Category: CNBCindonesia.com News

  • Video: Bos Badan Gizi Respons Usulan APBD Biayai Makan Gratis

    Video: Bos Badan Gizi Respons Usulan APBD Biayai Makan Gratis

    Video

    Video: Bos Badan Gizi Respons Usulan APBD Biayai Makan Gratis

    News

    6 jam yang lalu

  • Video: Pilkada Usai, Andra Soni Ungkap Program Kerja 100 Hari

    Video: Pilkada Usai, Andra Soni Ungkap Program Kerja 100 Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banten selama ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Lantas seperti apa program 100 hari ke depan dari Gubernur Terpilih?

    Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara bersama Gubernur Banten Terpilih Andra Soni di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (16/01/2025).

  • Video: Pengumuman! Warga Jakarta Tak Kena Opsen Pajak

    Video: Pengumuman! Warga Jakarta Tak Kena Opsen Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tidak melakukan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atau opsen pajak kendaraan bermotor.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (16/01/2025).

  • 8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis (16/1/2025).

    Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen.

    “Kedua pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak,” kata kata Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dikutip AFP.

    “Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini,” tegasnya.

    Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip berbagai sumber:

    1. Detail Kesepakatan

    Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.

    Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.

    Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk “tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh”.

    Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk “memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi”.

    Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.

    “Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan”, kata pejabat Israel.

    Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.

    “Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi,” katanya.

    2. Sikap Netanyahu

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir.

    Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya “memeras konsesi menit terakhir”. Diketahui,, hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis.

    Di sisi lain, pemimpin senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Kamis bahwa ‘tidak ada dasar’ untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya.

    “Tidak ada dasar untuk klaim (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata,” kata Abu Zuhri kepada AFP.

    3. Israel Terus Bombardir Gaza

    Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menyerang milisi bersenjata Hamas, Kamis (16/1/2025). Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini.

    Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina.

    Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai.

    4. Respon Hamas

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan- Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak- setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama “perang genosida yang dilakukan rezim Israel”.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena kelompok itu, katanya, telah “mempersembahkan ratusan martir, pemimpin, dan pejuang” di perang yang menurutnya “jalan menuju (pembebasan kota suci yang diduduki) al-Quds”. Menurutnya, hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah sebelum tewas.

    Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    “Terutama di kamp [pengungsi] Jenin yang heroik, di al-Quds, dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya (rezim),” tegasnya lagi menyebut Israel.

    5. Komentar Iran

    Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah.

    Sejauh ini, Negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis (Israel) merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.

    “Perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat … dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji Ilahi untuk membebaskan Masjid Al Aqsa dan Yerusalem,” kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi “perang dan kejahatan baru.”

    6. Tanggapan Rusia

    Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri Beruang Merah berharap hal itu dapat membawa “stabilisasi jangka panjang” dan menciptakan kondisi untuk “penyelesaian politik yang komprehensif” antara Israel dan Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (16/1/2025), Kremlin mengatakan bahwa pihaknya “menyambut” kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.

    “Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza, dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut,” kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut,” tambahnya.

    Juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut adalah “langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel”. Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi “pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina.”

    7. Sikap Trump dan Kelanjutan Normalisasi Arab-Israel

    Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2017-2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel.

    Trump sendiri mengaku ‘sangat gembira’ dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan ‘terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami’ untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).

    Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords (Perjanjian Abraham), yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab.

    “Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    “Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah,” imbuhnya, merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    “Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita,” lanjut Trump.

    Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggaet Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang, dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

    Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa “normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara”. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.

    “Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun,” tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.

    8. Respon RI

    Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional.

    “Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza,” tulis Kemlu, Kamis (16/1/2025).

    Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza.

    “Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” pungkas Kemlu.

    (luc/luc)

  • Detik-Detik Evakuasi 78 Jenazah Korban Kecelakaan Tambang Emas

    Detik-Detik Evakuasi 78 Jenazah Korban Kecelakaan Tambang Emas

    Polisi Afrika Selatan mengakhiri operasi penyelamatan di tambang emas Buffelsfontein yang terbengkalai setelah berbulan-bulan melakukan operasi evakuasi, Rabu (15/1/2025). Tercatat, 78 jenazah yang telah dievakuasi oleh para tim penyelamat. (AP Photo/Themba Hadebe)

  • Video: Bahlil Ungkap Sektor Industri Tetap Terima HGBT

    Video: Bahlil Ungkap Sektor Industri Tetap Terima HGBT

    Video

    Video: Bahlil Ungkap Sektor Industri Tetap Terima HGBT

    News

    7 jam yang lalu

  • Video: BP Tapera Bongkar Strategi Kejar Target Kepesertaan

    Video: BP Tapera Bongkar Strategi Kejar Target Kepesertaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selain tantangan over supply, Tapera berbasis dengan tabungan peserta. BP Tapera memiliki target 72.200 unit tapi baru terealisasi 5816 unit. Apa solusi BP Tapera?

    Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (16/01/2025).

  • Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini jangan sampai mengorbankan potensi pendapatan negara.

    Bahlil menyebut, pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT yang dinikmati oleh tujuh sektor industri.

    Kehilangan pendapatan ini berasal dari berkurangnya bagi hasil bagian negara dari produksi di hulu migas. Dengan bagi hasil negara yang berkurang, maka harga gas ke sektor industri tertentu bisa dipatok US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji adanya usulan tambahan sektor industri penerima HGBT tersebut. Saat ini, ada tujuh sektor industri penikmat harga gas “murah”, antara lain industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” bebernya.

    Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

    Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

    “Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.

    Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.

    Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

    Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.

    “Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.

    Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.

    “Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.

    (wia)

  • Iran & Houthi Buka Suara soal Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Iran & Houthi Buka Suara soal Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran dan Houthi Yaman buka suara soal gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. Sebelumnya pengumuman kesepakatan gencatan senjata ditegaskan mediator perdamaian Qatar, Rabu, dan akan mulai berlaku Minggu, 19 Januari.

    Mengutip laman Iran, Mehr News Agency, Garda Revolusi Iran (IRGC) memuji kelompok Hamas karena “berdiri teguh melawan para pembunuh rakyat Palestina yang tertindas”. Meskipun, tambahnya, “ada kejahatan biadab dan genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis yang kejam”.

    “Mereka yang, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS), sekutu Eropa dan regional berusaha mencapai tujuan yang mereka nyatakan seperti membebaskan tahanan tanpa membayar biaya apa pun dan melalui operasi militer, menghancurkan Hamas sepenuhnya, dan mengembalikan para pemukim ke utara,” ujar IRGC dikutip Kamis (16/1/2025).

    “Sekarang- setelah 463 hari kekejaman yang mengakibatkan lebih dari 50.000 orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya menjadi martir, ratusan ribu orang lainnya terluka di Gaza, dan hancurnya lebih dari 80% infrastruktur vital dan perumahan Gaza- (Israel) telah menyerah pada kesabaran dan ketahanan yang tak tertandingi dari orang-orang Gaza yang heroik dan tekad baja dari Perlawanan,” tambahnya.

    Iran juga mengatakan pemberlakuan gencatan senjata adalah kemenangan yang jelas bagi Palestina dan kekalahan Israel. Kemenangan, ujarnya, membawa kegembiraan dan kekuatan baru bagi orang-orang Gaza untuk kembali ke rumah mereka, sementara pemimpin Israel kini menghadapi badai kritik, protes, dan perpecahan internal.

    “Saat ini, rezim Zionis yang merampas kekuasaan telah bertekuk lutut di hadapan ketahanan dan kegigihan rakyat Gaza,” ujar IRGC lagi seraya menambahkan bahwa Israel kini menghadapi keruntuhan militer dan sosial, kebangkrutan ekonomi, dan isolasi politik.

    “Yakin warga Palestina nantinya akan bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa dan al-Quds yang diduduki Israel,” ujarnya.

    Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memuji “perlawanan” Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas yang didukung Teheran diumumkan. Ini ditegaskannya di akun X.

    “Hari ini, dunia menyadari bahwa kesabaran rakyat Gaza dan keteguhan perlawanan Palestina memaksa rezim Zionis untuk mundur,” tulisnya di sebuah postingan menambahkan bahwa Israel “kalah”.

    Houthi Yaman

    Juru bicara Houthi Mohammed Abdul Salam juga buka suara soal gencatan senjata Gaza. Tetapi ia tidak mengindikasikan apakah serangan terhadap pengiriman komersial akan berakhir.

    “Dengan pertempuran ini mencapai kesimpulannya dengan deklarasi gencatan senjata di Gaza, perjuangan Palestina adalah dan akan tetap menjadi perjuangan pertama yang harus dipertanggungjawabkan bangsa ini, mengingat entitas musuh Zionis sebagai entitas yang berbahaya bagi semua orang, dan pendudukan Palestina yang terus berlanjut merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” katanya dimuat News.Usni.

    “Dan bahwa tidak akan ada perdamaian sejati bagi kawasan ini kecuali dengan lenyapnya entitas darurat ini yang ditanam dengan paksa oleh pasukan Amerika Barat yang menyediakan sarana untuk bertahan hidup dengan mengorbankan rakyat Palestina dan rakyat di kawasan ini,” ujarnya.

    Sebelumnya hari ini, Brigjen Yahya Sare’e, juru bicara Houthi lainnya, mengunggah di X bahwa Houthi menyerang Grup Serangan Kapal Induk Harry S. Truman. Komando Pusat AS tidak menanggapi klaim tersebut. Sare’e tidak mengunggah sejak menuduh serangan terhadap Grup Serangan Kapal Induk Harry S. Truman.

    (sef/sef)

  • Viral, Calon Menhan Trump Tak Tahu Negara ASEAN

    Viral, Calon Menhan Trump Tak Tahu Negara ASEAN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pete Hegseth, calon menteri pertahanan (menhan) yang dicalonkan Presiden terpilih AS Donald Trump, menjadi viral. Pasalnya ia kesulitan menyebutkan nama-nama anggota ASEAN selama sidang konfirmasi Senat.

    Pada Selasa waktu setempat, senator Tammy Duckworth meminta Hegseth, yang berusia 44 tahun, untuk menyebutkan nama negara mana saja di blok Asia Tenggara, serta menjelaskan perjanjian AS dengan kelompok tersebut dan jumlah negara anggotanya. Namun jawabannya justru salah.

    “Saya tidak dapat memberi tahu Anda jumlah pasti negara-negara di sana, tetapi saya tahu kami memiliki sekutu di Korea Selatan, dan Jepang, dan di AUKUS dengan Australia, (kami) bekerja sama dengan mereka dalam pembuatan kapal selam,” jawab Hegseth, seperti dikutip Anadolu Agency pada Kamis (16/1/2025).

    Duckworth menyela dan berkata “Tidak satu pun dari ketiga negara itu yang menjadi anggota ASEAN”. Ia bahkan menyarankan Hegseth untuk “mengerjakan sedikit pekerjaan rumah” sebelum negosiasi di masa mendatang.

    ASEAN memiliki 10 negara anggota Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. AS secara teratur melakukan latihan militer gabungan dengan negara-negara anggota.

    Kawasan ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 700 juta orang, membentang seluas 4,5 juta kilometer persegi (1,7 juta mil persegi). ASEAN mencatat PDB sebesar US$3,62 triliun pada tahun 2022.

    Duckworth, seorang Demokrat dari negara bagian Illinois, kemudian mengatakan bahwa dia “terperangah” oleh ketidakmampuan Hegseth untuk menjawab “pertanyaan yang sangat sederhana”. Meski dia telah menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik dalam pernyataan pembukaannya.

    Dia kemudian mengkritik kualifikasi Hegseth. Menurutnya pria itu “tidak layak” untuk jabatan menhan.

    (sef/sef)