Category: CNBCindonesia.com News

  • Batu Bara RI Akan Disulap Jadi Gas, Kurangi Impor LPG

    Batu Bara RI Akan Disulap Jadi Gas, Kurangi Impor LPG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong agar proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dapat segera terealisasi. Pasalnya, proyek ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang setiap tahun terus meningkat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat melimpah. Namun di sisi lain, dunia sedang bergerak menuju transisi energi hijau.

    “Kita tahu bahwa batu bara masih cukup banyak di Indonesia. Sementara dunia menginginkan untuk adanya green energy. Nah, bagaimana caranya supaya batu bara itu bisa dimanfaatkan, tetapi kita juga green energy-nya nggak hilang. Artinya dapat juga sekalian,” kata Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Oleh sebab itu, salah satu solusi yang tengah digagas pemerintah adalah pemanfaatan batu bara menjadi DME, pengganti bahan baku LPG. Mengingat bahwa selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 6-7 juta ton LPG per tahun, sebagian besar dari Amerika Serikat.

    “Ini kita mencoba untuk bertransformasi dari batu bara yang energi kotor menjadi yang lebih bersih melalui DME tadi,” katanya.

    Tri memandang, selain bisa mengubah karakter batu bara menjadi lebih ramah lingkungan, proyek ini juga akan berdampak pada pengurangan subsidi LPG. Adapun, subsidi LPG setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 80 triliun – Rp 87 triliun.

    “Seperti kita ketahui bersama, LPG subsidi-nya sekitar Rp 80-87 triliun setiap tahun. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi itu. Nah, salah satunya dengan DME seperti saya sampaikan tadi,” katanya.

    Peta Jalan DME RI

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau dalam hal ini yaitu hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang diperkirakan mulai jalan pada 2030.

    Rencana ini yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Aturan tersebut menggantikan aturan yang sebelumnya berlaku yakni PP No.79 Tahun 2014 tentang KEN.

    Dalam pasal 9 dituliskan bahwa Indonesia merumuskan pemanfaatan energi final beberapa jenis energi, salah satunya adalah pemanfaatan DME.

    “Energi final adalah sumber energi dan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir,” tulis beleid itu, dikutip Kamis (25/9/2025).

    Selama 10 tahun mulai dari tahun 2030, Indonesia direncanakan bisa memanfaatkan DME dari nol hingga 600 ribu ton setara minyak (tonnes of oil equivalent/TOE).

    Mulai tahun 2040-2060, Indonesia direncanakan lebih masif lagi dalam pemanfaatan DME dari 3 juta TOE hingga 3,6 juta TOE.

    Sejalan dengan itu, pemanfaatan LPG di Indonesia juga direncanakan terus menurun hingga tahun 2060 mendatang. Mulai tahun 2030, Indonesia bakal memanfaatkan 11-11,2 juta TOE LPG selama 10 tahun.

    Pada tahun 2040, pemanfaatan LPG dalam negeri akan menurun jadi 2,8-3 juta TOE selama 10 tahun. Mulai tahun 2050, Indonesia terus menurunkan pemanfaatan LPG menjadi 1-1,1 juta TOE.

    Hingga pada tahun 2060, Indonesia hanya memanfaatkan LPG antara 0,8-0,9 juta TOE.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dedi Mulyadi Bantah Data Dana Pemda di Bank, Purbaya Jawab Gini!

    Dedi Mulyadi Bantah Data Dana Pemda di Bank, Purbaya Jawab Gini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara ihwal bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal data dana mengendap Pemprov Jawa Barat di bank daerah.

    Purbaya mengatakan, data itu sudah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI). Maka, ia berpendapat, seharusnya anak buah gubernur yang akrab disapa KDM itu juga melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

    “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya menegaskan, sebetulnya data dana mengendap pemda yang tercatat BI sudah sesuai dengan laporan perbankan, karena sistem mereka langsung terhubung.

    Apalagi, ia menekankan, data yang di BI dan Kementerian Keuangan itu telah sesuai dengan yang dipegang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meski awalnya ada sedikit perbedaan.

    Di sisi lain, Purbaya menegaskan, dirinya juga tidak pernah menyebutkan secara khusus data dana mengendap pemda Jabar setiapkali mengungkapkan data dana mengendap pemda. Maka, ia mengaku heran Dedi Mulyadi malah mengungkapkan sendiri datanya.

    “Jadi Pak Daddy emang tahu juga semua bank? Dia hanya tau Jabar aja kan dan saya enggak pernah describe data Jabar. Kan kalau dia bisa turunkan sendiri Saya gak tau dari mana datanya,” ucap Purbaya.

    “Jadi dia debat sama dirinya sendiri, saya gak tau. Jadi saya gak pernah bilang Jabar berapa kan, Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda dan data itu dari Sistem Keuangan Bank Sentral,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).

    Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

    “Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk depostio serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke bjb ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen,” kata Dedi.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025. Kerusuhan itu terkait dengan kasus online scam yang marak melibatkan WNI di luar negeri.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah memantau langsung situasi di lapangan bersama KBRI Phnom Penh.

    “Dari 97 WNI yang terlibat, 86 orang saat ini berada di kantor polisi kota Chrey Thum, provinsi Kandal, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit,” kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang di antaranya ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

    “Teman-teman KBRI juga sudah mengunjungi yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam nyawa,” ujarnya.

    Selain itu, Judha memastikan KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI.

    “Kami berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mengupayakan agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia,” tambah Judha.

    Ribuan Kasus Online Scam

    Judha menjelaskan kerusuhan di Kamboja menjadi bagian dari meningkatnya kasus online scam atau penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri. Ia mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, lebih dari 10.000 WNI terlibat kasus online scam di 10 negara, mulai dari Kamboja, Myanmar, hingga Afrika Selatan.

    Dari total kasus tersebut, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring.

    “Tidak semua WNI yang terlibat adalah korban TPPO. Ada yang berangkat dengan sadar karena mengejar gaji tinggi. Padahal, pekerjaan seperti itu dilarang oleh undang-undang,” tegas Judha.

    Menurutnya, sebagian besar WNI yang terlibat berangkat tanpa prosedur resmi, tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis. Judha menyebut “dari 10 ribu kasus itu, tidak ada satu pun yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Semua berangkat dengan bebas visa wisata, sehingga akhirnya mengalami overstay.”

    Kasus online scam juga, kata Judha, biasanya melibatkan modus love scam. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas fiktif untuk menipu korban secara emosional sebelum menggiring mereka ke investasi atau transaksi palsu.

    “Jadi hati-hati, kalau tiba-tiba ada akun media sosial yang kelihatannya menarik, jangan langsung percaya. Bisa jadi di balik akun itu bukan orang yang sebenarnya,” tandasnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Sebut RI Hilang Rp 45 Triliun per Tahun Gegara Tambang Ilegal

    Prabowo Sebut RI Hilang Rp 45 Triliun per Tahun Gegara Tambang Ilegal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyebut negara selama ini kehilangan Rp 45 triliun per tahun karena praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung.

    Bahkan, menurutnya hal ini sudah terjadi selama 10-20 tahun. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang diperkirakan bisa mencapai Rp 900 triliun.

    “Saudara-Saudara, saya beri contoh dari Pulau Bangka Belitung kita hilang Rp 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp 45 triliun dikali 10 aja Rp 450 triliun, kali 20 tahun Rp 900 triliun, apa yang bisa kita bangun dengan Rp 900 triliun?” ungkapnya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia menyebut, selama setahun periode pemerintahannya, Kabinet Merah Putih berada pada jalur yang benar.

    “Saya kira itu capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan Saudara-Saudara bahwa kita berada di jalan yang benar,” ujarnya.

    “Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama awalnya harus dari niat, niat kita harus baik, niat kita harus sungguh-sungguh menjalankan amanat dari rakyat, kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat, dari semua bahaya, bahaya kemiskinan, kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai dan bencana ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa fisik dan non fisik,” paparnya.

    Seperti diketahui, sejak awal September 2025 lalu Presiden Prabowo telah mengerahkan TNI-Polri untuk memberantas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

    Dia menyebut, hal ini dilakukan pemerintah karena maraknya tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Bahkan, jumlah mencapai 1.000 tambang ilegal.

    “Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah, terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal,” tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional ke VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Maka dari itu, mulai 1 September 2025 lalu, Prabowo memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk membuat operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Ia mengindikasikan 80% hasil timah diselundupkan.

    “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,” ungkap dia.

    “Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun,” tegas Prabowo.

    (wia/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: 1 Tahun Prabowo-Gibran, Antara Stabilitas & Ekspektasi Pasar

    Video: 1 Tahun Prabowo-Gibran, Antara Stabilitas & Ekspektasi Pasar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025). Dalam periode tersebut, capaian ekonomi nasional mencatat kinerja yang melampaui perkiraan banyak pihak

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Hidayah dan Maikel Jefriando dalam Editor’s Vew di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (20/10/2025).

  • Prabowo Ungkap The Invisible People di RI, Beri Peringatan ke Menteri

    Prabowo Ungkap The Invisible People di RI, Beri Peringatan ke Menteri

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto bertekad memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Prabowo mengingatkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar kelompok yang disebut The Invisible People tidak boleh dibiarkan saja oleh pemerintah.

    “Kelompok elit tidak melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan the invisible people,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Pemerintah, kata Prabowo harus bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh kelompok tersebut. Dengan demikian, kebijakan bisa dirancang dan diimplementasikan secara optimal yang selama ini belum terealisasi.

    “Apakah ini cukup usaha, pasti tidak cukup tapi minimal kita berusaha berupaya, kalau tidak bisa membantu banyak orang kita bantu banyak orang. Kalau tidak bisa kita bantu satu orang, kalau satu tidak bisa dibantu jangan kita bikin sulit orang itu,” jelasnya.

    “Ini pendekatan sederhana we must do what we can do, and we can do if we want too,” tegas Prabowo.

    Salah satunya langkah Prabowo mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangun sekolah rakyat.

    “Saya percaya berdiri 500 sekolah ini saya percaya itu kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin karena konsep sekolah rakyat. Ini adalah satu sekolah 1.000 siswa SD, SMP, SMA, SMK,” papar Prabowo.

    Pemerintah juga membangun sekolah unggulan yang berisikan anak terpintar dengan harapan bisa jadi pemenang Nobel.

    “Kita ingin Indonesia unggul di saintek, masa depan bangsa di abad 21 ditentukan saintek, kita butuh anak-anak pinter, kita butuh insinyur, profesor, ahli matematika, di semua bidang teknologi,” pungkasnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan, proyek hilirisasi di Indonesia akan didominasi oleh tambang mineral dan batu bara (minerba). Hal itu khususnya hingga tahun 2040 mendatang.

    Tercatat, menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dicatat Bahlil, sebanyak 90% proyek hilirisasi hingga tahun 2040 berasal dari sektor minerba.

    “Nanti hilirisasinya paling banyak nanti Bang Rosan lah. Kita bicara hilirisasi. Di Kementerian Bang Rosan itu sudah membuat peta jalan hilirisasi sampai dengan 2040. Ini 90%-nya dari sektor pertambangan. Mineral batubara,” kata Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025, di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Untuk mewujudkan proyek-proyek hilirisasi sektor minerba yang dimaksud itu, pihaknya dengan Kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani tersebut akan berkolaborasi.

    Hilirisasi itu juga dinilai sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyetopan ekspor bahan mentah minerba. Contoh konkretnya, pada komoditas nikel, Indonesia sudah meraup nilai tambah dari ekspor hilirisasi nikel hingga lebih dari 10 kali lipat sejak tahun 2019.

    “Nikel itu 2017-2018 ekspor kita itu hanya US$ 3,3 miliar. Sekarang kita menutup ekspor nikel, kita bangun ekosistem baterai mobil, kemudian kita bangun hilirisasi. Sekarang hilirisasinya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar US$ 34-40 miliar. Ini untuk nilai ekspor komoditas nikel kita,” paparnya.

    Sayangnya, dia menilai banyak oknum yang ingin Indonesia tidak menjalankan program hilirisasi. Bahkan, banyak negara yang ‘tidak ikhlas’ jika Indonesia maju dengan program hilirisasi.

    “Dan tidak ada negara di dunia ini yang ingin Indonesia maju dengan mereka ikhlas. Pasti banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ada juga oknum-oknum yang ada di bangsa ini yang tidak ingin juga untuk hilirisasi ini berjalan dengan baik. Karena apa? Sudah nyaman. Dengan ekspor bahan baku,” tandasnya.

    28 Komoditas Dihilirisasi

    Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, berikut komposisi cadangan 28 komoditas di Indonesia terhitung dalam lingkup global:

    1. Nikel (42%) no. 1 di dunia

    2. Timah (16,3%) no. 2 di dunia

    3. Tembaga (3%) no. 11 di dunia

    4. Bauksit (4%) no. 6 di dunia

    5. Besi baja (0,94%) no. 16 di dunia

    6. Emas perak (emas 5%, perak 2%)

    7. Batu bara no. 7 di dunia

    8. Aspal buton (3,91%) no. 3 di dunia

    9. Minyak bumi (0,1%) no. 5 di Asia Pasifik

    10. Gas bumi (0,7%) no. 4 di Asia Pasifik

    11. Sawit (58,7%) no. 1 di dunia

    12. Kelapa (27%) no. 1 di dunia

    13. Karet (27%) no. 2 di dunia

    14. Biofuel (59%) no. 1 di dunia hanya dari sawit

    15. Kayu balok (4%) no. 6 di dunia

    16. Getah pinus (13%) no. 3 di dunia

    17. Udang (16%) no. 3 di dunia

    18. Ikan TCT (21%) no. 1 di dunia

    19. Rajungan (3%) no. 2 di dunia

    20. Rumput laut (28%) no. 2 di dunia

    21. Potensi lahan garam potensi 47.734 hektar

    22. Pasir silika (0,9%) no. 18 di dunia

    23. Mangan (3,2%) no. 7 di dunia

    24. Kobal (7,19%) no. 3 di dunia

    25. Logam tanah jarang cadangan 227.976 ton

    26. Kakao (4%) no. 7 di dunia

    27. Pala (31,2%) no. 1 di dunia

    28. Tilapia (22,1%) no. 1 di dunia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga RI Buruan Aktifkan Akun, Biar Bisa Lapor SPT 2025 di Coretax

    Warga RI Buruan Aktifkan Akun, Biar Bisa Lapor SPT 2025 di Coretax

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari DJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun. Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, pihaknya memperkirakan pelaporan SPT Tahun 2025 nanti bisa tembus 14,5 juta. Angka ini berdasarkan realisasi perhitungan SPT tahun 2023 dan 2024.

    Dari total target 14,5 juta WP, Rosmauli menuturkan baru 2 juta atau sekitar 15% WP orang pribadi yang mengaktifkan akun. Sementara itu, WP badan baru mencapai 500 ribu.

    “Dari target tadi 14,5 juta WP yang diharapkan lapor SPT, sampai 20 Oktober yang sudah melakukan aktivasi akun wajib pajak sebanyak 2 juta atau 15% untuk orang pribadi. Sedangkan badan baru 500 ribu,” ujar Rosmauli, dalam Media Briefing Ditjen Pajak di Kantor DPJ, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rosmauli mengimbau wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun di Coretax. Pasalnya, pelaporan SPT Tahun 2025 yang dilakukan tahun depan akan menggunakan Coretax.

    Tidak hanya sekedar aktivasi, dia meminta agar WP harus memastikan dapat masuk dan mendapatkan kode otorisasi serta sertifikat elektroniknya dari akun Coretax-nya. Jika ini tidak didapatkan WP, maka mereka tidak akan bisa mengakses Coretax.

    “Tidak hanya sampai di aktivasi akun, tapi juga harus sampai tahap berikutnya, mendapatkan kode otorisasi dan sampai mendapatkan sertifikat elektronik. Karena, nggak akan bisa sign elektronik kalau tidak dapat kode otorisasi atau sertifikat elektronik,” tambahnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi melalui pembangunan pabrik dan kawasan industri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan geliat. Sejumlah proyek industri baru telah dimulai atau diresmikan dalam periode Oktober 2024 hingga Juni 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup beragam sektor dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Investasi dalam jumlah besar juga terus mengalir ke berbagai subsektor strategis. Di antaranya pembangunan pabrik,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin, Senin (20/10/2025).

    Salah satu proyek strategis adalah pembangunan pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.

    Sementara itu, sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) juga mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Juni 2025, sektor ini berhasil menarik investasi senilai Rp136,26 triliun.

    Secara keseluruhan, geliat pembangunan kawasan industri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan percepatan. Dalam setahun terakhir, pemerintah mencatat penambahan sembilan (9) kawasan industri baru di berbagai daerah.

    Adapun rinciannya adalah IPIP Sulawesi Tengah, I-Sentra Jawa Timur, Huadi Bantaeng Industrial Park Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cikembar II Jawa Barat, Kawasan Industri Losarang Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat, Kawasan Industri Seafer Jawa Tengah, dan Kawasan Industri Tembesi di Kalimantan Barat

    “Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sembilan kawasan industri baru, di mana 4 di antaranya berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Agus.

    Dengan penambahan ini, luas lahan kawasan industri Tanah Air tumbuh 4,81% atau setara 4.468,68 hektare. Begitu juga dengan jumlah tenant KEK yang ikut meningkat sebanyak 132 perusahaan atau sebesar 1,12%.

    “Pertumbuhan kawasan industri tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional yang tercermin dari peningkatan investasi sebesar Rp 571,58 triliun atau meningkat sebesar 9,26% dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% atau sekitar 310.000 tenaga kerja,”  bebernya.

    Upaya untuk mendorong investasi juga dibuka melalui Penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut dilakukan melalui Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, dimana pemerintah melakukan revisi daftar PSN dengan total saat ini terdapat 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis.

    Kalangan pengusaha kawasan industri menilai status PSN akan memberikan kepastian hukum, percepatan realisasi investasi, dan dukungan infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh wilayah Indonesia.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TNI Siap Kirim 20.000 Personel ke Gaza, Prabowo: Kita Tak Boleh Lugu

    TNI Siap Kirim 20.000 Personel ke Gaza, Prabowo: Kita Tak Boleh Lugu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan TNI untuk mengirimkan pasukan ke Gaza untuk mendukung upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    “Mudah-mudahan kita bisa ikut berperan dalam bidang penyelesaian Gaza. Saya perintahkan TNI kirim 20 ribu [personel perdamaian],” katanya saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Tak hanya Gaza, Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah lain, baik di Timur Tengah maupun kawasan lain.

    Hal itu tak lepas dari banyaknya konflik dan perang yang meletus di seleuruh dunia.

    “Kita tidak boleh lugu, tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut, padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan, 110 konflik,” tuturnya.

    Adapun Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Bahkan, beberapa waktu lalu PRabowo menghadiri KTT Perdamaian di Mesir.

    Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut mendukung penyelesaian konflik Gaza melalui two state solution, atau pengakuan dua negara, yakni Palestina dan Israel.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]