Jakarta, CNBC Indonesia –Pemerintah bakal memberikan subsidi bagi masyarakat dalam program 3 juta unit rumah per tahun yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sementara itu, Donald Trump resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari waktu setempat.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia –Penjualan mobil listrik (EV) di Indonesia pada tahun 2024 melonjak tajam. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, penjualan mobil BEV pada 2024 tembus 43.188 Unit.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).
Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.
“WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.
Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.
“Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).
Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.
Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.
“Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.
Dampak AS Keluar dari WHO
Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?
Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):
1. Donor
AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.
Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.
Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.
2. Pandemi
Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.
Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.
3. Staf AS di Jenewa
Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.
Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.
4. Pengawasan Wabah Dunia
AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.
Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.
Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.
5. Kampanye Melawan AIDS
AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).
Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.
6. Aborsi
Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.
Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.
7. Vaksin
Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.
Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden
Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.
8. Penelitian
Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.
National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.
Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.
(wia)
Video
Video: Pembatasan Kendaraan di Tol Berlaku di Pekan Ini!
News
52 menit yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan bahwa sejatinya Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pasar nikel dunia.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023-2024 lalu, nikel Indonesia menguasai hingga 65% pasar nikel dunia.
“Jadi sebenarnya nikel kita di Indonesia ini kan sudah jadi penentu dunia ya, terutama di tahun 2023 dan 2024 kita sudah memegang market size di atas 60%, ada yang 63% sampai 65%, khususnya nikel produksi Indonesia,” kata Meidy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (21/1/2025).
Meidy menyebut, produksi nikel olahan dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Indonesia meningkat 30% pada 2024 dibandingkan 2023. Peningkatan ini terutama dari produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan nickel matte.
“Mungkin kalau kita lihat dulu di tahun 2023, kenaikan signifikannya output produksi dari nikel MHP, kemudian nickel matte, itu dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan sampai 30% dari kapasitas produksi,” paparnya.
Dia menyebut, meningkatnya produk nikel olahan di Tanah Air juga sejalan dengan tingginya produksi bijih nikel. Pada 2024, lanjutnya, produksi bijih nikel RI tercatat nyaris 300 juta ton, tepatnya 298,49 juta ton.
“Kita lihat kemarin di tahun 2024 hampir 300 juta (ton), ini untuk nikel. Kemudian di tahun 2024 update per hari ini sudah sampai 298.489.000. Hampir 300 juta (ton) juga ya, 298 juta (ton) lebih,” katanya.
Tingginya produksi bijih nikel juga turut berdampak pada melimpahnya produksi nikel olahan dari smelter dalam negeri. Akibatnya, produk nikel logam RI pun membanjiri pasar global. Ujungnya, ini berdampak pada melemahnya harga nikel di pasar dunia.
Pada awal Januari 2025 lalu misalnya, dilansir dari London Metal Exchange (LME) pada Jumat (10/1/2025), harga nikel dunia kontrak tiga bulan ditawarkan sebesar US$ 15.610 per ton. Posisi tersebut merupakan yang cukup rendah sejak 2021.
Namun demikian, ketika Pemerintah Indonesia mengungkapkan ada rencana untuk memangkas produksi bijih nikel, harga nikel terpantau mengalami peningkatan.
Melansir Trading Economics, harga nikel per Selasa (21/01/2025) tercatat sebesar US$ 16.095 per ton, meningkat 1,07% dibandingkan minggu lalu dan naik 4,85% dibandingkan bulan lalu.
Bahkan, lanjutnya, analis Macquarie memperkirakan harga nikel dunia bisa melonjak menjadi US$ 20.000 per ton bila Indonesia benar-benar memangkas produksi bijih nikel hingga 150 juta ton.
“Mungkin sudah dengar ya, analisis dari Jim Lennon, dari Macquarie itu sudah menyampaikan, Beliau adalah analis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB, produksi bijih nikel, sampai 150 juta (ton), artinya nikel akan menembus sampai di atas US$ 20 ribu, harga LME (London Metal Exchange) ya,” jelasnya.
“Kalau Indonesia tidak mengontrol dari bijih nikel, menjadi nikel olahan, nickel matte, Nickel Pig Iron (NPI), feronikel, MHP, nikel sulfat, dan seluruh turunannya, itu akan mempengaruhi di harga,” imbuhnya.
Mengutip Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Minerba Nasional Tahun 2023, tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Persisnya, yakni di level 175,6 juta ton atau tepatnya 175.617.183 ton.
Pencapaian produksi bijih nikel tersebut tidak terlepas dari potensi nikel RI yang cukup melimpah serta kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat, yang terus menggenjot program hilirisasi.
Hingga 2023 misalnya, tercatat total sumber daya bijih nikel RI mencapai 18,5 miliar ton, tepatnya 18.550.358.128 ton dan nikel logam mencapai 184,6 juta ton, tepatnya 184.606.736 ton.
Sedangkan, total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5,3 miliar ton, tepatnya 5.325.790.841 ton, untuk bijih dan 56,12 juta ton, tepatnya 56.117.187 ton, untuk logam.
(wia)
Jakarta, CNBC Indonesia-Core Indonesia menilai kebijakan proteksionisme Pemerintah AS di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Donald Trump dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
Associate CORE Indonesia, Sahara menjelaskan dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%.
Didorong oleh ekspor yang meningkat 0,042%, karena Indonesia bisa menggantikan China sebagai pemasok barang. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%.
“Bagi Indonesia bagus juga karena ada kesempatan menaikkan ekspor kenaikan impor dan investasi,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).
Sahara menjelaskan potensi pertumbuhan tersebut berdasarkan perhitungan model analisis perdagangan global peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari China. Serta tarif global 10% semua impor dari semua negara.
Proteksionisme trump pun juga dinilai dapat menurunkan mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Yakni produk berbahan dasar kulit sebesar 4,21% dan pakaian jadi turun sebesar 3,04%.
Kendati demikian, akan ada potensi diversi perdagangan ke China akibat proteksionisme Trump.
“Ada kesempatan dan peningkatan ekspor terutama ke China terutama untuk serat nabati, produk berbahan dan farmasi,” ujar Sahara.
(mij/mij)
Jakarta, CNBC Indonesia – PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk menerapkan tata Kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi. Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan TASPEN mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencegah korupsi dengan memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC).
Pada Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024, TASPEN dan Kejaksaan Agung menyelenggarakan sosialisasi “Membangun Budaya Antikorupsi” yang diikuti oleh Insan TASPEN dan mitra bisnis perusahaan.
Sosialisasi ini diharapkan memberikan wawasan strategis untuk mencegah praktik korupsi sekaligus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan lingkungan kerja bebas korupsi.
“Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, penerapan pengambilan keputusan berbasis risiko, pengawasan internal yang ketat, serta penegakan integritas dan etika di seluruh aspek bisnis. Selain itu, TASPEN juga meningkatkan kesadaran antikorupsi melalui program pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan, guna menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel,” ungkap dia dikutip Selasa (21/1/2025).
Dalam meningkatkan pengawasan dan pemberantasan tindak korupsi, pada 2024 TASPEN menggelar Compliance Movie Day yang mengajak seluruh Insan TASPEN untuk menyaksikan film bertema antikorupsi berjudul “Dirty Money”. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada karyawan mengenai bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas.
Sejak 2022, TASPEN menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan transaksi keuangan perusahaan bebas dari indikasi penyalahgunaan dan tidak melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Selain itu, TASPEN menerapkan Sistem Pengungkapan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) bagi karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk tindakan korupsi.
Sistem WBS terintegrasi dengan aplikasi AROMA yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga menjamin anonimitas dan keamanan pelapor. Upaya pencegahan korupsi ini diperkuat dengan komitmen TASPEN terhadap pencegahan praktik penyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan.
“Untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, TASPEN menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal. TASPEN konsisten mengambil sejumlah langkah untuk mencegah praktik korupsi dan kami percaya bahwa langkah ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta mendukung Indonesia bebas korupsi,” ujar Henra.
“TASPEN mengajak seluruh karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberantas korupsi serta mendorong terciptanya Indonesia yang lebih bersih dan transparan,” kata dia.
Henra menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi, serta mendukung Asta Cita Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Ke depannya, TASPEN berkomitmen mengintegrasikan prinsip antikorupsi ke dalam operasional perusahaan, memastikan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peserta serta masyarakat luas,” pungkas dia.
(dpu/dpu)
Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) buka suara terkait rencana pemerintah untuk memangkas produksi bijih nikel pada 2025.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai akan ada efek domino jika kebijakan pemangkasan tersebut benar-benar dilakukan pemerintah.
Menurutnya, ini akan menimbulkan gangguan dan kekhawatiran di kalangan investor dan perusahaan. Pasalnya, pemerintah sudah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan untuk periode 2024-2026.
“Contoh tadi saya bilang, perusahaan (nikel) sudah dapat (izin RKAB) 10 juta (ton per tahun). Berarti kan kita sudah melakukan persiapan, baik dari feasibility tadi sudah ada, kemudian laporan eksplorasi sudah ada, laporan keuangan sudah ada, kita sudah merencanakan anggaran baik alat, baik produksi, baik manpower, untuk kapasitas RKAB yang sudah disetujui,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (21/1/2025).
“Jadi (perusahaan nikel) sudah dapat RKAB-nya untuk 2025, misalnya 10 juta ton. Kan tidak mungkin ditarik kembali kan? Kan sudah disetujui, ini bisa jadi chaos gitu kan,” ujarnya.
Kedua, bila produksi dipangkas, tapi di sisi lain ada kenaikan biaya, seperti adanya mandatori pencampuran biodiesel 40% (B40), tanpa subsidi, sehingga akan menambah biaya pengadaan bahan bakar.
“Penggunaan bahan bakar B40. Berarti sudah naik lagi ya. Berarti setelah kita hitung, cost produksi kita itu ada kenaikan. Peningkatannya itu hampir 30%,” ucapnya.
“Saya makin rugi. Mendingan saya freeze sementara. Kalau saya freeze, berarti kan kembali penerimaan negara, dapat dari mana,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen) Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan, khususnya nikel, periode 2024-2026 akan dilakukan evaluasi terhadap semua aspeknya.
Hal itu dilakukan, supaya produksi nikel tidak dilakukan secara ‘jor-joran’. Makanya, pemerintah merasa perlu untuk melakukan kontrol atas produksi tersebut.
“Kemungkinan bisa dipotong kalau memang ada yang tidak komitmen dengan jaminan reklamasi pasca tambang, kecelakaan tambang tinggi dan lain sebagainya. Intinya kita akan lakukan evaluasi lah,” ungkap Tri Winarno kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/1/2025).
Tri Winarno mencatat, tahun 2024 lalu produksi bijih nikel mencapai sekitar 215 juta ton per tahun. Realisasi produksi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.
“Tahun 2025 bisa jadi kita turunkan. Ini untuk mineral dan batu bara, karena harga turun terus, kita eksportir terbesar di dunia, coba kita evaluasi,” ungkap Tri.
Melansir Trading Economics, harga nikel per Selasa (21/01/2025) tercatat sebesar US$ 16.095 per ton. Harga ini terpantau meningkat 1,07% dibandingkan pekan lalu dan naik 4,85% dibandingkan bulan lalu.
(wia)
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membeberkan bahwa parlemen akan melakukan rapat pleno untuk Revisi Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) malam ini.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya sudah menerima semua masukan dari fraksi yang hadir dalam rapat untuk RUU Minerba tersebut dan akan dilakukan Rapat Pleno malam ini pukul 7 WIB.
“Nanti jam 7 malam kita lanjutkan (Rapat Pleno) dan kita sudah sepakat juga bahwa walaupun ini dalam pembahasan hak inisiatif Baleg dalam rangka untuk memenuhi meaningful participation itu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Jika sudah ketok palu dalam Rapat Pleno, Revisi UU Minerba ini diusahakan menjadi pembahasan pada Rapat Paripurna DPR RI. Hal ini untuk mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum bisa disahkan menjadi Undang-undang yang berlaku.
“Mungkin satu dua hari besok ini diajukan di Rapat Paripurna menjadi hak inisiatif, kita dengarkan masukan dari masyarakat,” tambahnya.
Hingga saat ini, Baleg DPR RI masih melakukan Rapat Panja untuk menerima segala masukan dari fraksi.
Di lain kesempatan, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa, rapat ini menindaklanjuti hasil rapat pimpinan Baleg bersama Kapoksi Baleg pada 14 Januari 2025 lalu.
“Terkait hal tersebut, pimpinan Baleg telah menugaskan tim ahli untuk merumuskan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ujar Bob saat membuka Rapat Pleno RUU Minerba yang diselenggarakan Baleg DPR RI, Senin (20/1/2025).
Ia membeberkan bahwa setidaknya terdapat empat poin yang menjadi pokok pembahasan dalam revisi UU Minerba kali ini. Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara.
Bob menilai program hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi. Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Kemudian yang ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Keempat, terkait pemberian IUP untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terpisah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bambang Haryadi, menjelaskan bahwa revisi ini masih berada dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR.
“Ini masih usul inisiatif, masih jauh. Nanti nunggu surpres (surat presiden) lah, baru mau diajukan ke Paripurna sebagai usul inisiatif. Setelah diparipurnakan baru ini dikirim ke pemerintah. Pemerintah setuju gak itu kan ntar baru ada daftar inventarisasi masalah,” ujar Bambang kepada CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).
Menurut Bambang, revisi ini akan menyasar beberapa poin pembahasan, salah satunya seperti penyesuaian pasal terkait hilirisasi di sektor pertambangan.
Selain itu, revisi juga akan mencakup perluasan pembagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar dapat mengurangi biaya UKT yang merupakan dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa per semester.
“Perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya UKT lah. Jadi biar merekal, ormas kan udah dikasih ormas keagamaan, nah perguruan tinggi UGM, Undip gitu-gitulah untuk biar mereka bisa mengelola dengan baik,” kata Bambang.
Meski begitu, ia menekankan kembali bahwa agenda ini masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap pembahasan mendalam. Adapun, proses rapat untuk pembahasan usulan inisiatif ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan bersifat tertutup.
Bambang membeberkan, setelah usulan disetujui dalam sidang Paripurna, baru nantinya akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah.
“Ormas kan juga dulu skemanya belum ada sih, Makanya diperbaiki Skema pemberian itu kan Pemberian langsung itu kan di undang-undangnya nggak ada, makanya diperbaiki sekalian,” ujar Bambang.
(pgr/pgr)
Jakarta, CNBC Indonesia – Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi kini telah bisa dilakukan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Cara baru ini telah bisa diakses sejak Coretax System beroperasi 1 Januari 2025 lalu.
“Sejak 1 Januari 2025 pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Dengan layanan terbaru ini, Anda dapat mendaftar NPWP kapan saja dan di mana saja,” papar Ditjen Pajak (DJP) di laman Instagram @ditjenpajakri, dikutip Senin (20/1/2025).
Berikut cara mendaftar NPWP melalui Coretax System:
Buka laman coretaxdjp.pajak.go.id
Klif Daftar Di Sini
Siapkan KTP dan Kartu Keluarga
Pilih “Perorangan” untuk pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
Klik “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”
Pilih pendaftaran dengan Aktivasi NIK
Isikan data dan identitas Wajib Pajak
Klik tombol Verifikasi jika data sudah lengkap dan benar
Klik Lanjut jika data berhasil diverifikasi
Kemudian lakukan verifikasi dengan memasukan Kode OTP yang dikirimkan ke e-mail dan nomor telepon pribadi
Klik Lanjut setelah data berhasil diverifikasi
Tambahkan data Orang yang Mempunyai Hubungan Istimewa, seperti pasangan, anak cucu, saudara atau orang tua kemudian Klik ‘Lanjut’
Isikan data sumber penghasilan dan Klik ‘Simpan’
Pastikan terdapat checklist pada kolom kode KLU dan klik ‘Lanjut’
Isikan kedua kolom alamat yakni alamat domisili dan alamat sesuai KTP
Pastikan ‘Alamat Sesuai KTP’ sesuai dengan data dalam KTP
Isikan data geometris sehingga muncul data berupa altitude dan latitude
Klik tombol ‘Verifikasi’ dan ketika sudah berhasil klik ‘Lanjut’
Lakukan validasi foto dalam bentuk unggahan foto atau foto terbaru pada kamera
Setelah foto berhasil tervalidasi oleh sistem klik ‘Lanjut’
Langkah terakhir, checklist konfirmasi pernyataan kepatuhan dan klik tombol ajukan permohonan.
Setelah semua langkah telah dilalui, Ditjen Pajak juga mengingatkan untuk melakukan cek berkala kotak masuk e-mail Anda untuk mendapatkan informasi terkait penerbitan NPWP yang didaftarkan.
(arj/haa)