Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang akan dimulai pada awal tahun 2025. Untuk mendukung itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan jaringan gas (jargas) sambungan rumah (SR) yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tersebut.

    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyatakan, pada pemerintahan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk membangun jargas pada program pembangunan rumah.

    “Kita sudah sempat koordinasi bersurat dari Menteri ke Menteri sudah. Nah ini kita mau melanjutkan koordinasi itu,” ungkap Laode, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meskipun tak sepenuhnya untuk 3 juta rumah, Laode menegaskan, pihaknya mengejar target pembangunan jargas untuk 2,5 juta sambungan rumah seperti yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

    “Nah sekarang kita belum sampai (2,5 juta SR), baru 850 ribu SM. Berarti kan PR-nya masih lebih dari 1,5 juta ya. Yang harus kita kejar, nah 1,5 juta itu harus bisa nih 5 tahun. Gimana caranya,” terang Laode.

    Untuk mendukung terciptanya pembangunan jargas sesuai target, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru. Di mana, kelak pembangunan Jargas bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Ditargetkan, Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

    “Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” terang Laode.

    Memang, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

    Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

    Untuk menumbuhkan minat badan usaha swasta membangun Jargas, kata Laode, pihaknya akan memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

    “Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

  • Media Asing Tiba-Tiba Sorot Kelanjutan IKN di Era Prabowo, Kenapa?

    Media Asing Tiba-Tiba Sorot Kelanjutan IKN di Era Prabowo, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara kembali menjadi sorotan media asing. Ini muncul ketika Presiden baru RI, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan terkait proyek tersebut.

    Salah satunya media berbasis di Kanada, Reuters, yang juga dilansir media Singapura, Channel News Asia (CNA). Laman itu membuat artikel khusus berjudul ‘Indonesia’s Prabowo wants key buildings in new capital ready in 4 years’ dirilis pada Selasa (29/10/2024).

    “Pemimpin baru Indonesia, Prabowo Subianto, ingin menyelesaikan gedung-gedung penting pemerintahan dan parlemen di ibu kota baru senilai US$32 miliar dalam empat tahun ke depan, menurut seorang menteri Kabinet,” tulis laman itu.

    “Proyek ibu kota, yang merupakan inisiatif mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan untuk memindahkan pusat kekuasaan Indonesia sekitar 1.200 km dari Jakarta yang tenggelam dan padat ke Nusantara, yang terletak di hutan pulau Kalimantan,” tambahnya.

    Dijelaskan bahwa sempat muncul keraguan tentang IKN di tengah bergantinya pemimpin Indonesia. Apalagi muncul program makan gratis, yang kini dikenal dengan makan bergizi.

    “Pernyataan mengenai niat Prabowo ini muncul di tengah keraguan bahwa ia akan melaksanakan proyek tersebut dengan kecepatan yang sama seperti Widodo,” tulis laman itu menyebut nama belakang mantan Presiden Jokowi.

    “Apakah anggaran negara dapat digunakan untuk mendanai Nusantara bersamaan dengan program makanan gratisnya yang bernilai miliaran dolar, janji kampanye pemilunya yang khas,” tambahnya.

    Namun ditambahkan pula bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa komitmen Prabowo tak perlu diragukan. Ia menjamin proyek warisan itu akan diselesaikan.

    Sebenarnya komitmen tentang pembangunan IKN juga disorot laman Korea, The Korea Post. Disebut bagaimana pemindahan ibu kota juga menjadi salah satu fokus Prabowo menjadi Presiden RI.

    “Presiden Prabowo mendukung rencana pemindahan ibu kota yang digagas mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan proyek Nusantara,” tambahnya dalam artikel berjudul ‘Indonesia’s New President Prabowo Aims for 8% Economic Growth Rate’.

    “Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, memitigasi masalah lingkungan hidup, dan mendorong keseimbangan pembangunan daerah,”tambahnya.

    “Nusantara yang terletak di Kalimantan bagian timur ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah yang berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat menarik investasi dan memainkan peran penting dalam merevitalisasi perekonomian lokal.”

    (sef/sef)

  • Keras! Amran Larang Anak Buahnya Main Golf dengan Pengusaha-Ancam Gini

    Keras! Amran Larang Anak Buahnya Main Golf dengan Pengusaha-Ancam Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memperingatkan pengusaha agar tak menggunakan calo dalam kegiatan kemitraan dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Jika ada oknum yang melakukan tindakan tersebut, katanya, Amran menegaskan tidak akan segan mencoret nama pengusaha atau perusahaan itu dari daftar mitra strategis Kementan.

    Tak hanya itu, kata dia, perusahaan yang didapati menggunakan calo juga dipastikan tidak bisa masuk lagi sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian.

    “Bagi Bapak (pengusaha) yang di luar menggoda Kementerian Pertanian (juga harus dilaporkan), harus balance, fair saya. Kamu (pegawai Kementan) lapor, ini pengusaha goda saya. Aku blacklist Bapak (pengusaha mitra), nggak boleh ikut di sini,” kata Amran dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas Kementan, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, pengusaha yang menggunakan calo untuk pengadaan itu justru menyusahkan kementerian. Sebab, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan target kepada Kementan untuk bisa swasembada pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    “Bagi pengusaha yang bawa calo aku blacklist. Bapak menggunakan calo, Bapak berakhir disini, nggak boleh. Ini bikin susah kita, kami ditarget swasembada. Jangan karena masalah pengadaan saja kita yang bikin susah,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Amran juga meminta kepada para pengusaha yang bermitra dengan Kementan untuk tidak menggoda para pegawai dan pejabat Kementan dengan berbagai cara, seperti mengajak bermain golf sampai dengan bulu tangkis.

    “Saya ingatkan lagi, jangan menggoda dengan segala cara. Main bulu tangkis, ngajak golf, makan, atau ngopi, jangan! Tidak boleh ketemu di luar. Awas kalau saya dapat. Nggak boleh ya main bulu tangkis, main golf, main apa saja nggak boleh. Pertama main golf, kemudian merembet karena sebenarnya ada kegiatan (terselubung),” ucap dia.

    Di sisi lain, Amran turut memberikan wejangan dari Presiden Prabowo untuk seluruh pegawai Kementan. Katanya, Presiden Prabowo menginginkan pemberantasan korupsi itu nyata, bukan hanya basa-basi semata. Dia juga mengingatkan bahwa kedudukan tertinggi di dunia bukanlah harta, melainkan kehormatan. Karenanya, Amran sangat tidak ingin Kementan tercoreng dan dicap sebagai Kementerian korupsi.

    “Jangan buat masalah. Kedudukan yang tertinggi dalam hidup bukan harta, bukan materi, tapi kehormatan. Dan itu yang dikenal anak-cucu kita nanti. Nggak ada gunanya punya harta yang berlimpah tapi kehormatan Anda tidak dimiliki. Kita merdeka karena kita rebut kehormatan,” pungkasnya.

    (dce)

  • Swasta Bakal Bisa Bangun Jargas, Pemerintah Siap Tebar Insentif!

    Swasta Bakal Bisa Bangun Jargas, Pemerintah Siap Tebar Insentif!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang menyusun aturan baru berkenaan dengan pembangunan Jaringan gas (Jargas) Sambungan Rumah. Di mana, kelak pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bisa ikut andil dalam pembangunan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) itu

    Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan menyiapkan insentif supaya pihak swasta bisa tertarik membangun Jargas tersebut. Diantara insentifnya adalah memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

    “Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sebagaimana dikatakan Laode, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai skema KPBU dalam pembangunan Jargas tersebut. Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Melalui skema KPBU itu, kelak pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

    “Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” ungkap Laode.

    Sebagaimana disebutkan Laode, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

    Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini menguntungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

    (pgr/pgr)