Category: CNBCindonesia.com News

  • Jadi Ketua Satgas, Bahlil Dorong Perbankan Biayai Hilirisasi di RI

    Jadi Ketua Satgas, Bahlil Dorong Perbankan Biayai Hilirisasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal itu merujuk pada yang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Salah satu hal yang didorong oleh Bahlil dalam menjalankan program hilirisasi dalam negeri adalah peran dari lembaga keuangan seperti perbankan dalam negeri, maupun lembaga non keuangan untuk bisa turut berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan hilirisasi di Tanah Air.

    “Satgas ini juga diperintahkan lewat Keppres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dipesankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mengenai nilai tambah dari program hilirisasi yang harus sepenuhnya didapatkan oleh negara. Cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan maupun non keuangan yang ada di Indonesia.

    “Nah atas dasar itu Pak Presiden lewat Kepres ini memperjelas bahwa hilirisasi ini harus betul-betul dioptimalkan manfaatnya di Indonesia. Salah satu dari antaranya adalah perbankan-perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tambahnya.

    Selain itu, kata Bahlil, sesuai dengan yang sudah tertuang dalam beleid anyar tersebut, hilirisasi bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai program hilirisasi di dalam negeri.

    Walaupun memang, pembiayaan melalui APBN itu akan diminimalisasi serendah mungkin supaya tidak hanya mengandalkan pendanaan negara.

    “Di dalam Kepres. Contoh, PMN. Kan PMN ada APBN. Kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu adalah di BUMN. BUMN, katakanlah, membutuhkan equity yang cukup. Kan harus ada PMN. Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin,” tegasnya.

    Lalu apakah ada keringanan bunga dari Perbankan? Bahlil mengatakan hal itu tergantung oleh perusahaan yang memiliki rata-rata IRR (Internal Rate of Return) di bawah 11-12%.

    “Ini tergantung IRR. Dan IRR dalam hilirisasi kan bagus semua. Rata-rata di atas 11-12 persen. Kalau 11-12 persen IRR-nya, saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga. Bagus kok ini,” ucap Bahlil.

    Dia juga mencontohkan bila sebuah fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel sudah bisa mendapatkan ‘balik modal’ dalam kurun waktu 4-5 tahun, maka tidak perlu diberikan keringanan bunga oleh sebagai intervensi dari pemerintah.

    “Ada smelter nikel itu kan, dulu NPI (Nickel Pig Iron) itu kan 45 tahun break even point. Ngapain pakai intervensi bunga?,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Ukraina dilaporkan telah menawarkan diri untuk menggantikan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE). Hal ini terjadi saat Budapest terus mengambil langkah yang kontra dengan bantuan aliansi itu ke Ukraina dan mengkritik langkah Kyiv yang tak mau memperpanjang kontrak transit gas dengan musuhnya, Rusia.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Rabu (8/1/2025), Kementerian Luar Negeri Ukraina menulis bahwa Hungaria telah mengambil langkah provokatif dengan menentang keputusan Kyiv yang tak memperpanjang kontrak transit gas Moskow, yang mengalir via negara itu ke Eropa. Padahal, hal ini tidak akan berdampak besar pada UE.

    “Padahal Komisi Eropa dengan jelas mengindikasikan bahwa keputusan Ukraina yang diumumkan sebelumnya tidak berdampak buruk pada keamanan energi negara-negara UE atau harga konsumen di pasar Eropa,” tulis pernyataan itu.

    Kementerian itu mengatakan bahwa hanya dua dari 27 negara UE yang berjuang untuk mengamankan ekonomi dan warga negara mereka dengan pasokan energi alternatif dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Tanpa menjelaskan dua negara itu, Kyiv menuding bahwa keduanya sedang mempertahankan hubungan yang kuat dengan Moskow.

    “Kedua negara berada dalam upaya mempertahankan hubungan energi dengan Rusia telah secara efektif menghalangi akses ke pasar energi Eropa untuk sumber daya dari Amerika Serikat dan mitra lainnya,” tambah Kyiv.

    Setelah pernyataan tersebut, Ukraina langsung mengalamatkan kembali tudingan kepada Hungaria. Kyiv menyebut bahwa dengan sikap seperti ini, Budapest harusnya keluar dari NATO dan UE.

    “Jika pihak Hungaria memprioritaskan penguatan Rusia daripada UE dan Amerika Serikat, mereka harus mengakuinya secara terbuka. Ukraina akan siap mengisi kekosongan di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS atau CSTO (Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Persemakmuran Negara-negara Merdeka),” tulis pernyataan itu lagi, menyebut dua organisasi tandingan yang dibentuk Rusia.

    Hal ini sontak menimbulkan reaksi Hungaria. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó kembali mengkritik RUU parlemen Ukraina yang mengusulkan penutupan rute transportasi gas alam dan minyak bumi dari Rusia selama keadaan perang. Ia juga menyebut keputusan bergabung dengan UE harus disepakati semua pihak.

    “Ukraina perlu fokus pada realitas: di negara-negara anggota UE memutuskan dengan suara bulat tentang perekrutan anggota baru. Dengan kata lain, setiap negara anggota harus memberikan suara setuju,” tuturnya.

    “Hak kedaulatan setiap negara untuk memutuskan dari mana dan melalui rute mana ia mengambil pembawa energi yang diperlukan untuk operasinya. Tidak ada pihak luar yang memiliki hak dalam hal ini. Tidak ada pihak yang berhak memaksakan pengadaan energi yang lebih mahal dan tidak aman pada negara lain.”

    Ukraina dan Hungaria pernah berselisih beberapa kali karena hubungan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Perdana Menteri Viktor Orbán. Budapest juga menentang berbagai sanksi Eropa terhadap Rusia.

    Budapest kemudian memperluas impor gas Rusia sejak perang dimulai hampir empat tahun lalu dan telah menyuarakan penentangannya terhadap bantuan militer dan keuangan Eropa untuk Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendorong untuk ‘memajukan; masuknya Kyiv ke NATO sebagai bagian dari ‘rencana kemenangannya’ yang diperkenalkan pada musim gugur 2024. Banyak negara, termasuk Hungaria, menentang langkah ini.

    Ukraina juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE segera setelah perang dimulai pada Februari 2022. UE kemudian memutuskan untuk memulai negosiasi aksesi dengan Kyiv pada 2023, dengan pertemuan pertama berlangsung pada Juni 2024.

    (luc/luc)

  • Banyak Keluhan! Ini Pemenang Tender Sistem Coretax Bernilai Triliunan

    Banyak Keluhan! Ini Pemenang Tender Sistem Coretax Bernilai Triliunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Indonesia di media sosial masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mengakses sistem administrasi pajak baru yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yakni Coretax.

    Sejumlah pengguna media sosial pun mengulik vendor yang digandeng Ditjen Pajak untuk membangun sistem itu, hingga hasil sistem tersebut kini malah menyulitkan wajib pajak mengakses laman administrasi tersebut saat periode pelaporan maupun transaksi pajak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mengkritisi besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membangun sistem tersebut.

    “Tender 1,3 T hasilnya begini,” kata pengguna media sosial di akun X @ianfaisal_,” sebagaimana dilihat Jumat (10/1/2025).

    “Sory itu coretax pake duit apa pengadaannya? pajak? ya saya ikut urunan. Orang saya bayar n lapor PPh n PPN,” tulis akun X @meidiawancs.

    Pemenang tender pengadaan coretax sebetulnya telah diinformasikan Ditjen Pajak melalui laman pengumuman berjudul Pemenang Tender Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) di web siten pajak.go.id.

    Dalam lampiran pengumuman pemenag tender nomor DOL2020120003/Pv/PA tertanggal 2 Desember 2020, di sebutkan bahwa pemenang tender pengadaan sistem coretax adalah LG CNS, anak usaha LG Corporation. Perusahaan itu diharuskan menyediakan solusi Commercial Off The Shelf untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut.

    Nilai total harga penawaran dari pemenang tender untuk proyek itu tertera senilai Rp 1,22 triliun (termasuk PPN), dengan perkiraan nilai pekerjaan Rp 1,73 triliun (termasuk PPN). Disebutkan pula sumber pendanaan untuk proyek itu berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024

    Dalam laman inaproc, juga telah dilampirkan pengumuman serupa, termasuk pemenang seleksi pengadaan jasa konsultansi owner agent-project management and quality assurance untuk sistem coretax, yakni PT Deloitte Consulting.

    Dalam pengumuman nomor DOL2020120004/Pv/PA disebutkan PT Deloitte Consulting ditugaskan untuk memberikan jasa konsultasi tentang layanan manajemen proyek, manajemen vendor dan kontrak, serta menyediakan layanan penjaminan kualitas guna memastikan keberhasilan proyek Pembayran Sistem Inti Aministrasi Perpajakan (PSIAP), yaitu kontrak system integrator untuk coretax.

    Nilai total penawaran biaya yang termuat dalam pengumuman itu ialah sebesar Rp 117,06 miliar (termasuk PPN) dengan nolai total biaya hasil negosiasi sebesar Rp 110,30 miliar. Sumber pendanaan untuk itu berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024

    (arj/mij)

  • Video: Ambisi Trump Kuasai Greenland Berlanjut!

    Video: Ambisi Trump Kuasai Greenland Berlanjut!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Ia menyebut berencana untuk mengambil alih Kanada, Greenland, hingga kendali atas Terusan Panama. Sejumlah pertanyaan timbul terkait mengapa Trump secara blak-blakan menyatakan niatnya untuk mengambil alih wilayah berdaulat itu, bahkan sempat mengancam dengan akan mengerahkan kekuatan militer. Apa tujuan dari Donald Trump mengungkapkan rencana gila tersebut?

    Simak paparan Shinta Zahara, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 10/01/2025) berikut ini.

  • PLN Rampungkan Pembangunan PLTMG Luwuk 40 MW

    PLN Rampungkan Pembangunan PLTMG Luwuk 40 MW

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) melalui PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi dan PLN Enjiniring, menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk 40 Megawatt (MW) di Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kehadiran PLTMG ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik PLN dan mampu menyuplai kebutuhan listrik lebih dari 30.000 rumah serta industri sebesar 30 MW di wilayah tersebut.

    Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka mengapresiasi upaya PLN yang mewujudkan pembangunan PLMTG Luwuk 40 MW. Menurutnya, kehadiran pembangkit tersebut semakin meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai.

    “Saya mewakili masyarakat Kabupaten Banggai mengucapkan terima kasih kepada PLN karena terus berupaya meningkatkan sistem kelistrikan dengan membangun pembangkit berkapasitas 40 MW yang berbahan bakar gas alam. Kini Kabupaten Banggai akan semakin terang,” ucapnya dikutip Jumat (10/1/2025).

    Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan, penyelesaian proyek PLTMG Luwuk 40 MW merupakan langkah signifikan untuk memastikan pasokan energi andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Luwuk-Toili dan sekitarnya.

    “Penyelesaian proyek PLTMG Luwuk ini adalah langkah bagi kami untuk memastikan ketersediaan energi andal bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Ini merupakan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan energi di Indonesia,” ujar Wiluyo.

    Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah mengungkapkan, rampungnya proyek ini memperkuat peran PLN Group dalam mendukung penyediaan energi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau di Indonesia. Beroperasinya pembangkit ini, lanjut Chairani, akan meningkatkan bauran energi gas dan diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon hingga 75.000 ton CO2 per tahun.

    “Kami berharap proyek ini bisa menjadi contoh bagi pengembangan proyek energi ramah lingkungan lainnya di Indonesia. PLN Enjiniring berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan akses energi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui solusi energi berkelanjutan,” pungkas Chairani.

    Pelaksana Harian General Manager PLN UIP Sulawesi, Budi Ari Wibowo menjelaskan, penyelesaian proyek PLTMG Luwuk ditandai dengan terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk seluruh engine pada 30 Desember 2024 lalu. Dia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan ini, baik pemerintah, aparat, swasta, dan para mitra.

    “Kami bangga dapat menyelesaikan proyek PLTMG Luwuk yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi di Sulawesi Tengah. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat,” ujar Budi.

    Selain PLTMG Luwuk, PLN juga menyelesaikan pembangunan tiga infrastruktur kelistrikan lain di wilayah Sulawesi Tengah. Tiga infrastruktur tersebut, yakni Gardu Induk 150 kilovolt (kV) Luwuk, Gardu Induk 150 kV Batui (PLTMG), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTMG Luwuk (Batui)-Luwuk.

    Sementara itu, daya mampu pasok sistem kelistrikan Sulawesi Tengah saat ini mencapai 369 MW dengan beban puncak sebesar 336 MW dan cadangan daya sebesar 33 MW. Dengan beroperasinya empat infrastruktur kelistrikan tersebut, diharapkan pasokan listrik untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Luwuk-Toili akan semakin andal.

    (rah/rah)

  • Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Hilirisasi, Ini yang Bakal Dilakukan Bahlil

    Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Hilirisasi, Ini yang Bakal Dilakukan Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi melalui melalui Kepres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dalam beleid ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Ketua Satgas.

    Bahlil menyatakan, penunjukannya menjadi Ketua Satgas Hilirisasi menjadi tanggung jawab yang besar. Setidaknya, ada empat substansi yang harus dipenuhi, bila merujuk pada aturan anyar tersebut.Pertama, perlu segera merumuskan, mengusulkan dan menetapkan area-area dan sumber daya bahan baku, baik yang ada di ESDM, di sektor kehutanan, sektor perikanan, maupun di sektor pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi.

    “Yang kedua adalah Satgas ini juga diperintahkan lewat Keppres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN. Ini pasti Pak Presiden melihat selama ini bahwa beliau ingin hilirisasi yang ada sekarang harus betul-betul bermanfaat di Indonesia,” ujar Bahlil.

    Presiden RI Prabowo Subianto, kata Bahlil, menginginkan nilai tambah dari hilirisasi bisa dinikmati oleh negara secara penuh. “Nah atas dasar itu Pak Presiden lewat Kepres ini memperjelas bahwa hilirisasi ini harus betul-betul dioptimalkan manfaatnya di Indonesia,” tambahnya.

    Dalam rangka mensinkronisasi hilirisasi, Bahlil menyatakan akan mendorong peran pembiayaan baik bank-bank maupun lembaga non keuangan di dalam negeri.

    Pemerintah juga menginginkan kebijakan perizinan hilirisasi tidak ada yang tumpang tindih. “Kan kadang-kadang menterinya sudah oke, bawahannya kadang-kadang ya masih gitu-gitulah. Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi, oknum-oknum gitu,” tegasnya.

    Bahlil menguraikan, pihaknya diminta untuk melaporkan selambatnya enam bulan sekali

    Mengutip Pasal 3 Keppres No. 1/2025 tersebut berikut tugas dari Satgas Hilirisasi, diantara lain adalah:

    A. Mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    B. Merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    C. Memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    D. Merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    E. Mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    F. Memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking ) yang menjadi kendala.

    G. Melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

    H.Memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    (pgr/pgr)

  • Soal Aturan Proyek Jalan Tol Baru Mau Disetop, Ini Kata Kementerian PU

    Soal Aturan Proyek Jalan Tol Baru Mau Disetop, Ini Kata Kementerian PU

    Depok, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengisyaratkan adanya evaluasi ulang untuk proyek jalan tol baru yang belum berjalan. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah menyampaikan, proyek tol yang sedang berjalan akan tetap dilanjutkan, sementara untuk proyek tol baru akan ditinjau ulang.

    “Semangatnya, yang sedang jalan tetap dijalankan. Tapi untuk proyek baru, nanti kita evaluasi ulang,” kata Zainal saat ditanya mengenai kejelasan penghentian sementara proyek jalan tol baru, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (10/1/2025).

    Meski rencana penghentian sementara sudah mengemuka, Zainal menegaskan aturan resmi terkait hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai keputusan final.

    “Belum ada aturannya. Pembahasannya juga belum dimulai di DPR. Nanti diputuskan di kabinet,” jelasnya.

    Ketika ditanya kapan pembahasan akan dimulai, Zainal menyebut proses itu masih menunggu arahan dari kabinet Merah Putih.

    “Nunggu. Ini kan kabinet baru, biasanya kalau kabinet baru itu kan bertahap, mana yang paling prioritas untuk dibahas,” ucap dia.

    Meski demikian, Zainal Fatah memastikan, semangat kebijakan ini tidak akan menghentikan proyek-proyek yang sudah berjalan. “Semangatnya tidak menghentikan apa yang sudah ada,” tegasnya.

    Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

    (dce)

  • Video : Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur

    Video : Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Politikus PDIP Effendi Simbolon menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepengurusan PDIP, termasuk pencabutan kursimu ketua umum yang dijabat Megawati Soekarnoputri.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia Kamis (09/01/2025).

  • Video : China Makin Ganas! Taiwan, AS & Jepang Jadi Korban

    Video : China Makin Ganas! Taiwan, AS & Jepang Jadi Korban

    Video :

    Video : China Makin Ganas! Taiwan, AS & Jepang Jadi Korban

    News

    4 jam yang lalu

  • Video : Isi Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim

    Video : Isi Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim

    Video :

    Video : Isi Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim

    News

    4 jam yang lalu