Category: CNBCindonesia.com News

Prabowo Terbitkan Aturan Baru Tambang, Ada Soal LTJ-Mineral Radioaktif

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Regulasi ini memperluas cakupan pengelolaan tambang, sekaligus mengatur soal logam tanah jarang (LTJ) dan mineral radioaktif.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025, dan berlaku sejak tanggal diundangkan, juga 11 September 2025.

Berikut poin penting pada PP No.39 tahun 2025 yang mengatur soal LTJ dan mineral radioaktif:

Mineral Radioaktif

Pada PP No.39 tahun 2025 ini diatur terkait pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif. Hal ini tertuang pada perubahan Pasal 18. Berikut bunyinya:

(1) Pengusahaan dan Pemanfaatan Mineral radioaktif dilaksanakan terhadap Mineral radioaktif yang diperoleh dari:

a. WIUP Mineral radioaktif; atau

b. Mineral ikutan radioaktif dari produk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

(2) Mineral radioaktif yang berasal dari Mineral ikutan radioaktif dari produk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan sebagai sumber energi baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Mineral radioaktif sebagai sumber energi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada peraturan sebelumnya, hanya disebutkan bahwa “Pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif dalam WIUP Mineral radioaktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Logam Tanah Jarang

Pada PP No.39 tahun 2025 ini juga disisipkan ketentuan baru mengenai pemanfaatan komoditas logam tanah jarang. Hal ini tertuang pada Pasal 18A.

Komoditas logam tanah jarang ini diutamakan untuk pengembangan industri prioritas di dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Menteri.

Berikut bunyi lengkap Pasal 18A:

(1) Pengusahaan dan Pemanfaatan komoditas logam tanah jarang diperoleh dari:

a. WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; atau

b. Mineral ikutan produk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam.

(2) Komoditas logam tanah jarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan industri prioritas di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan komoditas logam tanah jarang untuk industri prioritas di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

09/10/2025 13:35
Harapan Perdamaian Gaza, Ternyata Ini yang Diminta Hamas ke Israel

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembicaraan tidak langsung mengenai kesepakatan damai antara Israel dan Hamas di Mesir kembali menemui titik krusial. Kelompok militan Palestina, Hamas, menuntut jaminan tegas bahwa Israel akan mengakhiri perang di Gaza secara total dan menarik seluruh pasukannya dari wilayah tersebut sebagai syarat utama untuk mencapai kesepakatan.

Tuntutan ini muncul di tengah kelanjutan serangan militer Israel di Jalur Gaza, bahkan saat perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar, mencapai hari kedua di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Selasa (7/10/2025).

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu berencana melepaskan tawanan secara bertahap. Namun, pembebasan tawanan terakhir harus berbarengan dengan penarikan final militer Israel dari Gaza. Juru runding utama Hamas, Khalil al-Hayya, mengungkapkan ketidakpercayaan kelompoknya terhadap Israel.

“Kami tidak mempercayai pendudukan [Israel], bahkan sedetik pun,” kata Al-Hayya, menegaskan bahwa Hamas menginginkan “jaminan nyata” bahwa perang akan berakhir dan tidak akan dimulai kembali, menuduh Israel telah melanggar dua gencatan senjata sebelumnya.

Syarat ini merespons rancangan rencana 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang salah satu permintaannya adalah perlucutan senjata faksi Palestina. Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya secara tegas menolak untuk menyerahkan senjata mereka.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis pernyataan yang menandai dua tahun sejak dimulainya konflik, menyebut periode tersebut sebagai “perang demi keberadaan dan masa depan kita.”

Tanpa merujuk langsung pada perundingan gencatan senjata, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan “terus bertindak untuk mencapai semua tujuan perang: pemulangan semua sandera, penghapusan kekuasaan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Israel.”

Meski pembicaraan damai terus berjalan, serangan Israel di Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dikutip dari kantor berita Palestina Wafa, pada hari Selasa, drone dan jet tempur Israel menyerang wilayah Sabra dan Tal al-Hawa di Kota Gaza, serta kamp Shati di dekatnya. Sedikitnya 10 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan pada hari itu.

Menurut pemantau konflik yang berbasis di AS, ACLED, Gaza telah mengalami lebih dari 11.110 serangan udara dan drone, serta sedikitnya 6.250 serangan artileri dan penembakan selama dua tahun perang. Jumlah korban tewas warga Gaza telah mencapai lebih dari 66.600 jiwa.

Sementara itu, meskipun masih terdapat tanda-tanda perbedaan pendapat, perundingan tersebut tampaknya menjadi tanda kemajuan paling menjanjikan dalam upaya mengakhiri perang, dengan Israel dan Hamas sama-sama mendukung banyak bagian dari rencana Trump.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, mengatakan para mediator, Qatar, Mesir, dan Turki, tetap fleksibel dan mengembangkan gagasan seiring berjalannya perundingan gencatan senjata.

“Kami tidak berpegang pada prasangka dalam negosiasi. Kami mengembangkan formulasi ini selama perundingan itu sendiri, yang sedang berlangsung saat ini,” ujarnya.

Al Ansari mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, akan bergabung dengan mediator lain, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner dari AS, pada hari Rabu di Mesir.

“Partisipasi perdana menteri Qatar tersebut menegaskan tekad para mediator untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang,” tambah Al Ansari.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:50
AS Cs Terjunkan Pasukan Besar-besaran di Gerbang China-Rusia, Mau Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Indo-Pasifik makin memuncak. Jepang, sekutu keamanan utama Amerika Serikat (AS), bersiap menggelar latihan perang skala besar di udara, darat, dan laut bersama sekutu-sekutu Pasifiknya akhir bulan ini, di tengah meningkatnya ancaman militer dari China.

Latihan gabungan tersebut, yang akan melibatkan ribuan personel, dijadwalkan berlangsung dari 20 hingga 31 Oktober di seluruh Jepang, mencakup fasilitas militer AS dan wilayah udara serta perairan sekitarnya.

Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional gabungan Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang untuk pertahanan negara.

Latihan perang ini akan menampilkan pengerahan personel dan peralatan dalam jumlah masif. Jepang akan melibatkan sekitar 52.300 personel, 4.180 kendaraan, 60 kapal, dan 310 pesawat dari tiga matra militernya (Angkatan Darat, Laut, dan Udara).

Selain Jepang, AS dan Australia akan berpartisipasi. Washington dan Canberra akan mengerahkan sekitar 5.900 dan 230 personel untuk meningkatkan kerja sama trilateral.

“Latihan ini akan menjaga dan meningkatkan kemampuan operasional gabungan Pasukan Bela Diri dengan melakukan latihan gabungan antara Pasukan Bela Diri Darat, Maritim, dan Udara,” kata Kantor Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan dalam pengumumannya.

“Pasukan AS dan Australia juga akan berpartisipasi dalam sebagian pelatihan tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.”

Latihan ini digelar saat Tokyo menyoroti China dengan cepat membangun kekuatan bersenjatanya, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah yang mampu menyerang pangkalan Jepang dan AS, serta memperluas kehadiran militernya di Pasifik dengan mengerahkan kapal-kapal angkatan laut.

“Postur eksternal China, aktivitas militer, dan aktivitas lainnya merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi Jepang dan komunitas internasional dan menghadirkan tantangan strategis terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya yang harus ditanggapi Jepang dengan kekuatan nasionalnya yang komprehensif dan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan sekutunya, negara-negara yang berpikiran sama, dan lainnya,” tulis Buku Putih postur pertahanan Jepang.

Jepang memegang peran kunci dalam menahan China di bawah strategi rantai pulau AS, yang menetapkan tiga garis pertahanan dari utara ke selatan untuk mencegah agresi militer China di Pasifik Barat.

Latihan ini juga menyusul latihan perang lain yang baru-baru ini dilakukan Jepang dengan AS dan Australia, seperti Exercise Resolute Dragon 25 dan Exercise Bushido Guardian 25.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:40
Begini Rencana Pemerintah agar LPG Subsidi 3 Kg Tepat Sasaran

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah-langkah strategis agar penyaluran LPG 3 kilo gram (kg) bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Saat ini, pemerintah mulai membangun sistem pendataan terpadu untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, sistem baru tersebut akan mencakup seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, hingga pangkalan dan sub pangkalan.

“Jadi di LPG itu juga ini kan kita tempo hari melihat itu penyaluran untuk LPG ini kan juga tidak begitu terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong untuk PPN (Pertamina Patra Niaga), ada dinamika, kita membuatkan sistem. Jadi ini mulai dari hulunya, dari SPPBE, kemudian itu bagaimana sampai dengan agen, kemudian pangkalan dan sub-pangkalan itu bisa terdata,” jelas Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, selama ini banyak rumah tangga yang mengonsumsi LPG 3 kilogram melebihi kebutuhan wajar. Bahkan, ada yang bisa menggunakan hingga 10 hingga 20 tabung per bulan, padahal jumlah ideal untuk kebutuhan rumah tangga jauh di bawah itu.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan untuk menentukan rata-rata konsumsi LPG rumah tangga di Indonesia.

“Bagi masyarakat yang mengonsumsi, ini kan tempo hari ada yang dalam satu bulan itu bisa 10, bisa 20, ya padahal ini kan kebutuhan rumah tangga. Kita juga sudah melakukan identifikasi rumah tangga kebutuhan satu bulan itu kira-kira berapa optimalnya ini,” imbuhnya.

Dari hasil kajian tersebut, Kementerian ESDM menemukan bahwa kebutuhan standar rumah tangga terhadap LPG 3 kg berada di kisaran empat hingga lima tabung per bulan. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung total kebutuhan nasional dan menentukan alokasi subsidi.

“4 sampai 5 tabung dalam satu bulan, ya berarti ini kita juga bisa mengalkulasi berapa kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan rumah tangga,” paparnya.

Selain memperkuat sistem pendataan dan perhitungan kebutuhan, pemerintah juga akan mengandalkan peran lembaga lokal dalam proses distribusi agar penyaluran lebih efektif.

“Nanti di pedesaan tentu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi, dan juga distribusi jadi bisa berjalan secara efektif,” tandasnya.

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:30
Jepang Perluas Kerja Sama Pertahanan dengan RI Cs, Persiapan Perang?

Jakarta, CNBC Indonesia – Strategi kerja sama pertahanan Jepang dengan negara-negara ASEAN telah mengalami pergeseran signifikan sejak pertengahan tahun 2010-an, bergerak melampaui kerangka kerja sama militer tradisional. Perubahan pendekatan ini ditujukan untuk membangun kemitraan pertahanan yang kuat.

Melalui spektrum yang lebih luas, termasuk transfer peralatan, latihan gabungan regional, dan dialog strategis, Tokyo terus memperkuat diplomasi pertahanannya di Asia Tenggara. Pondasi dari perubahan kebijakan luar negeri ini adalah pembentukan kerangka hukum dan politik baru yang dirancang untuk memperdalam keterlibatan keamanan di bawah prinsip “standards and norms”.

Salah satu instrumen paling penting dalam strategi baru ini adalah “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology” yang diresmikan pada tahun 2014, dan baru-baru ini ditinjau ulang pada 2023-2024. .

Menurut Takeshi Yuzawa, Profesor Hubungan Internasional dari Hosei University, kerangka prinsip transfer tersebut telah memicu lonjakan yang mencatat rekor total transfer peralatan pertahanan yang dilaporkan Jepang sejak tahun 1967.

Implementasi dari kebijakan transfer ini sudah terealisasi melalui serangkaian kesepakatan penting dengan sejumlah negara ASEAN. Buktinya terlihat dari catatan transfer peralatan dan teknologi pertahanan, dimulai dari Filipina (2014), berlanjut ke Malaysia (2018), kemudian Indonesia (2021), Vietnam (2021), dan terus berlanjut ke Thailand (2022), hingga yang terbaru Singapura (2023).

Di samping transfer teknologi dan peralatan, Jepang juga memperkuat dimensi kerja sama non-tradisional melalui inisiatif seperti “The Vientiane Vision” pada tahun 2016. Visi ini berfokus pada penggunaan dialog dan kerja sama untuk mendefinisikan aspirasi regional dan memperluas upaya “building capacity regionally” di negara-negara ASEAN.

“Hal ini berlandaskan kebijakan pertahanan luar negeri Jepang,” tuturnya dalam forum kuliah umum di Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Rabu (8/10/2025).

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:25
Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambahkan anggaran transfer ke daearah (TKD) untuk tahun depan, menyusul banyaknya protes dari berbagai pemerintah daerah (pemda).

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Meski begitu, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Ia pun memastikan, ruang peningkatan TKD 2026 masih terbuka lagi ke depannya.

“Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Kendati begitu, ia menegaskan, ada syarat untuk menaikkan anggaran TKD pada tahun depan lebih lanjut. Salah satunya ialah ekonomi Indonesia kondisinya harus semakin baik dengan dukungan belanja pemda yang lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kalau ekonomi bagus otomatis ya penerimaan pajaknya naik ya. nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” ucap Purbaya.

Sebagaimana diketahui, protes pemangkasan anggaran TKD itu disampaikan Gubenur berbagai wilayah di daerah Indonesia dalam momen audiensi dengan Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (7/10/2025).

Ada sebanyak 18 gubernur yang hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Adapun, dalam audiensi dengan Purbaya, muncul tuntutan utama mereka yakni persoalan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Semua gubernur meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang TKD-nya dipangkas hingga 25%.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

“Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi,” tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

(arj/mij)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:20
Dongkrak Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Siap Lakukan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mendorong program pembangunan 3 juta rumah dan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie mengatakan, program 3 juta rumah akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses terhadap tempat tinggal atau hunian. Program ini juga akan dibarengi dengan pemerataan akses yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara perintis.

“Yang semuanya bertujuan untuk menghubungkan wilayah terisolasi atau yang terbatas aksesnya,” ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Infrastructure & Property’, Rabu (8/10/2025).

Di samping itu, dia memastikan bahwa pemerintah dapat mengintegrasikan transportasi antarmoda dan keterpaduan program dengan menerapkan prinsip konektivitas berkelanjutan. Alhasil, semua program yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya program 3 juta rumah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Lebih jauh, Meinarti meyakini bahwa konektivitas merupakan katalisator utama dalam mengubah wilayah pasif atau kurang berkembang menjadi daerah yang lebih maju, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Jadi pembukaan akses pasar dan pengembangan rantai pasok pastinya dapat lebih menciptakan kluster ekonomi baru termasuk berkembangnya industri pariwisata di sejumlah daerah tertentu,” pungkasnya.

(dpu/dpu)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:18
Video: ERA Indonesia Raih Property Brokerage Leadership Award 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 “Best Infrastructure & Property ” sebagai wujud apresiasi terhadap peran dan kinerja pelaku bisnis di sektor infrastruktur dan properti yang mampu mengambil peran di tengah berbagai tantangan.

CNBC Indonesia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 “Best Infrastructure & Property” memberikan penghargaan kepada PT Era Indonesia sebagai Indonesia Property Brokerage Leadership Award 2025.

Selengkapnya simak dalam Road to CNBC Awards 2025, Rabu (08/10/2025).

08/10/2025 21:15
Wamen ESDM Beberkan Penyederhanaan Proses Perizinan Hulu Migas

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Berbagai upaya dilakukan, termasuk salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa salah satu fokus penyederhanaan proses perizinan dilakukan pada tahap penyediaan lahan.

“Untuk proses perizinan, ya kita juga melakukan penyederhanaan. Ya biasanya yang menjadi permasalahan adalah yang terkait dengan penyediaan lahan,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

Menurut dia, pemerintah kini melakukan simplifikasi proses terkait penyediaan lahan. Sebagai contoh, jika suatu wilayah telah ditetapkan sebagai wilayah kerja migas oleh pemerintah, maka proses perizinan untuk konfirmasi ketersediaan lahan akan diterbitkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Itu justru proses perizinannya untuk konfirmasi ketersediaan lahan, ya ini atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai dengan tata ruangnya atau izin lokasinya, ini diterbitkan otomatis melalui sistem OSS,” katanya.

Selain itu, jika wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan atau area penggunaan lain yang dikuasai masyarakat, maka akan diberikan kompensasi atau ganti rugi yang lebih layak dan menguntungkan masyarakat.

“Sehingga reluktansi masyarakat dalam penyediaan bagi kegiatan-kegiatan hulu migas itu juga bisa terselesaikan,” ujarnya.

Yuliot menjelaskan, selama ini proses perizinan di sektor migas masih bersifat manual, di mana berbagai dokumen dikumpulkan dalam bentuk berkas fisik dan disampaikan kepada pemerintah untuk dievaluasi.

Namun kini, seluruh proses tersebut telah diintegrasikan melalui sistem OSS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM.

Sehingga pada saat konfirmasi ketersediaan lahannya diberikan, itu bisa dilakukan akuisisi lahan. Dari akuisisi lahan itu bisa dilanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur itu juga ini perizinannya itu juga terintegrasi mana yang menjadi kewenangan pemerintah itu nanti akan dilakukan proses validasinya oleh Kementerian PUPR,” tambahnya.

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:15
DPR Ungkap Pentingnya Infrastruktur Berkualitas & Berkelanjutan

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengaku bahwa pihaknya akan terus mendorong infrastruktur berkualitas untuk semua proyek di Indonesia. Menurutnya pembangunan infrastruktur sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal mutlak.

“Selain penting juga memastikan bahan-bahan yang digunakan berasal dari dalam negeri agar dampaknya besar terhadap masyarakat,” jelas Sudjatmiko dalamRoad to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Infrastructure & Property’, Rabu (08/10/2025).

Selain itu, menurut Sudjatmiko, DPR RI juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur. Dia pun mengapresiasi pengadaan barang dan jasa konstruksi pada proyek pemerintah yang cukup baik dengan LPSE dan e-catalog.

“Dengan sudah baik ini seharusnya mutunya sudah tidak diragukan maka itu DPR dan masyarakat juga seharusnya mendukung,” jelas dia.

Untuk itu diharapkannya, Pemerintah bisa terus mendorong roadmap pengembangan sektor properti dan infrastruktur secara berdampingan dan tidak terpisahkan.

Apalagi menurutnya, di era Kepemimpinan Presiden Prabowo ada menteri-menteri koordinator untuk memastikan beragam proyek. Untuk infrastruktur ada Menteri AHY yang diharapkan bisa mengorkestrasi kementerian dan lembaga terkait.

“Mustahil ada properti tanpa ada infrastruktur, jadi butuh roadmap yang jelas dan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar menjadi multiefek bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Sudjatmiko.

(dpu/dpu)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 21:12