Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

    “Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah,” ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis’ via Zoom, Senin (30/12).

    “Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Media.

    Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

    Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

    Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

    “Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil,” tegasnya.

    Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

    Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

    (skt/pta)

  • Daftar BUMN yang Bakal Merger di 2025

    Daftar BUMN yang Bakal Merger di 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin memangkas jumlah perusahaan pelat merah menjadi tinggal 30 saja. Salah satunya upayanya adalah dengan menggabungkan sejumlah bisnis perusahaan sejenis alias merger.

    Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk merampingkan BUMN menjadi 30 tersebut.

    “Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah, ke depan 30-an,” ucap Erick di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta beberapa waktu silam.

    Erick mengungkap rencana pemangkasan ini sebenarnya bukan ide baru. Sejak awal menjabat pada 2019, dirinya telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN.

    Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Berikut daftar BUMN yang akan merger pada 2025:

    Pelindo – Pelni – ASDP

    Erick memastikan akan melakukan merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    Nantinya, sektor BUMN transportasi dan angkutan laut tersebut akan dipimpin Pelindo sebagai holding, sementara ASDP dan Pelni menjadi entitas usahanya.

    “Kita sudah dorong (merger tersebut). Nanti yang jadi holding itu Pelindo,” ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (17/12).

    Rencana penggabungan usaha ketiga BUMN tersebut juga ditujukan untuk mengatasi isu dari mahalnya biaya logistik nasional serta aspek keselamatan penumpang.

    KAI – INKA

    Merger PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA) juga direncanakan supaya ke depan kinerja kedua perusahaan bisa lebih lincah. Erick mengatakan proses penggabungan kedua BUMN tersebut sudah dilakukan sejak empat tahun terakhir.

    “Kita lagi menggodok (penggabungan), kan masih ada timetable-nya,” kata dia.

    Ia menambahkan ketika proses merger di Kementerian BUMN sudah matang, pihaknya akan langsung ke Kementerian Keuangan untuk meminta persetujuan.

    PTPN – Perhutani

    Erick mengusulkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang perkebunan juga bisa disatukan. Misalnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani.

    Menurutnya, jika kedua BUMN tersebut digabungkan, hal itu bisa menghasilkan lahan yang luas hingga 2,2 juta hektare (ha). Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendukung program swasembada pangan.

    “Nah, ini yang kita harus remapping,” ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu silam.

    Holding RS BUMN – Bio Farma

    Erick juga mengusulkan agar holding rumah sakit (RS) pelat merah yang sudah disatukan sebelumnya dapat berada di bawah naungan PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi. Harapannya, konsolidasi tersebut akan memperkuat pelayanan kesehatan atau health care nasional.

    “Kita sedang juga mencoba apa mungkin rumah sakit yang sudah kita merger-kan itu sudah jadi satu, dipindahkan ke bawah Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem health care antara apotek, produksi, dan juga rumah sakit,” jelas dia.

    BUMN Karya

    Erick juga sebelumnya memastikan bakal melebur tujuh BUMN Karya menjadi tiga. Pertama, ia akan melebur PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya alias HK. Kedua, PT Nindya Karya disatukan dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk.

    Lalu merger atau konsolidasi ketiga, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

    Erick menegaskan peleburan ini menjadi opsi penyehatan bisnis di bidang konstruksi. Ia menyebut klasifikasi tiga kelompok BUMN Karya agar fokus pada tugas masing-masing.

    (del/pta)

  • Iuran BPJS Sandra Dewi Rp42 Ribu, Ditanggung APBD DKI Sejak 2018

    Iuran BPJS Sandra Dewi Rp42 Ribu, Ditanggung APBD DKI Sejak 2018

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Terpidana kasus korupsi timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan Pemda DKI Jakarta.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta membenarkan Harvey dan Sandra Dewi juga terdaftar sebagai peserta PBI pemda sejak 2018.

    “Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/12).

    Sebagai peserta PBI pemda, iuran BPJS Kesehatan Sandra Dewi dan Harvey Moeis masing-masing Rp42 ribu per bulan. Namun, karena statusnya peserta PBI pemda, maka iuran pasangan artis dan pengusaha sebesar Rp42 ribu ini menjadi gratis karena ditanggung pemda DKI.

    Tarif iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

    Berikut jenis kepesertaan BPJS Kesehatan beserta besaran iurannya:

    1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
    – Iuran Kelas I Rp150 ribu per bulan dibayar peserta
    – Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per bulan dibayar peserta
    – Iuran Kelas III Rp42 ribu tetapi disubsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35 ribu per bulan

    2. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
    – Iuran Rp42 ribu per bulan tetapi sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat lewat APBN.

    3. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD)
    – Iuran Rp42 ribu per bulan tetapi sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD

    4. Peserta Penerima Upah
    Peserta yang bekerja di lembaga pemerintahan pemerintah (PNS, TNI, Polri dll), pegawai BUMN, pegawai BUMD dan karyawan swasta yang menerima gaji.
    – Iurannya dibayarkan 5 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

    Kabar pasangan Harvey Moeis – Sandra Dewi diduga menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan viral di media sosial.

    Dalam sebuah unggahan foto di platform X, nama Sandra Dewi dan suaminya tercantum sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Tertulis pula keduanya berstatus peserta PBI (APBD).

    Menanggapi kabar viral itu, BPJS Kesehatan membenarkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis masuk dalam kelompok PBI APBD.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan data dan memastikan pasangan pengusaha dan artis itu masuk ke dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah DKI Jakarta. PBI APBD adalah sebutan di nomenklatur lama untuk segmen peserta tersebut.

    “Hasil pengecekan data, nama ybs masuk ke dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD,” ujar Rizzky kepada detikcom, Minggu (29/12).

    Rizzky mengatakan Harvey dan Sandra masuk dalam kelompok PBPU Pemda karena diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Benar oleh Pemda,” imbuhnya.

    Rizzky menyebut peserta PBPU Pemda adalah kelompok peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda. Selain itu, iurannya juga ditanggung oleh pemda dengan hak kelas rawat 3.

    Persyaratan untuk menjadi penerima bantuan iuran pemda, imbuh Rizzky, tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu. Seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas rawat 3 juga bisa ditanggung.

    “Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

    (pta/pta)

  • Iuran BPJS Sandra Dewi dan Harvey Moeis Gratis, Ditanggung Pemprov DKI

    Iuran BPJS Sandra Dewi dan Harvey Moeis Gratis, Ditanggung Pemprov DKI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengusaha yang menjadi terpidana korupsi timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, ternyata menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    Padahal, program ini umumnya diberikan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. PBI BPJS Kesehatan berarti iurannya ditanggung pemerintah melalui kas negara, di mana salah satu sumbernya adalah pajak rakyat.

    “Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan (Harvey Moeis dan Sandra Dewi) masuk ke dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah saat dikonfirmasi, Minggu (29/12), dikutip dari detikcom.

    Pekerja Bukan Penerima Upah alias PBPU adalah kelompok peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda. Rizzky menegaskan nama pasangan pengusaha korup dan artis itu masuk dalam usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    BPJS Kesehatan mengamini bahwa iuran Harvey dan Sandra ditanggung pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan hak kelas rawat 3. Namun, persyaratan untuk menjadi penerima bantuan iuran pemda disebut tak harus fakir miskin atau orang tidak mampu.

    “Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” tegas Rizzky.

    Ia mengatakan seluruh penduduk suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bersedia diberikan hak kelas rawat 3, juga bisa ditanggung pemda.

    Harvey Moeis adalah koruptor di sektor tambang. Suami artis Sandra Dewi itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Ia mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT). Meski Harvey Cs diklaim merugikan negara Rp300,003 triliun, ia hanya divonis pidana 6 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/12).

    (skt/pta)

  • Rupiah Sedikit Bertenaga ke Rp16.186 Pagi Ini

    Rupiah Sedikit Bertenaga ke Rp16.186 Pagi Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.186 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (30/12) pagi. Mata uang Garuda naik 48 poin atau plus 0,30 persen.

    Sedangkan mata uang Asia lain mayoritas tunduk atas dolar AS. Dolar Hong Kong merosot 0,01 persen, ringgit Malaysia jatuh 0,02 persen, yuan China minus 0,03 persen, peso Filipina ambruk 0,14 persen, dan rupee India amblas 0,32 persen.

    Mata uang lain yang sedikit bertenaga pagi ini adalah dolar Singapura plus 0,01 persen, yen Jepang tumbuh 0,06 persen, won Korea Selatan menguat 0,25 persen, dan baht Thailand tumbuh 0,43 persen.

    Di lain sisi, mata uang utama negara maju dominan kokoh. Poundsterling Inggris naik 0,01 persen, euro Eropa mandek, franc Swiss tumbuh 0,04 persen, dolar Australia menguat 0,24 persen, dan dolar Kanada plus 0,08 persen.

    Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menyebut rupiah akan bergerak datar hari ini. Namun, ada potensi menguat terbatas di tengah minimnya aktivitas perdagangan dan data-data ekonomi penting.

    “Dolar AS sendiri terpantau sedikit lebih lemah setelah data menunjukkan defisit perdagangan yang lebih besar dari perkiraan pada Jumat (27/12),” katanya kepada CNNIndonesia.com.

    Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp16.150 sampai Rp16.250 per dolar AS pada hari ini.

    (skt/pta)

  • Alasan Sandra Dewi dan Harvey Moeis Bisa Dapat Bantuan Iuran BPJS

    Alasan Sandra Dewi dan Harvey Moeis Bisa Dapat Bantuan Iuran BPJS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan artis-pengusaha, Sandra Dewi dan Harvey Moeis, bisa mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan meskipun bukan termasuk fakir miskin.

    Tarif iuran BPJS pasangan artis dan pengusaha ini gratis karena ditanggung pemerintah daerah (pemda) karena berstatus peserta PBI (APBD), yang kini namanya Pekerja Bukan Penerima Upah Pemda (PBPU Pemda)

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan persyaratan untuk menjadi penerima bantuan iuran pemda tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu.

    Menurutnya, seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas rawat 3 juga bisa ditanggung pemerintah. PBPU Pemda adalah kelompok peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda. Selain itu, iurannya juga ditanggung oleh pemda dengan hak kelas rawat 3.

    “Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Rizzky kepada detikcom, Minggu (29/12).

    BPJS Kesehatan sudah melakukan pengecekan data dan memastikan Sandra dan Harvey masuk ke dalam segmen peserta PBPU Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Nama keduanya masuk dalam kelompok PBPU Pemda karena diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD,” ujarnya.

    Sebelumnya, informasi Sandra Dewi dan Harvey Moeis tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS kesehatan viral di media sosial.

    Dalam sebuah unggahan foto di platform X, nama Sandra Dewi dan suaminya tercantum sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Tertulis pula keduanya berstatus peserta PBI (APBD).

    (pta/pta)

  • Apa Itu PBPU Pemda, Kelas BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Apa Itu PBPU Pemda, Kelas BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengusaha yang menjadi terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

    Dalam sebuah unggahan foto di platform X yang viral, nama artis Sandra Dewi dan suaminya tercantum sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Tertulis pula keduanya berstatus peserta PBI (APBD), yang kini namanya PBPU Pemda.

    Menanggapi kabar viral itu, BPJS Kesehatan membenarkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis masuk dalam kelompok PBI APBD.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan data dan memastikan pasangan pengusaha dan artis itu masuk ke dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah DKI Jakarta. PBI APBD adalah sebutan di nomenklatur lama untuk segmen peserta tersebut.

    “Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD,” ujar Rizzky kepada detikcom, Minggu (29/12).

    Rizzky mengatakan Harvey dan Sandra masuk dalam kelompok PBPU Pemda karena diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Menurutnya, peserta PBPU Pemda adalah kelompok peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda. Selain itu, iurannya juga ditanggung oleh pemda dengan hak kelas rawat 3. Persyaratan untuk menjadi penerima bantuan iuran pemda tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu.

    Ia menjelaskan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas rawat 3 juga bisa ditanggung.

    “Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

    Berdasarkan website resmi BPJS Kesehatan, ada empat jenis kepesertaan:

    1.Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

    PBI JK diberikan pada peserta yang tidak mampu berdasarkan bukti data dari dinas sosial. Setiap peserta tidak dibebani iuran setiap bulannya. Biaya iuran bagi para peserta BPJS PBI ditanggung oleh pemerintah pusat.

    2. PBPU Pemda

    Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda adalah penduduk yang belum diikutsertakan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam Program Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

    Pendaftaran penduduk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

    3.Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekeja

    PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Peserta PBPU wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga (suami/istri/anak/anggota keluarga lain). Pendaftaran dilakukan di kelas rawat yang sama untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

    4. Pekerja Penerima Upah (PPU)

    Peserta yang bekerja di lembaga pemerintahan pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dan menerima gaji. Iurannya dibayarkan 5 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

    (pta/pta)

  • Bos Pelni Respons Rencana Merger dengan ASDP dan Pelindo

    Bos Pelni Respons Rencana Merger dengan ASDP dan Pelindo

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bos PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) alias Pelni Tri Andayani merespons rencana merger dengan PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

    “Saya menunggu arahan dari Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir),” kata Andayani usai Monitoring Angkutan Nataru 2024-2025 di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (29/12).

    “Apapun kajian dari pemerintah pasti akan kita ikuti. Apapun itu kan pasti untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

    Wanita yang akrab disapa Anda itu kemudian menyinggung poin urgensi merger ini. Menurutnya, salah satu yang menjadi fokus adalah menekan biaya logistik melalui penggabungan Pelni, ASDP, dan Pelindo.

    Anda menekankan pemerintah juga bakal melihat berbagai aspek lain. Ini meliputi sisi efektivitas serta efisiensi ketiga perusahaan pelat merah tersebut.

    Di lain sisi, sang direktur utama Pelni ikut menanggapi isu Pelindo yang bakal memimpin holding BUMN di sektor maritim itu.

    “Nanti dikaji lebih lanjut sama Kementerian BUMN (merger Pelni, ASDP, dan Pelindo),” kata Anda.

    “Kayaknya program holdingisasi ini kan bukan suatu program yang baru. Artinya, ada holdingisasi juga di berbagai sektor, ada pariwisata, kesehatan, pangan, pertahanan. Kalau ini dari sisi maritim, saya rasa itu hal yang wajar. Pasti semuanya untuk mendukung program percepatan pemerintah,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan pemerintah masih harus mengkaji rencana merger alias holdingisasi ini. Pria yang akrab disapa Tiko itu tak menegaskan kapan penggabungan tiga perusahaan pelat merah ini rampung.

    Tiko hanya menekankan kajiannya diperkirakan baru akan selesai pada kuartal I 2025.

    “(Merger Pelni, ASDP, dan Pelindo?) Masih dikaji, tenang. Mungkin triwulan I (selesai kajian), kajiannya dulu sama kajian komersial,” kata Tiko ditemui terpisah di lokasi yang sama.

    “Mesti dikaji dulu (rencana Pelindo jadi perusahaan induk), secara hukum dulu (dikaji) terutama,” imbuhnya.

    (skt/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pelni Berangkatkan 430 Ribu Pemudik Nataru per 29 Desember

    Pelni Berangkatkan 430 Ribu Pemudik Nataru per 29 Desember

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni sudah memberangkatkan sekitar 430 ribu pemudik di masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyebut angka tersebut mengacu pada data penjualan tiket terbaru per 29 Desember 2024. Sedangkan perkiraan pemudik pada momen Nataru ini mencapai 507.057 orang.

    “Kebanyakan tujuannya ke Makassar, Ambon, kemudian Batam-Belawan,” ucapnya selepas Monitoring Angkutan Nataru 2024-2025 di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (29/12).

    Wanita yang akrab disapa Anda itu mengatakan jumlah pemudik ini lebih banyak ketimbang tahun lalu. Anda mencatat pada periode keberangkatan mudik saja sudah mencapai 85 persen dari kuota.

    Ia menyebut jumlahnya akan bertambah banyak jika menghitung penjualan tiket di masa balik atau kepulangan selepas libur Natal dan Tahun Baru.

    “Padahal, ini kan masih ada 10 hari lagi (penjualan tiket di masa libur Nataru). Jadi, saya sih dari 507 ribu itu (proyeksi penumpang), kalau prognosa kita bisa lebih dari itu,” bebernya.

    “Tapi kalau pulang (dari kampung halaman) itu kan bertahap. Perginya bareng karena kekunci di 25 Desember 2024 (Natal) sama 1 Januari 2025 (Tahun Baru),” sambung Anda.

    Anda ikut melepas para pemudik Nataru. Ia mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pelabuhan Tanjung Priok bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    AHY Cs datang untuk mengecek KM Labobar. Kapal penumpang ini berkapasitas 3.000 seat, di mana akan menempuh rute Tanjung Priok-Surabaya-Makassar-BauBau-Namlea-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-FakFak-Sorong-Manokwari-Nabire PP.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • BI Beber Seluk Beluk Tata Kelola CSR di Tengah Kasus Dugaan Korupsi

    BI Beber Seluk Beluk Tata Kelola CSR di Tengah Kasus Dugaan Korupsi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) membeberkan jenis program dan tata kelola dana corporate social responsibility (CSR) di tengah kasus dugaan korupsi.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutnya dengan istilah Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat demi terwujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (29/12).

    Ramdan lantas merinci 3 pilar pelaksanaan PSBI.

    Pertama, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas pangan strategis dan lainnya.

    Kedua adalah program kepedulian sosial melalui pemberian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Cakupannya adalah sektor pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana.

    Sedangkan pilar ketiga adalah program SDM unggul yang disalurkan dalam bentuk edukasi, serta beasiswa demi mendukung kelancaran dan penyelesaian perkuliahan. Ramdan mengklaim manfaatnya telah dirasakan 47 ribu mahasiswa/siswa di seluruh Indonesia.

    “Setiap awal tahun, Rapat Dewan Gubernur memutuskan tema (arah dan prioritas) dan komposisi alokasi anggaran per pilar PSBI,” bebernya.

    “Selanjutnya dalam tataran implementasi, penyaluran bantuan sosial ditujukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan,” imbuh Ramdan.

    Pihak-pihak itu, antara lain lembaga/organisasi/kelompok bukan perorangan pemilik identitas yang disahkan pejabat berwenang. Selain itu, pemohon mesti punya program kerja konkret sesuai ruang lingkup PSBI serta tidak bertentangan dengan tujuan dan tugas BI atau ketentuan yang berlaku.

    Ramdan mengatakan semua pihak dari unsur masyarakat dapat mengajukan permohonan PSBI. Proposal dikirimkan ke setiap kantor Bank Indonesia, baik di pusat maupun daerah melalui pos, ekspedisi, atau sarana lain.

    “Setelah itu, BI akan melakukan verifikasi termasuk survei ke lembaga/organisasi/kelompok berdasarkan proposal yang diterima. Besaran dana yang dialokasikan pada penerima PSBI dimaksud ditetapkan berdasarkan asesmen proposal yang diajukan serta hasil survei identifikasi,” jelas Ramdan.

    “Terakhir, pihak penerima PSBI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima,” tandasnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tengah menyelidiki kasus CSR BI. Tim penyidik KPK juga sudah melakukan serangkaian tindakan projustisia, termasuk penggeledahan.

    Misalnya, pada Senin (16/12) malam hingga Selasa (17/12) dini hari, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi. Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih delapan jam.

    KPK juga memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Satori pada Jumat (27/12). Sedangkan satu anggota dewan lainnya yang juga diperiksa sebagai saksi adalah Politikus Gerindra Heri Gunawan.

    (skt/mik)

    [Gambas:Video CNN]