Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Media Asing Sorot WNA Boleh Jadi Direksi BUMN RI, Bilang Ini

    Media Asing Sorot WNA Boleh Jadi Direksi BUMN RI, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan pemerintah untuk mencabut larangan puluhan tahun yang menghalangi warga negara asing (WNA) menduduki posisi manajemen puncak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia telah menarik perhatian media dan analis asing.

    Media Singapura, Channel News Asia (CNA), dalam laporannya, Jumat (24/10/2025) menyoroti langkah kebijakan ini. Hal ini diharapkan pemerintah dapat mendorong kepercayaan investor dan mengadopsi praktik terbaik internasional.

    Secara rinci, CNA menuliskan bagaimana residen Prabowo Subianto pekan lalu mengumumkan bahwa WNA kini dapat memimpin BUMN Indonesia, sebuah langkah yang mengakhiri larangan yang telah berlaku sejak tahun 1960. Keputusan ini direalisasikan melalui amandemen Undang-Undang BUMN yang disahkan pada 2 Oktober, memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) untuk mengesampingkan syarat kewarganegaraan Indonesia untuk posisi direktur jika dianggap perlu.

    Sebagai implementasi awal, Danantara mengumumkan bahwa maskapai pelat merah Garuda Indonesia telah menunjuk dua WNA ke manajemen puncaknya yakni Balagopal Kunduvara sebagai Chief Financial Officer (mantan eksekutif Singapore Airlines) dan Neil Raymond Mills sebagai Director of Transformation. Penunjukan ini ditujukan untuk memulihkan profitabilitas Garuda yang telah merugi.

    Para pengamat ekonomi asing dan domestik menyambut baik potensi manfaat dari kebijakan ini. Hal ini dirasa perlu untuk mempelajari best practices yang telah berlaku di perusahaan asing.

    “Kehadiran ekspatriat diharapkan dapat membawa perbaikan dalam tata kelola (governance),” kata Ekonom dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, yang dikutip laman itu.

    Senada, Tauhid Ahmad, peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa pencabutan larangan selama puluhan tahun itu sudah lama tertunda. Ia menekankan perlunya SDM berkelas dunia.

    “Jika Indonesia ingin menjadi pemain global, negara ini membutuhkan orang-orang dengan pengalaman internasional. Mereka yang memiliki latar belakang seperti itu dapat membantu mempercepat kemajuan lebih cepat,” ujarnya.

    Walau begitu, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memperingatkan bahwa merekrut WNA yang berpengalaman belum tentu akan menyelesaikan masalah struktural BUMN seperti intervensi politik, tumpang tindih mandat, dan inefisiensi birokrasi.

    “Pemerintah harus fokus pada reformasi mendasar: meningkatkan insentif, mendorong persaingan, dan memperkuat tata kelola. Mandat sosial harus diberi kompensasi yang layak, gaji eksekutif dikaitkan dengan hasil, peraturan dirancang untuk mendorong inovasi dan audit diperkuat,” tuturnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • NATO Pecah! Begini Potret Aksi Demo Warga Tolak Dukungan ke Ukraina

    NATO Pecah! Begini Potret Aksi Demo Warga Tolak Dukungan ke Ukraina

    Foto Internasional

    NATO Pecah! Begini Potret Aksi Demo Warga Tolak Dukungan ke Ukraina

    News

    1 jam yang lalu

  • Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program Ekonomi Biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program ini memiliki lima landasan dalam menjaga laut tetap sehat.

    “Pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektare. Itu luasan ruang konservasi laut kita, itu sama dengan 30%.” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan idealnya ruang konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Sebab ruang konservasi merupakan tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan, tempat serapan karbon, dan tempat produksi oksigen.

    Landasan selanjutnya adalah penangkapan ikan yang terukur dan terkontrol. Penangkapan ikan yang tidak teratur akan merusak ekosistem kelautan.

    “Kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2023,” tambah Trenggono.

    Selanjutnya adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Budidaya dilakukan seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai tinggi baik di tengah laut, pesisir, maupun daratan

    “Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan itu Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di sini,” kata dia.

    Konservasi juga dilakukan bagi pulau kecil dan pesisir. Caranya adalah dengan pengendalian pembangunan secara masif di area-area tersebut.

    “Ini juga harus dikendalikan dengan baik karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut,” ujar Trenggono.

    Terakhir mencegah laut dari kontaminasi plastik dan mikroplastik. Menurut dia pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik.

    “Tapi sisi lain juga melalui antarkelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah,” pungkas Trenggono.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya akan membangun 100 titik Kampung Nelayan pada 2025. Ini dilakukan untuk menjaga populasi perikanan.

    “Kita mulai membangun 100 titik di tahun ini. Cuma karena mulainya itu di menjelang-menjelang kuartal ketiga. Jadi mungkin nanti akhir Desember baru selesai 65. Tapi tiga bulan kemudian mungkin 100 titik,” ungkap dia dalam Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Trenggono memaparkan program ini merupakan arahan Presiden Prabowo. Adapun ditargetkan sebanyak 4.000 titik Kampung Nelayan hingga akhir 2029.

    “Kalau itu bisa terrealisasi dari model yang kita kembangkan di Biak sebagai satu contoh. Itu terjadi kenaikan 100% peningkatannya. Bayangkan kalau dia produktivitasnya naik sampai 100%. Itu dari pendapatannya,” ungkap dia.

    Dia menegaskan adanya Kampung Nelayan bertujuan untuk mengontrol populasi ikan. Di mana para pencari ikan merupakan nelayan-nelayan tradisional.

    “Yang sudah 80 tahun ini kita belum sentuh sama sekali. Belum kita sentuh. Nah ini kan kita naikkan semenjak pemerintahan Prabowo ini lah di antaranya itu. Maka itu kita buat model, sudah berhasil dengan baik model itu,” terang Trenggono.

    Selain itu, Menurut Trenggono, Kampung Nelayan akan meningkatkan pendapatan dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta. Dengan kata lain, program ini memiliki efek berganda bagi perekonomian.

    “Ini yang dikejar nanti sebetulnya satu kesejahteraan masyarakat nelayan yang sudah 80 tahun tidak disentuh selama ini. Nah sekarang kemudian kita naikkan. Dan itu akan berdampak juga sebetulnya nanti kontribusinya kepada pertumbuhan,” tegas dia.

    Sebagai informasi Kampung Nelayan adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Program ini mencakup transformasi desa nelayan dan budidaya, yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses dari hulu ke hilir demi menghasilkan produk perikanan yang lebih kompetitif.

    Kriteria Kampung Nelayan, yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80%, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektar, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menjalankan program penangkapan ikan terukur. Program ini mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim penangkapan, pembentukan kawasan konservasi, dan pemulihan ekosistem yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa pengembangan penangkapan ikan terukur dihadapkan berbagai tantangan, yakni keberlanjutan. Dalam hal ini calon konsumen mulai sadar akan penangkapan yang ramah lingkungan.

    “Satu contoh ini baru-baru ini kita dapat surat dari salah satu pasar kita di Amerika soal rajungan. Jadi mereka minta bahwa rajungan yang dijual ke Amerika harus memiliki sertifikasi bahwa penangkapannya dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan,” terang dia dalam program World Food Day, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Trenggono hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Di mana pasar atau konsumen tidak memperhatikan cara dan metode penangkapan ikan dari nelayan selaku produsen.

    “Dia (konsumen) udah mulai lihat nih artinya dia lihat juga bahwa penangkapannya ini caranya benar apa enggak,” terang dia.

    Di sisi lain, pihaknya dihadapkan kendala dalam meyakinkan masyarakat pesisir. Menurut dia, masyarakat nelayan hanya ingin mendapatkan ikan dengan mudah.

    “Tidak mudah mereka itu karena mereka itu pengen mudah, dapat yang mudah. Kadang-kadang tidak peduli nanti sebetulnya merusak lingkungan atau tidak. Tidak peduli,” ungkap Trenggono.

    Dia juga menambahkan masyarakat masih belum menerima ketika ada pendekatan dan persuasi terkait penangkapan ikan terukur. Menurut dia tantangan semacam ini tak cuma dialami masyarakat Indonesia.

    “Tapi negara-negara lain dulu seperti Norway. Waktu saya belajar benchmarking gitu ya. Untuk pengelolaan kelautan gitu. Mereka juga di tahun 80-an mengalami hal yang sama, ada benturan dengan masyarakatnya,” tegas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Luas Konservasi Laut RI Tembus 29 Juta Hektare, KKP Ingatkan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar. Wilayah konservasi ini menjadi modal dalam inisiatif ekonomi biru yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Trenggono menjelaskan idealnya ruang konservasi sendiri tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak diperbolehkan mendekati ruang konservasi.

    Menurut dia, hal ini karena ruang konservasi menjadi tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan.

    “Jadi biota kelautan mulai dari ikan yang kecil-kecil, ikan sedang, sampai ikan yang besar. Itu kan sebuah ekosistem yang dia tidak boleh, kalau dia mau memijah di satu titik kan nggak bisa kita buatin titik yang baru. Nah di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Ruang konservasi tersebut juga sebagai tempat serapan karbon. Di mana emisi yang dilepas oleh gas rumah kaca ke atmosfer akan diserap oleh ruang konservasi.

    “Karena di situ ada padang lamun, lalu ada koral, lalu kemudian ada tidal marsh, ada lumpur yang tumbuh tenggelam itu, ada mangrove. Itu menjadi satu ekosistem yang sedemikian rupa yang dia bisa menangkap karbon itu sendiri,” tambah Trenggono.

    Ketiga ruang konservasi sebagai tempat memproduksi oksigen untuk kepentingan kehidupan umat manusia.

    “Jadi laut sehat itu adalah ketika ruang konservasi tidak terganggu,” tutur dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Ini Sederet Inisiatif KKP dalam Sukseskan Program MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen turut mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan kebutuhan protein perikanan. Berbagai inisiatif pun dilakukan, salah satunya lewat pengembangan Kampung Nelayan.

    “Makan Bergizi Gratis 80 juta yang mau ditarget. Sekarang sudah mencapai 38 atau 39 juta orang yang sudah bisa diberikan makanan. Nah tentu di situ kebutuhan proteinnya kan tinggi sekali. Jadi mulai dari protein hewani maupun protein perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Trenggono menjelaskan Hingga akhir 2025 KKP menargetkan pembangunan sebanyak 100 titik Kampung Nelayan.

    “Jadi Kampung Nelayan tadi sudah, satu sisi mereka itu produktif akibatnya di situ menimbulkan pertumbuhan dan akibatnya adalah si nelayan lebih sejahtera tentunya. hasil produknya kan bisa larinya juga ke MBG,” terang dia.

    Dukungan lainnya adalah membangun wilayah budidaya produk kelautan. Menurut dia, Presiden Prabowo menugaskan KKP untuk membangun 500 kota/kabupaten budidaya produk kelautan berbasis tematik.

    “Jadi kalau wilayahnya itu lebih suka masyarakatnya ikan lele, misalnya ikan nila atau ikan lele, kita bangunnya di situ. Kalau mereka misalnya ikan gurame, yang ikan darat ya misalnya gitu, kita bikin budidayanya di situ,” terang Trenggono.

    Dia menambahkan 500 titik wilayah budidaya produk kelautan tersebut nantinya akan mendukung kebutuhan protein program MBG. Untuk itu, 500 titik tersebut akan dibangun di seluruh Indonesia.

    “Jadi itu, Nelayan beres satu sisi, kemudian budidaya darat untuk memenuhi juga kebutuhan MBG dari sisi ketersediaan protein dari perikanan, terang dia.

    Lebih lanjut, KKP juga melakukan memodernisasi kapal perikanan tangkap. Sebanyak 1.582 unit kapal akan dimodernisasi demi mendukung program MBG.

    “Ini nanti menjadi sebuah kekuatan yang besar, karena di situ akan membutuhkan tenaga kerja kira-kira sekitar 64 ribu orang untuk meng-armadai kapal itu. Terus produksinya sendiri juga sangat besar, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta ton ikan,” pungkas Trenggono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Dorong Ekonomi Biru, KKP Intens Komunikasi dengan 3 Kementerian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan intens melakukan komunikasi dengan kementerian lain dalam menjalankan program blue economy atau Ekonomi Biru. Salah satunya dengan Kementerian Kehutanan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya intens melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka menjalankan konservasi di daerah pesisir.

    Untuk diketahui konservasi merupakan salah satu landasan ekonomi biru. Saat ini Indonesia memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar.

    “Kita intens bicara dengan Kementerian Kehutanan, terkait dengan pesisir untuk hutan-hutan perhutanan, itu perhutanan masyarakat juga yang mangrove dan gitu ya, atau wilayah-wilayah yang harus kita jadikan zona budidaya,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Selain itu lanjutnya, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mengembangkan kawasan konservasi.

    “Dan semua ini dikoordinasi oleh Menko Pangan (Kementerian Koordinator Bidang Pangan), supaya kita bisa inline dan sinkron,” pungkas Trenggono.

    Seperti diketahui, strategi ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut berkelanjutan.

    Adapun lima program yang diandalkan meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Produsen Perhiasan Datangi Purbaya, Ngadu Soal Pajak

    Produsen Perhiasan Datangi Purbaya, Ngadu Soal Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) di Kantor Kementerian Keuangan, sore ini, Kamis (23/10/2025).

    Purbaya mengungkapkan produsen perhiasan meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal. Mereka menjual emas perhiasan langsung ke toko-toko dan tidak membayar pajak.

    Sementara itu, produsen emas legal dikenakan status pengusaha kena pajak (PKP) pabrikan dengan pajak sebesar 1,1% dan PKP pedagang atau toko emas sebesar 1,6%.

    “Itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen saja tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau memang bisa naikkin income saya, naikkin aja,” papar Purbaya.

    Ini dikarenakan, Purbaya yakin hampir 90% produsen ilegal atau gelap tidak bayar pajak pabrikan 1,6% ke pemerintah. Adapun, APPI mengusulkan agar semua pajak ini digabungkan dan disederhanakan pemungutannya.

    “Usul mereka (APPI) adalah semua dikerahkan 3%,” katanya. Dengan demikian konsumen tak perlu lagi bayar di pabrik-pabriknya. Dengan demikian, ini bisa dikendalikan dengan lebih cepat.

    Sayangnya, Purbaya tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai kepastian penerapan kebijakan ini. Sebagai catatan, pabrikan dan pedagang emas perhiasan kerap terbebani dengan pajak ini. Pasalnya, belum semua pelaku usaha perhiasan ditetapkan sebagai PKP. Alhasil ini menimbulkan persaingan harga. 

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Magnet Investasi di Sumut, Sanggup Akselerasi Ekonomi Daerah?

    Video: Magnet Investasi di Sumut, Sanggup Akselerasi Ekonomi Daerah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara terus menunjukkan progres signifikan dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman menjelaskan bahwa daya tarik utama kawasan ini terletak pada posisinya di sentra perkebunan kelapa sawit dan karet, ditopang dengan berbagai insentif seperti tax allowance hingga kemudahan perizinan bagi investor.

    Selain mendorong pertumbuhan industri primer, kehadiran KEK Sei Mangkei juga memberikan dorongan nyata bagi ekonomi lokal. Hingga akhir 2025, kawasan ini diperkirakan menyerap sekitar 8.678 tenaga kerja, yang turut menghidupkan sektor UMKM di sekitar kawasan. Arif menegaskan, proyek strategis nasional ini tidak hanya memperkuat rantai pasok hilir sawit dan karet, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.

    Saksikan dialog Sarah Ariantie bersama Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).