Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    Denpasar, CNN Indonesia

    Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memperkirakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan memicu kenaikan tarif hotel di Pulau Dewata sebesar 10 persen.

    Suryawijaya mengungkapkan besaran kenaikan tarif hotel di Bali akan bervariasi. Namun, ia berkaca dari kenaikan sebelumnya di mana saat PPN 11 persen berlaku tarif hotel di Bali menanjak dua digit.

    “Kalau itu bisa sampai 10 persen. Karena kalau satu persen dibagi itu satu persen hitungan yang ada saat ini. Biasanya barang-barang juga bisa akan naik, prediksi saya bisa 10 persenan (kenaikan tarif hotel),” ujarnya saat dihubungi Jumat (27/12).

    Ia mengingatkan kenaikan PPN bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, daya beli masyarakat tengah melemah.

    “Ketika pajak dinaikkan, belum tentu bisa menambah pendapatan. Ternyata nanti banyak pengusaha yang mengurangi tenaga kerja. Bahkan, pengangguran akan bertambah jadi melakukan efisiensi pengusaha-pengusaha,” ujarnya.

    Menurutnya, PPN 12 persen memiliki efek berganda bagi pengusaha. Padahal, bisnis masih dalam tahap pemulihan usai pandemi covid-19.

    “Pesan saya kepada pemerintah agar lebih bijak dan lebih baik menekan korupsi. Jadi kalau korupsi bisa ditekan diberantas, saya rasa tanpa menaikkan pajak pun program pemerintah akan bisa terealisasi,” terangnya.

    Alih-alih menaikkan PPN, ia mengimbau pemerintah sebaiknya serius memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong peningkatan penerimaan dari sumber-sumber lain.

    “Saran saya selaku tokoh pariwisata di Bali, jadi pemerintah harus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN. Kedua menekan korupsi karena dari ribu triliun itu dan ratusan triliun sampai ada yang korupsi, kan kebocoran artinya. Yang ketiga menambah sumber-sumber pendapatan yang lain selain di luar pajak. Sehingga terciptanya kondusivitas daripada iklim usaha yang ada,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia optimistis meski tarif hotel naik, tren kunjungan wisatawan ke Bali tetap terjaga.

    “Kalau penurunan wisatawan mungkin tidak signifikan. Cuma yang saya khawatirkan adalah jadi pengusahanya yang tidak kuat. Nanti melakukan efesiensi banyak kemudian prodaknya menurun servisnya, karena mengurangi karyawannya, bisa berkurang, itu yang akan ditakutkan,” katanya.

    Selain itu, bisa juga terjadi PHK pada karyawan hotel di Bali untuk efisiensi.

    “Makanya, hati-hati tidak mungkin satu sektor saja mempengaruhi, multiplier efeknya yang banyak,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau pemerintah untuk lebih banyak mendukung lahirnya pengusaha baru. Apabila wirausaha semakin banyak maka akan menambah potensi pemasukan pajak ke depan.

    “Dari 280 juta penduduk ini kan baru berapa persennya jadi pengusaha. Jadi untuk dia berusaha itu kalau dibebani aturan banyak, pajak dan segala macam kan orang takut juga, mendingan mereka diam (tidak membuat usaha),” katanya.

    (kdf/sfr)

  • Kadin Prediksi Perputaran Uang Saat Libur Nataru Tembus Rp100 T

    Kadin Prediksi Perputaran Uang Saat Libur Nataru Tembus Rp100 T

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 bisa mencapai Rp91,302 triliun hingga Rp100 triliun.

    Wakil Ketua Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan potensi perputaran uang ini dibuat dengan beberapa perhitungan. Pertama,  jumlah perjalanan masyarakat baik yang untuk mudik maupun berwisata bersama keluarga.

    Merujuk data Kementerian Perhubungan, Sarman mengatakan jumlah perjalanan baik untuk mudik maupun wisata pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tembus  110,67 juta orang pada tahun ini.

    Angka itu naik 3,67 persen dari tahun kemarin yang 107 juta orang.

    “Di tengah daya beli masyarakat yang menurun, ternyata tidak mengurangi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan berwisata bersama keluarga. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pemudik libur Nataru tahun ini naik,” katanya  dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/12).

    Perhitungan kedua, rata-rata jumlah pengeluaran. Ia berasumsi satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak empat orang maka jumlah pemudik 110,67 juta setara dengan 27.667.500 keluarga.

    Jika rata-rata per keluarga diasumsikan membawa uang rata rata Rp3,3 juta per keluarga maka potensi perputaran uang mencapai Rp91,302 triliun.

    “Jumlah ini, besar kemungkinan bisa lebih mendekati Rp100 triliun, kita mengambil angka yang sangat moderat saja, naik 10 persen dari tahun lalu sebesar Rp3 juta per keluarga,” katanya.

    Adapun perputaran uang, sambung dia, nantinya merata di berbagai tujuan mudik dan wisata, serta akan dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor usaha.

    Salah satu sektor yang menjadi sasaran, yakni sektor pariwisata beserta pendukungnya seperti pedagang mikro yang tersebar di berbagai objek wisata, pusat perbelanjaan, grosir, jasa parsel Natal, toko kue, hotel, motel, vila, apartemen, restoran, kafe, pusat kuliner, perajin oleh oleh khas daerah, aneka produk UMKM, serta toko swalayan.

    Selain pariwisata, berbagai sektor usaha lain yang juga dapat menjadi sasaran perputaran uang yakni transportasi udara, kereta api, bus, angkutan logistik, jasa pengiriman, jasa perjalanan, angkutan daring, angkutan laut dan jasa kapal penyeberangan, juga akan menjadi sasaran perputaran uang.

    “Skala industri tentu akan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru khususnya produsen fesyen, makanan dan minuman seperti kue, roti, camilan, daging, sosis dan minuman seperti sirop, minuman ringan dan beralkohol,” kata dia.

    Dia menilai perputaran uang selama libur Natal 2024 dan Tahun baru 2025 dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan akan mampu memberikan kontribusi mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 di atas 5 persen.

    Ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 bisa bertahan di angka lima persen, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 hanya mencapai 4,95 persen.

    Sarman kemudian menyatakan apresiasi terhadap berbagai pihak termasuk Bank Indonesia (BI) yang telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan dan penukaran uang tunai.

    “Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada pemerintah yang langsung turun ke lapangan mengecek kesiapan berbagai fasilitas, sehingga perayaan Natal dan libur tahun baru berjalan aman, lancar dan penuh persaudaraan,” demikian kata Sarman.

    (fby/agt)

  • Menteri PU Respons Tarif Air PAM di Jakarta Naik Mulai 1 Januari 2025

    Menteri PU Respons Tarif Air PAM di Jakarta Naik Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons kenaikan tarif air PAM di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025.

    Dody mendukung kebijakan tersebut jika alasannya untuk mempercepat penyambungan jaringan pipa baru. Menurutnya, hingga saat ini pengaliran air minum ke rumah-rumah belum optimal.

    Padahal, Kementerian PU telah membangun sejumlah sumber-sumber air minum, salah satunya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Sayangnya, sumber air tersebut belum produktif atau idle lantaran saluran rumah (SR) yang belum rampung.

    “Kami sih hanya mendorong supaya sambungan ke rumah tangga itu, pipa-pipanya segera dikejar. Karena kan kalau by hari ini terkesan masih idle kan, apapun yang kita gelontorkan di Jatiluhur terkesan idle,” kata Dody ditemui di Kantor Kementerian PU, seperti dikutip detikfinance, Jumat (27/1).

    Karenanya, Dody menilai upaya PAM Jaya untuk menuntaskan pembangunan jaringan SR, termasuk dengan kenaikan tarif merupakan ide yang baik. Dody pun memastikan pihaknya akan mendukung pembangunan SR, salah satunya melalui Inpres Air Minum dan Sanitasi.

    “Bagus betul. Itu benar. Makanya kemudian kami juga ke depan berpikir mungkin juga sebagian kita akan support lah temen-temen di Pemprov,” ujar Dody.

    Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S Atmawidjaja menjelaskan kebutuhan pembangunan SR semakin bertambah seiring dengan perkembangan kawasan permukimannya. Apalagi dalam 10-30 tahun ke depan, sambungnya, kebutuhan air layak masyarakat akan terus meningkat.

    Pemerintah sendiri sudah membangun beberapa suplai air minum mulai dari SPAM Jatiluhur hingga SPAM Buaran. Menurut Endra, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk menyambungkan sumber air tersebut ke SR.

    “Itu (sumber air minum) harus disambung secara bertahap oleh PDAM, PAM JAYA. Nah caranya yaitu bergantung cara marketingnya mereka. Kalau memang itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barangkali itu bisa didiskon atau dibebaskan tarifnya, tapi untuk masyarakat yang mampu ya tetap diberlakukan tarif normal,” kata Endra.

    (fby/sfr)

  • Menteri PU Tepis Kabar Prabowo Bakal Setop Proyek Tol Baru

    Menteri PU Tepis Kabar Prabowo Bakal Setop Proyek Tol Baru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan proyek tol baru.

    Bahkan, ia menekankan Prabowo tidak pernah memberi arahan untuk melakukan pembatasan pembangunan.

    “Sebetulnya enggak ada yang minta pembatasan, Pak Prabowo juga nggak pernah minta kok,” ujar Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, seperti dikutip DetikFinance pada Jumat (27/12).

    “Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan (pembangunan) tol, pembatasan bendungan, nggak ada. Cuma bilang, hari ini fokusnya apa, nanti kalau ini (tidak prioritas), ya kita ngomong berikutnya,” tambahnya.

    Dody menerangkan pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.

    “Case by case, kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa (dilanjutkan). Tapi saya atau menteri terkait mesti ngomong (ke Prabowo), ‘Pak ini sangat-sangat diperlukan oleh rakyat’,” ujarnya.

    Prabowo sebelumnya disebut meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru dihentikan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo beberapa waktu lalu.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12).

    (sfr/sfr)

  • Cara Wajib Pajak Login Coretax yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Cara Wajib Pajak Login Coretax yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah menerapkan praimplementasi sistem pajak baru Coretax pada 16 Desember sampai 31 Desember 2024. Sistem tersebut akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan selama proses praimplementasi, wajib pajak bisa melakukan login ke sistem Coretax.

    “Harapannya adalah, saat implementasi nanti wajib pajak tidak menemui kesulitan penggunaan aplikasi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

    Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sendiri adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

    Dengan begitu, sistem perpajakan diklaim menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan coretax merupakan bagian dari reformasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan sistem yang ada saat ini. Dengan sistem ini, wajib pajak akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan otomatis dan digital.

    Salah satunya, kata Sri Mulyani, adalah cara pelaporan SPT yang saat ini dilakukan mandiri melalui website pajak, nantinya akan otomatis dengan Coretax. Dengan begitu wajib pajak tak perlu lagi lapor SPT sendiri.

    “Pada dasarnya Coretax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan, di mana wajib pajak bisa lakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis, dan transparansi akun wajib pajak akan meningkat,” jelas Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (31/7).

    Lantas bagaimana wajib pajak login sistem Coretax?

    Coretax DJP dapat diakses oleh Wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online pada tautan https://www.pajak.go.id/coretaxdjp dengan langkah sebagai berikut:

    -Masukkan “ID Pengguna”, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    -Masukkan “Kata Sandi” DJP Online
    -Masukkan kode captcha
    -Klik tombol “Login”

    Setelah melakukan log in, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut:

    -Pilih “Tujuan Konfirmasi” (“Surat Elektronik” atau “Nomor Gawai”) dan masukkan alamat posel (email) jika memilih “Surat Elektronik” atau nomor gawai jika memilih “Nomor Gawai”
    -Masukkan kode captcha
    -Centang “Pernyataan”
    -Klik tombol “Kirim”
    -Periksa posel atau SMS yang berisikan tautan ubah kata sandi yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan pengirim posel atau SMS tersebut adalah domain @pajak.go.id (untuk posel) atau “DJP” (untuk SMS)
    -Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan kata sandi

    Saat melakukan perubahan kata sandi, Wajib Pajak juga diminta mengisi frasa sandi (passphrase). Passphrase disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.

    Dengan telah dibuatnya kata sandi baru dan passphrase, maka Wajib Pajak sudah dapat log in ke Coretax DJP. Namun, dalam tahap praimplementasi, fitur Coretax DJP masih dibatasi.

    Wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh layanan Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

    Sementara, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online atau Wajib Pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, permintaan akses digital dan aktivasi NIK menjadi NPWP dapat dilakukan melalui Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

    (fby/sfr)

  • PPN 12 Persen, Tiket Wisata Bali Bakal Makin Mahal?

    PPN 12 Persen, Tiket Wisata Bali Bakal Makin Mahal?

    Denpasar, CNN Indonesia

    Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun merespons soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Pemayun mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi apakah kenaikan pajak akan mengerek tarif biro perjalanan untuk wisatawan maupun tarif obyek wisata di Pulau Dewata.

    Kendati demikian, menurutnya, dengan PPN 12 persen maka akan ada penyesuaian harga, baik di biro perjalanan maupun di obyek wisata di Bali. Saat ini, pihaknya masih berkomunikasi baik dengan pihak Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali.

    “Sampai saat ini saya belum informasi terkait dengan itu. Tentu mereka (biro perjalanan) akan menghitung kembali dan itu akan diinformasikan, karena memang Asita sebagai travel agent kan harus mengetahui dari awal sehingga bisa diinformasikan ke partnernya yang ada di luar negeri, (terkait) paket-paket (wisata) itu,” ujar Pemayun saat dihubungi Jumat (27/12).

    “Iya pasti ada penyesuaian harga yah. Penyesuaian-penyesuian untuk melihat hal ini. (Untuk di obyek wisata) mungkin ada penyesuaian harga tapi sampai saat ini saya belum informasi data itu kami masih mengkomunikasikan terus ini dengan teman-teman dibawa Putri dan Asita,” imbuhnya.

    Menurut Pemayun, kalaupun terjadi kenaikan tarif di biro perjalanan maupun obyek wisat di Bali, pihaknya berharap peningkatannya masih dalam tahap wajar.

    “Asal jangan menyesuaikan harga terlalu melambung tinggi tentu yang harus reasonable yang sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya, pajaknya sekian tambahannya sekian-sekian itu harus disampaikan juga,” ujarnya.

    “Kalau dari sisi wisatawan mancanegara negara kan kalau kita hitung-hitungan kurs, sekarang kan masih kecil. Artinya, reasonable yang bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

    Namun, jika nantinya ada kenaikan tarif, pihaknya berharap tidak berdampak kepada tren kunjungan wisatawan ke Pulau Bali.

    “Iya mudah-mudahan tidak berdampak yah. Tapi kalau saya lihat kalau trennya (wisatawan di Bali) terus meningkat ini. Saya pikir kalau pun ada (kenaikan ) memaklumi juga karena memang regulasinya seperti itu,” katanya.

    Sementara, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menilai berlakunya PPN 12 persen akan berdampak kepada sejumlah sektor termasuk tiket obyek wisata di Bali.

    “Walaupun dibilang barang-barang tertentu yang naik, tapi kan orang tidak melihat begitu. Ketika satu barang yang naik ,yang lain ikut naik kan. Siapa yang mau mengontrol?,” ujarnya.

    (kdf/sfr)

  • Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

    Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025 pada Jumat (27/12).

    Hasilnya, pemerintah sepakat menukar utang SBN jatuh tempo 2025 yang dipegang oleh BI dengan SBN baru.

    Melalui skema tersebut, pemerintah menerbitkan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,25 triliun.

    Adapun SUN tersebut akan jatuh tempo secara bertahap mulai 2025, dengan nilai utang jatuh tempo sebesar Rp100 triliun pada tahun depan.

    Terkait dengan utang jatuh tempo tersebut, pemerintah bersama BI sepakat untuk menukarkan SBN yang jatuh tempo dengan SBN baru dengan menggunakan mekanisme bilateral debt switch.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

    “SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (27/12).

    Ia pun menegaskan mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.

    Lebih lanjut, pemerintah juga berencana mengelola defisit APBN 2025 dengan strategi pembiayaan yang berhati-hari.

    Adapun defisit APBN 2025 adalah sebesar Rp616 triliun atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

    “Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik,” jelas Ramdan lebih lanjut.

    Ia menjelaskan strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

    “Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan,” terang Ramdan.

    (del/sfr)

  • Bank Dunia ‘Ramal’ Ekonomi China Melambat 2025, Tumbuh 4,5 Persen

    Bank Dunia ‘Ramal’ Ekonomi China Melambat 2025, Tumbuh 4,5 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi China tumbuh 4,5 persen pada 2025. Angkanya melambat dibandingkan prediksi laju ekonomi tahun ini, 4,9 persen.

    Dilansir Reuters, proyeksi laju ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi pada Juni lalu. Lembaga keuangan dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu sebesar 4,8 persen pada 2024 dan 4,1 persen pada 2025.

    Proyeksi tahun ini meningkat berkat pengaruh pelonggaran kebijakan pemerintah China baru-baru ini dan kekuatan ekspor jangka pendeknya.

    Di sisi lain, Bank Dunia tetap memperingatkan kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lemah, serta hambatan di sektor properti di negara tersebut diprediksi memperlambat laju ekonomi tahun depan.

    Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini berjuang keras tahun ini, terutama karena krisis properti dan permintaan domestik yang lemah.

    Selain itu, wacana kenaikan tarif AS untuk barang-barangnya ketika Presiden Terpilih AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari bisa ikut menekan pertumbuhan ekonomi China.

    “Mengatasi tantangan-tantangan di sektor properti, memperkuat jaring pengaman sosial, dan memperbaiki keuangan pemerintah daerah akan sangat penting untuk membuka pemulihan yang berkelanjutan,” ujar Direktur Negara Bank Dunia untuk China Mara Warwick, melansir Reuters, Kamis (26/12).

    “Penting untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek untuk pertumbuhan dengan reformasi struktural jangka panjang,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

    Bank Dunia menambahkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang lebih lambat dan efek kekayaan negatif dari harga rumah yang lebih rendah diperkirakan akan membebani konsumsi hingga 2025.

    Sementara pemerintah China yakin akan mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada akhir tahun 2024.

    Untuk mendorong kembali perekonomian China, pemerintah setempat telah setuju untuk menerbitkan rekor 3 triliun yuan atau setara Rp6.685,70 triliun (asumsi kurs Rp2.228 per yuan China) dalam bentuk obligasi negara tahun depan.

    Angka-angka ini akan ditetapkan secara resmi pada pertemuan tahunan DPR China, Kongres Rakyat Nasional, pada Maret 2025 dan masih dapat berubah sebelum itu.

    Tahun depan, Badan Pengatur Perumahan China akan melanjutkan upaya untuk membendung penurunan lebih lanjut di pasar real estat negara itu tahun depan. Bank Dunia menyebut perubahan haluan di sektor ini tak diantisipasi sampai akhir 2025.

    Adapun kelas menengah China berkembang secara signifikan sejak 2010-an, mencakup 32 persen dari populasi pada 2021.

    Namun, perkiraan Bank Dunia menunjukkan sekitar 55 persen tak akan aman secara ekonomi dan menggarisbawahi perlunya menciptakan lebih banyak peluang.

    (del/sfr)

  • 10 Ribu Buruh Sritex Akan Unjuk Rasa ke MA dan Istana Minggu Depan

    10 Ribu Buruh Sritex Akan Unjuk Rasa ke MA dan Istana Minggu Depan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk berencana menggelar aksi di Jakarta sebagai buntut dari penolakan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) atas keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

    “Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa pekerja sudah menyampaikan ingin melakukan aksi di Jakarta,” kata Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto usai kegiatan doa istigosah akbar dan mimbar terbuka di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ia mengatakan rencananya pada minggu depan para pekerja akan melakukan aksi di Kantor MA dan akan melakukannya roadshow Jakarta.

    “Termasuk kami akan ke kantor Presiden dalam upaya memberikan semangat kepada Presiden Prabowo karena sudah menyatakan kesiapannya untuk membela buruh Sritex. Maka kami ingin memberikan semangat, bukan melakukan tuntutan apapun,” katanya, Jumat (27/12) seperti dikutip dari Antara.

    Hal itu dilakukan, karena menurut dia Presiden Prabowo berkomitmen ingin membantu Sritex agar operasionalnya terus berjalan dan tidak ada PHK.

    “Maka kami berikan semangat. Kemudian kami akan melakukan roadshow ke kementerian-kementerian terkait, yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, empat kementerian itu dan di lembaga peradilannya yakni MA karena manajemen sudah melakukan upaya peninjauan kembali maka kami akan memberikan masukan di sana bahwa ada puluhan ribu buruh Sritex yang harus diperhatikan,” katanya.

    Ia mengatakan rencananya akan ada 10 ribu pekerja yang ikut aksi tersebut.

    Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pihaknya akan berkirim surat ke Kapolri soal aksi minggu depan.

    “Harusnya secepatnya, tapi kondisi akhir tahun jadi agak mundur. Kami sampaikan bahwa kami ingin terus bekerja, dengan terus kerja maka operasional perusahaan harus terus berjalan,” katanya.

    (agt/sfr)

  • PLN Pastikan Listrik Andal Selama Libur Nataru, 4.000 Posko Siaga

    PLN Pastikan Listrik Andal Selama Libur Nataru, 4.000 Posko Siaga

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik aman untuk memenuhi permintaan periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bahkan, cadangannya jauh di atas perkiraan kebutuhan.

    Direktur Utama Transmisi PLN Evy Haryadi dalam kunjungannya Bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki cadangan daya yang sangat mencukupi.

    “Untuk Nataru ini sistem kita, khususnya di Jawa Bali, cukup. Cadangan kita mencapai 40 persen lebih karena beban turun. Beban puncak kita perkirakan hanya 26 ribu MW nanti di Natal dan Tahun Baru, dan cadangannya mencapai sekitar 46 ribu MW jadi sangat cukup untuk itu,” ujar Haryadi di Unit Pengatur Beban Gandul, Depok, pada Jumat (27/12),

    Haryadi menambahkan perusahaan setrum pelat merah ini menyiapkan sekitar 4.000 posko kesiapan yang dilengkapi peralatan memadai untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama periode libur panjang tersebut.

    Sistem transmisi 500 kV sebagai tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali juga dipastikan bekerja optimal dengan mengalirkan daya hingga transmisi 150 kV dan 70 kV.

    Tambah SPKLU

    Selain menjaga stabilitas pasokan listrik, PLN juga mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik selama periode Nataru. Ia menyebut jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ditingkatkan secara signifikan.

    “Kita sudah menyiapkan SPKLU. Kalau kita lihat dari pertumbuhan pergerakan pelanggan, tahun lalu sekitar 2.700. Tahun ini kita perkirakan menembus angka sekitar 5.600, jadi sekitar 2,5 kali tumbuh. Di Jakarta dan tempat wisata seperti Bali, jumlah SPKLU telah dinaikkan delapan kali lipat, dari 64 menjadi 500 SPKLU,” jelas Haryadi.

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi terhadap potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, seperti hujan deras, longsor, dan pohon tumbang. Perusahaan pun melakukan inspeksi menyeluruh dan tindakan preventif untuk menjaga keandalan jaringan.

    “Sudah kita pastikan jaringan kita aman dari hal-hal seperti ini. Semoga kita bisa mengatasi hal itu. Di samping itu juga kita sudah menyiapkan regu untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.

    (lau/sfr)