Category: CNBCindonesia.com News

Wow! Produksi Panas Bumi PGE Cetak Rekor di 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengungkapkan bahwa perusahaan berhasil mencetak rekor produksi terbaik sepanjang tahun 2024 lalu. Di mana, perusahaan pengembang panas bumi ini bisa meningkatkan produksi hingga 2% dibandingkan tahun 2023.

“Ya, dari 5 WKP (wilayah kerja panas bumi) kita saat ini, begitu kita mengelola performance operasional kita secara excellent, tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari off-taker kita, sehingga penyerapan yang kita hasilkan sangat baik di tahun 2024,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (14/1/2025).

Detailnya, 5 WKP yang dikelola oleh pihaknya tersebar di WKP Kamojang, Ulubelu, Lahendong, Lumut Balai, dan Karaha.

“Jadi kita ini sangat berbahagia sekali karena diberikan suatu anugerah yang sangat besar, kita memiliki potensi geothermal terbesar di dunia 40%, potensi geothermal itu ada di Indonesia. Nah ini merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk swasembada energi, menggunakan green energy yang berkelanjutan tentu saja akan bagus mendukung transisi energi menuju energi hijau,” jelasnya.

Dia mengatakan, sejatinya PGEO telah mengelola hingga 672 MW listrik dari panas bumi yang tersebar di Indonesia. Khusus tahun ini, dia menyebutkan saat ini pihaknya tengah mengembangkan salah satu proyek panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II, Sumatera Selatan. Nantinya, PLTP tersebut bisa memproduksi hingga 55 MW listrik.

“Nah saat ini secara langsung PGE mengelola 672 MW, dan insya Allah dalam tahun ini akan ketambahan 55 MW dari proyek Lumut Balai,” paparnya.

Pihaknya, Lanjut Yani terus melakukan berbagai inovasi termasuk pada inovasi teknologi dengan juga memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan.

“Kita mendapat CF yang sangat luar biasa, bahkan di suatu area di Ulu-Ulu itu kita bisa mencapai 99%, jadi menjadi suatu andalan, dan ini menjadi satu kepercayaan dari off-taker,sehingga penyerapan di tahun 2024 menjadi sangat baik. Kemudian juga di Karaha juga semakin membaik,” imbuhnya.

Dengan begitu, Yani menyebutkan pihaknya akan terus melakukan upaya agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pembeli (off taker) listrik dari panas bumi di Indonesia.

“Dan tentu saja dengan stabilitas operational yang baik itu sangat penting, yang mendukung kita kolaborasi dengan stakeholder, terutama juga dengan masyarakat, terkait dengan ESG, performance kita yang baik, ini juga salah satu faktor yang mendukung untuk penyerapan performance yang bagus di tahun 2024,” tandasnya.

(pgr/pgr)

14/01/2025 16:30
Intip Gladi Bersih Persiapan Pelantikan Trump Jadi Presiden AS Lagi

Sebelumnya, Trump memenangkan pemilihan setelah memperoleh 277 suara electoral college dari hasil penghitungan suara popular vote pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat atau Rabu (6/11/2024) waktu WIB. Sebagai catatan, kemenangan dalam pemilihan presiden membutuhkan minimal 270 suara electoral college. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

14/01/2025 16:30
Sri Mulyani Buat Direktorat Baru di Kemenkeu, Khusus Awasi Akuntan Dkk

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini membentuk direktorat baru yang khusus mengawasi profesi keuangan. Pembentukan direktorat baru ini termasuk ke dalam pembaruan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan yang ia tetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024.

Pengawasan terhadap profesi keuangan sebelumnya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, sebagaimana Sri Mulyani atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2021. Namun, kini dibuatkan direktorat khusus di bawah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, bernama Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan

Dalam Pasal 1498 PMK 124/2024 disebutkan bahwa Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya; Direktorat Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria; Direktorat Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan; Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan; Direktorat Kerja Sama Regional dan Bilateral; dan Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan.

“Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan dan bisnis,” dikutip dari pasal 1546 PMK 124/2024, dikutip Selasa (14/1/2025).

Profesi keuangan yang diawasi secara khusus oleh direktorat ini ialah profesi di bidang akuntansi; profesi di bidang penilaian; profesi di bidang aktuaria; profesi di bidang pajak; profesi di bidang kepabeanan; profesi di bidang lelang; dan profesi keuangan lainnya dan pihak lain yang ditentukan oleh Menteri.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan ini memiliki sejumlah fungsi, di antaranya penyusunan kebijakan teknis hingga pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan, kantor profesi keuangan, asosiasi profesi keuangan, organisasi profesi keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan dan bisnis.

Lalu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan, kantor profesi keuangan, asosiasi profesi keuangan, organisasi profesi keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan dan bisnis.

Adapula pelaksanaan diseminasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan, kantor profesi keuangan, asosiasi profesi keuangan, organisasi profesi keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan dan bisnis.

Tak ketinggalan, direktorat ini memiliki tugas untuk penyelenggaraan layanan dan administrasi registrasi/ perizinan/pendaftaran/pelaporan profesi keuangan, kantor profesi keuangan, asosiasi profesi keuangan, dan organisasi profesi keuangan, termasuk layanan dan administrasi lain atas profesi keuangan dan kantor profesi keuangan.

Direktorat ini pun diberikan kewenangan oleh Sri Mulyani untuk pengenaan sanksi hingga pemanfaatan data atas profesi keuangan dan kantor profesi keuangan. Namun tidak ada rincian terkait bentuk sanksi yang bisa diterapkan, hingga data apa saja yang bisa diperoleh direktorat ini dari para pelaksana profesi keuangan tersebut.

Sementara itu, dalam PMK 118/2021 disebutkan bahwa sanksi yang bisa diberikan terhadap profesi ini berupa sanksi administrasi. Contohnya ialah sanksi pembekuan izin terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.

(arj/haa)

14/01/2025 16:25
Insiden Tambang, 100 Orang Lebih Tewas-400 Lainnya Masih Terjebak

Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 100 orang tewas setelah terjebak di dalam sebuah tambang selama beberapa bulan. Para penambang yang terperangkap berada di sebuah tambang di provinsi North West Afrika Selatan.

Para penambang ilegal yang terjebak di dalam tambang yang sudah ditutup tersebut telah menghadapi kekurangan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya setelah polisi menutup akses masuk yang biasa digunakan untuk mengirimkan pasokan ke bawah tanah. Penahanan pasokan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi penambangan batu bara ilegal.

Sabelo Mnguni, juru bicara kelompok Mining Affected Communities United in Action (MACUA), mengatakan kepada Associated Press bahwa sebuah ponsel yang dibawa ke permukaan oleh penambang yang diselamatkan pada Jumat (10/1/2025) berisi dua video yang menunjukkan puluhan jenazah di bawah tanah yang dibungkus dengan plastik.

Mnguni melaporkan bahwa setidaknya 100 pria telah meninggal di tambang di provinsi North West Afrika Selatan, kemungkinan besar akibat kelaparan atau dehidrasi. Sejak Jumat, 18 jenazah telah ditemukan.

Menurut Mnguni, sembilan jenazah ditemukan pada Jumat dalam upaya yang dipimpin oleh komunitas setempat, sementara sembilan lainnya ditemukan pada Senin dalam operasi resmi oleh pihak berwenang. Dalam operasi Senin (13/1/2025), 26 orang selamat juga berhasil diselamatkan, tambahnya.

Brigadir Sebata Mokgwabone, juru bicara polisi, menyatakan bahwa pihak berwenang sedang berupaya memverifikasi jumlah jenazah yang ditemukan dan korban yang selamat setelah peluncuran operasi baru pada hari Senin.

Penambangan Ilegal di Afrika Selatan

Penambangan ilegal masih marak di wilayah-wilayah bekas tambang emas di Afrika Selatan, di mana para penambang memasuki lubang-lubang yang sudah ditinggalkan untuk mencari sisa deposit. Penambang ilegal ini sering kali adalah migran dari negara-negara tetangga, dan operasi mereka biasanya dijalankan oleh sindikat besar yang mempekerjakan para penambang.

Aktivitas mereka di tambang-tambang yang sudah ditinggalkan telah menimbulkan ketegangan dengan komunitas sekitar, yang melaporkan bahwa penambang ilegal terkait dengan kejahatan mulai dari perampokan hingga pemerkosaan. Kelompok penambang ilegal sering kali bersenjata berat, dan bentrokan antara faksi-faksi rival dapat meningkat menjadi konfrontasi mematikan.

Berbicara kepada Reuters, juru bicara MACUA, Magnificent Mndebele, menyatakan bahwa masih ada sekitar 400 penambang yang terjebak di dalam tambang dua bulan setelah polisi Afrika Selatan mengambil tindakan terhadap mereka.

Sementara polisi telah memulai operasi untuk mengeluarkan penambang dari lokasi sejak November, saat ini belum jelas bagaimana otoritas Afrika Selatan akan merespons laporan tentang 100 penambang yang tewas.

(luc/luc)

14/01/2025 16:20
Gak Main-Main, PGE Bakal Kembangkan Pembangkit Panas Bumi Sampai 3 GW

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memiliki potensi panas bumi hingga 3 Giga Watt (GW) yang siap untuk dikembangkan. Ditambah, perusahaan juga mempunyai peta jalan untuk pengembangan panas bumi sebagai sumber energi listrik.

Direktur Operasi PGE, Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki milestone pengembangan, diantaranya seperti 1 GW pada 2026 dan dilanjutkan 1,5 GW pada 2030.

“Resource sudah ada, tinggal kita akan monetize menjadi suatu realisasi untuk bagaimana, tentu saja dukungan semua pihak untuk bagaimana pengembangan green energy, khususnya geothermal ini, betul-betul mendapat suport yang bagus,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Ahmad Yani menilai bahwa PGE memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan ini. Pasalnya, selain memiliki resource yang bagus, dari aspek finansial juga cukup kuat.

“Kita afiliasi juga di Pertamina dan ini suatu keunggulan yang kita miliki dibandingkan dengan pengembangan-pengembangan lainnya. Untuk pengembangan geothermal Indonesia,” kata dia.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa potensi panas bumi tidak hanya berguna sebagai sumber energi listrik melalui penggunaan secara tidak langsung (indirect use). Namun, energi ini juga mempunyai segudang manfaat melalui penggunaan secara langsung (direct use).

Menurut dia, panas bumi selama ini lebih banyak dikenal hanya sebagai sumber penghasil listrik. Padahal, banyak peluang lain yang dapat dikembangkan lebih jauh melalui pemanfaatan energi ini.

“Geothermal itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara seperti satu direct use, kita memanfaatkan langsung, seperti bisa kita gunakan untuk pengembangan bisnis geo agriculture misalnya, untuk food drying, kemudian untuk geotourism dan segala macam seperti Blue Lagoon di Iceland,” kata dia.

(pgr/pgr)

14/01/2025 16:10
Molor 2 Kali, Sistem Coretax Pajak Cuma Dipaksakan Beroperasi

Jakarta, CNBC Indonesia-Implementasi sistem inti administrasi pajak atau coretax tidak semulus yang diharapkan. Sekalipun proses persiapannya sudah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang.

Co-Founder Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, sistem layanan publik tak boleh asal implementasi. Uji coba ke publik harus dilakukan secara bertahap.

“Peluncuran Coretax ini model “big bang”. Semua diluncurkan,” kata Raden kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2025)

Raden mengatakan, seharusnya sistem dicoba untuk wajib pajak tertentu pada beberapa kantor pajak. Langkah ini dievaluasi secara menyeluruh sampai siap diimplementasikan secara penuh.

“Seharusnya seperti aplikasi yang sudah-sudah. Misalnya dicoba untuk Wajib Pajak tertentu. Kemudian dipilih digunakan di KPP tertentu. Sehingga kalau ada kekurangan tidak menjadi isu nasional, dan dapat segera diperbaiki,” ucap Raden kepada CNBC Indonesia.

Coretax, menurut Raden sebenarnya sistem yang belum selesai tapi dipaksakan untuk diimplementasi per 1 Januari 2025 karena sudah 2 kali penundaan. Seharusnya digunakan per 1 Januari 2024, kemudian mundur lagi menjadi 1 Juli 2024, dan erakhir mundur menjadi 1 Januari 2025.

“Jadi memang permasalah utamanya karena Coretax belum siap. Posisi Coretax sebenarnya masih di vendor, atau pemenang tender Coretax,” ungkap Raden.

(arj/mij)

14/01/2025 16:00
POTM, Vikram Sinha President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison

Jakarta, CNBC Indonesia – President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha membawa transformasi baru untuk mewujudkan visi AI-Nation Shaper untuk Indonesia ke level berikutnya, dengan kolaborasi bersama NVIDIA, Google Cloud, Accenture, dan mitra global lainnya. Bagi Vikram, transformasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagaimana menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.

Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.

14/01/2025 15:55
Industri Ambruk & Merugi, Kemenperin Usul Tunda Opsen Pajak Kendaraan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pada tahun 2024, industri otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Penurunan ini disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat serta kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta memperkirakan industri otomotif akan menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun 2025, seiring dengan implementasi kebijakan kenaikan PPN serta penerapan opsen PKB dan BBNKB.

Kemenperin pun meminta daerah mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor.

“Sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp4,21 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun, dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun,” kata Tata dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah”, di Jakarta, Selasa (14/1/2024).

Menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025, ada beberapa usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Keuangan.

Insentif tersebut yakni Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, Full, Mild) sebesar 3%, lalu Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan EV sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik.

“Penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, di mana saat ini telah terdapat 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Tata.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global.

Apalagi industri KBM roda 4 pada tahun 2024 memiliki kinerja produksi sebesar 1,19 juta unit (114,3%), penjualan sebesar 865 ribu unit (113,9%), dan ekspor CBU sebesar 472 ribu unit (16.5%). Sedangkan industri KBM roda 2 pada tahun 2024 memiliki kinerja produksi sebesar 6,91 juta unit (11.5%), kinerja penjualan sebesar 6,33 juta unit (11,5%) dan ekspor CBU sebesar 572 ribu unit (10.45%).

(dce)

14/01/2025 15:55
Video: Baru Awal Tahun, 4.050 Buruh Terancam PHK

Video

Video: Baru Awal Tahun, 4.050 Buruh Terancam PHK

News

5 jam yang lalu

13/01/2025 23:06
Video : Melebihi Ekspektasi, Ekspor China Melesat 10,7%

Video :

Video : Melebihi Ekspektasi, Ekspor China Melesat 10,7%

News

6 jam yang lalu

13/01/2025 22:40