Category: CNBCindonesia.com News

Purbaya Ungkap Harga Pupuk Turun 20% Tanpa Tambah Anggaran Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, berlaku mulai Rabu (22/10/2025), di seluruh Indonesia. Tak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penurunan harga disebabkan oleh pembayaran yang semula dilakukan akhir tahun, kini dipindahkan ke awal tahun. Maka dari itu, Kementerian Keuangan tidak menggelontorkan anggaran tambahan untuk penurunan harga tersebut.

“Itu hanya dipindahin kan tadinya di belakang dibayarnya jadi di depan bukan di akhir tahun tapi di awal tahun di depan,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dengan perubahan tersebut, Purbaya mengatakan bisa menghemat biaya bunga. Sehingga langkah tersebut dinilai sebagai bentuk efisiensi.

“Sehingga mereka menghemat biaya bunga. Kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, berlaku mulai Rabu (22 Oktober 2025), di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

Hal itu disampaikannya saat menjabarkan capaian kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini, ungkapnya, pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Kata Amran, penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

“Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Amran.

“Dan, dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional,” sambungnya.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ucapnya.

“Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” imbuhnya.

(wur)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 19:55
Saksi AS untuk Minyak Rusia Bawa Petaka, Pembeli Terbesar Mau “Kabur”

Jakarta, CNBC Indonesia – India dikabarkan siap memangkas secara drastis impor minyak dari Rusia. Keputusan ini diambil guna mematuhi sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap dua produsen energi utama Moskow, Rosneft dan Lukoil.

Menurut sumber industri yang dikutip Reuters, perusahaan-perusahaan penyulingan besar India seperti Reliance Industries, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Hindustan Petroleum Corp sedang meninjau ulang kontrak mereka untuk memastikan tidak ada pasokan yang berasal langsung dari perusahaan Rusia yang terkena sanksi.

“Kalibrasi ulang impor minyak Rusia sedang berlangsung, dan Reliance akan sepenuhnya mematuhi pedoman Pemerintah India,” ujar juru bicara Reliance menanggapi pertanyaan soal rencana pengurangan impor minyak mentah Rusia, dikutip Kamis (23/10/2025).

Reliance, yang dimiliki miliarder Mukesh Ambani, merupakan pembeli utama minyak mentah Rusia di India. Perusahaan ini diketahui memiliki kontrak jangka panjang untuk mengimpor sekitar 500.000 barel per hari dari Rosneft, namun kini tengah beralih mencari pasokan baru dari Timur Tengah dan Brasil.

Seorang pejabat kilang India yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemangkasan impor akan “besar-besaran,” meski tidak langsung mencapai nol.

“Akan ada beberapa barel yang tetap masuk melalui perantara. Semuanya tergantung pada bank. Jika bank menyelesaikan pembayaran, maka kami akan membeli. Jika tidak, penerimaan akan nol,” katanya.

Keputusan India ini datang di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dari AS. Presiden Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, baru saja memperluas sanksi terkait Ukraina dengan menargetkan perusahaan minyak utama Rusia. Washington memberi waktu hingga 21 November bagi perusahaan global untuk menghentikan transaksi dengan Rosneft dan Lukoil.

India selama ini menjadi pembeli terbesar minyak mentah Rusia dengan volume sekitar 1,7 juta barel per hari sejak 2022, memanfaatkan harga diskon pasca invasi Rusia ke Ukraina. Namun, langkah terbaru ini menandai potensi perubahan besar dalam strategi energi India, dari ketergantungan pada minyak murah Rusia menuju hubungan dagang yang lebih erat dengan Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan naik lebih dari 3% pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan akibat kebijakan baru tersebut.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 19:50
RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

“Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

“Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

Temuan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

“Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

Temuan Polri

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

“Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

“Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

“Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

Aceh (emas): 65 PETI

Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

Sumatera Barat (emas): 4 PETI

Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

Jambi (emas): 18 PETI

Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

Bangka Belitung (timah): 116 PETI

Banten (emas, galian c): 4 PETI

Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

DIY (galian c): 3 PETI

Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

Bali (batu, emas): 2 PETI

Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

Maluku (emas): 2 PETI

Maluku Utara (emas): 7 PETI

Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

Papua Tengah (emas): 1 PETI

Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 08:15
Kopi Darat Trump-Putin Ambyar, Rusia Latihan Nuklir-AS Bom Sanksi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia pimpinan Presiden Vladimir Putin menggelar latihan nuklir besar-besaran, Rabu. Hal ini menyusul pengumuman tertundanya pertemuan antara Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Uji coba nuklir strategis ini mencakup peluncuran rudal balistik antarbenua “Yars” berbasis darat dari kosmodrom serta peluncuran rudal balistik “Sineva” dari kapal selam nuklir di Laut Barents. Ada pula peluncuran rudal jelajah berkemampuan nuklir dari pembom strategis.

“Latihan tersebut menguji tingkat kesiapan komando militer dan keterampilan praktis personel operasional dalam mengatur kendali pasukan bawahan,” kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Kamis (23/10/2025).

Rusia secara rutin melakukan latihan pasukan nuklirnya untuk mengingatkan musuh bahwa mereka memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia di tengah meningkatnya ketegangan Timur-Barat. Latihan kekuatan nuklir Rusia ini berlangsung ketika NATO sendiri sedang menggelar latihan nuklir tahunan bernama Steadfast Noon yang dipandu oleh Belgia dan Belanda, melibatkan jet tempur F-35A dan pembom B-52 di antara 60 pesawat dari 13 negara.

Sementara itu, gelaran ini dibuat saat pertemuan Putin dan Trump diputuskan untuk “ambyar”. Presiden Trump, yang membatalkan pertemuan yang direncanakan di Budapest itu, mengatakan masih ada yang belum siap terkait materi pertemuan itu.

“Saya membatalkan pertemuan yang diantisipasi dengan Putin karena saya merasa kami tidak akan mencapai tempat yang harus kami capai.” Trump berharap sanksi tersebut.

AS Jatuhkan Sanksi

Pembatalan pertemuan antara kedua pemimpin oleh Trump dilakukan menyusul tekanan yang meningkat agar Washington menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepada Moskow atas keberlanjutan perang di Ukraina. Hal ini akhirnya juga bermuara pada keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, beserta hampir tiga lusun anak perusahaan mereka.

Trump beralasan ia “merasa saatnya telah tiba” untuk menjatuhkan sanksi tersebut, meskipun ia mengakui telah “menunggu waktu yang lama” untuk memberlakukannya. Sanksi ini diluncurkan seiring dengan seruan AS agar Moskow menyetujui gencatan senjata segera di Ukraina.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa ini adalah waktunya untuk menghentikan pembunuhan dan gencatan senjata segera. Bessent menambahkan dua perusahaan itu merupakan instrumen penting yang membiayai perang Rusia di Ukraina.

“Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang tak berarti ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” katanya dimuat CNN International.

Analis Eddie Fishman dari Atlantic Council memperingatkan bahwa sanksi primer terhadap Rosneft dan Lukoil hanyalah permulaan. Ia menyebut adanya peluang sanksi baru dalam kasus ini, khususnya bagi para trader di negara ketiga.

“Intinya kemudian adalah apakah ada ancaman sanksi sekunder terhadap bank, kilang minyak, dan trader di negara pihak ketiga yang berurusan dengan Rosneft dan Lukoil,” kata Fishman.

(tps/tps)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 08:10
Gak Main-Main! Ini Cara Purbaya Sikat Mafia Pakaian Bekas

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak akan memberikan ampun bagi pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dia memastikan akan memberikan hukuman tambahan bagi ‘mafia’ impor pakaian bekas ini berupa denda.

Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

“Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, kemarin (22/10/2025).

Hal ini membuatnya geram. Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.

“Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga

Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.

“Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi,” ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

“Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalia ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita,” kata Purbaya.

“Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri,” paparnya.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 07:55
Kena Skandal Suap Penipu Kamboja, Wamenkeu Ini Tiba-Tiba Resign

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Thailand, Vorapak Tanyawong, mengundurkan diri pada hari Rabu (22/10/2025). Hal ini menyusul tuduhan yang mengaitkannya dengan sindikat penipuan siber (cyber scam centres) yang berbasis di Kamboja.

Tuntutan pengunduran diri terhadap Vorapak dipicu oleh laporan yang mengaitkannya dengan penipu asing yang terlibat dalam operasi penipuan lintas batas di Kamboja. Vorapak sendiri sebelumnya telah diminta oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai tuduhan tersebut minggu ini.

Tuduhan paling serius datang dari newsletter The Whale Hunting, yang mengklaim bahwa istri Vorapak dibayar sebesar US$ 3 juta (sekitar Rp 49,5 miliar) dalam bentuk mata uang kripto tahun ini oleh jaringan kriminal China-Kamboja. Ironisnya, Vorapak ditugaskan menyelidiki jaringan tersebut sebagai bagian dari komite pemerintah.

Vorapak juga pernah terdaftar sebagai penasihat di BIC Bank, sebuah bank Kamboja yang diduga terkait dengan jaringan pencucian uang. Vorapak menghabiskan sebagian besar karirnya di sektor keuangan swasta, memegang peran senior di cabang Thailand dari bank-bank global ternama termasuk Bank of America dan JP Morgan Chase, sebelum memasuki politik tahun lalu sebagai penasihat menteri keuangan saat itu.

Vorapak membantah keras segala keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Ia mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa ia mengundurkan diri untuk fokus pada pembelaan hukumnya.

“Untuk melawan pertempuran hukum ini, saya butuh waktu dan saya khawatir itu akan mengganggu peran utama saya di Kementerian Keuangan,” katanya dalam konferensi pers dikutip Channel News Asia.

Meskipun tuduhan korupsi tidak jarang terjadi di Thailand-di mana hubungan antara bisnis dan politik sering kali kabur-skandal yang secara langsung mengaitkan pejabat tinggi Thailand dengan industri penipuan bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara merupakan kasus yang jarang terjadi.

Pengunduran diri ini menyoroti meluasnya jangkauan sindikat kejahatan siber Asia Tenggara, yang kini telah memicu tindakan keras dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan dan Jepang.

(tps/tps)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 07:40
Satgas Program Strategis Prabowo Dibentuk, Ini Daftar Tugas Utamanya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

“Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

“Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan,” ujarnya.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 07:25
Truk Tangki Meledak Saat Warga Pungut Minyak, 35 Orang Tewas

Juru bicara kepolisian Niger, Wasiu Abiodun, mengatakan truk tangki tersebut terguling sebelum akhirnya meledak saat warga mendekat untuk menampung bensin yang mengalir. “Sebanyak 17 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan,” ujarnya seperti dikutip dari ABC News. Polisi menambahkan, tim investigasi telah dikerahkan untuk mengidentifikasi pengemudi truk, pemilik kendaraan, serta penyebab pasti kecelakaan. (Tangkapan Layar Video Reuters/TVC)

23/10/2025 07:10
Komite Olimpiade Dunia Tiba-Tiba Larang Event Olahraga di RI, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan acara olahraga apa pun di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung pada Rabu (22/10/2025)

Keputusan tegas ini diambil setelah Indonesia menolak visa bagi pesenam Israel yang seharusnya berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (World Artistic Gymnastics Championships) yang berlangsung bulan ini di Jakarta.

“Kami juga melakukan pemutusan semua diskusi mengenai tawaran potensial Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Penangguhan ini akan berlaku hingga Pemerintah Indonesia memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet, terlepas dari kebangsaannya, akan memenuhi syarat untuk berkompetisi di masa depan,” ujar lembaga itu

Indonesia sendiri sebelumnya telah menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2036. Hal ini memberikan ancaman baru bagi minat penyelenggaraan gelaran olahraga akbar itu.

Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, menolak visa bagi pesenam Israel di tengah kemarahan atas serangan militer Israel di Gaza. Keputusan ini membuat pesenam Israel tidak dapat berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia yang dimulai pekan lalu di Jakarta.

Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia sebagai “mengejutkan dan memilukan”. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

(tps/tps)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 06:40
Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

“Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut “telah dilanggar tanpa henti oleh Israel.”

Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

“Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida,” bunyi surat itu.

Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

“Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.

(tps/tps)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 06:10