Category: CNBCindonesia.com

Bikin Banjir Barang Murah, Aplikasi Pembunuh UMKM Untung dari Sini

Jakarta, CNBC Indonesia – Temu dikenal sebagai platform e-commerce yang menjual barang dengan harga sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran.

Platform ecommerce China ini menjual barang sangat murah dengan mengirim barang langsung dari pabrik pengguna. Pabrik yang bekerja sama dengan Temu dituntut untuk memasang harga termurah, kemudian Temu menanggung biaya logistik dan pemasaran hingga ke tangan pembeli.

Lalu banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara perusahaan bisa mendapatkan untung dengan jualan barang murah?

Seperti platform e-commerce lainnya, Temu menggunakan berbagai sumber pendapatan untuk mempertahankan operasinya dan mendorong pertumbuhan.

Berikut adalah empat cara Temu menghasilkan keuntungan dari berjualan barang murah.

1. Biaya Transaksi

Mirip dengan model Amazon, Temu mengenakan komisi kepada pedagang atas setiap penjualan yang dilakukan melalui platformnya. Komisi ini berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi Temu, yang memungkinkannya menghasilkan pendapatan dari transaksi yang difasilitasi di platform.

Barang yang murah mendorong permintaan makin tinggi yang berarti volume transaksi makin besar. Artinya, makin murah barang yang ditawarkan di Temu, makin besar pula pendapatan platform.

2. Layanan Pemasaran Online

Temu menawarkan peluang iklan dan promosi kepada pedagang, yang memungkinkan mereka memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak pembeli. Melalui layanan pemasaran berbayar, pedagang dapat meningkatkan visibilitas mereka di platform Temu, yang mendorong penjualan dan pendapatan.

3. Biaya Pengiriman

Meskipun Temu sering menyediakan pengiriman gratis, perusahaan juga menghasilkan pendapatan dari biaya pengiriman untuk produk tertentu atau opsi pengiriman cepat.

Biaya ini berkontribusi pada pendapatan Temu, terutama untuk produk yang biaya pengirimannya dibebankan kepada pelanggan.

4. Afiliasi

Temu dapat memperoleh komisi dengan mengarahkan pelanggan ke situs web atau layanan lain melalui tautan afiliasi.

Dengan memanfaatkan platform dan basis penggunanya, Temu dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui kemitraan pemasaran afiliasi, yang selanjutnya mendiversifikasi sumber pendapatannya.

Namun, saat ini Temu diyakini masih rugi karena tingginya biaya yang terkait dengan akuisisi pelanggan melalui diskon dan strategi pemasaran.

Hancurkan UMKM

Selain itu, margin laba yang rendah akibat penjualan produk dengan diskon besar berkontribusi pada tantangan profitabilitas Temu.

Pola bisnis Temu ini yang membuat pemerintah Indonesia cemas atas dampaknya terhadap UMKM. Mereka membanjiri pasar dengan barang murah impor tanpa melibatkan satupun pengusaha lokal sebagai perantara.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada menyebut Temu sebagai aplikasi e-commerce pembunuh UMKM asal China. Bahkan, katanya, aplikasi ini sudah menyerang pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan subsidi harga yang mencapai 100%, atau konsumen hanya membayar biaya ongkos kirim.

“Temu ini aplikasi jahat dari China, yang kalau dibiarkan masuk [ke tanah air], maka UMKM kita sudah pasti mati. Ini barang langsung datang dari pabrik di China, kemudian tidak ada seller, tidak ada reseller, tidak ada dropshiper, dan tidak ada affiliator. Jadi tidak ada komisi berjenjang seperti yang e-commerce lainnya,” kata Wientor beberapa waktu yang lalu.

Wientor menyampaikan, praktik pemberian subsidi yang begitu besar dari platform ini dilakukan hampir di setiap negara. Pihaknya pun mengindikasikan, di beberapa kondisi aplikasi Temu memberikan harga hingga 0%, atau konsumen hanya dibebankan biaya ongkos kirim saja.

“Jadi kalau mereka kemudian memberikan diskon 90% itu yang dilakukan hampir di setiap negara. Bahkan kami mengindikasikan, di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0%. Di AS mereka sempat memberikan harga 0%. Jadi pembeli hanya membayar ongkos kirim,” ujarnya.

Ia berasumsi, barang yang dijual di platform Temu merupakan barang-barang yang tidak laku di pasar China, sedangkan Negeri Tirai Bambu itu mengalami surplus barang, sehingga mereka harus mengeluarkan barang yang berlebih itu dari negaranya, dengan cara menjual dengan harga yang sangat murah.

“Asumsi kami, yang dijual di Temu itu adalah barang-barang deadstock atau yang tidak laku di China, kemudian dilempar ke negara lain. Karena kan kondisi ekonomi di China sekarang ini sedang surplus barang. Mereka harus mengeluarkan itu dari negerinya, dan salah satu cara mengeluarkan itu adalah melalui platform yang mereka punya. Itu terjadi di AS dan di Eropa. Jadi bukan tidak mungkin itu akan dilakukan di negara kita,” terang dia.

(dem/dem)

31/10/2024 20:30
Google Bakal Bangkrut, Denda Rusia Lebih Besar dari Duit Semua Manusia

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mendenda Google sebesar US$20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atau US$20 decillion (angka 33 digit) setelah raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu mengambil tindakan terhadap apa yang disebut propaganda Vladimir Putin.

Pengacara Ivan Morozov mengatakan Google telah didenda di Rusia karena menghapus saluran TV Rusia dari YouTube. Namun, besaran denda membengkak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 4 tahun terakhir, sejak kasus pengadilan dimulai di Rusia terhadap raksasa teknologi itu.

Kini pelanggaran tersebut merugikan raksasa teknologi itu sebesar 2 undecillion rubel. Sebagai perbandingan, Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut PDB global diperkirakan mencapai YS$110 ribu miliar (angka 12 digit).

Pakar yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS, Roman Yankovsky, dari Institut Pendidikan HSE, mengatakan kepada TASS bahwa Google “jelas tidak akan membayar denda ini, dan Federasi Rusia tidak akan dapat memperoleh kembali uang ini dari perusahaan.”

Perhitungan singkat menunjukkan bahwa dia benar. Perusahaan induk Google, Alphabet, memiliki kapitalisasi pasar sedikit lebih dari US$2 triliun. Bahkan dengan pendapatan sebesar US$80,54 miliar dari kuartal terakhir, raksasa teknologi itu tampaknya tidak mampu membayar denda.

Klaim apa pun yang dibuat oleh pemerintah Rusia hanya dapat dilakukan di dalam negeri.

Surat kabar teknologi Inggris The Register melaporkan bahwa jumlah tersebut telah dihitung setelah kasus pengadilan selama empat tahun yang dipicu oleh YouTube yang melarang saluran Rusia ultra-nasionalis Tsargrad pada tahun 2020 sebagai tanggapan atas sanksi AS yang dijatuhkan pada perusahaan induknya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Google belum berkomentar terkait denda tersebut.

(dem/dem)

31/10/2024 19:10
Ini Agenda Prabowo Pekan Depan: Ketemu PM Singapura, Hadiri APEC & G20

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Indonesia pada Rabu, 6 November mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

“Bapak Presiden akan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura yang akan datang ke Indonesia. Ini akan diawali dengan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri sehari sebelumnya pada 5 November,” kata Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat dalam press briefing Kamis (31/10/2024).

Roy menyebut akan ada banyak isu yang dibahas. Di mana isu-isu ini menjadi kepentingan, perhatian, dan prioritas bersama kedua negara serta ASEAN dalam pertemuan Prabowo dan Wong mendatang.

“Isu-isu yang akan dibahas tentunya saat ini masih terus dimatangan oleh kedua negara melalui berbagai kementerian lembaga terkait. Diharapkan pertemuan tersebut nantinya akan membuahkan hasil yang seluas-luas untuk kepentingan kedua negara,” ujarnya.

Setelahnya, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali pekan depan. Ia akan datang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

“Saat ini Bapak Presiden sedang dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan APEC di Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Undangan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Roy.

KTT APEC bakal diselenggarakan 13-16 November. KTT G20 digelar pada 18-19 November 2024.

Roy menyebut Prabowo juga akan melakukan banyak rangkaian pertemuan bilateral dalam sela-sela acara APEC dan G20.

“Pada kedua pertemuan tersebut, baik KTT APEC atau KTT G20, akan banyak rangkaian pertemuan bilateral yang saat ini sudah mulai dijadwalkan oleh negara-negara lain, terutama dengan Bapak Presiden,” katanya.

Sementara itu, dari informasi yang beredar, Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri mulai 8 November. Tak hanya Peru dan Brasil, Prabowo akan berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), Inggris.

Terkait rencana kunjugan Prabowo ke negara-negara tersebut, Kemlu menyebut memang ada rencana tersebut tetapi masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut.

“Tentang adanya rencana kunjungan Presiden ke beberapa negara lain, dapat saya sampaikan bahwa memang pada saat ini masih harus dilakukan perencanaan lebih lanjut, sehingga pada saat ini kami tidak dalam posisi untuk memberikan informasi atau konfirmasi lebih lanjut,” pungkasnya.

(sef/sef)

31/10/2024 19:00
Bukan Cuma Ubah Subsidi BBM cs Jadi BLT, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu formulasi subsidi tepat sasaran yang tengah digodok pemerintah saat ini adalah dengan mengubah skema subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Namun, pihak lain menilai bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk membuat anggaran negara tepat sasaran, tidak bisa dilakukan dengan program subsidi tepat sasaran saja. Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah?

Koordinator Peneliti The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Massita Ayu Cindy mengungkapkan, selain dengan program subsidi tepat sasaran, pemerintah juga perlu memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan negara tepat guna.

“Kita juga harus memaksimalkan, meminta pemerintah untuk memaksimalkan ke tepat sasaranan subsidi. Tetapi tepat sasaran saja menurut kami kurang. Selain tepat sasaran juga harus tepat guna,” kata Ayu dalam acara Press Briefing di Gedung PYC, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Alasannya, lanjut Ayu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan penerima subsidi BBM Cs namun tidak menggunakan subsidi tersebut dengan tepat guna.

Misalnya, orang-orang tersebut tahu bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi, namun mereka membeli misalnya motor yang memiliki sifat boros. “Itu kan jadi pemerintah memberikan subsidi lebih besar kepada orang-orang yang boros menggunakan energi dibanding orang yang efisien secara menggunakan energi. Nah sehingga selain tepat sasaran, maka tepat guna ini juga harus boleh dipertimbangkan,” jelasnya.

Untuk bisa memastikan subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna, Ayu mengatakan perlu adanya pembenahan data masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi dari negara.

Hal itu pun dinilai bisa dilakukan dengan program digitalisasi data masyarakat. “Tidak hanya data kependudukan yang misalnya pendapatan, tapi berapa banyak sih rumah yang pemiliknya siapa, tapi kemudian langganan PLN-nya namanya berbeda. Kalau seperti itu harus mulai diperbaiki,” ungkapnya.

Ayu menambahkan, pihaknya telah melakukan penelitian perihal subsidi energi oleh pemerintah terhadap 1.041 responden. Hasilnya, sejatinya sebanyak 31% masyarakat menilai bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah memang belum tepat sasaran.

“Apakah menurut mereka subsidi itu tepat sasaran? Nah jawaban dari mereka adalah mereka tidak setuju bahwa subsidi tepat sasaran. 31% menjawab itu dan 28% netral. Jadi mereka cukup paham bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Bahkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masyarakat menilai bahwa memang pemerintah harus melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Ayu mengatakan, salah satu jenis reformasi subsidi yang disetujui masyarakat adalah dengan skema pemberian BLT pada masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut dapat berimbas pada harga energi termasuk BBM yang akan naik mengikuti harga pasar sebenarnya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah.

“Surprisingly, 88% mereka setuju bahwa harus ada reformasi. Jadi masyarakat setuju perlu ada reformasi walaupun mereka tidak tahu sebetulnya apa dampak subsidi ini,” bebernya.

Hal tersebut dengan catatan, reformasi subsidi yang dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah harus diiringi dengan peningkatan kenyamanan transportasi umum hingga peningkatan kualitas fasilitas lainnya. “Misalnya subsidi BBM dicabut, tapi transportasi publik ditingkatkan, kualitas-kualitas dimaksimalkan, mereka setuju dengan itu,” tandasnya.

(pgr/pgr)

31/10/2024 18:55
RI Bakal Nambah 10% Saham Freeport, Berpotensi Gratis!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan porsi saham milik pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi gratis.

Awalnya, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu laporan hasil finalisasi oleh PTFI. Mengingat, sebelumnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, pernah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.

“Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi (soal tambahan porsi saham pemerintah),” kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Adapun, rencana penambahan saham milik pemerintah di PTFI sebesar 10% tersebut dikatakan akan ditawar semurah mungkin. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil mengatakan rencana penambahan saham tersebut berpotensi gratis.

“(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya.

Asal tahu saja, saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

“Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2024 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

“Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah memasuki tahap final.

“Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

(pgr/pgr)

31/10/2024 18:50
Video: Bima Arya Blak-blakan Soal Tugas Jadi Wamendagri

Jakarta, CNBC Indonesia – Bima Arya blak-blakan tugas barunya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Seperti apa peran yang dijalaninya saat ini?

Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (31/10/2024).

31/10/2024 18:40
BMKG Ungkap Wilayah RI Paling Rentan Tsunami, Cek Lokasinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menunjukkan bahwa Samudra Pasifik merupakan wilayah yang paling rentan terjadi tsunami dibandingkan perairan lain.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Samudra Pasifik berada di sebelah utara dan timur Indonesia.

“Samudra Pasifik adalah wilayah paling rentan terjadi tsunami dengan persentase kejadian sebanyak 78% dari seluruh tsunami yang pernah tercatat,” lapor BMKG melalui postingan di akun Instagram, dikutip Kamis (31/10/2024).

Angka 78% merupakan yang tertinggi dibanding dengan samudra lain di bumi. BMKG mencatat 9% untuk Samudra Atlantik dan Laut Karibia, 6% untuk Laut Mediterania, dan 5% untuk Samudra Hindia.

BMKG menjelaskan sebagian besar pesisir Samudra Pasifik merupakan zona subduksi yang melepaskan energi seismik bumi, maka tak heran perairan ini menjadi langganan pusat terjadinya tsunami.

Selain itu, pesisir Samudra Pasifik juga merupakan kawasan cincin api (ring of fire) dengan tingginya tingkat konsentrasi tinggi di sekitar perairan.

Mengacu pada tsunami travel time Samudra Pasifik dari 1923-1975 oleh Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), tercatat bahwa seluruh wilayah yang terdampak tsunami kali terjadi di sepanjang pesisir Samudra Pasifik.

Hasil survei geologi Amerika Serikat (AS) tersebut mencatat sebanyak 90% dari seluruh gempa bumi dan 81% gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang wilayah cincin api.

Tsunami sendiri merupakan serangkaian gelombang ombak besar yang disebabkan oleh gangguan di bawah permukaan laut. Tsunami memang paling sering dipicu oleh gempa bumi.

(fab/fab)

31/10/2024 18:40
Waspada Missed Call dari Nomor Ini, Jangan Telepon Balik!

Jakarta, CNBC Indonesia – Jika ada missed call dari nomor asing yang tidak Anda kenal, jangan ditelepon balik. Sebab bisa jadi itu adalah modus penipuan wangiri.

Penipuan wangiri membuat orang penasaran untuk menelepon kembali panggilan tak terjawab dari nomor luar negeri yang tidak dikenal.

Penipuan tersebut sudah ada sejak lama dan pertama kali muncul di Jepang sekitar tahun 2000 silam.

Melansir situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (dulunya Kementerian Komunikasi dan Informatika) di Indonesia kasus serupa juga pernah terjadi pada 2016.

Saat itu beberapa pelanggan operator seluler kerap menerima panggilan telepon dari luar negeri dengan kode area atau +77.

Komdigi pun menjelaskan, jika seseorang menelepon kembali nomor asing, pulsa dapat tersedot banyak karena itu merupakan panggilan internasional. Jika nomor tersebut adalah layanan premium, korbannya mungkin akan dikenakan biaya tambahan, yang sebagian besar masuk ke kantong penipu.

Bukan hanya itu, kerugian selain hilangnya uang dalam bentuk pulsa, korban juga kehilangan data atau nomor telepon disebarkan ke organisasi kejahatan siber.

Komdigi menyarankan untuk memeriksa awalan nomor dari panggilan tak terjawab. Jika berasal dari luar negeri, periksa kembali apakah nomor tersebut dikenal atau tidak. Jika tidak, sebaiknya jangan menelepon kembali.

Diketahui, Setiap negara memiliki kode nomor yang berbeda. Misalnya, kode Indonesia adalah +62, Kongo +24, dan India +91.

Meskipun penipuan ini bukan hal baru, peringatan tersebut masih relevan. Jangan sembarangan menerima telepon atau menelepon balik nomor yang tidak dikenal. Jika penasaran, kamu dapat mencari informasi nomor asing itu di mesin pencari.

(fab/fab)

31/10/2024 18:10
Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal rencana pemerintah menambah porsi saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk harganya, Bahlil meyakini akan menawar semurah mungkin.

Tak cuma murah, Bahlil bahkan menegaskan, enambahan jumlah saham pemerintah di PTFI sebesar 10% berpotensi gratis. “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya saat ditanya perihal kelanjutan rencana pemerintah menambah porsi saham di PTFI, ditemui awak media di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Yang terang, kata Bahlil, penambahan porsi saham merupakan upaya yang baik. Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

“Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

Bahlil membeberkan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2025 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di Freeport Indonesia sudah memasuki tahap final.

“Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

(pgr/pgr)

31/10/2024 18:00
Zulhas Pede Produksi Beras RI Naik 6 Juta Ton-Nol Impor, Ini Jurusnya

Subang, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta sampai dengan 37 juta ton per tahun. Sementara saat ini rata-rata produksi beras nasional baru mencapai 31 juta ton per tahun.

Adapun salah satu strategi untuk meningkatkan produksi itu, katanya, dengan menggunakan bibit unggul. Zulhas menilai, jika bibit yang digunakan para petani adalah bibit yang memiliki mutu bagus, maka produksi beras bisa meningkat hingga 10%.

“Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton. Kalau 10% saja kan 3 juta ton, berarti kita bisa (produksi sampai) 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita nggak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problemnya? pembibitan itu kok tidak bisa lancar,” kata Zulhas saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Usai peninjauannya hari ini, Zulhas berharap para petani bisa mendapatkan bibit unggul. Karenanya, dia pun meminta para petani untuk tidak mengelola bibit sendiri, tetapi mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

“Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita,” ujarnya.

Zulhas mengakui, saat ini persebaran bibit unggul masih belum merata. Padahal, menurutnya, bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

“Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan,” ucapnya.

Sebagai informasi, peninjauan lahan sawah yang dilakukan Zulhas hari ini di lahan milik PT Sang Hyang Seri, yang juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan, pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Adapun bibit yang digunakan PT Tani Optima, diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

“Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

“Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi,” pungkasnya.

Foto: Direktur Utama PT Tani Optima, Budi Tanaka saat ditemui di lahan sawah Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Direktur Utama PT Tani Optima, Budi Tanaka saat ditemui di lahan sawah Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce)

31/10/2024 17:55