Category: CNBCindonesia.com News

  • Geger! Ada Mata-Mata China Susupi Parlemen Inggris

    Geger! Ada Mata-Mata China Susupi Parlemen Inggris

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pejabat keamanan senior Inggris akan menghadapi penyelidikan ketat menyusul keputusan kontroversial untuk menghentikan kasus spionase tingkat tinggi yang melibatkan dua pria yang dituduh memata-matai untuk China.

    Keputusan ini memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen dan memunculkan spekulasi terkait upaya London untuk menghindari keretakan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Beijing.

    Melansir laporan dari sumber, dua orang yang didakwa dalam kasus ini adalah Christopher Cash, seorang peneliti parlemen Inggris, dan analis keuangan Christopher Berry. Keduanya didakwa berbagi “informasi yang merugikan” dengan Beijing pada April tahun lalu.

    Namun, hanya beberapa minggu sebelum persidangan dimulai, Crown Prosecution Service (CPS) mencabut dakwaan terhadap keduanya. CPS beralasan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan “standar pembuktian” yang tidak terpenuhi.

    Menteri Kejaksaan Inggris Stephen Parkinson mengonfirmasi alasan utama di balik pembatalan kasus tersebut. Menurut Sky News, kasus itu dihentikan karena Pemerintah Inggris menolak untuk secara resmi mencap China sebagai “ancaman”, sebuah persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi Undang-Undang Rahasia Resmi yang digunakan dalam dakwaan.

    Sebagai perbandingan, Parkinson mengutip kasus awal tahun ini di mana CPS berhasil menghukum enam warga negara Bulgaria karena menyalurkan informasi ke Rusia. Dalam kasus itu, Rusia secara hukum ditetapkan sebagai ‘musuh’ di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi.

    “Tidak ada satu pun pernyataan saksi yang diberikan yang mengatakan bahwa China ‘merupakan ancaman bagi keamanan nasional’,” kata Parkinson dikutip Russia Today.

    Keputusan mengejutkan ini telah memicu kegeraman di kalangan anggota parlemen (MP), yang diperkirakan akan mencecar para pejabat keamanan dalam pertemuan komite parlemen mendatang.

    Laporan di media Inggris mengisyaratkan bahwa kasus tersebut sengaja dihentikan untuk menghindari keretakan hubungan dengan Beijing, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar London.

    Spekulasi ini diperkuat oleh langkah terbaru London untuk membangun kembali hubungan perdagangan dengan Beijing. Inggris telah melanjutkan pembicaraan Komisi Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETC) bulan lalu, mengakhiri pembekuan yang berlangsung selama tujuh tahun.

    Pemerintah Inggris sendiri membantah bertanggung jawab atas “menggagalkan penyelidikan” tersebut. Mereka menegaskan bahwa keputusan itu murni dibuat oleh jaksa yang mengandalkan bahasa yang digunakan oleh pemerintah sebelumnya dalam kebijakan China.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bos BI: Alhamdulillah Masyaallah, RI Juara 3 Ekonomi Syariah

    Video: Bos BI: Alhamdulillah Masyaallah, RI Juara 3 Ekonomi Syariah

    Video

    Video: Bos BI: Alhamdulillah Masyaallah, RI Juara 3 Ekonomi Syariah

    News

    9 detik yang lalu

  • Politisi Gerindra dr. Benny Octavianus Tiba di Istana, Jadi Wamenkes?

    Politisi Gerindra dr. Benny Octavianus Tiba di Istana, Jadi Wamenkes?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dokter Benjamin Paulus Octavianus, Sp.PKR merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Namun demikian, dr. Benny, sapaan akrabnya, belum mau berbicara banyak perihal tujuan kedatangannya, termasuk apakah akan dilantik menjadi Wakil Menteri Kesehatan.

    “Saya nggak mau mendahului ya,” katanya.

    Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga enggan menjawab detail apakah akan menggantikan Wamenkes Dante Saksono atau menjadi wamenkes kedua.

    “Saya enggak tahu. Saya cuma dipanggil tadi Pak Teddy Sekretaris Kabinet tolong datang setengah tiga,” ujar dr. Benny.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Chaos! Penerbangan Lumpuh di Seluruh Negeri, Bandara Kacau Balau

    AS Chaos! Penerbangan Lumpuh di Seluruh Negeri, Bandara Kacau Balau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekurangan pengendali lalu lintas udara atau air traffic controller yang kian parah di Amerika Serikat mulai menimbulkan dampak besar. Sejumlah bandara utama, termasuk O’Hare di Chicago dan bandara Nashville, terpaksa beroperasi dengan personel terbatas atau bahkan menutup fasilitas mereka di tengah berlanjutnya penutupan sebagian pemerintahan atau government shutdown yang kini memasuki hari ketujuh.

    Badan Penerbangan Federal (FAA) memperingatkan pada Selasa (7/10/2025) waktu setempat bahwa menara pengendali di Bandara Internasional O’Hare tidak akan memiliki jumlah petugas yang cukup selama 9 jam penuh, salah satu situasi paling serius yang pernah terjadi di bandara tersibuk di Amerika Serikat itu.

    “Tidak ada cukup pengendali lalu lintas udara di menara O’Hare malam ini,” tulis FAA dalam laporan operasionalnya, sebagaimana dikutip CNN International.

    Sementara di Nashville, fasilitas pemandu pesawat yang bertugas mengarahkan pesawat masuk dan keluar bandara terpaksa ditutup selama 5 jam pada Selasa malam setelah banyak petugas absen. Akibatnya, pesawat yang hendak mendarat di sana harus berkoordinasi dengan pusat kendali wilayah Memphis.

    Menurut laporan Reuters dan CNN, kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk Houston, Newark, Las Vegas, Boston, Atlanta, Philadelphia, dan Dallas, di mana kekurangan staf membuat operasi penerbangan terganggu. Dua bandara utama Houston, Hobby dan George Bush Intercontinental, juga dilaporkan mengalami penundaan di darat akibat kekurangan tenaga.

    Menteri Transportasi Sean Duffy mengatakan bahwa makin banyak pengendali lalu lintas udara yang melaporkan diri sakit sejak penutupan pemerintahan dimulai.

    “Ini adalah pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Mereka mulai khawatir kalau gaji tidak dibayar, bagaimana mereka membayar hipotek, cicilan mobil, atau menaruh makanan di meja makan?” ujar Duffy di Fox News.

    Para pengendali belum kehilangan gaji, namun bayaran berikutnya dijadwalkan pada 14 Oktober, dan jika pemerintahan belum dibuka kembali, mereka hanya akan menerima upah untuk hari-hari sebelum penutupan. Tanggal 28 Oktober menjadi jadwal pertama di mana mereka bisa benar-benar tidak dibayar sama sekali.

    Serikat Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional (NATCA), yang mewakili hampir 20.000 pengendali dan profesional penerbangan lain, memperingatkan bahwa sistem kendali udara AS saat ini sangat rapuh dan kekurangan staf kronis.

    “Kami kekurangan staf secara kritis dengan peralatan yang tidak selalu andal,” kata Presiden NATCA, Nick Daniels, kepada CNN.

    “Kami bekerja keras bersama FAA untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan keselamatan publik penerbangan, tapi kondisi ini adalah kenyataan yang kami hadapi setiap hari.”

    Serikat pekerja tersebut menegaskan bahwa mereka tidak mendorong adanya aksi terkoordinasi seperti mogok atau cuti sakit massal, yang dilarang secara hukum bagi pegawai federal. “Kita semua berada di bawah sorotan tinggi dalam iklim politik saat ini,” tulis NATCA di situsnya.

    “Kami tidak dapat menekankan cukup pentingnya untuk menghindari tindakan apa pun yang bisa mencoreng profesi atau serikat kita.”

    Namun, para analis menilai kecemasan akibat ketidakpastian gaji bisa saja memicu peningkatan jumlah pegawai yang mengambil cuti sakit tanpa alasan medis kuat. “Ketika orang cemas, mereka bisa menyalahgunakan izin sakit,” kata Mary Schiavo, mantan inspektur jenderal Departemen Transportasi AS.

    Ia menambahkan bahwa dalam aturan federal, pegawai yang sakit lebih dari tiga hari wajib menunjukkan surat dokter, dan jika ada kecurigaan, bisa diminta pemeriksaan tambahan.

    Krisis ini mencapai puncaknya pada Senin malam di Bandara Hollywood Burbank, California, ketika seluruh menara pengendali harus ditutup karena tidak ada satu pun petugas yang hadir.

    Dalam situasi tersebut, tanggung jawab pengaturan lalu lintas udara beralih ke tangan para pilot sendiri, menggunakan sistem komunikasi darurat semacam “saluran obrolan bersama” di udara yang biasa digunakan di bandara kecil tanpa menara.

    “Pilot harus berperan seperti penerbang umum. Mereka bisa melakukannya, tapi risikonya lebih tinggi,” kata Schiavo. “Tanpa pengendali, sistem ini seperti mengganti penjaga penyeberangan dengan rambu berhenti; bisa berjalan, tapi jauh lebih berisiko.”

    Selama hampir 6 jam menara Burbank ditutup, 37 penerbangan lepas landas dan 33 mendarat, dengan rata-rata penundaan lebih dari dua setengah jam, menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware.

    Selain Burbank, 11 fasilitas FAA lain juga dilaporkan mengalami kekurangan staf pada Senin malam. Menara kendali di Phoenix dan Denver melaporkan “pemicu kekurangan staf,” sementara pusat pengendalian di Newark, Jacksonville, Chicago, Washington DC, dan Indianapolis juga terdampak.

    “Ini bukan sekadar soal keterlambatan penerbangan,” kata Schiavo. “Ini adalah tentang seberapa lama sistem penerbangan Amerika bisa bertahan tanpa tulang punggung utamanya: para pengendali lalu lintas udara.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggito Abimanyu Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Ketua LPS

    Anggito Abimanyu Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Ketua LPS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Ini merupakan anggota dewan komisioner untuk periode 2025-2030.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu tampak merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang (8/10) untuk dilantik menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Anggito mengaku mendapat kabar terkait dengan pelantikan ini pada Selasa sore, 7 Oktober 2025. “Dikabarkan untuk pelantikan ini kemarin sore,” katanya

    Anggito juga memastikan dirinya tidak akan rangkap jabatan sebagai wakil Menteri keuangan. “Saya tidak tahu. Hari ini Kepressnya akan terbit otomatis saya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” ujarnya.

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bahli Sebut Prabowo Setuju Rencana BBM Wajib Etanol

    Video: Bahli Sebut Prabowo Setuju Rencana BBM Wajib Etanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah polemik soal kandungan etanol pada BBM yang ramai dibahas belakangan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia justru menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberi lampu hijau atas penerapan mandatori pencampuran etanol sebesar 10% pada bahan bakar minyak jenis bensin.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu 08/10/2025) berikut ini.

  • Menkes BGS Merapat ke Istana Kepresidenan: Rencananya ada Wamenkes

    Menkes BGS Merapat ke Istana Kepresidenan: Rencananya ada Wamenkes

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terpantau berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Kedatangannya bertujuan untuk menghadiri pelantikan wakil menteri kesehatan.

    “Ya saya kan rencananya ada wamen, wamenkes,” kata BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin.

    Namun demikian, dia belum mengetahui apakah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencakup penambahan wamen atau penggantian wamen.

    “Iya saya dengar tapi belum…,” ujar BGS.

    Lalu, apakah sosok itu adalah politikus Partai Gerakan Indonesia Raya dr. Benny Octavianus? “Belum tahu, belum, belum,” kata BGS.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Purbaya Mau Simpan Duit Negara ke Bank Jatim & Bank Jakarta

    Video: Purbaya Mau Simpan Duit Negara ke Bank Jatim & Bank Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali menempatkan saldo anggaran lebih ke perbankan. Kali ini, Purbaya memutuskan akan menyetor ke dua bank pembangunan daerah, yakni Bank Jatim dan Bank Jakarta.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 08/10/2025) berikut ini.

  • Rencana Prabowo PNS Bakal Digaji Pakai Single Salary, Apa Itu?

    Rencana Prabowo PNS Bakal Digaji Pakai Single Salary, Apa Itu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Implementasi sistem gaji tunggal atau single salary untuk penggajian aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan.

    Rencana sistem penggajian dengan single salary termuat dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

    Penerapan penggajian tunggal disebut dalam dokumen itu akan dilakukan pada periode jangka menengah, bersama dengan penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, serta transformasi kesejahteraan.

    Apa itu sistem single salary?

    Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan pada 2017 menjelaskan mengenai definisi single salary bagi ASN.

    Secara sderhana, single salary adalah sistem penggajian di mana semua komponen gaji dijadikan satu jenis penghasilan.

    Civil Apparatus Policy mengatakan baha komponen yang akn disatukan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan) dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan.

    Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

    Sementara itu, tunjangan kinerja tiap ASN diberikan sesuai dengan capaian kinerja. Nah, tunjangan kinerja tidak berarti akan langsung menambah gaji ASN, namun bisa juga menjadi faktor pengurang gaji.

    Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik. Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila output kinerjanya kurang atau buruk.

    Sehingga, jumlah tunjangan kinerja tiap ASN dapat berbeda meskipun memiliki jabatan yang sama, tergantung pada hasil capaian kinerjanya.

    Sementara, untuk pemberian tunjangan kemahalan akan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja.

    Indeks harga akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah dan akan dievaluasi tiap 3 tahun. Artinya, tunjangan kemahalan ASN akan berbeda tergantung dengan penempatannya.

    Walaupun wacana penerapan single salary ini telah lama bergulir dan kembali dimunculkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif menjelaskan hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antar instansi mengenai wacana tersebut. Maka dari itu, ASN masih akan menggunakan skema yang saat ini berjalan.

    “Sampai saat ini skemanya masih seperti yang sekarang ini,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, seperti dikutip pada Rabu (8/10/2025)

    Diketahui dalam dokumen tersebut, tertulis sistem penggajian tunggal masuk dalam rencana pemerintah ke depan. Bersamaan dengan penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan.

    “Nanti akan kita tindak lanjuti,” lanjut Zudan.

    (ras/haa)

    [Gambas:Video CNBC]