Category: CNBCindonesia.com News

  • Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berlaku besok, Minggu (19/1/2025) pagi waktu setempat. Kabar ini disampaikan Qatar, selaku mediator yang membantu memediasi kesepakatan tersebut.

    “Sesuai dengan koordinasi para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pada hari Minggu, 19 Januari, waktu setempat di Gaza,” kata juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari di akun X.

    “Kami menyarankan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati sepenuhnya, dan menunggu arahan dari sumber resmi,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Waktu pasti dimulainya gencatan senjata belum jelas, meskipun Israel telah mengatakan tidak ada tahanan yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

    Sebelumnya, Kabinet Israel juga telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok militan Palestina untuk melakukan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Melansir Reuters, usai pertemuan lebih dari enam jam pada Sabtu dini hari waktu setempat, pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan yang diharapkan dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di wilayah Gaza, yang dikuasai oleh Hamas.

    “Pemerintah telah menyetujui kerangka kerja untuk pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan singkat.

    Meski begitu, setelah kesepakatan gencatan senjata disetujui, pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza. Serangan pada Sabtu pagi menewaskan lima orang di sebuah tenda di daerah Mawasi, dekat Khan Younis, di selatan Gaza. Dengan demikian, sejak perjanjian diumumkan pada Rabu (15/1/2025) kemarin, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai 119 orang.

    Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata bertahap selama enam minggu, di mana sandera yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Pada tahap pertama, 33 dari 98 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun, akan dibebaskan, sementara Israel juga akan melepaskan semua wanita dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan.

    Nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan diserahkan pada hari Minggu diumumkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada hari Jumat.

    (pgr/pgr)

  • WNA China Pencuri 774 Kg Emas RI Divonis Bebas, Kejagung Buka Suara

    WNA China Pencuri 774 Kg Emas RI Divonis Bebas, Kejagung Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan warga negara (WN) China yang didakwa telah mencuri 774 Kg dari Kalimantan Barat. Terdakwa atas nama Yu Hao (49) itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan emas ilegal.

    Yu Hao sebelumnya divonis bersalah dalam kasus penambangan ilegal seberat 774 Kg emas dan 937 Kg perak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atas aksinya tersebut kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,02 triliun.

    Berdasarkan dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima CNBC Indonesia, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Isnurul S Arif menerima permintaan banding terdakwa Yu Hao dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2024.

    “Memulihkan hak terdakwa Yu Hao dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Yu Hao dari tahanan seketika itu juga,” tulis dokumen tersebut, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Terkait hal ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyayangkan keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Kejagung memastikan jajarannya akan mengajukan kasasi.

    “Kita sangat menyayangkan putusan tersebut, karena seharusnya hakim pada pengadilan tinggi Pontianak tidak membebaskan terdakwa dalam perkara a quo. Oleh karenanya sesuai sesuai hukum acara, JPU telah mengambil sikap untuk menyatakan Kasasi atas putusan dimaksud,” tegas Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, lewat pesan singkat kepada detikcom pada Sabtu (18/1/2025).

    Harli mengatakan jaksa penuntut umum pada perkara tersebut sudah menandatangani akta permohonan kasasi. Dia menambahkan, tim jaksa juga tengah menyusun memori kasasi saat ini.

    “Sudah menandatangani Akte Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2025/apN-Ktp tanggal 17 Januari 2025, dan saat ini JPU dalam perkara ini sedang menyusun Memori Kasasi,” ucap Harli.

    Dia melanjutkan, Kejagung langsung merespons vonis bebas tersebut dengan mengambil langkah supervisi. Usai putusan bebas dijatuhkan kepada Yu Hao, lanjut Harli, Kejagung langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan upaya hukum.

    (pgr/pgr)

  • Video: Ada Program B40-Makan Gratis, PR RI Genjot Produksi Sawit 2025

    Video: Ada Program B40-Makan Gratis, PR RI Genjot Produksi Sawit 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia- Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta memproyeksi permintaan CPO dalam negeri pada tahun 2025 seiring dengan dimulainya implementasi program B40 dengan target serapan 15,6 juta kiloliter. Selain itu kebutuhan CPO yang besar untuk kebutuhan produsen pangan hingga kosmetik

    Ega Tirta menyebutkan kenaikan kebutuhan CPO harus mampu diimbangi dengan upaya meningkatkan produktivitas sawit dalam negeri di tengah ancaman perubahan iklim termasuk La Nina.

    Di sisi lain, terus naiknya kebutuhan CPO dalam negeri akan berdampak pada tergerusnya kinerja ekspor CPO Indonesia. Lalu seperti apa analisa terkait harga, pasokan hingga upaya yang diperlukan untuk mengerek produktivitas sawit RI di 2025? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Kamis, 16/01/2025)

  • Kelas 1, 2, 3 Dihapus, Segini Iuran BPJS Kesehatan per 18 Januari 2025

    Kelas 1, 2, 3 Dihapus, Segini Iuran BPJS Kesehatan per 18 Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 telah mengalami perubahan. Kebijakan itu masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Selain itu, kebijakan ini juga merupakan amandemen dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional.

    Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan per hari ini, Sabtu 18 Januari 2025?

    Sebagai informasi, sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.

    Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu. “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Lantas bagaimana dengan iuran saat ini?

    Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.

    Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    (pgr/pgr)

  • Jual Minyak Jelantah ke Pertamina Dapat Rp6.000/Liter, Ini 7 Lokasinya

    Jual Minyak Jelantah ke Pertamina Dapat Rp6.000/Liter, Ini 7 Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah di sejumlah SPBU dan rumah sakit IHC Pertamina terus mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Program bernama Green Movement UCO ini merupakan kolaborasi Mypertamina dan UCOllect, untuk melakukan tracing pengumpulan minyak jelantah.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan mengungkapkan Pertamina Patra Niaga menawarkan beragam keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat bila berpartisipasi pada program mengumpulkan minyak jelantah di UCollect Box dengan memperoleh rewards berupa saldo e-wallet UCollect.

    “Besaran saldo e-wallet ini akan fluktuatif menyesuaikan harga minyak jelantah di pasaran. Saat ini per liter dihargai dikisaran Rp.6000/liter dengan update harian melalui apps Mypertamina” ungkap Heppy, dikutip Sabtu (18/1/2025).

    Program Green Movement UCO ini merupakan program pilot project, bekerjasama dengan Noovoleum yang telah tersertifikasi internasional sebagai pengumpul minyak jelantah atau UCO.

    Saat ini titik pengumpulan berada di 7 titik yaitu di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta Selatan, Rumah Sakit Pelni di Jakarta Barat, SPBU 31.401.01 Dago Bandung, SPBU 31.128.02 MT Haryono Jakarta Selatan, SPBU 31.134.02 Kalimalang Jakarta Timur, dan SPBU 31.153.01 BSD Tangerang Selatan, ketujuh titik tersebut akan terus di evaluasi berkelanjutan untuk ekspansi ke lokasi lainnya di Indonesia.

    (pgr/pgr)

  • Video: Presiden Korsel Yoon Hadir di Sidang Perpanjangan Masa Tahanan

    Video: Presiden Korsel Yoon Hadir di Sidang Perpanjangan Masa Tahanan

    Jakarta, CNBC Indonesia– Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, berencana menghadiri sidang pengadilan pada hari Sabtu (18/01/2025) untuk melawan permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya atas tuduhan pemberontakan

    Penyidik meminta surat perintah penahanan pada hari Jumat untuk memperpanjang penahanan mereka terhadap Yoon hingga 20 hari.

    Badan antikorupsi Korea Selatan mengupayakan perpanjangan penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, setelah dia 2 kali menolak untuk diinterogasi dalam penyelidikan darurat militer.

    Sidang surat perintah penahanan biasanya berlangsung sekitar dua jam di Korea Selatan, tetapi dapat berlangsung delapan hingga 10 jam jika argumen memanas.

    Pengacara Seok Dong-hyeon mengatakan Presiden Yoon memutuskan untuk hadir dalam persidangan untuk memulihkan kehormatannya dengan menjelaskan secara langsung legitimasi darurat militer dan bahwa pemberontakan tidak terjadi

    Yoon menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap dalam penyelidikan kriminal terkait dengan deklarasi darurat militernya pada tanggal 3 Desember 2024

  • Video: Ada “Kampanye Hitam”, Pengusaha Sulit Tambah Lahan Sawit Baru

    Video: Ada “Kampanye Hitam”, Pengusaha Sulit Tambah Lahan Sawit Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Gozco Plantations, Kreisna Dewantara Gozali mengungkapkan persoalan sawit nasional terkait produktivitas yang “stagnan” dalam 5 tahun terakhir.

    Dimana upaya replanting yang mulai dilaksanakan perusahaan sawit dapat mengerek produksi sawit, namun langkah ini tidak cukup karena dibutuhkan ekspansi lahan baru sebagai penopang produksi CPO meski isu terkait isu deforestasi dan ‘black campaign’ masih menjadi tantangan.

    Kreisna mengatakan pentingnya upaya mendorong edukasi terkait isu lingkungan hingga perbaikan regulasi sebagai upaya meningkatkan produksi sawit RI. Selain itu pemerintah bisa memanfaatkan 32 juta hektar lahan yang sudah terbuka sebagai perluasan lahan tanam sawit.

    Seperti apa upaya yang dibutuhkan untuk mendorong produksi sawit? Bagaimana juga peran sektor sawit mendukung program unggulan pemerintah Prabowo lewat makan bergizi gratis (MBG)? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Direktur Utama PT Gozco Plantations Tbk (GZCO), Kreisna Dewantara Gozali dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 16/01/2025)

  • Negara Barat Panik! Presiden Iran Mendadak Temui Putin, Ada Apa?

    Negara Barat Panik! Presiden Iran Mendadak Temui Putin, Ada Apa?

    FOTO Internasional

    Negara Barat Panik! Presiden Iran Mendadak Temui Putin, Ada Apa?

    News

    3 jam yang lalu

  • Wagub Sumbar Terpilih Ungkap Tantangan & Potensi Ekonomi Lokal

    Wagub Sumbar Terpilih Ungkap Tantangan & Potensi Ekonomi Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Gubernur Sumbar Terpilih Vasco Ruseimy mengungkapkan sejumlah rencana yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja. Salah satunya mendorong pembangunan ekonomi dan penguatan dari beberapa sektor pusat yang membantu provinsi. Lantas apa yang menjadi pekerjaan rumah di Sumatera Barat hingga saat ini?

    Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Wakil Gubernur Sumbar Terpilih Vasco Ruseimy di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (17/01/2025).

  • Welcome Trump 2.0, Ekonomi Dunia Diramal Ngeri-Ngeri Sedap

    Welcome Trump 2.0, Ekonomi Dunia Diramal Ngeri-Ngeri Sedap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat (AS), tak lama lagi dilantik sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam. Dirinya telah menarik perhatian besar sebagai sosok yang kontroversial dengan platform kebijakan ekonominya yang radikal.

    Adapun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian global, dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan stabil oleh Dana Moneter Internasional (IMF), namun kurang memuaskan sebesar 3,2%. Sementara itu, Bank Dunia mematok proyeksi yang lebih pesimistis, yakni 2,7% sekaligus menjadi kinerja terlemah bersama sejak 2019, kecuali kontraksi tajam yang terjadi di puncak pandemi Covid-19.

    Kombinasi inflasi, suku bunga, dan tarif perdagangan menjadi faktor kunci yang akan mempengaruhi dinamika ekonomi di tahun mendatang.

    Sepekan sebelum Natal, pemotongan suku bunga ketiga berturut-turut oleh Federal Reserve AS memberikan angin segar bagi jutaan peminjam Amerika. Namun, pasar saham merosot tajam setelah Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menyatakan bahwa tidak akan ada banyak pemotongan suku bunga tambahan di tahun 2025.

    “Dari sini, kita memasuki fase baru, dan kita akan berhati-hati terhadap pemotongan lebih lanjut,” ujar Powell, dikutip dari BBC, Jumat (17/1/2025).

    Dalam beberapa tahun terakhir, pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga di seluruh dunia. Meski kenaikan harga mulai melambat, inflasi pada November tetap meningkat di AS, zona euro, dan Inggris, masing-masing mencapai 2,7%, 2,2%, dan 2,6%.

    Target inflasi 2% mungkin lebih mudah dicapai jika ekonomi terus tumbuh, namun banyak bank sentral menghadapi tantangan di tahap akhir penurunan inflasi ini.

    Perang Dagang

    Ketidakpastian global semakin diperparah oleh kebijakan perdagangan yang direncanakan oleh Trump. Sejak memenangkan pemilu pada November, Trump terus mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap mitra dagang utama seperti China, Kanada, dan Meksiko hingga 60%. Bahkan, semua mitra dagang pun akan dikenai tarif baru antara 10%-20%.

    “AS sedang menuju kebijakan yang lebih isolasionis, menaikkan tarif untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri,” kata Luis Oganes, Kepala Riset Makro Global di JP Morgan.

    Kebijakan tarif baru berpotensi merugikan ekonomi negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan dengan AS, termasuk Meksiko dan Kanada.

    Direktur Ekonomi Global dan Program Keuangan Chatam House, Creon Butler, menilai meski Trump menjanjikan tarif menyeluruh, kemungkinan besar ia akan menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan manfaat bagi AS.

    Hasil akhirnya akan bergantung pada respons negara-negara lain, terutama blok perdagangan utama seperti China dan Uni Eropa, yang kemungkinan akan melakukan retaliasi yang ditargetkan dan mencari negosiasi.

    Sementara itu, Maurice Obstfeld, mantan Kepala Ekonom IMF, menyatakan bahwa tarif ini dapat menyebabkan gangguan besar di sektor otomotif yang sangat bergantung pada rantai pasok lintas negara.

    Visi Ekonomi Trump

    Deputi Kepala Ekonom Bank Dunia, Ayhan Kose, memperingatkan bahwa tarif perdagangan yang diancam akan diperkenalkan oleh Trump pada impor ke AS dapat memiliki dampak ekonomi global yang luas.

    Menurutnya, tarif adalah bagian sentral dari visi ekonomi Trump. Ia melihatnya sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi AS, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak.

    Perlu jadi perhatian, AS adalah importir terbesar di dunia, dengan China, Meksiko, dan Kanada menyumbang sekitar 40% dari total impor barang AS sebesar US$3,2 triliun per tahun. Ancaman tarif ini membuat banyak pemimpin dunia khawatir karena akan membuat barang mereka lebih mahal di pasar terbesar dunia.

    Kose menyatakan bahwa “meningkatnya ketegangan perdagangan antara ekonomi besar” adalah salah satu kekhawatiran terbesar Bank Dunia terhadap ekonomi global pada 2025.

    “Kapan pun Anda memperkenalkan pembatasan pada perdagangan, akan ada konsekuensi buruk yang paling sering dialami oleh negara yang memperkenalkan pembatasan tersebut,” katanya.

    Bank Dunia menyatakan bahwa bahkan peningkatan 10% dalam tarif AS pada impor dari setiap negara dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,2% jika negara-negara tidak membalas. Jika mereka membalas, ekonomi global dapat terkena dampak lebih parah.

    Kose menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan yang rendah yang diproyeksikan untuk ekonomi dunia pada 2025 berarti standar hidup tidak akan meningkat “dengan kecepatan yang kita lihat di masa lalu”. Sebelum pandemi, pertumbuhan rata-rata lebih dari 3% per tahun.

     

    (luc/luc)