Category: CNBCindonesia.com News

  • Video: China Mulai ‘Selingkuhi’ Putin, Ikut Sanksi AS Jauhi Rusia

    Video: China Mulai ‘Selingkuhi’ Putin, Ikut Sanksi AS Jauhi Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah langkah mengejutkan datang dari Beijing. Raksasa-raksasa minyak milik negara China dilaporkan menangguhkan impor minyak mentah dari Rusia.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 24/10/2025) berikut ini.

  • Purbaya Bawa Kabar Baik Buat PNS 2026, Gaji Naik?

    Purbaya Bawa Kabar Baik Buat PNS 2026, Gaji Naik?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, telah mendengar rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS pada 2026.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum mendengar detail kebijakan itu dari Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara.

    “Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tau detailnya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada awal pekan ini, sebagaimana dikutip kembali Jumat (24/10/2025).

    Dalam momen itu, Purbaya turut menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN akan selalu ada. Namun, lagi-lagi kebijakan itu sepenuhnya tergantung keputusan kepala negara.

    “Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuman peluangnya berapa, kita nggak tahu,” tegas Purbaya.

    Kendati begitu, penting diketahui bahwa Kementerian Keuangan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN.

    “Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

    Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

    Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

    “Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji,” tegasnya.

    Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

    “Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu,” ucap Tri Budhianto.

    “Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan,” tuturnya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

    RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    “Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan,” tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Uni Eropa Akan Setop Impor Gas Dari Rusia Pada 2027

    Video: Uni Eropa Akan Setop Impor Gas Dari Rusia Pada 2027

    Video

    Video: Uni Eropa Akan Setop Impor Gas Dari Rusia Pada 2027

    News

    28 menit yang lalu

  • RI-Inggris Bakal Kerja Sama Genjot Ekonomi, Ini Targetnya!

    RI-Inggris Bakal Kerja Sama Genjot Ekonomi, Ini Targetnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Inggris berencana membentuk kerja sama bilateral berupa Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP). Kerja sama itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor prioritas.

    Kerangka kerja sama ekonomi baru itu menjadi pembahasan saat pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    “Kedua negara perlu memformulasikan nilai strategis dari EGP, sehingga bisa semakin memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, baik melalui pendekatan Government-to-Government (G-to-G) maupun Business-to-Business (B-to-B),” ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Jumat (24/10/2025).

    Airlangga mengatakan, EGP akan menjadi salah satu pilar utama dalam New Strategic Partnership Agreement between Indonesia and the United Kingdom yang ditargetkan dapat difinalisasi pada akhir tahun 2025.

    Melalui kemitraan strategis ini, kedua negara akan mengembangkan kerja sama di bidang energi bersih, pendidikan, teknologi, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada kesempatan tersebut, kedua pihak turut membahas proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Inggris terkait CPTPP, sebagaimana disampaikan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke London pada November 2024.

    Inggris menegaskan kesediaan untuk berbagi pengalaman terkait proses aksesi Indonesia ke CPTPP, yang telah tercantum pula dalam Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom.

    (arj/arj)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Kunjungi Asia, Trump Dijadwalkan ‘Kopi Darat’ Dengan Xi Jinping

    Video: Kunjungi Asia, Trump Dijadwalkan ‘Kopi Darat’ Dengan Xi Jinping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping pada pekan depan dalam rangkaian kunjungannya ke benua Asia.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat 24/10/2025) berikut ini.

  • RI Bakal Berguru ke Brasil, Belajar BBM Dicampur Etanol

    RI Bakal Berguru ke Brasil, Belajar BBM Dicampur Etanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk terus gencar menggenjot program transisi energi. Salah satunya melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol dari tebu.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menerapkan mandatori bensin campuran etanol (E10) pada tahun 2027. Karena itu, pihaknya bakal mengirimkan tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan bioetanol.

    Terlebih, Brasil menjadi contoh sukses dalam pemanfaatan penggunaan bioetanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

    “Karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat,” kata Bahlil usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Bahlil, Brasil salah satu negara yang sukses menjalankan mandatori bioetanol, di mana penerapannya sudah pada level E30, bahkan E100 di beberapa negara bagian.

    “Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU,” ujar Bahlil.

    Selain kerja sama dalam pengembangan bioetanol, kedua negara juga sepakat untuk menjalin kemungkinan kerja sama pengembangan nuklir. Pasalnya, Brasil mempunyai uranium, dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah beroperasi.

    “Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maaf Bukan RI, Malaysia Jadi Penentu Perang Dagang Trump-Xi Jinping

    Maaf Bukan RI, Malaysia Jadi Penentu Perang Dagang Trump-Xi Jinping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia akan berperan penting dalam menurunkan atau semakin menaikkan intensitas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal ini terkait putaran kelima perundingan perang dagang keduanya, yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, akhir pekan ini.

    Pertemuan terjadi di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 26-28 Oktober. Presiden AS Donald Trump akan hadir, sekaligus memulai perjalanan besar pertamanya ke sekutu Asia seperti Jepang, termasuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan (Korsel) 30 Oktober yang diharapkan mempertemukannya dengan Presiden China Xi Jinping.

    Menurut peneliti senior tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Jayant Menon sebenarnya kedua negara memegang masing-masing kartu. AS mengancam akan memanfaatkan kekuatan perangkat lunaknya (software) menjelang perundingan dagang baru dengan China. Sementara China mungkin akan memainkan isu kedelai atau narkotika jenis fentanil di mana sebelumnya AS ingin makin masif ke pasar kedelai China dan Trump meneriakkan upaya lebih keras pemerintah Xi Jinping atas klaimnya soal keterkaitan Beijing atas peredaran fentanil di Paman Sam.

    “Pada satu sisi, hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari strategi negosiasi agresif, yang dirancang untuk mengintimidasi demi mengamankan kesepakatan terbaik,” kata Menon sebagaimana dibuat South China Morning Post (SCMP), Jumat (24/10/2025).

    “Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan betapa khawatirnya AS terhadap kontrol ekspor logam tanah jarang baru-baru ini,” tambahnya.

    “Namun, jika Washington memainkan kartu teknologi… kemungkinan besar dampaknya kecil, karena Beijing telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa,”.

    Hal sama juga dikatakan kepala ekonom untuk Asia di Economist Intelligence Unit, Nick Marro. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak memperkirakan Beijing akan membuat konsesi besar dalam hal pengendalian ekspor tanah jarang, meskipun ada potensi cengkeraman pada industri manufaktur berteknologi tinggi jika pembatasan terkait perangkat lunak benar-benar terwujud.

    Sebagaimana diketahui AS pekan kemarin mengancam menaikkan tarif important hingga 100% ke China. Hal tersebut akibat kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis logam tanah jarang (rare earth) China, yang penting bagi industri AS.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka

    Pengembangan program prioritas Ekonomi Biru di Indonesia dilaksanakan melalui 5 strategi utama yakni konservasi perikanan, perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya perikanan, dan pengawasan pulau-pulau kecil, serta gerakan masyarakat pesisir untuk penanganan sampah plastik yang terintegrasi.

    Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan implementasi ekonomi biru merupakan upaya memastikan laut Indonesia tetap sehat. Dimana pada tahun 2045 ditargetkan ruang konvervasi laut RI mencapai 79,5 Juta Hektare sementara saat ini sudah mencapai 29,3 juta hektare dimana ruang konservasi ini berisi tempat pemijahan biota laut, sebagai serapan karbon sekaligus tempat memproduksi oksigen.

    KKP juga memastikan aktivitas penangkapan ikan dilaut harus terkontrol yang didukung lewat Peraturan Presiden No.11 Tahun 2023. Pemerintah juga membangun sentra budidaya perikanan untuk mendorong produksi perikanan di pesisir maupun perikanan darat yang juga dimaksudkan untuk mencegah penangkapan ikan di alam secara berlebihan atau Overfhising

    Seperti apa strategi dan tantangan KKP mendorong pengembangan Ekonomi Biru? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Putin Emosi Lihat Kelakuan Trump, Sebut Sudah Lancarkan Perang!

    Putin Emosi Lihat Kelakuan Trump, Sebut Sudah Lancarkan Perang!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025).

    Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai “pembawa perdamaian”.

    “Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan ‘pembawa perdamaian’ mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia,” kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu.

    “Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia-Rosneft dan Lukoil-sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria, dengan alasan ia tidak menginginkan “pertemuan yang sia-sia”.

    Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan “armada bayangan” kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut “kontraproduktif.”

    Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.

    “Sanksi itu merupakan langkah yang adil dan benar-benar layak yang akan membantu memberikan tekanan pada Rusia dalam negosiasi,” ujarnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Mau Ubah Skema Pungutan PPN Perhiasan, Konsumen Tak Kena

    Purbaya Mau Ubah Skema Pungutan PPN Perhiasan, Konsumen Tak Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengubah skema pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi produk emas perhiasan.

    Skema pemungutan ini ia mau ubah karena mendapat banyak laporan dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia terkait banyaknya aktivitas pabrikan emas perhiasan ilegal yang menjual langsung komoditasnya ke konsumen.

    “Akibatnya dia enggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,1% ketika di pabriknya, dan 1,65% itu PPN-nya (ke konsumen). Jadi itu hampir 3%,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    “Jadi mereka minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, karena aktivitas pabrikan emas perhiasan gelap itu turut mengurangi potensi penerimaan pajak negara, akibat tidak membayar pajak saat transaksi di tingkat pedagang atau pabrikan lain, maka ia bersedia mengubah skema pungutan PPN-nya.

    Purbaya berencana langsung mengenakan tarif PPN sebesar 3% di tingkat pabrikan maupun dari pabrikan ke pedagang emas. Sedangkan pungutan yang di tingkat konsumen akan ditiadakan.

    “Karena menurut mereka 90% produsennya gelap. Maksudnya gak bayar yang 1,6% PPN nya ke saya. Usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%.
    Jadi yang konsumen enggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, ketentuan dari pengenaan PPN emas perhiasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, yang merevisi PMK 48/2023.

    Dikutip dari situs Ditjen Pajak, pabrikan emas perhiasan bila menjual produknya kepada pabrikan emas lain dan/atau ke pedagang emas perhiasan, dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual. Artinya, atas transaksi ini terkena PPN sebesar 1,1% dari harga jual.

    Namun, jika dijual langsung kepada konsumen akhir maka pabrikan dikenai PPN sebesar 15% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual. Artinya, atas transaksi ini terkena PPN sebesar 1,65% dari harga jual.

    Untuk pedagang emas perhiasan, besaran PPN yang dikenakan dipengaruhi oleh ada/tidaknya faktur pajak atas perolehan emas sebelumnya. Jika memiliki faktur pajak maka atas penjualan kepada pedagang emas perhiasan lain atau ke konsumen akhir, dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual atau 1,1% dari harga jual.

    Namun, jika tidak memiliki faktur pajak, ia dikenai PPN sebesar 15% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual atau 1,65% dari harga jual. Dan untuk penjualan emas perhiasan dari pedagang emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan dikenai PPN besaran tertentu sebesar 0%.

    Dalam hal pabrikan dan pedagang emas perhiasan juga menjual perhiasan selain emas atau menyediakan jasa terkait perhiasan seperti modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan, dan jasa lainnya, mereka dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% atau 1,1% dari harga jual.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]