Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa minuman Jepang, Asahi Group Holdings menghentikan pengiriman bir dan minuman sejak 29 September lalu. Hal ini terjadi akibat gangguan sistem yang dipicu serangan siber.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (02/10/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Terang dunia Internusa TBK atau emiten dengan kode saham UNTD terus berinovasi untuk memperluas pasar, salah satu yang kini digencarkan adalah kerja sama B2B dengan perusahaan mitra ojol, yang memungkinkan para driver ojol punya motor sendiri dengan menyicil Rp 55.000 per hari
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (02/10/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberi 3 dukungan pendanaan untuk IKN Nusantara, usai didatangi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan jajarannya.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya akan memantau ketat serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Kementerian Keuangan akan melihat serapan anggaran MBG pada bulan Oktober ini. Jika serapannya bagus, anggarannya bisa ditambah. Namun, jika tidak bagus, dia menilai anggarannya bisa dikurangi.
“Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja,” ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).
Sebelumnya, saat pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat lalu (26/9), Purbaya mengatakan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowo itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga.
“Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih (anggarannya), mungkin kurang Rp28 triliun lagi. Ya saya akan pikir pendanaannya seperti apa, tapi sudah ada, jadi tinggal shift saja enggak ada masalah,” tutur Purbaya usai bertemu Dadan di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (26/9/2025).
Kepada BGN, Purbaya mengaku telah menyiapkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk MBG. Namun, Purbaya menegaskan dia akan menyalurkan tambahan anggaran ini setelah dirinya meninjau serapan di bulan Oktober 2025.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan bakal segera merampungkan aturan khusus terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan regulasi itu sedang difinalkan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).
“Mengenai tata kelola (program MBG), mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Sayangnya Zulhas belum bisa memberikan bocoran apa saja yang diatur dalam aturan mengenai MBG tersebut.
“Isinya seperti apa? Sabar sedikit, satu minggu. Sehingga nanti kan bagian tugas antara pemerintah daerah, kemudian lembaga terkait dan koordinasi seperti apa akan selesaikan dalam satu minggu ini. Insya Allah sabar sedikit, satu minggu akan kita hubungkan,” bebernya.
Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aturan tersebut, lanjut Zulhas, akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait. Dengan begitu, tata laksana distribusi MBG diharapkan bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program MBG tetap harus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski belakangan diwarnai lonjakan kasus keracunan makanan.
“Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam kesempatan yang sama.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memperluas pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi (MBG), tak hanya dari sisi produksi, tetapi juga terhadap kondisi penerima manfaat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pemeriksaan berkala tinggi dan berat badan siswa penerima MBG.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, evaluasi efektivitas program gizi tidak bisa hanya dilakukan dari dapur produksi. Pengawasan terhadap kondisi fisik penerima juga penting agar program berjalan tepat sasaran.
“Pengawasan monitor program sudah disetujui. Tiap 6 bulan penerima gizi diukur berat badan, tinggi badan, sehingga akan tahu seefektif apa programnya,” kata Budi di Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
Langkah ini juga akan diperkuat dengan survei gizi nasional yang lebih menyeluruh, dimulai dari pengukuran prevalensi stunting, hingga diperluas pada anak-anak sekolah dalam jangka lima tahun ke depan.
“Kita akan survei gizi nasional dulu untuk stunting aja dan ditambah 5 tahun untuk anak-anak sekolah, jadi bisa dilihat status gizi anak-anak dan bisa menggunakannya sebagai nantinya untuk kebijakan,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan terhadap program MBG akan melibatkan unit terbesar dalam sistem pendidikan nasional, yakni sekolah. Pemerintah akan mengandalkan jaringan sekolah sebagai ujung tombak pemantauan penerima manfaat program makanan bergizi.
“Pengawasan kita ingin melibatkan unit terbesar, pengawasan bukan hanya produksi, tapi juga penerimanya, dan di sini unit penerima paling besar Menteri Dikdasmen, sekolah umum 450 ribu lebih,” ungkapnya.
Karena itu, sekolah-sekolah penerima bantuan akan diberikan peran penting dalam proses pengawasan sederhana namun krusial terhadap kualitas makanan yang diterima siswa setiap hari.
“Kita libatkan sekolah penerima bantuan melakukan pengawasan dan akan mengkoordinasikan agar bisa memanfaatkan unit-unit sekolah di seluruh untuk mengawasi, sehingga bisa dilihat warnanya berubah apa ngga, baunya berubah apa ngga, fisiknya berubah apa ngga, pengawasan sesederhana itu akan dilakukan untuk mengurangi risiko keracunan,” jelas Budi.
Dengan sistem pengawasan gizi dan keamanan pangan yang berlapis ini, pemerintah berharap dapat mencegah kejadian luar biasa seperti keracunan massal, sekaligus memastikan program MBG berdampak positif terhadap status gizi anak-anak Indonesia.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan sailing pass atau parade kapal perang TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta. Prabowo menyaksikan langsung dari atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) dr Radjiman Wedyodiningrat-992.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Salah satu agendanya adalah bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah (pemda).
Berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan beberapa bupati. Topi yang dibahas adalah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 .
“Jadi mereka (bupati) protes,” ujar Purbaya kepada media usai pertemuan.
Pada 2025, anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu untuk 2026, anggaran yang diajukan awalnya adalah Rp650 triliun. Di tengah pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Purbaya menambah anggaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.
Purbaya menjelaskan, keputusan pemangkasan diakibatkan oleh masih banyaknya penyelewengan dalam penggunaan anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan dana yang digelontorkan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” terangnya.
Meski TKD pada tahun depan lebih, Purbaya menegaskan pemerintah tetap meningkatkan program untuk daerah. Dirinya menjelaskan belanja program yang ditujukan ke daerah justru naik signifikan dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.
“Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif,” papar Purbaya.
Penambahan sebesar Rp 43 triliun tersebut menurutnya sudah cukup sebagai langkah awal, sambil melihat kondisi perekonomian ke depan.
Penambahan anggaran juga bersifat dinamis. Jika kinerja ekonomi nasional membaik pada awal 2026, ruang fiskal akan lebih longgar sehingga transfer ke daerah bisa kembali ditingkatkan.
“Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonomi membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah,” pungkasnya
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025, di Gyeongju Korea Selatan, pada akhir Oktober mendatang. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo Deok mengatakan, ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo ke Korea setelah pelantikan.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – China resmi meluncurkan kategori baru “Visa K” pada 1 Oktober untuk menarik talenta muda asing di bidang sains dan teknologi. Namun, kebijakan ini justru memicu gelombang protes di dalam negeri, di tengah tingkat pengangguran yang masih tinggi.
Diskusi soal Visa K mendominasi media sosial dengan lebih dari 500 juta tayangan hanya dalam dua hari. Banyak komentar mempertanyakan logika pemerintah mendatangkan pekerja asing ketika angka pengangguran pemuda di China mencapai 18,9% pada Agustus, dengan lebih dari 12,2 juta lulusan baru bersaing di pasar kerja yang ketat.
“Banyak sekali [pemegang gelar master] di sini yang kesulitan mencari pekerjaan, dan Anda ingin mendatangkan lebih banyak talenta dari luar negeri?” tulis salah satu komentar yang viral di media sosial, seperti dikutip CNN International, Kamis (2/10/2025).
Sementara itu, Hu Xijin, mantan pemimpin redaksi Global Times, menilai kebijakan ini justru menyoroti persoalan domestik.
“Masalah sebenarnya yang menjadi inti kontroversi visa K adalah bahwa hal itu mencerminkan ketegangan di pasar kerja domestik dan kecemasan yang dihadapi kaum muda dalam mencari pekerjaan,” ujarnya di akun Weibo.
Visa K dirancang agar lulusan asing bidang STEM dapat bekerja atau meneliti di China tanpa perlu sponsor pemberi kerja, berbeda dengan skema visa H-1B di AS. Namun, persyaratan rinci belum diumumkan, meski pejabat menyebut pelamar minimal harus bergelar sarjana dari universitas ternama.
Sementara itu, People’s Daily, corong resmi Partai Komunis, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis negaranya.
“Di tengah latar belakang beberapa negara yang memperketat perbatasan dan mengesampingkan talenta internasional, China telah dengan cerdik memanfaatkan peluang penting ini,” tulis media tersebut dalam editorial.
Meski begitu, resistensi publik mencerminkan meningkatnya sentimen nasionalis sekaligus keresahan pemuda terkait masa depan pekerjaan. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema: mengundang talenta asing demi ambisi teknologi, atau fokus lebih dulu menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]