Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

    “Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

    Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

    “Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” ujarnya.

    Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tutup Guo.

    Masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun) ini.

    Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

    Di tengah polemik ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ibu Kota Eropa Diserang, Gedung Parlemen Ditembak-Ada Ledakan

    Ibu Kota Eropa Diserang, Gedung Parlemen Ditembak-Ada Ledakan

    FOTO Internasional

    Ibu Kota Eropa Diserang, Gedung Parlemen Ditembak-Ada Ledakan

    News

    3 jam yang lalu

  • Video: KEK Catatkan Realisasi Investasi Q3 Mencapai Rp 314 T

    Video: KEK Catatkan Realisasi Investasi Q3 Mencapai Rp 314 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua tim pelaksana Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Susiwijono Moegiarjo menyebutkan bahwa realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia hingga Q3 2025 sangat baik, secara komulatif realiasasi investasi di kek tercatat sebanyak Rp 314 Trilliun.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

  • Prabowo Resmi Atur Perdagangan Karbon Lintas Negara, Ini Bunyinya

    Prabowo Resmi Atur Perdagangan Karbon Lintas Negara, Ini Bunyinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

    Aturan berisi 103 pasal ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Peraturan Presiden ini berlaku saat tanggal diundangkan, juga 10 Oktober 2025.

    Melalui aturan ini, pemerintah memperluas cakupan perdagangan karbon, termasuk transaksi lintas negara sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengendalian emisi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

    Adapun, perdagangan karbon luar negeri diatur secara rinci pada Pasal 68. Beleid ini menegaskan bahwa perdagangan karbon luar negeri terbagi menjadi dua kategori, yakni yang memerlukan otorisasi dan corresponding adjustment.

    Otorisasi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri dengan rekomendasi Menteri terkait. Sementara itu, Unit Karbon Offset Emisi GRK yang diperjualbelikan dalam Perdagangan Karbon luar negeri diterbitkan berdasarkan standar nasional, United Nations Framework Convention on Climate Change, atau standar internasional lainnya.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri Terkait setelah berkoordinasi dengan komite pengarah,” tulis beleid tersebut dikutip Rabu (22/10/2025).

    Sementara itu, pada Pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa perdagangan karbon dilakukan dengan pendekatan multi sektor dan lintas sektor. Adapun pada ayat 2 menyatakan bahwa Perdagangan Karbon dalam negeri dapat terhubung dengan pasar karbon internasional.

    “Komite pengarah wajib mengkoordinasikan penyusunan tata cara Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,” tulis ayat 3.

    Kemudian pada pasal 70 ayat 1 menyatakan bahwa Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Aksi Adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Usaha.

    Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkup:

    a. internasional, melalui pembayaran dari pihak internasional kepada Pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atas persetujuan Pemerintah;

    b. nasional, melalui pembayaran dari Pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat; dan

    c. provinsi, melalui pembayaran dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat

    Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon. Capaian pengurangan Emisi GRK dan/atau serapan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari capaian target NDC.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • UMKM yang Mau Kelola Tambang, Menteri Maman Kasih Syarat Ini

    UMKM yang Mau Kelola Tambang, Menteri Maman Kasih Syarat Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan, pelaku usaha menengah yang akan diberi izin mengelola tambang wajib menjalankan satu syarat utama, yakni membina dan bermitra dengan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah sekitar tambang.

    “Si perusahaan menengah yang mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare itu wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility, bukan CSR namanya, tapi corporate business responsibility,” ujar Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Ia menjelaskan, konsep corporate business responsibility berbeda dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada umumnya. Skemanya bersifat profesional dan berorientasi bisnis, di mana perusahaan menengah wajib membantu usaha kecil melalui pembinaan, pemberian akses permodalan, hingga membuka pasar.

    “Kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, si perusahaan menengah yang mendapat konsesi tambang di daerah itu wajib melakukan pembinaan, engagement business dengan usaha mikro dan kecil di daerah itu,” katanya.

    Menurutnya, pola kemitraan itu dilakukan secara business to business seperti investor yang menanamkan modal kepada usaha kecil.

    “Si perusahaan yang mendapatkan konsesi tambang itu wajib melakukan business engagement dengan perusahaan-perusahaan mikro dan kecil di daerah itu dan mereka professional, business to business, memberikan bantuan pinjaman modal, pembinaan, membuka akses pasar yang sifatnya lebih profesional. Jadi dia jatuhnya jadi kayak angel investor,” terang dia.

    Selain itu, Maman juga memberi syarat tambahan bagi perusahaan menengah penerima konsesi tambang juga harus berasal dari daerah setempat.

    “Pemilik perusahaan usaha menengahnya wajib orang lokal, domisilinya di lokal di daerah tambang tersebut. Jadi ini memberikan kesempatan daerah tersebut untuk berkembang,” tegasnya.

    Maman meluruskan, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh kategori UMKM. Pengelolaan tambang, kata dia, hanya diperuntukkan bagi usaha menengah yang memiliki kapasitas finansial dan administratif yang cukup kuat.

    Foto: Ilustrasi Tambang
    Ilustrasi Tambang

    “Ada persepsi di publik seakan-akan UMKM itu ya pada tingkat lima aja. Salah. UMKM itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, treatment-nya beda-beda. Khusus untuk tambang ini diturunkan untuk usaha kecil ke atas dan usaha menengah, jadi bukan untuk usaha mikro dan kecil, tapi usaha menengah yang nanti lebih banyak diberikan kesempatan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi terhadap perusahaan menengah setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan lokasi tambang yang akan dikelola.

    “Nantikan setelah Kementerian ESDM menentukan lokasi dan diarahkan ke perusahaan menengah, kan akan diverifikasi oleh Kementerian UMKM. Lalu di Kementerian UMKM setelah kita verifikasi dan kita anggap mereka memenuhi persyaratan, kita tambahkan satu saran,” ujar Maman.

    Namun, jika di daerah tambang tidak terdapat pelaku usaha menengah yang memenuhi syarat, peluang bisa diberikan kepada pelaku usaha kecil di wilayah tersebut.

    “Kalau ternyata nanti di daerah tambang itu nggak ada usaha menengah, sudah aja lah, kasihan kali lah dari tambang itu. Ya kan ada usaha kecil dan usaha menengahnya. Jadi sebetulnya prinsipnya kita memberikan kesempatan kalau tidak di aturannya itu usaha kecil dan menengah,” ucapnya.

    Kendati demikian, Maman memastikan seluruh proses tetap mengacu pada mekanisme yang diatur oleh Kementerian ESDM.

    “Nanti kan kalau secara kedaerahan, lokasi, kan di ESDM. Kalau kita kan menunggu pengambilan dari ESDM, baru diverifikasi di kita,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potret Museum Louvre Dibuka Lagi Usai Kemalingan, Pengunjung Membludak

    Potret Museum Louvre Dibuka Lagi Usai Kemalingan, Pengunjung Membludak

    Museum Louvre kembali dibuka untuk pengunjung pada Rabu (22/10/2025) setelah perampokan besar-besaran yang mengguncang ikon seni dunia itu awal pekan ini. Namun, Galerie d’Apollon, aula berhias emas tempat pencurian terjadi, masih tetap ditutup untuk umum. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

  • Video: BI Rate Ditahan di 4,75%, – 500 Kg Emas Batangan Raib

    Video: BI Rate Ditahan di 4,75%, – 500 Kg Emas Batangan Raib

    Video

    Video: BI Rate Ditahan di 4,75%, – 500 Kg Emas Batangan Raib

    News

    18 menit yang lalu

  • Truk Tangki Terguling dan Meledak, 35 Warga Tewas Saat Memungut Bensin

    Truk Tangki Terguling dan Meledak, 35 Warga Tewas Saat Memungut Bensin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sedikitnya 35 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bermuatan bensin meledak di Nigeria bagian tengah utara pada Selasa (21/10/2025). Ledakan dahsyat itu terjadi di wilayah Bida, Negara Bagian Niger, ketika puluhan warga berkerumun untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah dari truk yang terguling.

    Menurut juru bicara kepolisian Niger, Wasiu Abiodun, sebagaimana dilansir ABC News, truk tangki tersebut terguling sebelum akhirnya meledak saat warga mendekat untuk menampung bensin yang mengalir.

    Ia menambahkan 17 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

    Polisi menyebut tim investigasi telah dikerahkan untuk mengidentifikasi pengemudi truk, pemilik kendaraan, serta penyebab pasti kecelakaan.

    Insiden di Bida menambah daftar panjang kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan berat di Niger dalam beberapa bulan terakhir.

    Niger merupakan jalur utama penghubung perdagangan antara wilayah utara dan selatan Nigeria, sehingga lalu lintas truk pengangkut bahan bakar, hasil bumi, dan logistik lainnya sangat padat. Kondisi infrastruktur yang rusak sering kali memicu kecelakaan fatal, terutama di jalanan sempit dan tidak terawat.

    Gubernur Niger, Umaru Bago, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tersebut dan menyesalkan kebiasaan masyarakat yang nekat mengumpulkan bensin dari truk yang terguling, meski berisiko tinggi.

    Kecelakaan serupa bukan kali pertama terjadi di Niger. Pada Januari lalu, sedikitnya 98 orang tewas setelah warga berupaya memindahkan bensin dari truk tangki yang jatuh menggunakan generator, yang kemudian memicu ledakan besar.

    Aksi nekat warga mengumpulkan bensin dari lokasi kecelakaan telah menjadi fenomena umum di berbagai wilayah Nigeria. Lonjakan harga bahan bakar sejak pemerintah Presiden Bola Tinubu mencabut subsidi energi membuat banyak warga tergoda mengambil risiko demi mendapatkan bensin gratis.

    Penghapusan subsidi bahan bakar pada pertengahan 2023 memang memicu kenaikan harga secara drastis di seluruh negeri, memukul daya beli masyarakat dan memicu gelombang protes di beberapa kota besar.

    Akibatnya, praktik “memulung bensin” dari kendaraan yang terguling menjadi semakin sering terjadi, meski sudah berulang kali menelan korban jiwa.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan bahwa krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan (LCS), serta kejahatan siber lintas negara akan menjadi fokus utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menurutnya, isu-isu kawasan yang telah lama menjadi perhatian seperti Myanmar dan LCS masih akan mendominasi agenda pertemuan para pemimpin ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Oktober 2025 mendatang.

    “South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, dan isu pemilu di negara itu akan menjadi bagian penting dari diskusi,” ujar Arto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Ia menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan mengenai pengiriman tim pengamat ASEAN untuk pemilu di Myanmar. Namun, Indonesia dan ASEAN akan tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

    “Tidak ada pembahasan untuk mengganti Five-Point Consensus. Ini proses jangka panjang yang mencakup penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, pengangkatan utusan khusus, kunjungan utusan, dan dialog inklusif. Semua itu merupakan jalan menuju stabilitas Myanmar,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju solusi politik yang dipimpin rakyat Myanmar sendiri.

    “Yang terpenting adalah implementasi efektif dari Five-Point Consensus. Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis. Kita melihat semuanya dalam konteks bagaimana langkah-langkah itu bisa berkontribusi pada proses politik yang inklusif,” kata Kadir.

    Selain Myanmar, kejahatan lintas negara seperti online scam dan online gambling juga menjadi perhatian serius dalam KTT kali ini. Arto mengungkapkan bahwa ASEAN bersama mitra eksternal tengah menegosiasikan statement on online scam di bawah forum East Asia Summit (EAS).

    “Ini merupakan inisiatif Amerika Serikat dan mendapat dukungan luas dari negara-negara ASEAN karena dampaknya lintas kawasan, mulai dari Indonesia, India, China, hingga Australia dan Selandia Baru. Jadi kemungkinan besar akan disepakati,” ujarnya.

    Selain isu keamanan kawasan, KTT ASEAN juga akan menjadi ajang para pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara BRICS dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

    Arto menambahkan, sejumlah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin negara masih dalam tahap penjajakan.

    “Masih ada beberapa rencana pertemuan bilateral. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya menjelang KTT,” pungkasnya.

    (tfa/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Peserta Tim Ekpedisi Patriot Gugur Kementrans Sampaikan Duka Cita

    Satu Peserta Tim Ekpedisi Patriot Gugur Kementrans Sampaikan Duka Cita

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka menyelimuti Kementerian Transmigrasi, dimana salah satu Tim Ekpedisi Patriot gugur saat menjalankan pengabdian program unggulan Kementerian Transmigrasi untuk memetakan potensi ekonomi di 154 kawasan di seluruh Indonesia.

    Selengkapnya dalam program Focus On Infra CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).