di zona penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada Kamis (12/12).
Operasi ini dilakukan usai pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad runtuh, menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah perbatasan. PM Israel Benjamin Netanyahu berdalih operasi untuk mencegah ancaman kelompok jihadis ke komunitas Israel di Golan.
(rzr/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Polisi Korsel Beri Sinyal buat Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol
Jakarta, CNN Indonesia —
Kepolisian Korea Selatan mempertimbangkan untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol imbas drama penetapan darurat militer di Korsel.
Dikutip dari Yonhap News Agency, rencana penangkapan Presiden Yoon ini dibenarkan oleh seorang pejabat di tim investigasi khusus Kantor Investigasi Nasional Korsel pada hari Jumat (13/12) kemarin.
Seorang pejabat ini mengatakan penangkapan mungkin dilakukan lantaran Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, jaksa, dan badan antikorupsi atas pernyataan mendadak penerapan darurat militer di Korsel awal Desember lalu.
Ketika ditanya tentang kemungkinan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon, pejabat itu mengatakan hal itu sedang dipertimbangkan secara internal.
Pejabat itu mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan menggeledah dan melakukan penyitaan di kediaman Yoon. Kemudian akan mengajukan surat perintah untuk menyita catatan komunikasinya atau meminta Presiden Yoon untuk hadir guna diinterogasi.
Pada hari Rabu lalu, sejumlah pejabat kepolisian berupaya memasuki kantor presiden untuk mencari materi terkait dekrit darurat militer. Namun dinas keamanan menolak untuk bekerja sama, dan polisi hanya diberikan dokumen terbatas.
Sebelumnya Presiden Yoon sempat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Meski begitu, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.
Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon untuk dimakzulkan dari kursi kepresidenan makin mengemuka.
(rzr/bac)
-
Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan
Jakarta, CNN Indonesia —
Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.
Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.
Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.
Yoon membela diri
Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.
Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.
Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”
Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.
“Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.
Darurat militer diduga karena spionase China
Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.
“Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.
Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.
Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.
“Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.
Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.
Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.
Upaya dimakzulkan
Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.
DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).
Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”
“Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.
“Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.
Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.
Bersambung ke halaman berikutnya…
Yoon disebut ogah mundur
Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.
Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.
Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.
“Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).
Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.
PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.
Menlu Korsel ungkap dampak serius
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.
Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.
“Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.
Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”
Protes menggema di mana-mana
Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.
Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.
Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.
“Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).
Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.
Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.
-
Parlemen Gelar Voting Pemakzulan Kedua Presiden Korsel Yoon Hari Ini
Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Nasional Korea Selatan menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan untuk kedua kalinya terhadap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini, Sabtu (14/12).
Ketua DPR Korsel Woo Won Shin mengatakan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB.
Langkah tersebut muncul usai 190 anggota DPR dari enam partai oposisi sepakat mengajukan mosi pemakzulan di Majelis Nasional, demikian dikutip Korea Herald.
Mosi pemakzulan ini merupakan yang kedua setelah upaya pertama diboikot partai berkuasa People Power Party (PPP).
PPP kini pindah haluan dengan menyatakan akan mendukung pemakzulan Yoon.
Dalam konstitusi Korsel, pemakzulan bisa lolos jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara parlemen. Aliansi Demokratik memiliki sekitar 176 kursi, sementara PPP 108 kursi.
Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.
Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Namun, dia menegaskan akan menghadapi pemakzulan dan membawa kasus ini ke pengadilan.
Artinya, Yoon kemungkinan tak akan mundur secara suka rela.
(isa/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Turki Buka Kembali Kedubes di Suriah Sabtu Ini Usai Tutup Sejak 2012
Jakarta, CNN Indonesia —
Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah, yang ditutup sejak 2012 akan kembali beroperasi pada Sabtu (14/12) waktu setempat.
Keputusan ini diumumkan tak lama usai pembenrontak berhasil menggulingkan Presiden Bashar Al Assad. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan para diplomat akan kembali bekerja di Suriah.
“Kepala utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini. Kedutaan besar akan beroperasi besok,” kata Fidan dalam sebuah wawancara dengan NTV, dikutip Reuters, Sabtu (14/12).
Koroglu merupakan duta besar Turki untuk Nouakchott, Mauritania. Fidan tidak menjelaskan berapa lama Koroglu akan menjabat di Damaskus.
Fidan juga mengatakan pemerintah juga menambahkan delegasi diplomatik menuju Suriah.
“Kami ingin melihat Suriah yang bebas teror, di mana kaum minoritas tidak diperlakukan dengan buruk. Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif di Suriah,”
Ia menambahkan jumlah warga Suriah yang ada di Turki yang akan ‘pulang kampung’ akan meningkat secara bertahap seiring dengan stabilnya Suriah.
Selain itu, Fidan menambahkan pemberantasan Unit Perlindungan Rakyat (The People’s Protection Units/YPG) adalah tujuan strategis Turki.
Turki mengatakan YPG adalah kelompok teroris, yang terkait erat dengan militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah memerangi negara Turki selama 40 tahun.
Kedutaan besar Turki di Damaskus ditutup pada 26 Maret 2012, setahun setelah perang saudara Suriah dimulai. Penutupan dilakukan karena memburuknya situasi keamanan di tengah seruan pemerintah Turki agar Assad mengundurkan diri.
(pta/pta)