Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • Pemerintah Bakal Bentuk Holding UMKM

    Pemerintah Bakal Bentuk Holding UMKM

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana membentuk holding UMKM. Salah satu yang akan dimasukkan dalam holding adalah sektor kendaraan listrik.

    Menurut Maman, holding diperlukan untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan tangguh di dalam negeri. Terutama dalam mendapatkan bahan baku untuk membuat kendaraan listrik yang selama ini belum sepenuhnya produksi dalam negeri.

    “Saya juga ingin mendorong kita membuat yang namanya UMKM holding, di mana kita akan menciptakan satu holding besar di satu sektor. Dalam hal ini menarik kalau salah satunya itu adalah usaha di sektor motor listrik karena kita tahu potensi ke depan itu besar,” ujar Maman dalam acara Startup Investment Forum di Kantor Kementerian UMKM, Selasa (10/12).

    Maman menyebutkan saat ini suku cadang kendaraan listrik masih banyak yang diimpor. Karenanya, perlu dilakukan holding agar semua bahan baku yang diperlukan bisa diproduksi sepenuhnya di dalam negeri.

    “Namun harapan kita holding ini di bawahnya itu akan memberdayakan, mendapatkan supply, spare parts segala macam itu semuanya. Inilah yang tadi kami ingin membangun connectivity antara UMKM dengan industri besar,” kata dia.

    Namun, ke depannya tentu tidak hanya di bidang otomotif. Holding UMKM juga ditujukan untuk sektor lainnya seperti pertanian, makanan dan minuman hingga merchandise atau apapun yang memberikan potensi bagi perekonomian Indonesia.

    “Jadi kita mendorong UMKM Holding ini menjadi ruang bisnis karena potensinya luar biasa besar karena nanti teman-teman kewirausahaan bersama-sama dengan kedeputian lainnya akan mengkonsolidasi kurang lebih minimal 2.000 sampai 3.000 UMKM yang akan dikonsolidasi menjadi satu sektor,” jelasnya.

    Melalui holding UMKM ini nantinya pelaku usaha akan diberikan pelatihan produksi, akses pembiayaan, dan dibantu membuat sistem bisnis, hingga rantai suplai.

    “Saya rasa ini sebuah potensi bisnis yang luar biasa yang akan menjadi peluang kalau teman-teman investment venture capital whatever apapun itu untuk bisa ikut terlibat di dalam program ini,” terangnya.

    Terkait pembiayaan, ia mengajak swasta atau perusahaan pembiayaan di luar perbankan untuk bisa ikut memberikan bantuan kepada 55 persen UMKM yang belum dapat akses perbankan, termasuk para UMKM startup. Nilai kebutuhan permodalan hingga Rp1.500 triliun.

    “Kalau dari total kebutuhan untuk men-support akses pembiayaan ada kurang lebih Rp1.500 triliun peluang investasi di sektor UMKM yang kita lihat memang itu peluang yang belum bisa difasilitasi oleh bank-bank konvensional kita, dalam hal ini Himbara dan lain-lain. Peluang Rp1.500 triliun itu bisa diambil oleh teman-teman investment atau perusahaan-perusahaan pembiayaan non bank,” ungkapnya.

    Maman menyebutkan Indonesia adalah negara dengan jumlah startup terbesar keenam di dunia. Dari 2.324 startup pada 2022, jumlah ini meningkat menjadi 2.558 pada 2023, atau tumbuh sebesar 9,15 persen.

    Menurut Maman, angka ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global, terutama dari sektor UMKM.

    “Kami percaya bahwa startup adalah motor penggerak penting bagi transformasi ekonomi digital Indonesia. Untuk itu, Kementerian UMKM terus berkomitmen menghadirkan program-program yang tidak hanya memberikan akses pendanaan, tetapi juga mendukung kolaborasi strategis lintas sektor,” pungkasnya.

    (ldy/sfr)

  • UMP Sultra 2025 Naik 6,5 Persen Jadi Rp3 Juta

    UMP Sultra 2025 Naik 6,5 Persen Jadi Rp3 Juta

    Makassar, CNN Indonesia

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp 3.073.551.70 atau mengalami kenaikan 6,5 persen jika dibandingkan UMP 2024.

    Kenaikan UMP tersebut berdasarkan SK Nomor 100.3.3.1/470 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

    “Besaran UMP tahun 2025 sebesar Rp 3.073.551.70, mengalami kenaikan 6,5 persen atau Rp 187 ribu dibandingkan UMP tahun 2024 sebesar Rp 2.885.964.04,” kata Andap dalam keterangannya, Selasa (10/11).

    Berdasarkan arahan Menteri Tenaga Kerja yang merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Keputusan tersebut juga merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan.

    Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga menetapkan upah minimum sektor pertambangan dan penggalian (UMSP) ditetapkan sebesar Rp 3.12 juta dan sektor konstruksi sebesar Rp 3.212 juta.

    “Ketentuan ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” jelasnya.

    Andap mengimbau seluruh perusahaan di Sultra untuk mematuhi aturan terkait pembayaran upah minimum.

    “Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

    (mir/sfr)

  • Jasa Marga Tambah Kapasitas Lajur Tol Japek Dukung Mudik Nataru

    Jasa Marga Tambah Kapasitas Lajur Tol Japek Dukung Mudik Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk menambah kapasitas sejumlah lajur tol untuk mendukung kenaikan volume lalu lintas yang diproyeksikan terjadi pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur merinci kapasitas lajur yang ditingkatkan termasuk ruas Palikanci KM 208+150 sampai dengan KM 210+190 atau kurang lebih sepanjang 2,04 kilometer (km) sebanyak satu lajur.

    Selain itu, ada juga pelebaran di ruas Jagorawi dari arah Ciawi dari KM 40 sampai dengan KM 42 jalur B sebanyak satu lajur menjadi tiga lajur dan penambahan satu lajur di ruas Padaleunyi, yakni Buah Batu-Cileunyi dari KM 142 sampai KM 147.

    “Kita uji cobakan pelebaran itu untuk pelayanan. Berdasarkan evaluasi lebaran tahun kemarin, kita sudah siap-siap kalau dengan assisting seperti lebaran kemarin, pasti lebaran tahun ini tidak akan bergerak di Cikampek,” ujar Subakti dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

    Operator tol pelat merah ini juga sudah menutup rest area KM 71 arah Jakarta. Selain itu, Jasa Marga juga menambah kapasitas gerbang tol (GT) Cikampek Utama sebanyak lima lajur transaksi, menjadi 36 lajur.

    “Ini kita uji coba kan di Nataru ini. Untuk Nataru ya pasti plong ya. Tapi sistem manajemennya bersama dengan teman-teman Korlantas itu seperti apa, nanti kita uji coba. Sehingga nanti lebaran kita sudah siap menerima arus balik,” imbuhnya.

    Subakti juga menuturkan pihaknya melakukan peningkatan layanan operasional dengan memanfaatkan teknologi.

    “Kita juga menambah jumlah petugas, mobile reader itu kita tambah cukup banyak. Jadi petugas kita tambah juga cukup banyak, bagaimana terdata juga top up untuk uang elektronik,” tuturnya.

    (del/sfr)

  • Freeport Gelontorkan Rp3,17 M per Ha Reklamasi Tambang Eks Grasberg

    Freeport Gelontorkan Rp3,17 M per Ha Reklamasi Tambang Eks Grasberg

    Mimika, CNN Indonesia

    PT Freeport Indonesia (PTFI) mengklaim menggelontorkan dana US$200 ribu atau Rp3,17 miliar (kurs Rp15.868 per dolar AS) per hektare (ha) untuk mereklamasi lahan tambang eks Grasberg.

    Biaya itu di luar yang digelontorkan Freeport untuk memitigasi dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di areal tambang tersebut yang jumlahnya mencapai US$370 juta per tahun.

    Manager Engineering Grassberg Earth Works PT Freeport Indonesia Sena Indra Wiraguna mengatakan beban besar itu ditanggung dengan beberapa tujuan.

    Salah satunya, melaksanakan komitmen kuat Freeport dalam menjaga lingkungan.

    “Itu komitmen kami untuk comply terhadap lingkungan,” katanya di Grasberg Site, Mimika, Papua Tengah, Selasa (10/12).

    Selain itu, reklamasi juga dilakukan demi alasan keamanan.

    Data Freeport, aktivitas pertambangan di Grasberg menimbulkan lubang tambang sedalam 1,3 kilometer.

    Pada 2017 lalu, lubang tambang itu sempat erosi yang mengakibatkan 49 ribu ton tanah di bekas kalian tambang Grasberg longsor.

    Longsoran berpotensi membahayakan aktivitas pertambangan bawah tanah Freeport.

    Ia mengklaim reklamasi yang dilakukan oleh Freeport sekarang ini telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

    Dari sisi luasan saja misalnya, untuk target 65 hektare yang ditetapkan tahun ini, sudah tercapai Oktober kemarin.

    Dengan pencapaian itu, Freeport sejauh ini sudah mereklamasi lahan tambang eks Grasberg seluas 572 hektare.

    Selain dari sisi luasan, keberhasilan reklamasi juga bisa dilihat dari tingkat erosi yang sekarang kurang dari 1 ton per hari.

    (agt/sfr)

  • Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah menetapkan anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check up) gratis sebesar Rp3,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun,” katanya.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan prioritas lainnya adalah renovasi sekolah yang anggarannya dipatok sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat pada 2025 dipatok Rp2.701,4 triliun dengan beberapa program pembangunan prioritas, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial (perlinsos).

    Anggaran MBG dipatok sebesar Rp71 triliun, anggaran pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan anggaran ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun di mana penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

    “APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi,” katanya.

    (fby/sfr)

  • Prioritaskan Sektor Pangan, KUR Bank Mandiri Capai Rp37,48 Triliun

    Prioritaskan Sektor Pangan, KUR Bank Mandiri Capai Rp37,48 Triliun

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Mandiri ambil peran dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan para pelaku usaha sektor pangan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari hulu ke hilir.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, KUR itu menyasar pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan, seperti pertanian, perikanan, serta perdagangan.

    “Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” kata Darmawan dalam keterangan resmi, Selasa (10/12).

    Penyaluran KUR itu diakui menjadi wujud fokus Bank Mandiri terhadap ekonomi kerakyatan. Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan realisasi penyaluran KUR mencapai Rp37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu UMKM di seluruh Indonesia.

    Darmawan menjelaskan, angka tersebut hampir mencapai plafon maksimum sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp37,5 triliun, di mana pada Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Secara rinci, sektor pertanian yang menjadi pilar utama rantai pasok pangan mendapatkan alokasi sebesar Rp11,06 triliun atau 29,53 persen dari total penyaluran KUR.

    Menurut Darmawan, hal ini sejalan dengan misi Bank Mandiri terkait kontribusi dalam ketahanan pangan nasional.

    “Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka,” ujarnya.

    Penyaluran KUR itu pun berlanjut ke sektor perdagangan yang mendapat porsi 39,79 persen atau Rp14,91 triliun, dengan realisasi penyaluran KUR senilai Rp22,56 triliun atau 60,21 persen dari total realisasi.

    Adapun sektor non-produksi yang melengkapi rantai pasok menerima alokasi sebesar Rp14,91 triliun atau 39,79 persen.

    Darmawan menambahkan, Bank Mandiri menggunakan pendekatan yang inklusif dalam mempercepat penyaluran KUR, serta berfokus pada sektor produksi unggulan. Percepatan penyaluran KUR ini juga didukung sinergi bisnis dan kolaborasi bersama nasabah wholesale.

    “Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” katanya.

    Melalui kolaborasi bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan penyaluran KUR berjalan tepat sasaran dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berbagai sektor prioritas KUR diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Darmawan.

    (rea/rir)

  • Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojek pangkalan (opang) tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Namun, pelaksanaannya memang tak semudah mengatur ojek online (ojol).

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mencari cara untuk mendata ojek pangkalan (opang) agar bisa disinkronkan dengan seluruh SPBU Pertamina (Persero).

    “Ini sekarang sedang kita siapkan carikan strateginya seperti apa,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/12).

    Maman sebelumnya menyebutkan ojek pangkalan akan masuk sebagai UMKM sama seperti ojol. Karenanya, ojol tetap bisa minum Pertalite cs.

    Kendati, skema untuk ojek pangkalan masih dalam pembahasan.

    “(Ojek pangkalan) itu nanti kita coba (bahas), ini kita masih (ojol). Kita akan amankan. Itu semua nanti akan kita bahas,” ujar Maman usai bertemu dengan Asosiasi Ojol di Kantornya, Jumat (6/12).

    Ia memastikan ojek online tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi. Hal ini berdasarkan hasil rapat terakhir dengan para menteri terkait. Artinya, kelompok ini tidak terkena penertiban pengguna BBM subsidi.

    “Saudara-saudara kita yang gerak di sektor UMKM adalah yang tak terkena dampak realokasi BBM subsidi. Sektor mikro itu tidak dikeluarkan dalam kategori yang tidak dapat BBM subsidi,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” tegas Maman pekan lalu.

    (ldy/sfr)

  • Sri Mulyani Ingin Anggaran Makan Gratis Rp71 T Gerakkan Ekonomi Daerah

    Sri Mulyani Ingin Anggaran Makan Gratis Rp71 T Gerakkan Ekonomi Daerah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

    Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

    Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

    Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” katanya.

    (fby/sfr)

  • Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak

    Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan.

    “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    Sementara belanja negara, sambungnya, dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

    Belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

    “Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun,” katanya.

    Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

    “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.

    (fby/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Libur Nataru, Jasa Marga Proyeksi 3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

    Libur Nataru, Jasa Marga Proyeksi 3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur memproyeksikan 3,06 juta kendaraan meninggalkan Jakarta di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Angka ini naik 17,6 persen dari volume lalu lintas (lalin) normal atau naik 2,4 persen dibandingkan periode Nataru pada tahun sebelumnya.

    Subakti menyebut angka itu merupakan proyeksi pergerakan per tanggal 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 melalui empat gerbang tol (GT) utama, di antaranya GT Cikarang Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, dan GT Cikupa.

    “Selama periode libur Natal nanti ada sebesar 3,06 juta kendaraan atau naik 17,9 persen terhadap normal. Jadi itu yang keluar Jakarta, dan kalau dibandingkan periode Natal sebelumya, naik 2,4 persen. Jadi masih cukup ada kenaikan,” ujar Subakti dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

    Sementara itu, Subakti memproyeksikan arus balik Nataru bakal lebih landai yakni dengan volume 3 juta kendaraan. Namun, angka ini naik 18,6 persen terhadap normal atau 2,9 persen dari Nataru tahun sebelumnya.

    Ia memproyeksikan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 Desember 2024 dengan 235.381 kendaraan atau naik 41 persen dari normal. Sedangkan, puncak arus balik Natal diproyeksikan akan terjadi pada 29 Desember 2024 dengan 221.766 kendaraan atau naik 22 persen.

    Perusahaan juga memprediksi puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada 28 Desember dengan kenaikan volume kendaraan sebesar 23 persen dari normal dan arus balik pada 1 Januari 2025 yang volumenya diprediksi naik 42 persen dari normal.

    Untuk menghadapi kenaikan volume lalin tersebut, Jasa Marga telah berkoordinasi cukup lama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasinya.

    Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembatasan terhadap angkutan barang atau truk sumbu 3 ke atas di waktu tertentu.

    “Ada SKB (surat keputusan bersama) yang sudah ditandatangani pada 6 Desember di Kementerian Perhubungan. Memang di sini ada pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas di waktu tertentu demi kelancaran arus,” lanjut Subakti.

    (ldy/sfr)