FOTO Internasional
Mencekam! Los Angeles Terbakar bak ‘Neraka’, 30.000 Orang Dievakuasi
News
45 menit yang lalu
Category: CNBCindonesia.com News
-
Video: Menakar Dampak Makan Bergizi Gratis Bagi Generasi Bangsa
Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis Atau MBG resmi berjalan sejak 6 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 Triliun yang cukup hingga Juni tahun ini. Namun, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, program ini membutuhkan tambahan dana besar untuk bisa berlangsung setahun penuh.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.
-
Beli Mobil EV Tahun Ini Bebas Pajak, Begini Aturan Lengkap Sri Mulyani
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sepanjang tahun ini.
Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024 tersebut serupa dengan aturan sebelumnya tentang pemberian insentif fiskal PPnBM DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai sepanjang 2024 yang tertuang dalam PMK Nomor 9/2024.
Bedanya, dalam PMK terbaru yang ditetapkan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 itu menyelipkan satu pasal yang mengatur tentang validasi data dalam sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Aturan itu tertuang dalam Pasal 5 PMK 135/2024.
Data yang kini harus divalidasi itu ialah dokumen pemberitahuan impor barang kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai CBU roda empat tertentu.
“Atas dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan validasi terhadap elemen data sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan sub urusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi beserta perubahannya oleh Sistem Indonesia National Single Window,” demikian petikan pasal 5 PMK 135/2024 dikutip Rabu (8/1/2025).
Adapun untuk besaran PPnBM yang ditanggung pemerintah masih tetap sebesar 100%. Besaran tanggungan itu ditujukan untuk PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Utuh atau Completely Built-Up (CBU) Roda Empat tertentu.
Demikian juga untuk PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap atau Completely Knocked-Down (CKD) Roda Empat, yang ditanggung Pemerintah sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang.
“PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025,” dikutip dari ayat 3 Pasal 3 PMK 135/2024.
PMK itu juga melampirkan contoh penghitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu.
1. PT X adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa impor Februari 2025 sampai dengan Juli 2025.
PT X mendapatkan insentif impor berupa tarif Bea Masuk 0% (nol persen) dan PPnBM ditanggung Pemerintah. Pada bulan Maret 2025, PT X melakukan impor 100 (seratus) unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan nilai impor Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Impor CBU
– Nilai Impor (DPP) : Rp20.000.000.000,00
– PPN Impor (12%) : Rp 2.400.000.000,00
– PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)
Dengan demikian Harga Impor nya menjadi Rp22.400.000.000,00
2. PT Y adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa impor Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.
PT Y menggunakan tarif Bea Masuk ATIGA 0% (nol persen) dan mendapat insentif PPnBM ditanggung Pemerintah. Pada bulan Januari 2025, PT Y melakukan impor 200 (dua ratus) unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan nilai impor Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
Impor CBU
– Nilai Impor (DPP) : Rp40.000.000.000,00
– PPN Impor (12%) : Rp 4.800.000.000,00
– PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)
Dengan demikian Harga Impor nya menjadi Rp44.800.000.000,00
Contoh penghitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat.
3. PT X adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pabrikan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa penyerahan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.
Pada bulan Agustus 2025, PT X melakukan penyerahan kepada distributor yaitu PT Y berupa 100 (seratus) unit KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat dengan harga jual Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
PT X mendapatkan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat.
Penyerahan
Contoh tata cara penghitungan dan pembuatan Faktur Pajak: PT X selaku Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak, dengan ketentuan:
a. Memungut pajak pertambahan nilai kepada PT Y dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) :
Faktur Pajak dibuat oleh PT X selaku Pengusaha Kena Pajak
– Harga Jual (DPP) : Rp40.000.000.000,00
– PPN (12%) : Rp 4.800.000.000,00
– PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)
Dengan demikian, Nilai Faktur nya menjadi Rp44.800.000.000,00
b. Mencantumkan keterangan pada kolom “Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak” yang memuat paling sedikit informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#EV123#STANDART#12345678901234567#
c. Mencantumkan keterangan pada kolom “Referensi” berupa “PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR … TAHUN …”
(arj/mij)
-
Video: Mari Elka Ungkap Keuntungan RI Gabung BRICS
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota penuh aliansi BRICS.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.
-
Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat.
Hal ini dipaparkan dalam laman Instagram @smindrawati. Dia membagikan momen dirinya menghadiri rapat di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (8/1/2025).
“Rapat terbatas dipimpin Presiden @prabowo bersama Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu @suahasil Dirut BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah,” kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/1/2025).
Adapun, Sri Mulyani menjabarkan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi :
• Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 triliun
• Pembiayaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun dengan
rincian:
a. FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit
b. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit
c. SSB (Susidi Selisih Bunga) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit
d. Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit
Rapat terbatas ini membahas percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.
(arj/haa)
-
Video: Diguyur Hujan 3 Hari, Banjir Melanda Arab Saudi
Jakarta, CNBC Indonesia – Pasca hujan deras selama 3 hari, kini banjir melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi, Selasa (07/01/2025) kemarin. Jalan dan alun-alun beberapa kota pun tergenang, termasuk di Kota Mekkah, Jeddah dan Madinah.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.
-
Video: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini akan bertugas untuk menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi, dan mendukung untuk potensi peningkatan penerimaan pajak ke depannya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku pihaknya bersama-sama kementerian lainnya akan mempersiapkan diri untuk menyukseskan rencana transformasi digital.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.
-
Video : Wilayah Tambang PBNU – Tencent Masuk Daftar Hitam AS
Jakarta, CNBC Indonesia –Organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama dipastikan mendapat wilayah izin usaha pertambangan khusus di Kalimantan Timur. Luas lahannya pun tak tanggung-tanggung yakni 26 Ribu Hektare.
Sementara itu, Saham Tencent Holdings raksasa teknologi asal China merosot 5,4% di bursa Hong Kong. Hal ini terjadi pasca Tencent masuk dalam daftar “Perusahaan Militer China” oleh departemen pertahanan AS.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (07/01/2025).
-
Video : Tegas! Erdogan Minta Akhir Militan Kurdi Suriah Semakin Dekat
Jakarta, CNBC Indonesia –Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan akhir bagi militan Kurdi di Suriah semakin dekat. Erdogan juga memperingatkan kemungkinan operasi militer baru jika integritas teritorial Suriah terancam.
Selengkapnya dalam program Autobiz CNBC Indonesia, Selasa (07/01/2025).
-
Video : Apple Mau Investasi Rp 16 T di RI, Menperin Sebut Masih Kurang
Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan jika nilai investasi yang diajukan oleh Apple sebesar 1 Miliar Dolar AS atau setara Rp 16,1 Triliun tidak cukup.
Selengkapnya dalam program Autobiz CNBC Indonesia, Selasa (07/01/2025).