Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • Buruh Respons Aturan Baru Prabowo soal Umur Pensiun Naik Jadi 59 Tahun

    Buruh Respons Aturan Baru Prabowo soal Umur Pensiun Naik Jadi 59 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Buruh memberikan sejumlah respons terkait kenaikan usia pensiun pekerja dari 57 tahun menjadi 59 tahun pada 2025 yang diatur Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai kebijakan ini memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan.

    “Di satu sisi, bagi pekerja, tentu ada rasa senang karena umur pensiun dinaikkan. Artinya, mereka masih punya peluang untuk menerima gaji bulanan lebih panjang,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

    “Namun, di sisi lain, jika di tengah jalan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), seperti pada usia 40 atau 50 tahun, mereka harus menunggu hingga umur 59 tahun untuk mencairkan jaminan pensiun dari BPJS,” imbuh Mirah.

    Ia menyoroti lamanya waktu tunggu tersebut menjadi masalah serius. Terlebih, Mirah menilai standar dana pensiun di Indonesia masih jauh dari standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

    “Misalnya, kalau harus menunggu 10 tahun, nilai uang dalam jaminan pensiun kita semakin kecil. Apalagi, standar dana pensiun kita jauh dari ketentuan ILO, yang idealnya 40 persen dari gaji. Kita hanya sekitar 3 persen dari upah pokok. Ini yang jadi persoalan,” jelas dia.

    Ia pun menekankan pentingnya solusi dari pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK sebelum usia pensiun.

    “Harapan saya, aturan ini tidak membuat susah kawan-kawan yang di-PHK di tengah jalan. Kalau mereka terkena PHK di usia 40 atau 50 tahun, artinya mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan jaminan pensiun. Harapannya, ada solusi lain dari pemerintah untuk mereka yang ter-PHK agar tetap bisa mengakses pensiunnya lebih cepat,” ujarnya.

    Senada dengan Mirah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai bahwa kebijakan ini justru merugikan para pekerja.

    “Misalnya, pekerja yang berusia 58 tahun di tahun 2025 harus menunggu satu tahun lagi karena usia pensiun berubah menjadi 59 tahun. Kalau usianya tetap 58 tahun, mereka bisa langsung mencairkan jaminan pensiun,” tutur dia.

    Ia pun berharap aturan usia pensiun ini dapat direvisi agar lebih jelas dan tidak terus naik secara bertahap.

    “Kebijakan ini membingungkan dan memberikan kerugian bagi peserta. Sebaiknya usia pensiun ditetapkan satu angka saja, tanpa kenaikan bertahap yang berpotensi merugikan pekerja,” tutupnya.

    Prabowo baru saja mengeluarkan aturan baru soal usia pensiun pekerja Indonesia. Aturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Aturan itu menyebut usia pensiun pekerja di Indonesia 57 tahun pada 2019. Angka usia pensiun itu bertambah setiap tiga tahun sekali sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

    Artinya, pada 2025, usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

    (del/agt)

  • Cek Kekuatan Ekonomi BRICS, Lebih Kuat Mana Dibanding G7?

    Cek Kekuatan Ekonomi BRICS, Lebih Kuat Mana Dibanding G7?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi BRICS.

    Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1).

    “Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South,” kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

    BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Nama BRICS sendiri diambil dari nama negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Dilansir laman resmi Council on Foreign Relation, BRICS ini berfungsi untuk mengoordinasikan dan memuluskan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju.

    Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

    Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, dan G7.

    Sementara itu, G7 adalah Group of Seven merupakan organisasi internasional yang terdiri atas para pemimpin beberapa negara ekonomi terbesar di dunia. A Anggota G7 terdiri atas negara besar dengan ekonomi yang maju yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Lantas, lebih besar ekonomi BRICS atau G7?

    Melansir berbagai sumber, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencatat BRICS menyumbang 37,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2024. Sedangkan G7 menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    IMP memproyeksi negara-negara BRICS akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global di masa depan. Prakiraan terbarunya menunjukkan bahwa China sendiri akan menyumbang 22 persen dari pertumbuhan global selama lima tahun ke depan.

    Jumlah tersebut melampaui kontribusi gabungan semua negara G7.

    Sementara itu, Goldman Sachs memperkirakan BRICS akan melampaui G7 dalam hal PDB pada 2050, bahkan tanpa anggota baru.

    Apakah proyeksi ini akan terwujud atau tidak masih belum dapat dipastikan, tetapi dengan BRICS yang berniat menambah lebih banyak anggota, blok ini kemungkinan akan melampaui PDB G7 dalam beberapa dekade mendatang.

    Sementara itu, untuk ekspor BRICS juga masih lebih unggul. Pada 2000 hingga 2023, BRICS+ meningkatkan pangsa ekspor barang globalnya dari 10,7 persen menjadi 23,3 persen. Sementara itu, pangsa G7 turun signifikan dari 45,1 persen menjadi 28,9 persen.

    (fby/sfr)

  • Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang Lagi Sampai 15 Januari

    Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang Lagi Sampai 15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 resmi kembali diperpanjang sampai 15 Januari 2025.

    Sebelumnya, pendaftaran seleksi tersebut bakal ditutup hari ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) lalu kembali memperpanjang masa pendaftaran PPPK tahap 2 untuk seminggu ke depan.

    Perpanjangan masa pendaftaran ini diputuskan dalam Surat Plt Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap 2. Surat edaran tersebut ditetapkan pada 6 Januari 2025.

    “Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN,” tegas Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam keterangan resmi, Selasa (7/1).

    Lowongan PPPK ini juga berlaku untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. BKN menegaskan kriteria pendaftar PPPK tahap 2 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi PPPK Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN 2024.

    Haryomo yang bertindak sebagai ketua pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengingatkan instansi untuk segera mengonfirmasi siapa saja tenaga non-ASN yang berhak mendaftar di tahap ini. Konfirmasi dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN).

    “Sekaligus mengimbau kepada calon pelamar untuk dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran,” pesannya.

    “Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi,” tutup Haryomo.

    (skt/pta)

  • Karyawan BPJS Kesehatan Boleh Pakai Asuransi Swasta, Tapi Beli Sendiri

    Karyawan BPJS Kesehatan Boleh Pakai Asuransi Swasta, Tapi Beli Sendiri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    BPJS Kesehatan membebaskan pekerjanya untuk memakai asuransi swasta. Namun, dengan syarat bayar sendiri alias tak ditanggung kantor.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya hanya membayar iuran pegawainya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan, bukan asuransi swasta.

    “Sejak 2014 sampai dengan saat ini, seluruh pegawai BPJS Kesehatan terdaftar sebagai peserta JKN aktif yang iurannya dibayarkan 4 persen oleh pemberi kerja (BPJS Kesehatan) dan 1 persen dipotong dari gaji/upah pegawai,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

    Menurutnya, pegawai BPJS Kesehatan boleh mendaftar asuransi swasta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 51 ayat (1). Tapi BPJS tidak menanggung biaya untuk asuransi tambahan tersebut.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah juga menegaskan dan membantah isu yang beredar apabila pihaknya membayar asuransi swasta untuk pegawainya.

    “Untuk memperoleh manfaat tambahan, pegawai BPJS Kesehatan dapat membeli asuransi kesehatan tambahan lain dengan biaya masing-masing pegawai,” tegas Rizzky.

    Sebelumnya, viral di media sosial seorang pegawai BPJS Kesehatan mengaku mendapatkan asuransi swasta dari kantor untuk mempercepat proses pelayanan yang didapatkan.

    Hal tersebut menimbulkan kemarahan netizen, karena menilai pegawai BPJS Kesehatan mengetahui kalau layanan BPJS sangat lambat. Namun, bukan diperbaiki, malah menggunakan asuransi swasta.

    (ldy/agt)

  • Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Jadi 59 Tahun

    Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Jadi 59 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Usia pensiun pekerja Indonesia naik menjadi 59 tahun mulai tahun ini.

    Penambahan usia pensiun itu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Aturan itu menyebut usia pensiun pekerja di Indonesia 57 tahun pada 2019. Angka usia pensiun itu bertambah setiap tiga tahun sekali. Pada 2022 hingga 2024, usia pensiun pekerja Indonesia adalah 59 tahun.

    “Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi pasal 15 ayat (3) PP Nomor 45/2015.

    Pada 2024, batas usia pensiun pekerja di Indonesia masih 58 tahun. Usia pensiun akan terus bertambah hingga maksimal 65 tahun pada 2043.

    Batas usia pensiun berpengaruh terhadap hak pekerja atas program program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan atau yang disebut manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun.

    Pasal 18 PP tersebut mengatur manfaat pensiun minimum Rp300 ribu per bulan. Manfaat pensiun paling banyak Rp3,6 juta per bulan.

    “Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya,” bunyi ayat ketiga pasal tersebut.

    Jika pekerja tetap dipekerjakan saat sudah masuk usia pensiun, pekerja tersebut peserta bisa memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja. PP tersebut membatasi paling lama 3 tahun setelah usia pensiun.

    (dhf/pta)

  • Zulhas Sebut Susu Makan Gratis Impor: Tapi Tidak Setiap Hari

    Zulhas Sebut Susu Makan Gratis Impor: Tapi Tidak Setiap Hari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan produk dalam negeri alias tidak impor.

    “Enggak ada (pangan impor). Diusahakan dari dalam negeri semuanya,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/7).

    Namun, Zulhas mengatakan khusus untuk susu memang masih mengandalkan impor. Namun susu katanya bukan menjadi menu utama dalam MBG.

    “Susu kan enggak tiap hari. Susu memang ada impornya. Tapi yang lain disesuaikan dengan pangan di daerah,” katanya.

    Program MBG yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

    Pemerintah menjanjikan program MBG bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

    Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

    (fby/agt)

  • Apa Manfaat BRICS Bagi Indonesia?

    Apa Manfaat BRICS Bagi Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia sangat ingin bergabung menjadi anggota blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Organisasi dunia yang jadi pesaing G7.

    Indonesia pun telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum itu pada 22-24 di Kazan, Rusia.

    “Pengumuman itu menandai awal mula proses Indonesia menjadi anggota BRICS,” demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10) tahun lalu.

    Keinginan berbalas. Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1) mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

    “Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South,” kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

    Lalu apa untung dan manfaat bagi Indonesia jika gabung BRICS?

    Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai langkah RI mendaftar ke BRICS sebagai tindakan positif.

    “Untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang secara ekonomi terus berkembang,” ungkap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/10).

    Selama ini, kata Yon, Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Padahal secara geografis Indonesia lebih dengan dengan negara kawasan selatan yang biasa dikenal Global South.

    Jika resmi bergabung, Yon memandang Indonesia akan terhindar dari isolasi negara selatan.

    “Salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan, Indonesia tak terlalu isolasi dari kondisi geografisnya. Seperti Filipina yang cenderung Pro Amerika yang menjadi persoalan,” kata dia.

    Senada, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menilai positif keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS.

    Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak didominasi negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).

    “Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD,” kata Hikmahanto dilansir Antara, Sabtu (26/10).

    Ia menyebut Indonesia bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD ataupun dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Menurut Hikmahanto, yang paling penting Indonesia diuntungkan.

    “Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan,” pungkasnya.

    (ldy/agt)

  • PBNU Bentuk BUMN Kelola Tambang Batu Bara ‘Hadiah’ Pemerintahan Jokowi

    PBNU Bentuk BUMN Kelola Tambang Batu Bara ‘Hadiah’ Pemerintahan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PBNU membentuk perusahaan bernama BUMN untuk mengelola izin usaha tambang batu bara yang baru saja mereka dapat dari pemerintahan Jokowi.

    Perusahaan bernama PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara.  Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan perusahaan itu dikelola oleh koperasi NU.

    “Nah, kami sesuai dengan yang disyaratkan Peraturan Presiden itu, kami sudah membentuk satu badan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi milik PBNU bersama dengan pengurus dan warga,” beber Yahya dalam keterangan pers (6/1) yang dikutip dari detik.com.

    “Yang kita bentuk Itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya,” tegasnya.

    Yahya menjamin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk NU sudah dikeluarkan pemerintah. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan proses eksplorasi sebelum bisa efektif mengeruk batu bara.

    Nah soal potensi batu baranya tentu kita menunggu hasil eksplorasinya, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses. Kita belum bisa, sebelum ada izin untuk eksplorasi. Ini masih dalam prosesnya lah,” beber Yahya.

    Pemerintah memang menawarkan kesempatan bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola eks tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tawaran ini diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Nah, berkaitan dengan kesempatan ini, NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu ha.

    (agt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Harga Minyak Tertekan Kabar dari AS dan Jerman

    Harga Minyak Tertekan Kabar dari AS dan Jerman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga minyak melemah dalam perdagangan yang bergejolak pada Senin (6/1) kemarin setelah naik lima hari berturut-turut.

    Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka turun 21 sen atau 0,3 persen ke US$76,30 per barel.

    Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 40 sen atau 0,5 persen ke  US$73,56 per barel.

    Analis menyebut pelemahan harga minya dipicu beberapa berita ekonomi dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Dari Amerika Serikat, berita terkait data pesanan baru untuk barang-barang manufaktur yang turun pada November 2024. Kejatuhan yang terjadi di tengah lemahnya permintaan pesawat komersial dan perlambatan belanja bisnis untuk peralatan tersebut menimbulkan kekhawatiran pada pasar bahwa ekonomi AS sedang mengalami masalah yang bisa berdampak pada penurunan permintaan minyak.

    Sementara itu dari Jerman, tekanan datang dari inflasi tahunan meningkat lebih dari perkiraan pada bulan Desember karena kenaikan harga pangan.

    Sentimen itu menahan kenaikan harga minyak yang terjadi akibat melemahnya dolar AS dan perkiraan peningkatan permintaan energi pemanas akibat badai musim dingin.

    (agt/pta)

  • Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo?

    Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah batal menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025 untuk semua jenis dan barang. Kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah yang selama ini dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Batalnya kenaikan PPN bagi semua barang itu, membuat negara kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp75 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

    “Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa,” ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai potensi kehilangan penerimaan negeri sebesar Rp75 triliun imbas batalnya kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    “Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar,” tegas Sri Mulyani.

    Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

    “Strateginya bagaimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak),” ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

    “Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita tidak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi,” tambahnya.

    Potensi kehilangan pendapatan Rp75 triliun tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maklum, ia punya banyaknya program andalan yang membutuhkan anggaran jumbo.

    Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran Rp71 triliun di tahun ini.

    Lantas akankah potensi kehilangan pendapatan negara tersebit bisa mempengaruhi program unggulan Prabowo?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pendapatan negara yang hilang sebesar Rp75 triliun tentu akan berpengaruh pada postur APBN 2025. Namun, ia tak bisa memastikan apakah akan langsung mempengaruhi program unggulan Prabowo.

    “Karena program itu bisa saja jalan meski Rp75 triliun tidak didapatkan dengan berbagai mekanisme pembiayaan lainnya termasuk juga dengan penerbitan surat utang, pengalihan dari program lain. Tapi yang jelas akan berpengaruh ke postur APBN terutama dari sisi penerimaan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

    “Yang jelas imbasnya fiskal dulu. Perkara nanti fiskal langsung linear ke program itu kan lain cerita, ini masalah political will Prabowo” sambungnya.

    Ronny mengatakan ada sejumlah cara untuk menambal kebolongan pendapatan negara sebesar Rp75 triliun. Misalnya menambah utang baru atau mengalihkan anggaran proyek yang belum perlu dijalankan ke proyek yang lebih penting.

    Namun secara khusus Ronny menilai Prabowo kemungkinan tidak akan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis. Anggaran subsidi BBM memang cukup besar.

    Pada 2024 saja misalnya, besaran subsidi yang digelontorkan berdasarkan informasi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tembus Rp56 triliun pada 2024 kemarin. Namun Ronny mengatakan pemangkasan subsidi BBM tidak akan jadi pilihan Prabowo. Pasalnya pemangkasan anggaran subsidi BBM akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

    “Untuk menaikkan PPN saja Prabowo sensitif karena dia pikir pengaruhnya akan besar, apalagi dengan mengalihkan subsidi BBM yang multiplier effect-nya jauh lebih besar. Saya rasa Prabowo akan berpikir ulang,” katanya.

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kehilangan potensi pendapatan Rp75 triliun tentunya memberikan tekanan tersendiri pada APBN 2025. Namun belum tentu langsung berdampak fatal pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis.

    Hal tersebut karena pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk mengkompensasi kehilangan pendapatan tersebut.

    “Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain seperti pajak penghasilan, cukai, atau bea masuk. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan dan perbaikan tata kelola dapat membantu mengurangi kebocoran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Yusuf.

    Untuk menutupi defisit tersebut, sambungnya, pemerintah juga dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru seperti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan kehutanan.

    Kemudian peningkatan investasi asing langsung serta efisiensi belanja negara melalui reformasi birokrasi dan pengurangan pemborosan anggaran juga dapat membantu menghemat pengeluaran.

    “Alternatif lain seperti menghemat anggaran belanja infrastruktur terutama misalnya pembangunan IKN juga bisa menjadi salah satu solusi penghematan agar pemerintah bisa mengkompensasi potensi kehilangan yang tidak didapatkan dari tidak jadi menaikkan tarif PPN 12 persen,” katanya.

    Yusuf mengatakan opsi lainnya yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban APBN adalah dengan pemangkasan subsidi BBM. Namun, keputusan tersebut katanya perlu dikaji secara hati-hati mengingat dampak sosialnya yang signifikan.

    “Pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap dan diiringi dengan program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk meminimalkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo untuk mendapatkan penerimaan negara hingga Rp453 triliun guna menambal penerimaan yang hilang imbas batal naik PPN.

    Salah satunya, lewat pungutan batu bara dan nikel.

    Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup. Bahkan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun,” katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).

    “Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.

    “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujar Abdurrahman.