Category: CNBCindonesia.com News

  • Video: Zulhas Heran Harga Gula di Sumut Lebih Mahal Dari Daerah Lain

    Video: Zulhas Heran Harga Gula di Sumut Lebih Mahal Dari Daerah Lain

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengaku heran, harga gula di Sumuatera Utara mahal, Ia menyebut harga gula di Medan lebih mahal di banding daerah lain.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 23/01/2025) berikut ini.

  • Video: Platform BNI Direct & Wondr By BNI Kebanjiran Peminat!

    Video: Platform BNI Direct & Wondr By BNI Kebanjiran Peminat!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Platform perbankan digital andalan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), yakni Wondr by BNI dan BNI Direct, terus mendapatkan respons positif dari masyarakat, alhasil, Jumlah pengguna hingga nilai transaksinya melonjak di akhir 2024.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 23/01/2025) berikut ini.

  • Video: Trump Ancam Putin Agar Akhiri Perang Dengan Ukraina

    Video: Trump Ancam Putin Agar Akhiri Perang Dengan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dalam pernyataan terbarunya di Truth Social, Trump bahkan mengancam akan memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada Rusia jika kesepakatan perdamaian tidak segera tercapai.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 23/01/2025) berikut ini.

  • Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia merespons ancaman Amerika Serikat yang siap memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada Rusia jika negara tersebut tidak menghentikan perang di Ukraina.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan Rusia membutuhkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud Trump dengan “kesepakatan”.

    “Ini bukan sekadar soal mengakhiri perang. Ini tentang menyelesaikan akar penyebab krisis Ukraina,” ujarnya, dilansir The Guardian, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Alexander Kots, seorang koresponden pro-perang terkemuka di Komsomolskaya Pravda, menyebut ancaman Trump sebagai ultimatum. “Lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Sebentar lagi, kita mungkin akan merindukan masa-masa pemerintahan Biden,” tulisnya di Telegram.

    Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin tetap mempertahankan posisi kerasnya dalam negosiasi damai. Ia menuntut Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengadopsi status netral, dan menjalani demiliterisasi sebagian.

    Selain itu, Putin bersikeras agar Barat mencabut sanksi terhadap Rusia serta mengakui kendali Rusia atas Krimea dan empat wilayah Ukraina yang diklaimnya sejak 2022.

    Dalam menunjukkan kekuatannya, Putin mengadakan pembicaraan dengan sekutu utamanya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, di Moskow pada Jumat lalu. Ia juga berbicara melalui video dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, pada Selasa.

    Efektivitas Ancaman Ekonomi Trump

    Dalam pernyataannya, Trump tidak menyebut rencana pemberian senjata tambahan kepada Ukraina, melainkan fokus pada penggunaan langkah ekonomi untuk menekan Rusia. Namun, dengan hubungan dagang yang semakin menyusut antara AS dan Rusia, efektivitas ancaman tarif ini dipertanyakan.

    Pada 11 bulan pertama 2024, perdagangan antara kedua negara hanya mencapai US$3,4 miliar, jauh dibandingkan perdagangan tahunan AS dengan Eropa yang mencapai US$1,5 triliun.

    Tatiana Stanovaya, pendiri firma analisis politik R.Politik, mengatakan bahwa meskipun Trump berusaha memaksa Putin untuk bernegosiasi, pemimpin Rusia tersebut tampaknya yakin bahwa ia memiliki sumber daya untuk bertahan lebih lama dari Ukraina.

    “Kesepakatan damai dengan syarat Rusia akan menghemat sumber daya yang signifikan, tetapi tanpa kesepakatan seperti itu, Putin siap bertempur selama diperlukan,” tulisnya di X.

    Stanovaya juga mencatat bahwa kondisi ekonomi Rusia saat ini tidak cukup untuk memaksa Kremlin bernegosiasi dengan Ukraina. Jika tidak ada kesepakatan yang menguntungkan dengan Trump, kemungkinan besar Rusia akan terus memperpanjang konflik.

    (luc/luc)

  • PBNU Punya Perusahaan Pengelola Tambang, Ini Pemilik Sahamnya

    PBNU Punya Perusahaan Pengelola Tambang, Ini Pemilik Sahamnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah membentuk badan usaha untuk mengelola “jatah” tambang batu bara yang diberikan pemerintah.

    PBNU membentuk badan usaha yang dinamakan PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (PT BUMN). PT BUMN ini nantinya akan mengelola tambang eks PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan luas lahan mencapai sekitar 26 ribu hektare (Ha).

    Ketua Lakpesdam PBNU 2022-2027, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, untuk mengelola lahan tambang batu bara eks PT KPC itu, PT BUMN sudah menggandeng investor di luar dari pemilik tambang sebelumnya.

    “Kita sekarang sudah ada PT Badan Usaha Milik NU, yang sahamnya kita miliki oleh koperasi tapi juga ada pemilik yang lain. Kita menggandeng investor dari pihak lain, bisa dalam negeri sebetulnya, sudah ada dan kita belum bisa menyebutkan itu, tapi kita sudah punya investor,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Walaupun enggan menyebutkan investor mana yang sudah digandengnya itu, Ulil menegaskan bahwa investor tersebut merupakan perusahaan swasta dalam negeri. Yang jelas, PBNU terus mengikuti proses dan syarat agar bisa mengelola pertambangan yang dijanjikan oleh pemerintah.

    Dengan adanya PT BUMN dan investor, PBNU menargetkan bisa melakukan produksi pertambangan batu bara eks KPC mulai tahun 2025 ini.

    “Ya kita dalam proses menuju kepada produksi awal ya, kita harapkan tahun ini sudah mulai bisa ada produksi. Ya insya Allah pertengahan menjelang akhir kita, tapi tahun ini insya Allah kita sudah optimis sudah bisa produksi,” tandasnya.

    Saat rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR pun dia menyebut bahwa PBNU menyatakan dukungannya atas keinginan pemerintah memberikan Wilayah Usaha Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada organisasi masyarakat keagamaan (ormas keagamaan).

    Hal itu seperti yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Terlebih lagi, pemerian pertambangan kepada Ormas Keagamaan akan dikuatkan melalui payung hukum yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Undang-Undang Minerba. Sebagaimana diketahui, DPR RI sedang melakukan revisi ketiga atas UU Minerba.

    Ulil mengungkapkan, PBNU merupakan ormas keagamaan yang menerima tawaran pengelolaan tambang di tahap pertama. Dengan begitu, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dan menilai hal itu merupakan langkah tepat pemerintah.

    “Pemerintah yang lalu di bawah Presiden Joko Widodo untuk memberikan konsesi pertambangan kepada Ormas Keagamaan yang kemudian disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 adalah keputusan yang dalam pandangan kami sangat tepat dan kami mendukung keputusan pemerintah itu,” jelasnya dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Tak hanya untuk PBNU, pihaknya juga mendukung inisiasi dari pemerintah dalam memberikan konsesi tambang kepada berbagai ormas keagamaan lainnya di Indonesia.

    “Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada pertama-tama Nahdlatul Ulama, ini merupakan inisiatif dari pihak pemerintah. Kami tidak mengajukan permintaan dan tidak melakukan inisiatif untuk meminta konsesi ini,” katanya.

    (wia)

  • Video: Gandeng Mykonos, Transmart Buka Ekosistem Bagi Mitra Bisnis

    Video: Gandeng Mykonos, Transmart Buka Ekosistem Bagi Mitra Bisnis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transmart Kota Kasablanka menggandeng merek parfum lokal Mykonos, yang resmi meluncurkan varian kolaborasi dengan mantan Analis Evos Legends dan Streamer Game Online Mobile Legends, Ade Setiawan. Kolaborasi ini ditandai dengan pembukaan toko pop-up pertama Mykonos di Transmart Kota Kasablanka pada Rabu kemarin.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 23/01/2025) berikut ini.

  • APBN 2025 Tembus Rp3.621 T, Prabowo Cuma Mau Menteri Pakai Untuk Ini!

    APBN 2025 Tembus Rp3.621 T, Prabowo Cuma Mau Menteri Pakai Untuk Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kriteria pelaksanaan anggaran yang boleh dilakukan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Hal ini bertujuan agar anggaran negara langsung dirasakan masyarakat.

    Belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan sisanya adalah transfer ke daerah.

    “Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025).

    Kedua, kata Prabowo adalah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Misalnya yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan ekspor srta kebijakan yang mampu mengurangi impor.

    “Berapa devisa yang dihasilkan? berapa devisa yang dihemat?,” tegas Prabowo.

    Prabowo menjelaskan yang ketiga yaitu swasembada pangan dan energi. Dua hal tersebut merupakan bagian dari prioritas Prabowo yang sudah disampaikan sejak kampanye.

    “Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat,” terangnya.

    (emy/mij)

  • Video: Israel Serang Tepi Barat Saat Gencatan Senjata, 10 Warga Tewas

    Video: Israel Serang Tepi Barat Saat Gencatan Senjata, 10 Warga Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah gencatan senjata, Israel masih membombardir wilayah Palestina. Setidaknya 10 warga Palestina tewas, dan hampir 40 terluka oleh pasukan Israel selama operasi besar di daerah Jenin di Tepi Barat yang diduduki.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 023/01/2025) berikut ini.

  • Video: Calon ‘Pembunuh’ Alphard Meluncur di RI, Segini Harganya

    Video: Calon ‘Pembunuh’ Alphard Meluncur di RI, Segini Harganya

    Video: Calon ‘Pembunuh’ Alphard Meluncur di RI, Segini Harganya

    News

    6 menit yang lalu

  • Video: Jakarta Darurat PHK – Trump Serang Ekonomi China

    Video: Jakarta Darurat PHK – Trump Serang Ekonomi China

    Jakarta, CNBC Indonesia –Jakarta menyandang status provinsi dengan jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) jumlah PHK di Jakarta tembus 17.085 orang.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan timnya sedang membahas rencana penerapan tarif 10 % terhadap China. Pungutan ini dapat mulai berlaku pada 1 Februari 2025.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (22/01/2025).