Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • Apa Itu Industri Padat Karya yang Gaji Pekerjanya Bakal Bebas PPh?

    Apa Itu Industri Padat Karya yang Gaji Pekerjanya Bakal Bebas PPh?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pekerja bergaji Rp4,8 juta-Rp10 per bulan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun depan. Namun, pembebasan hanya akan diberikan kepada pekerja sektor padat karya.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPh tersebut diberikan pemerintah demi menjaga daya beli di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah memberikan insentif PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

    “Jadi dari Rp4,8 juta sampai Rp10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya,” sambungnya.

    Lantas, apa saja kriteria industri padat karya?

    Melansir Antara, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa industri padat karya memiliki sejumlah kriteria yang ditentukan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

    Ia menyebutkan industri padat karya meliputi sektor tekstil, sektor mainan anak-anak, serta sektor makanan dan minuman. Industri tergolong padat karya jika memiliki pekerja lebih dari 200 orang.

    Hal itu senada dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subisidi Gaji Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19. 

    Dalam beleid itu, industri padat karya adalah yang memiliki karyawan paling sedikit 200 orang.

    Dalam beled itu, industri padat karya meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, dan industri mainan anak.

    (fby/sfr)

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh, Khusus Industri Padat Karya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh, Khusus Industri Padat Karya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pekerja bergaji Rp4,8 juta-Rp10 per bulan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun depan.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPh tersebut diberikan pemerintah demi menjaga daya beli di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah memberikan insentif PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

    Namun, pembebasan PPh bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta hanya berlaku untuk industri padat karya.

    “Jadi dari Rp4,8 juta sampai Rp10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya,” katanya.

    Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, kecuali sembako.

    Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Namun, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN.

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    (fby/sfr)

  • Daftar Barang Bebas PPN

    Daftar Barang Bebas PPN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bersikukuh menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak semua barang dan jasa kena kenaikan tarif PPN tersebut.

    Beberapa di antaranya malah digratiskan PPN-nya oleh pemerintah.

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

    Airlangga merinci bahwa bahan kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

    Barang dan jasa yang termasuk di antaranya adalah beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu, gula konsumsi, serta layanan seperti pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga penggunaan air.

    “Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Berikut adalah daftar barang dan jasa yang tetap bebas PPN:

    Barang Kebutuhan Pokok yang Bebas PPN:

    – Beras
    – Daging (ayam ras, sapi)
    – Ikan (bandeng, cakalang, tongkol, tuna, kembung/banyar/gembolo/aso-aso)
    – Telur ayam ras
    – Sayur-sayuran
    – Buah-buahan
    – Susu
    – Garam
    – Gula konsumsi
    – Minyak goreng (tertentu)
    – Cabai (hijau, merah, rawit)
    – Bawang merah

    Kemudian jenis jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2024, yaitu:
    – Jasa pendidikan
    – Jasa pelayanan kesehatan medis
    – Jasa pelayanan sosial
    – Jasa angkutan umum
    – Jasa keuangan
    – Jasa persewaan rumah susun sederhana

    Selain itu untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah kan tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN, yaitu antara lain:
    – PPN Dibebaskan untuk bahan makanan
    – PPN Dibebaskan di sektor Transportasi
    – PPN Dibebaskan di sektor Pendidikan atau Kesehatan
    – PPN Dibebaskan atas listrik dan air
    – PPN Dibebaskan atas jasa keuangan dan asuransi.

    Namun, pemerintah juga menetapkan bahwa barang-barang strategis tertentu masih dikenai PPN sebesar 11 persen, dengan 1 persen sisanya ditanggung pemerintah. Barang tersebut mencakup Minyakita, minyak goreng curah, tepung terigu, dan gula industri.

    “1 persen untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi, masing-masing tetap di 11 persen,” pungkasnya.

    (lau/agt)

  • Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan telah menyiapkan sejumlah pengaturan mobilitas dalam rangka Natal dan tahun baru 2025. Menurutnya, ada sekitar delapan kebijakan berupa keputusan menteri hingga instruksi direktur jenderal.

    “Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih delapan landasan kebijakan, baik berupa keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Dudy dalam rapat koordinasi bersama Polri di Jakarta, dilansir Antara, Senin (16/12).

    Dia berharap mobilitas semua moda transportasi berjalan aman, lancar, dan selamat selama masa Natal dan tahun baru.

    Pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah membuat keputusan Bersama antara Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Korlantas Polri terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama Masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Kebijakan tersebut yakni berupa pembatasan operasional angkutan barang, contraflow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan,” ujar Dudy.

    Pada kawasan penyeberangan, Kemenhub akan mengatur penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

    “Ada pula delaying system untuk pembatasan operasional angkutan barang dari dan ke pelabuhan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, kata Dudy, juga dilakukan penutupan sementara pada 49 UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

    Selanjutnya, di sektor transportasi laut, Kemenhub telah melakukan kesepakatan kesiapan armada dan pembagian rute untuk layanan angkutan paut dan penyelenggaraan angkutan paut, melalui kesepakatan bersama perusahaan pelayaran penyeberangan di rute Merak-Bakauheni.

    “Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Instruksi Dirjen Hubla Nomor IR-DJPL 8 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” ucap dia.

    Di sektor penerbangan, Kemenhub juga telah melakukan sejumlah kebijakan diantaranya, penurunan besaran fuel surcharge tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi selama masa Natal dan tahun baru dan pengenaan potongan tarif jasa kebandarudaraan.

    Selanjutnya, pengenaan tarif PNBP 50 persen terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada UPBU di lingkungan Kemenhub dan penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal dan tahun baru.

    “Menghadapi Natal dan tahun baru ini, di sektor transportasi udara telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, inspeksi dan ramp check keselamatan penerbangan, serta antisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya,” kata Dudy.

    Sementara, di sektor perkeretaapian, Kemenhub melalui Ditjen KA telah mengeluarkan Keputusan Dirjen KA Nomor KP-DJKA 213 Tahun 2024 tentang Pembentukan Posko Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Posko pengawasan telah dilakukan sejak 11 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025.

    Selain itu, lanjut Dudy, juga akan dilakukan penambahan perjalanan KA dan penambahan petugas ekstra. Pemantauan stasiun dan perlintasan sebidang dengan CCTV serta antisipasi gangguan dengan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) juga akan dilakukan.

    Terkait dengan pengaturan mobilitas selama periode Natal dan tahun baru, lanjut Dudy, Kemenhub secara umum juga telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga.

    “Juga telah mempersiapkan posko monitoring angkutan Natal dan tahun baru pada simpul transportasi dan tempat strategis, serta menyediakan dukungan antisipasi selama penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru,” ucapnya.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • KP2MI Berangkatkan 400 Pekerja Migran ke Korea Selatan, Skema G to G

    KP2MI Berangkatkan 400 Pekerja Migran ke Korea Selatan, Skema G to G

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberangkatkan 400 PMI ke Korea Selatan dengan skema government to government (G to G) pada Senin (16/12) dan Selasa (17/12).

    Keberangkatan ini jadi yang terakhir di tahun 2024. Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah sudah menempatkan PMI ke Korea Selatan sebanyak 10.111 orang.

    “Kedua penerbangan ini merupakan penerbangan terakhir di tahun 2024,” ujar Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Senin (16/12), dikutip dari keterangan tertulis.

    Seriulina menjelaskan jumlah PMI yang dikirim ke Korsel pada tahun ini menurun karena kondisi ekonomi di negara tersebut juga tengah menurun. Pada 2023, ada 11.570 PMI yang dikirim ke Korsel.

    Namun, jumlah penempatan PMI ke Korea Selatan tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan penempatan G to G ke negara lainnya, seperti Jepang.

    “Ke Jepang kita hanya memberangkatkan tahun ini adalah 311 pekerja migran dan demikian juga ke Jerman tahun ini juga menampakkan 111 PMI,” tuturnya.

    Bertalian dengan itu, Seriulina mengatakan saat ini KP2MI tengah menjalin komunikasi intensif dengan KBRI Seoul dan pimpinan HRD Korea di Jakarta untuk membahas lebih lanjut soal regulasi penempatan PMI.

    Bahkan, kata dia, kementerian sudah mengagendakan rapat dengan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah ingin membahas sejumlah hal mengenai tata kelola penempatan PMI, salah satunya berkaitan dengan roster.

    Roster adalah suatu sistem yang mencatat data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diseleksi dan dipilih oleh Calon Pemberi Kerja (Sajang/Majikan) di Korea Selatan.

    “Dalam waktu dekat, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI di Seoul untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan guna membahas data roster tersebut di atas serta hal-hal lain dalam memperbaiki tata kelola penempatan PMI skema G to G ke Korea Selatan,” ucapnya.

    Seriulina mengungkapkan kondisi roster G to G Korea Selatan per 13 Desember 2024, tercatat sebanyak 13.611 CPMI. Jumlah itu terdiri dari lulusan tahun 2022 sebanyak 1.153 CPMI.

    “Artinya tinggal 14 persen dari jumlah roster yang di-approval yang ada di roster,” jelas dia.

    Kemudian, lulusan tahun 2023 sebanyak 5.487 CPMI atau 32 persen dari jumlah roster approval. Sedangkan lulusan 2024 sebanyak 6.971.

    Seriulina menyebut jumlah lulusan 2024 masih akan terus bertambah. Mengingat pengumuman kelulusan gelombang keempat atau yang terakhir, baru dilakukan minggu lalu.

    “Sehingga kelulusan gelombang keempat ini, saat ini sedang melakukan proses untuk lamaran online atau untuk sending (dokumen),” kata Seriulina.

    “Nah, secara umum jika melihat roster lulusan tahun yang lama, yaitu tahun 2022 dan 2023, maka jumlah roster yang tersisa itu sebanyak 6.640 (CPMI) atau hanya sekitar 26 persen dari yang di-approval, jadi kurang dari 30 persen,” tambahnya.

    Direktur Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Mocharom Ashadi, menegaskan penempatan PMI ke Korsel masih mengacu pada aturan yang lama. Ia menuturkan pemerintah masih menyusun regulasi baru soal penempatan CPMI di Korsel.

    “Jadi kebijakan enggak ada yang baru untuk G to G Korea, masih menggunakan kebijakan dari regulasi yang lama. kebijakan dari BP2MI yang lama,” kata Mocharom Ashadi.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Erick Thohir Tunjuk Dirut Baru Krakatau Steel Muhamad Akbar

    Erick Thohir Tunjuk Dirut Baru Krakatau Steel Muhamad Akbar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyetujui susunan baru pengurus perseroan. Berdasarkan rapat, Muhamad Akbar diangkat sebagai direktur utama definitif.

    Menurut keterangan resmi Krakatau Steel, Senin (16/12), Muhamad Akbar sebelumnya merupakan Direktur Komersial Krakatau Steel yang diangkat pada 31 Juli 2023. Sebelum berkiprah sebagai direksi di Krakatau Steel, Akbar merupakan Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) atau Krakatau International Port, pelabuhan curah terbesar di Indonesia dengan kapasitas 25 juta ton per tahun.

    Selama menjabat Direktur Utama PT KBS pada 2021-2023, Akbar berhasil melakukan transformasi korporasi port & logistic, sehingga mendapatkan pengakuan internasional dan nasional sebagai smart & green port sekaligus mencapai kinerja keuangan tertinggi sejak PT KBS berdiri selama 29 tahun.

    Selain berkiprah di PT KBS, Akbar juga sudah beberapa kali menjabat posisi Direktur Utama di Krakatau Steel Group yaitu di PT Krakatau Niaga Indonesia pada 2019, selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Global Trading pada 2020. Program transformasi dan restrukturisasi juga diterapkan dan berhasil dilakukan di setiap penempatannya sebagai Direktur Utama di Krakatau Steel Group tersebut sehingga menjadi prestasi tersendiri bagi Akbar.

    Akbar saat ini juga menjabat sebagai Chairman dari IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) dan juga Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), serta pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok di Kamar Dagang Indonesia (KADIN) maupun Dewan Pembina di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Dengan pengalamannya melakukan transformasi pada PT Krakatau Global Trading (dulu bernama PT Krakatau National Resources) dari perusahaan yang merugi Rp 40 miliar menjadi perusahaan untung Rp8 miliar dalam waktu delapan bulan.

    Akbar memiliki kemampuan strategis dalam pengembangan bisnis korporasi dan mempunyai keinginan untuk dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Krakatau Steel Group.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga mengangkat Wilgo Zainar sebagai Komisaris Independen. Sementara untuk jajaran direksi Kementerian BUMN mengangkat Utomo Nugroho sebagai Direktur Infrastruktur dan Operasi dan Hernowo sebagai Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio.

    Berikut ini susunan lengkap pengurus perseroan.

    Dewan Komisaris

    1. Komisaris Utama: Suhanto
    2. Komisaris: I Gusti Putu Suryawirawan
    3. Komisaris: Yudha Mediawan
    4. Komisaris Independen: Willgo Zainar
    5. Komisaris Independen: David Pajung
    6. Komisaris Independen: Isfan Fajar Satryo

    Direksi

    1. Direktur Utama: Muhamad Akbar
    2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Tardi
    3. Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, & Portofolio: Hernowo
    4. Direktur Infrastruktur & Operasi: Utomo Nugroho
    5. Direktur Sumber Daya Manusia: Agus Nizar Vidiansyah

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bank Jateng Komitmen Permudah Akses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

    Bank Jateng Komitmen Permudah Akses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Puncak Festival Kampung Bank Jateng berlangsung meriah di Lapangan Candi Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten, Sabtu (14/12) malam. Rangkaian kegiatan diisi dengan pengundian hadiah pajak kendaraan bermotor melalui kanal Bank Jateng.

    Kemudian ada juga hadiah lain yang diberikan yakni 14 unit sepeda motor Yamaha Aerox. Jumlah hadiah yang diberikan meningkat dibandingkan pengundian hadiah tahun lalu sebanyak enam unit sepeda motor.

    Rangkaian kegiatan juga semakin meriah dengan pesta kembang api serta penampilan bintang tamu grup musik asal Yogyakarta OM Wawes.

    Sebelum puncak acara, sejak Sabtu pagi, Festival Kampung Bank Jateng dimeriahkan dengan bazar yang menghadirkan 13 UMKM binaan Bank Jateng. Selain itu, ada bazar sembako murah. Tak sekadar bazar, kegiatan dimeriahkan dengan pentas kesenian jatilan dan reog.

    Rangkaian kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno; Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya; Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro; serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jateng.

    Direktur Bisnis Kelembagaan, Tresuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, mengungkapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kanal Bank Jateng mengalami kenaikan signifikan.

    Pada 2024, ada 55.369 transaksi melalui kanal Bank Jateng tersebut dengan nominal pajak mencapai Rp17,9 miliar. Nilainya naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2023 sebesar 22.500 transaksi dengan nominal pajak Rp7,2 miliar.

    Ony mengungkapkan jika dibandingkan total pajak kendaraan yang mencapai triliunan rupiah per tahun, capaian pajak melalui kanal Bank Jateng ini masih cukup sedikit. Lantaran hal itu, Bank Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi pembayaran pajak kendaraan melalui kanal Bank Jateng.

    Ony optimistis realisasi pembayaran pajak kendaraan melalui kanal Bank Jateng pada tahun depan dapat tembus Rp100 miliar. Hal itu seiring kemudahan akses pembayaran melalui mobile banking pada 2025 mendatang. Tak hanya memudahkan, peningkatan pelayanan itu bakal mempercepat nasabah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Saat ini pembayaran pajak kendaraan masih belum bisa langsung dilakukan melalui menu aplikasi mobile banking Bank Jateng. Nasabah harus masuk ke aplikasi Sakpole untuk mendapatkan ID billing sebelum melakukan transaksi pembayaran melalui mobile banking.

    “Insyaallah tahun depan nasabah Bank Jateng yang memiliki mobile banking bisa melakukan pembayaran secara langsung melalui menu di mobile banking. Jadi tidak harus masuk ke aplikasi Sakpole terlebih dahulu,” kata Ony.

    Sekda Jateng, Sumarno, mengungkapkan kemudahan akses masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor harus terus dilakukan. Sumarno mengapresiasi capaian pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobile banking serta Laku Pandai Bank Jateng yang meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Ini menjadi penggerak untuk kedepannya supaya masyarakat lebih mengenal pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan hanya melalui smartphone dengan aplikasi Bima Mobile,” kata Sumarno.

    Di sisi lain, Sumarno mengungkapkan cara pembayaran lainnya juga terus didorong untuk ditingkatkan. Sumarno mengajak masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

    Dia menjelaskan pajak kendaraan bermotor memiliki porsi besar dalam sumber pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pengelolaan pajak tersebut untuk peningkatan pembangunan sesuai usulan masyarakat.

    Bank Jateng merupakan bank milik bersama Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kota/kabupaten se-Jateng. Bank Jateng menjadi satu-satunya bank untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jateng.

    (adv/adv)

  • Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen untuk barang pokok seperti daging, telur, ikan, dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air.

    Namun khusus tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita akan tetap terkena PPN 12 persen. Namun kenaikan 1 persen untuk ketiga komoditas tersebut bakal ditanggung oleh pemerintah.

    “Maka pemerintah yang membayar, biayanya mencapai diestimasi Rp265,6 triliun agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut,” ujar Bendahara Negara itu dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Untuk tahun depan, insentif PPN yang diberikan menyasar kelompok bahan makanan hingga otomotif dan properti.

    Secara rinci, PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan diproyeksikan mencapai Rp77,1 triliun, dengan rincian senilai Rp50,5 triliun untuk barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain) serta Rp26,6 triliun untuk barang hasil perikanan dan kelautan.

    Kemudian, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini diproyeksikan sebesar Rp61,2 triliun.

    Sementara pembebasan PPN untuk sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum senilai Rp23,4 triliun, tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp7,4 triliun, dan tarif khusus jasa pengiriman paket Rp2,6 triliun.

    Lalu untuk jasa pendidikan dan kesehatan proyeksi nilai pembebasan PPN mencapai Rp30,8 triliun. Secara rinci, sebesar Rp26 triliun untuk jasa pendidikan dan Rp4,3 triliun untuk jasa pelayanan kesehatan medis.

    PPN juga dibebaskan pada jasa keuangan dan asuransi, yang masing-masing senilai Rp19,1 triliun dan Rp8,7 triliun. Sehingga total pembebasan PPN pada kelompok ini mencapai Rp27,9 triliun.

    Kemudian insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, rinciannya sebanyak Rp11,4 triliun untuk sektor otomotif dan Rp2,1 triliun untuk insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP).

    Listrik dan air juga dibebaskan dari PPN, dengan nilai insentif ditaksir sebesar Rp14,1 triliun. PPN yang dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA adalah senilai Rp12,1 triliun. Sementara untuk air bersih nilai pembebasan PPN mencapai Rp2 triliun.

    Insentif PPN lainnya juga diberikan untuk kawasan bebas senilai Rp1,6 triliun serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial senilai Rp700 miliar.

    Fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan sebesar Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun.

    Dengan demikian, nilai insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Jadi kalau kita lihat tahun depan Rp265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

    (del/agt)

  • Merdeka Copper Gold Beber Progres Tambang Emas Primer Terbesar RI

    Merdeka Copper Gold Beber Progres Tambang Emas Primer Terbesar RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) membeberkan progres pembangunan tambang emas terbesar di Indonesia, yakni di Pani, Gorontalo.

    Berdasarkan keterangan di situs MDKA, proyek ini dikelola PT Pani Bersama Jaya (PBJ), PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dan PT Gorontalo Sejahtera Mining.

    Nah, PBJ merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan kepemilikan saham sebesar 70 persen.

    “Project Pani ini akan menjadi tambang emas primer terbesar di Indonesia,” kata Chief of External Affairs MDKA sekaligus Presiden Direktur Pani Gold Project Boyke Abidin dalam Media Year-End Luncheon di Senopati, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

    “Kita tahun depan masih selesaikan konstruksi, sampai akhir 2025. First gold pour, artinya penuangan emas pertama itu direncanakan awal 2026. Ini semua masih berjalan sesuai rencana. Masih akan tepat waktu sampai sekarang,” tegasnya.

    Tambang Pani di Gorontalo mengandung lebih dari 6,9 juta ounces emas. Ini menjadi proyek emas primer terbesar, selain tambang tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), serta PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang juga menghasilkan emas.

    Boyke menyebut Merdeka Copper Gold akan mempekerjakan sekitar 2.000 orang di tambang Pani. Ia menegaskan pekerjanya adalah warga Gorontalo.

    “Masyarakat setempat itu artinya KTP-nya berasal dari kabupaten ataupun paling jauh dari Provinsi Gorontalo. Ini menjadi komitmen kita untuk mulai Januari (2025) melakukan yang namanya recruitment plus training,” bebernya.

    “Jadi, kita akan melakukan recruitment, kemudian dilatih agar masyarakat setempat itu mempunyai skill (dan) kemampuan (setara) dengan masyarakat Indonesia yang sudah biasa bekerja di tambang,” sambung Boyke.

    Proyek di Gorontalo itu diklaim bisa menghasilkan sekitar 300 ribu ounces emas per tahun. Boyke menegaskan produksi tambang Pani menyamai hasil dari perusahaan berskala menengah besar.

    Bahkan, MDKA mengklaim produksi tambang emas primer terbesar itu bisa lebih banyak. Situs resmi perseroan menyebut tambang ini diperkirakan bisa menghasilkan 500 ribu ounces emas per tahun pada produksi puncaknya.

    (skt/pta)

  • PNM & BPOM Tingkatkan Literasi UMKM Pangan Tentang Manfaat Sertifikasi

    PNM & BPOM Tingkatkan Literasi UMKM Pangan Tentang Manfaat Sertifikasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat literasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan mengenai pentingnya sertifikasi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui webinar bertema ‘Manfaat Izin BPOM bagi Pelaku UMKM’, yang berlangsung secara hibrida dari Menara PNM.

    Webinar ini tidak hanya sekadar kegiatan edukasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Salah satu agenda strategis dalam visi tersebut adalah transformasi ekonomi berbasis penguatan UMKM, khususnya sektor pangan. Sektor ini dianggap strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

    Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, menjelaskan dukungan pemerintah kepada UMKM pangan dalam mendapatkan sertifikasi BPOM merupakan elemen penting bagi UMKM dalam menjamin mutu dan keamanan produk pangan olahannya.

    “Kami BPOM mendapatkan tugas secara khusus oleh Bapak Presiden untuk memberikan pendampingan dan membantu UMKM dalam berbagai hal sehingga dapat berusaha dengan baik. Untuk itu, BPOM juga diminta oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan langkah-langkah fasilitasi kepada UMKM berjalan dengan optimal,” papar dia.

    PNM, sebagai lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan kolaborasi ini untuk memberikan pemahaman mendalam kepada nasabahnya. Para pelaku UMKM pangan yang menjadi peserta webinar diberikan wawasan tentang proses dan manfaat memperoleh sertifikasi BPOM.

    Melalui edukasi ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan pentingnya sinergi ini untuk mendorong pelaku UMKM pangan agar mampu meningkatkan kualitas produknya. Oleh karena itu, PNM senantiasa mendukung kebijakan Kementerian BUMN dalam mendorong penguatan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

    “Melalui kolaborasi dengan BPOM, kami berharap para pelaku UMKM pangan dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi BPOM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini adalah wujud komitmen PNM untuk menciptakan ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/12).

    Kolaborasi antara PNM dan BPOM ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, upaya ini juga diyakini dapat memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional dan internasional.

    Dengan langkah sinergis seperti ini, PNM dan BPOM membuktikan komitmen mereka dalam membangun UMKM yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

    (rir/rir)