Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Ekonomi

  • Dirjen Pajak Pastikan Netflix Cs Hanya Kena PPN 11 Persen

    Dirjen Pajak Pastikan Netflix Cs Hanya Kena PPN 11 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan layanan berlangganan, seperti Netflix, tetap pada tarif PPN 11 persen.

    “Kalau Netflix ini kan tidak termasuk yang (daftar barang) mewah tadi ya yang (dipungut PPN) 12 persen,” ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

    “Kalau rumus saya, sepanjang tidak masuk ke yang tadi, daftar yang pertama tadi (daftar barang mewah), ya kenanya tetap di posisi sama seperti saat ini (PPN 11 persen). Tidak ada kenaikan (PPN untuk Netflix Cs),” tegasnya.

    Pemerintah mulanya akan mengerek PPN dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana tersebut berlaku secara umum untuk barang dan jasa yang selama ini dipungut pajak.

    Pijakan yang dipakai pemerintah adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP. Para pelaku usaha pemungut pajak pun sudah bersiap menarik PPN 12 persen dari masyarakat Indonesia.

    Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto membatalkannya pada 31 Desember 2024 malam. Sang Kepala Negara menegaskan kenaikan PPN di tahun ini hanya berlaku untuk barang mewah, seperti pesawat jet hingga yacht.

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 pun terbit tepat di akhir tahun lalu. Ini mengatur tentang Perlakuan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

    Jalan tengah itu mengatur dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain untuk barang dan jasa yang tidak masuk kelompok mewah. DPP nilai lain ditetapkan sebesar 11/12 dari tarif 12 persen, sehingga PPN yang dipungut tetap 11 persen.

    “Ini yang menjadi pertimbangan sebetulnya. Instead of yang lain, ini yang paling visible untuk kita jalankan. Dalam pemahaman kami, ya undang-undang memberikan ruang untuk itu. Jadi, satu sisi undang-undang tetap jalan, tapi di sisi yang lain masyarakat ya tadi, kenapa muncul? Karena pemerintah mendengarkan,” jelas Suryo.

    “Makanya terakhir, sampai dengan posisi Bapak Presiden (Prabowo) menyampaikan (pembatalan PPN 12 persen di 31 Desember 2024) itulah hasil dari kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tutupnya.

    (skt/agt)

  • Pemerintah Undang Apple Rapat 7 Januari Bahas Investasi di Indonesia

    Pemerintah Undang Apple Rapat 7 Januari Bahas Investasi di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah mengundang raksasa bisnis teknologi Amerika Serikat Apple pekan depan untuk membahas rencana investasi di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roeslani mengatakan ia akan menerima perwakilan Apple dalam pertemuan itu. Dia berkata pertemuan akan dilanjutkan dengan pengumuman investasi.

    “Nanti saya bikin pengumuman, nanti saya nunggu orangnya datang diharapkan tanggal 7 datang, nanti saya bersama dari Apple akan menyampaikan investasi tersebut,” kata Roslan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1).

    Menurutnya, perwakilan Apple itu sudah mengirim surat ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Perindustrian. Dia berharap proses di dua kementerian itu berjalan lancar.

    Roslan tak mengungkap berapa besaran investasi yang akan ditanam Apple. Dia mengatakan hal itu akan diungkap setelah pertemuan.

    “Di situ akan kita umumkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah melarang Apple menjual produk terbaru mereka, serial Iphone 16, di Indonesia. Keputusan itu dibuat karena Apple tak kunjung merealisasikan investasi di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Apple berutang US$10 juta atau sekitar Rp158 miliar (asumsi kurs Rp15.800 per dolar AS). Utang itu berdasarkan komitmen investasi Apple di Indonesia selama 2020-2023.

    Agus mengatakan Apple harus melunasi utang itu bila ingin menjual Iphone 16. Bila ingin menjual produk di masa mendatang, Apple harus membangun pabrik di Indonesia.

    “Kami belum bisa kasih sertifikasi izin edar di Indonesia. Sekarang sedang kerja sama dengan pak Rosan, kami ingin yang pasti Apple bawa investasi di Indonesia harus berbentuk fasilitas produksi atau pabrik,” kata Agus di CNBC Award di Hotel Westin Jakarta, Rabu (11/12).

    (dhf/agt)

  • Belanja Warga Usai Prabowo Sebut PPN 12 Persen Buat Yacht Cs

    Belanja Warga Usai Prabowo Sebut PPN 12 Persen Buat Yacht Cs

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Masyarakat tampak memadati pusat perbelanjaan usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan PPN 12 persen diterapkan untuk barang mewah.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Berkaca Kecelakaan Jeju Air, Erick Minta Pesawat Garuda Cs Dievaluasi

    Berkaca Kecelakaan Jeju Air, Erick Minta Pesawat Garuda Cs Dievaluasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pesawat milik Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air dievaluasi imbas kecelakaan pesawat yang terjadi di sejumlah negara beberapa waktu terakhir.

    Salah satunya kecelakaan Pesawat Jeju Air jenis Boeing 737-800 di Korea Selatan (Korsel).

    Hal itu disampaikan Erick usai mengumpulkan bos Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, AirNav, dan Angkasa Pura di kantor Kementerian BUMN, Kamis (2/1).

    “Kita review memastikan bagaimana kondisi pesawat-pesawat terbang yang dimiliki maskapai ini supaya benar-benar kita jaga,” kata Erick.

    Tak hanya memberikan arahan kepada maskapai, Erick juga meminta agar Angkasa Pura memastikan kondisi bandara aman.

    Kemudian untuk AirNav, ia minta untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tak wajar dalam lalu lintas penerbangan. Pasalnya beberapa kecelakaan pesawat terjadi karena faktor di luar pesawat seperti tabrakan burung ke pesawat atau bird strike.

    “Kita sampaikan ke AirNav untuk early warning kalau memang ada hal-hal yang kita bisa antisipasi,” sambungnya.

    Sebelumnnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi imbas kecelakaan sejumlah pesawat.

    Salah satunya dengan pengecekan di Garuda Maintenance Facility (GMF) yakni anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat terbang.

    Jika ditemukan kondisi tak wajar pada pesawat Garuda, Citilink, maupun Pelita Air, sambungnya, maka akan langsung dilakukan perbaikan.

    “Di GMF hal-hal yang ireguler itu dianalisis dan langsung ada proses perbaikan. Safety menjadi nomor satu, kita pastikan pesawat Garuda, Citilink, Pelita layak terbang. GMF terus menjaga kelayakan dan safety pesawat-pesawat kita,” katanya.

    (fby/agt)

  • Wajah Stasiun Karet di Tengah Rencana Penutupan

    Wajah Stasiun Karet di Tengah Rencana Penutupan

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Menteri BUMN Erick Thohir membuka wacana menutup Stasiun Karet karena lokasinya berdekatan dengan stasiun lain.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Bos Pajak soal Rp75 T Melayang Imbas Batal PPN 12 Persen: Otomatis

    Bos Pajak soal Rp75 T Melayang Imbas Batal PPN 12 Persen: Otomatis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan gagal mendapatkan Rp75 triliun usai pajak pertambahan nilai (PPN) batal naik ke 12 persen di 2025.

    Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak membenarkan atau membantah angka tersebut. Ia hanya menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

    “Strateginya gimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak),” katanya dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

    “Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita gak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi,” imbuh Suryo.

    PPN mulanya akan dinaikkan dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Ini sesuai dengan ketetapan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP.

    Akan tetapi, sikap pemerintah berubah. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pada 31 Desember 2024 malam bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, yakni yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Sedangkan potensi pendapatan Rp75 triliun sempat diungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Ia mengatakan pendapatan sebesar itu bakal dikantongi negara andai kenaikan PPN 12 persen diberlakukan secara umum.

    Angka serupa juga dipakai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia bahkan sudah menghitung potensi penerimaan dari skema PPN 12 persen hanya untuk barang mewah bakal lebih kecil.

    “Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa,” ujar Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

    Aturan turunan soal PPN ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari terakhir 2024.

    Tarif 12 persen diberlakukan untuk barang-barang mewah. Sedangkan sisanya, selain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN, dipungut dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari tarif 12 persen.

    (skt/agt)

  • Tembus Rp91,34 T, APBD Jakarta 2025 Tertinggi Dalam Sejarah

    Tembus Rp91,34 T, APBD Jakarta 2025 Tertinggi Dalam Sejarah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    APBD itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah karena dua tahun sebelumnya hanya Rp85,1 triliun pada 2024 dan Rp83,7 triliun pada 2023.

    “Karena itu, seluruh jajaran perangkat daerah, Wali Kota dan Bupati untuk mencermati belanja anggaran di wilayah masing-masing,” kata Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis (2/1) seperti dikutip dari Antara.

    Teguh menilai besaran APBD itu menjadi berkah bagi Jakarta sehingga perlu diwujudkan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat.

    Teguh karena itu menekankan agar APBD pada 2025 tepat sasaran, program strategis tidak tertinggal dan langsung berdampak kepada masyarakat.

    “Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta,” katanya.

    Teguh juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat bekerja lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Teguh mengimbau para ASN untuk terus menyukseskan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.

    Terlebih, tegasnya, Jakarta akan menjadi kota global, sehingga perlu sinergi lintas sektor untuk mempersiapkan transformasi ini dengan sebaik-baiknya.

    (agt/agt)

  • PNM dan MES Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Banyuwangi

    PNM dan MES Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Banyuwangi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggelar Pelatihan dan Program Penerbitan Sertifikat Halal Self Declare pada 7-8 Desember 2024 di Gedung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Kota Banyuwangi, Jawa Timur yang diikuti 100 nasabah PNM cabang Banyuwangi.

    Adapun pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman praktis nasabah PNM terkait kualitas produk dan proses sertifikasi halal. Peserta mendapatkan berbagai materi, termasuk pengetahuan bahan, praktik pengisian daftar bahan, dan simulasi pengajuan sertifikasi halal.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, mengungkapkan bahwa program ini penting sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM dan kebijakan pemerintah, sehingga UMKM dapat menghasilkan produk yang berstandar halal, sekaligus memperkuat daya saing di pasar lokal dan internasional.

    “Kami percaya bahwa pelatihan dan sertifikasi halal ini bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi para nasabah PNM. Dengan adanya program ini, kami berharap UMKM dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan mampu memenuhi permintaan pasar halal global yang terus berkembang,” ujar Arief.

    Arief menambahkan, program pelatihan ini juga sejalan dengan inisiatif BPJPH dan visi Kementerian BUMN untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    Sebagai bentuk apresiasi, perwakilan dari Cabang Bangka Belitung, Garut, dan Tasikmalaya pada kegiatan yang sama menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada para nasabah PNM dari masing-masing cabang yang telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi, serta kepada peserta dari Cabang Banyuwangi yang tengah menjalani pelatihan.

    Menurut Arief, kegiatan pelatihan yang merupakan sinergi antara PNM, MES, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal ini juga menjadi dukungan terhadap upaya Kementerian BUMN memberdayakan UMKM.

    “Dengan terus menggelar pelatihan seperti ini, PNM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah,” katanya.

    Sebelumnya, PNM telah konsisten melaksanakan program serupa di berbagai wilayah. Hingga saat ini, sebanyak 108 sertifikat halal berhasil diterbitkan dari total 345 kuota yang terdaftar melalui BPJPH. Program ini tidak hanya memberikan dampak langsung kepada para pengusaha UMKM, tetapi juga memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • PPN Hanya Buat Yacht Cs, Pakar Beri Tahu Prabowo ‘Mesin Cetak’ Rp453 T

    PPN Hanya Buat Yacht Cs, Pakar Beri Tahu Prabowo ‘Mesin Cetak’ Rp453 T

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pakar memberikan saran baru bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot penerimaan negara usai membatasi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    Menurut mereka, saran itu kalau dijalankan bisa memberikan penerimaan negara sampai Rp453 triliun. Saran berbentuk optimalisasi ‘mesin penerimaan lain’. 

    Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo. Salah satunya, pungutan batu bara dan nikel.

    Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup.

    Ia mengatakan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kalau PPN dinaikkan jadi 12 persen.  

    “Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun,” katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).

    “Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” tambahnya. 

    Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.

    “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujar Abdurrahman.

    Abdurrahman mengatakan selain berfungsi memberikan penerimaan negara, tarif ekspor juga dapat mengerem laju produksi dan kejatuhan harga. 

    Sementara menurut Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) Harryadin Mahardika pemerintah juga masih punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral.

    Sejauh ini kontribusi langsung program hilirisasi terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi yang diharapkan.

    “Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memutuskan membatalkan kenaikan PPN jadi 12 persen untuk sejumlah barang.

    Keputusan ia umumkan pada Rabu (31/12) petang usai menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.

    Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, yacht dan rumah mewah berharga Rp30 miliar.

    (agt/agt)

  • Menteri Ara Akan Manfaatkan Wisma Atlet Jadi Hunian ASN

    Menteri Ara Akan Manfaatkan Wisma Atlet Jadi Hunian ASN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyulap Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian aparatur sipil negara (ASN).

    Ara mengatakan rumah susun (rusun) itu tengah dalam proses revitalisasi. Sebagian unit nantinya bakal disewakan untuk para abdi negara, termasuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Karena rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini, seperti para pegawai KPK,” katanya dalam rilis resmi, Selasa (31/12/2024).

    Bahkan, Menteri Ara menegaskan sudah mengusulkan ide ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut akan ada satu tower khusus untuk tempat tinggal pegawai KPK di Wisma Atlet Kemayoran.

    Anak buah Prabowo itu juga menekankan pentingnya perawatan rusun. Ara mengatakan tugas Kementerian PKP bukan hanya memudahkan dan memurahkan perumahan atau hunian bagi rakyat.

    “Juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu, menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan,” jelasnya.

    Rusun Wisma Atlet memang punya sejarah panjang. Beberapa momen penting pemanfaatannya, antara lain untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, penanganan covid 19, sampai penginapan pengamanan pemilu.

    Ara berjanji akan memonitor setiap bulan progres revitalisasi rusun tersebut. Ia menegaskan bakal datang langsung ke lokasi setiap tanggal 22 per bulannya.

    Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak. Penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet ini ditargetkan kelar pada April 2025.

    Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 lalu dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet sudah 66 persen.

    Ada 7.426 unit yang direvitalisasi. Ia merinci 1.932 unit bakal dimanfaatkan untuk ASN, mulai dari Blok C2 Tower 9, Tower 8, dan Tower 10.

    (skt/agt)