Category: CNBCindonesia.com News

  • AS Sukses ‘Paksa’ Panama Lucuti Pengaruh China di Amerika Latin

    AS Sukses ‘Paksa’ Panama Lucuti Pengaruh China di Amerika Latin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebutnya sebagai “langkah besar ke depan” bagi hubungan bilateral AS-Panama serta keberlanjutan status netral Terusan Panama.

    Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing, yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah lama menuding China menggunakan BRI sebagai alat diplomasi jebakan utang, yakni strategi yang membuat negara penerima investasi terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Beijing.

    Dalam pertemuannya dengan Rubio, Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa negaranya tidak akan memperbarui keterlibatannya dalam BRI, dan bahkan bisa mengakhiri partisipasi lebih awal.

    “Kesepakatan itu sebenarnya masih berlaku dua hingga tiga tahun ke depan, tetapi kami mempertimbangkan opsi untuk menghentikannya lebih cepat,” ujar Mulino tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dilansir The Guardian, Selasa (4/2/2025).

    Rubio, yang mengunjungi Panama sebagai bagian dari tur pertamanya ke Amerika Latin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri AS, segera merespons keputusan tersebut dengan optimisme.

    “Pengumuman Presiden @JoseRaulMulino bahwa Panama akan membiarkan partisipasinya dalam BRI China berakhir adalah langkah besar ke depan bagi hubungan AS-Panama, untuk kebebasan Terusan Panama, serta bukti kepemimpinan @POTUS dalam melindungi keamanan nasional kita dan mendukung kesejahteraan rakyat Amerika,” tulis Rubio di platform X setelah meninggalkan Panama.

    Keputusan Panama ini menambah daftar negara yang mundur dari BRI setelah menghadapi tantangan finansial akibat proyek-proyek China. Sebelumnya, Italia menarik diri dari inisiatif tersebut pada 2023, sebagian besar karena tekanan AS dan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Beijing.

    Profesor Yanzhong Huang, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri AS, menyebut langkah Panama sebagai “kemenangan diplomasi brinkmanship Trump”, tetapi mempertanyakan apakah strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain.

    “AS kini tampaknya semakin memfokuskan perhatiannya pada Amerika Latin, kawasan yang masih sangat bergantung pada dukungan dan perdagangan AS,” kata Huang.

    “Namun, saya ragu bahwa AS dapat menggunakan pengaruh yang sama untuk memaksa negara-negara Asia mengambil keputusan serupa, mengingat China sudah menjadi aktor paling dominan di kawasan tersebut.”

    Sementara itu, kedutaan besar China di Washington tidak memberikan komentar terkait keputusan Panama maupun isu Terusan Panama.

    China Kehilangan Pegangan di Panama?

    Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi bergabung dengan BRI pada November 2017, hanya 5 bulan setelah mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China. Sejak saat itu, Beijing telah berinvestasi dalam berbagai proyek besar di Panama, termasuk pembangunan jembatan keempat di atas Terusan Panama yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik negara China.

    Namun, keterlibatan perusahaan China di sekitar Terusan Panama telah lama menjadi perhatian Washington. Beberapa perusahaan China, termasuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong, saat ini mengoperasikan dua pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama, yang dianggap sebagai posisi strategis yang berpotensi mengancam kepentingan AS.

    Pemerintahan Trump menganggap kehadiran China di sana sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian netralitas AS-Panama yang ditandatangani pada 1977.

    Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Rubio menyampaikan pesan langsung dari Trump kepada Mulino bahwa keberadaan China di sekitar terusan adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

    Sebagai tanggapan, Mulino mengisyaratkan bahwa Panama akan meninjau ulang konsesi selama 25 tahun yang diberikan kepada CK Hutchison Holdings, yang diperpanjang pada 2021. Ia mengatakan bahwa audit terhadap kesepakatan ini akan dilakukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

    “Jika audit menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam kontrak tersebut, ini bisa menjadi celah bagi Panama untuk membatalkan kesepakatan dan membuka kembali proses penawaran kepada perusahaan AS atau Eropa,” kata Ryan Berg, Direktur Program Amerika di Center for Strategic and International Studies di Washington.

    Dampak Global

    Bagi Washington, keputusan Panama untuk meninggalkan BRI adalah keberhasilan diplomatik yang memperkuat pengaruh AS di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Namun, langkah ini juga bisa menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi Panama, mengingat China merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya.

    Beijing telah lama membela inisiatif BRI sebagai program pembangunan global yang telah membantu lebih dari 100 negara dalam membangun infrastruktur utama seperti pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Namun, berbagai negara yang berpartisipasi dalam proyek ini menghadapi tantangan besar akibat biaya proyek yang tinggi dan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dari China.

    Dengan makin banyak negara mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRI, masa depan inisiatif ini kini dipertanyakan. Apakah Panama akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan China, ataukah keputusan ini hanya bersifat spesifik terhadap konteks geopolitik di Amerika Latin?

    Bagi AS, keputusan Panama adalah sinyal bahwa strategi Trump dalam menekan negara-negara Amerika Latin untuk menjauh dari China mulai menunjukkan hasil. Namun, apakah Washington dapat mempertahankan momentum ini di wilayah lain-terutama di Asia dan Afrika, di mana pengaruh China jauh lebih kuat-masih menjadi pertanyaan besar.

    (luc/luc)

  • Rp 50 Triliun Subsidi LPG 3 Kg Bocor, Ini Saran dari HIPMI

    Rp 50 Triliun Subsidi LPG 3 Kg Bocor, Ini Saran dari HIPMI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi. Mengingat, selama ini penyaluran LPG bersubsidi belum tepat sasaran.

    Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi.

    “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan mengurangi potensi kebocoran yang merugikan negara,” ujar Anggawira dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggaran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 50 triliun per tahun masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian negara yang signifikan.

    Oleh sebab itu, mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi Pertamina.

    Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga LPG harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

    Sebagai bagian dari solusi, HIPMI mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, HIPMI menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.

    “Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi,” ujar Anggawira.

    Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.

    “Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap,” tambahnya.

    Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi distribusi LPG juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.

    “Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran,” katanya.

    Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha muda, HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. HIPMI akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” tutupnya.

    (pgr/pgr)

  • Awas Tsunami! Ini Tandanya Wajib Evakuasi Saat Gempa Megathrust

    Awas Tsunami! Ini Tandanya Wajib Evakuasi Saat Gempa Megathrust

    Jakarta, CNBC Indonesia – Posisi Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Karena itu, juga sering disebut, letak geografis Indonesia ada di Ring of Fire alias Cincin Api Pasifik.

    Terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi/ megathrust, serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Juga, masih banyak lagi yang belum teridentifikasi.

    Demikian mengutip bahan paparan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam webinar “Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi”, yang ditayangkan kanal Youtube Teknik Geofisika ITS, Jumat (17/1/2025) lalu. Dalam kesempatan itu, Dwikorita mengungkapkan, kejadian gempa bumi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan.

    BMKG juga pernah mengingatkan, akibat letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia itu, Indonesia memiliki 13 segmen megathrust, yaitu sumber gempa yang mampu memicu gempa besar. Bahkan, gempa besar ini juga diprediksi bisa menimbulkan tsunami raksasa, dengan gelombang diperkirakan bisa mencapai 20 meter.

    Untuk itu, perlu mengetahui tanda-tanda dan berapa waktu yang dibutuhkan agar bisa menghindar dan selamat dari efek gempa di zona megathrust. Yang diprediksi bisa memicu tsunami raksasa.

    Saat ini, ada 2 segmen megathrust yang sedang menjadi sorotan BMKG. Yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Suberut. Sebab, di kedua segmen itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Artinya, ada seismic gap yang sudah beratus-ratus tahun, tepatnya lebih dari 227 tahun. Sehingga, meski tidak dapat diprediksi kapan, bisa jadi kedua segmen itu sedang menunggu waktu melepaskan energinya.

    “Zona megathrust dapat memicu gempa-gempa besar sampai dengan magnitudo 9 yang dapat menimbulkan tsunami,” kata Ketua Tim Kerja Informasi Gempabumi dan Tsunami Kedeputian Geofisika BMKG Wijayanto kepada CNBC Indonesia, belum lama ini.

    Tanda-Tanda Harus Evakuasi Saat Gempa di Zona Megathrust Terjadi

    Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat jika terjadi gempa megathrust?

    Menurut Wijayanto, jika gempa di zona megathrust terjadi dengan kekuatan lebih dari M7, akan berpotensi memicu tsunami.

    “Jika gempa berkekuatan di atas magnitude 8,7 terjadi di zona megathrust di busur Sunda, mulai dari barat Aceh sampai Selat Sunda dan di daerah selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, dapat menyebabkan tsunami dengan tinggi lebih dari 20 meter di pantai,” ungkap Wijayanto.

    “Peringatan dini diberikan dalam waktu 3 menit. Jika rata-rata gelombang tsunami akan tiba di pantai dalam waktu 20 menit-30 menit, maka masyarakat atau pemerintah daerah memiliki golden time sekitar 15-25 menit untuk evakuasi penyelamatan diri,” terang Wijayanto.

    Karena itu, tegasnya, untuk menekan jumlah korban seminim mungkin bahkan agar bisa zero victim alias tidak ada korban jiwa akibat gempa dan tsunami megathrust, semua pihak harus siap siaga.

    “Kesiapsiagaan masyarakat dan semua pihak baik pemerintah pusat daerah atau swasta, membangun kapasitas untuk penyelamatan diri, dan pemahaman masyarakat yang palingpenting,” kata Wijayanto.

    Rumus Gempa 20 Detik

    Terpisah, Dosen Geodinamik, Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta C Prasetyadi mengatakan, ada rumus khusus yang harus dijalankan ketika terjadi gempa besar, terutama yang bersumber dari megathrust.

    “Kalau terjadi gempa di daerah subduksi, kecepatan gempa itu adalah kurang lebih 620 km per jam. Kemudian jarak ke darat adalah 230 km. Maka untuk menempuh jarak 230 km dengan kecepatan 620 km per jam, akan keluar sekitar 0,3 jam atau sekitar 20 menit,” katanya dalam diskusi tentang Memahami Megathrust, yang ditayangkan akun Youtube DeBritto Channel, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    “Jadi golden periode sejak terjadinya gempa di Palung Jawa, untuk sebuah megathrust adalah 20 menit,” tambahnya.

    Prasetyadi pun memaparkan langkah yang harus dilakukan masyarakat di lokasi megathrust jika terjadi gempa. Sebab, warga di lokasi ini berpacu dengan waktu, dengan potensi adanya ancaman tsunami.

    “Jadi kita kemudian punya sebuah prinsip, kalau ada gempa waktunya lebih dari 20 detik, maka punya waktu 20 menit untuk melakukan evakuasi,” kata Prasetyadi mengingatkan.

    “Karena hitungan tadi. Ke mana? Lari ke lokasi dengan ketinggian harus di atas 20 meter. Jadi kita punya prinsip Triple 20,” jelas Prasetyadi.

    Prinsip itu, ujarnya, akan menjembatani upaya mitigasi penanganan bencana gempa besar megathrust, yang diprediksi bisa memicu tsunami raksasa, bahkan sampai 20 meter.

    “Ini akan menjadi semacam jembatan dari pengetahuan para ahli kebumian yang kompeten secara ilmiah, kemudian masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang. Akan ada semacam gap di sini. Maka gap ini kita isi dengan prinsip tang dihasilkan, prinsip Triple 20,” tegas Prasetyadi.

    Foto: Peta Megathrust Ancam RI. (Dok. BMKG)
    Peta Megathrust Ancam RI. (Dok. BMKG)

    (dce/dce)

  • Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan sampai saat ini sudah terdapat 370 ribu pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) yang statusnya akan diubah menjadi sub-pangkalan.

    Dengan status yang berubah menjadi sub pangkalan, maka menurutnya pihaknya dan Pertamina akan melengkapi sub pangkalan ini dengan sistem informasi teknologi. Dampaknya, penjualan LPG 3 kg hingga tingkat sub pangkalan tetap terdata oleh Pertamina.

    “Sekarang begini, ada sekitar 370 ribu supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan,” jelasnya saat melakukan sidak di pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan, langkah tersebut diambil tidak lain untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg bisa tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan-sub-pangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau,” imbuhnya.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Selain itu, Bahlil mengatakan dengan status sub-pangkalan, diharapkan bisa meminimalisasi praktik culas dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Tidak main-main, Bahlil menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang dimaksud.

    “Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia (oknum) jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh,” tandasnya.

    Seperti diketahui, per 1 Februari 2025 pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Warga hanya bisa membeli LPG bersubsidi ini di tingkat pangkalan atau pun agen resmi LPG 3 kg Pertamina.

    Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini alhasil menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan LPG bersubsidi tersebut. Imbasnya, antrean panjang di agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina mulai terlihat sejak Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Antrean panjang juga masih terlihat hingga Selasa pagi (04/02/2025).

    Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi,” ungkap Bahlil, Selasa (4/2/2025).

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” ujarnya.

    (wia)

  • Alasan Tarif Trump ke Kanada & Meksiko Ditunda Sedangkan China Tidak

    Alasan Tarif Trump ke Kanada & Meksiko Ditunda Sedangkan China Tidak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda “perang dagang” dengan Kanada dan Meksiko. Kenaikan tarif 25% ke kedua negara tersebut, kecuali energi Kanada 10%, batal berlaku Selasa (4/2/2025) ini.

    Namun kenaikan tarif 10% ke China masih berlaku. Lalu apa alasannya perang dagang ke AS ditunda sementara ke Kanada dan Meksiko?

    Mengutip AFP, penundaan terjadi setelah panggilan telepon antara Trump dan para pemimpin negara. Pertama Trump melakukan komunikasi dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum lalu disusul dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

    Kenaikkan tarif ke Meksiko ditunda setelah negeri itu berjanji mengirimkan 10.000 tentara ke perbatasan untuk menghentikan penyebaran fentanil. Ini merujuk narkoba mematikan di AS, yang telah memakan korban jiwa hingga 70.000 orang overdosis di jalan-jalan Paman Sam.

    Hal sama juga dilakukan ke Kanada selama 30 hari, dengan barter janji yang sama:. Ottawa akan mengerahkan 10.000 petugas ke garis depan untuk mengamankan perbatasan, demi menghentikan narkotika fentanil dan menindak pencucian uang.

    “Sekarang akan ada perjanjian lebih lanjut untuk kesepakatan jangka panjang,” ujar Trump merujuk penundaan ke Meksiko.

    “Sebagai Presiden, adalah tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan SEMUA warga Amerika, dan itulah yang sedang saya lakukan,” tulis Trump di Truth Social sesaat setelah penundaan dengan Kanada diumumkan.

    “Saya sangat senang dengan hasil awal ini, dan tarif yang diumumkan pada hari Sabtu akan dihentikan sementara selama 30 hari untuk melihat apakah kesepakatan Ekonomi akhir dengan Kanada dapat disusun atau tidak. KEADILAN UNTUK SEMUA!”

    Tapi bagaimana dengan China? Kenapa belum ditunda?

    Trump sendiri rencana nya akan melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping dalam 24 jam ke depan. Ini dikatakan Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

    Alat Negosiasi & Pertunjukan Taktik

    Dalam analisisnya, Sky News menyebut tarif kini menjadi alat negosiasi Trump. Taktik intimidasi tersebut sejauh ini berhasil.

    “Setidaknya begitulah yang diinginkan Trump agar semua orang berpikir. Berdansalah mengikuti irama saya, atau yang lainnya,” ujar korespondennya Mark Stone.

    “Dan benar saja bahwa Meksiko dan Kanada berada dalam mode panik akhir pekan ini”.

    Meski begitu ia juga mengindikaikan penundaan adalah bentuk kepanikan Trump. Apalagi penurunan besar-besaran terjadi di Wall Street Senin.

    “Ia memperhatikan penurunan tajam pasar saham… Dia sangat peduli dengan reaksi pasar,” tambahnya.

    Setidaknya ia merujuk persetujuan Kanada dan Meksiko untuk mengamankan perbatasan yang sesungguhnya bukan hal baru.

    “Sebuah pertunjukan taktik dari Donald Trump, yang bisa saja berakhir dengan akhir yang mengerikan, tetapi malah berakhir dengan dia terlihat kuat (dan membuat banyak negara maju ketakutan dalam prosesnya) dan tetangga terdekatnya terpaksa mengulangi rencana mereka yang sudah ada,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Demi Serap Gabah Petani, Prabowo Sampai Suntik Bulog Rp16,6 T

    Demi Serap Gabah Petani, Prabowo Sampai Suntik Bulog Rp16,6 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan produksi beras hingga April mendatang diprediksi surplus 4 juta ton. Perum Bulog diperintahkan segera melakukan penyerapan hasil panen petani.

    Untuk itu, menurut Amran, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan modal bagi Bulog, demi menjamin percepatan penyerapan produksi padi petani. Apalagi, saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang harga gabahnya di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kg gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

    Presiden, ujarnya, juga meminta jajarannya turun langsung menjaga momentum panen raya pada bulan Februari – Maret 2025 ini supaya tak ada pihak yang dirugikan.

    Adapun, Presiden juga disebut sudah memberikan suntikan modal berupa utang kepada Bulog sebesar Rp 16,6 triliun, tanpa bunga. Amran menjelaskan pemberian modal itu diberikan supaya rencana penyerapan beras petani di momen panen raya berjalan lancar.

    “Bahkan Bapak Presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu Rp 16,6 triliun untuk Bulog,” kata Amran usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025)..

    “Sekarang sudah diproses, kalau tidak salah mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog, jadi semua kebutuhan, kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh bapak Presiden,” sambung Amran.

    Menurut Amran dengan cara itu tidak ada alasan lagi Bulog tidak dapat mengeksekusi program untuk menyerap gabah dari petani.

    Produksi Surplus, Bulog Diminta Segera Tumpuk Stok

    Amran mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan produksi beras Januari – Maret 20205 ini diprediksi naik 50% dibanding tahun lalu. Di mana hingga Maret diperkirakan produksi beras mencapai 8 juta ton. Sehingga stok beras pemerintah diperkirakan mencapai 13 – 14 juta ton hingga Maret 2025.

    “Artinya apa, Januari sampai April ada surplus 4 juta ton,” kata Amran.

    Menurutnya surplus 4 juta ton ini nantinya harus segera diserap oleh Perum Bulog. Terlebih kondisinya harga gabah di petani rata-rata di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) khususnya pada wilayah yang mengalami panen raya.

    Dia menambahkan, kondisi itu terjadi pada 70% wilayah di Indonesia, sedangkan sisanya 30% masih berada di atas HPP.

    Sehingga dengan serapan serapan beras oleh Bulog, yang menggunakan patokan HPP patokan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, akan membuat petani lebih sejahtera.

    “Ke depan kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat serap gabah, karena ini adalah momentum yang paling baik, karena kalau lewat momentum ini bisa menyulitkan petani-petani kita ke depan,” kata Amran.

    (dce)

  • Bukan Cuma Kasih Akses Keuangan, Ini Cara BRI Bikin UMKM Full Senyum

    Bukan Cuma Kasih Akses Keuangan, Ini Cara BRI Bikin UMKM Full Senyum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama 129 tahun berdiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI berkomitmen mendukung ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tidak hanya berhasil memberikan pembiayaan, BRI juga berhasil melakukan pemberdayaan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM hingga berkembang.

    “BRI sudah 129 tahun itu konsisten, selama BRI lahir gitu ya sampai dengan hari ini, DNA-nya memang BRI itu, base modelnya di UMKM. Nah, dalam perjalanan ini BRI rasanya sudah mendedikasikan banyak hal dimulai dari bagaimana kita membangun jaringan yang di era 2008,” ujar Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dalam program Power Lunch, Selasa (4/2/2025).

    Supari menjelaskan pada awalnya sendiri BRI benar-benar membangun jaringan secara konvensional yang saat ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Pada akhirnya, beberapa jaringan dilakukan penutupan dan digantikan oleh model layanan yang lain.

    “Produk juga terus dilakukan pengkayaan, direjuvinasi supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan pelaku UMKM ini. Nah, di 10 tahun belakangan ini kita semakin kuat memfokuskan UMKM ini. Salah satunya memvisikan BRI ini semakin mendorong UMKM ini terus tumbuh dan berkembang,” ungkap dia.

    Di sisi lain, ia menjelaskan, peran BRI untuk penguatan UMKM antara lain memberikan kemudahan akses pembiayaan, pemberdayaan, dan pendampingan.

    “Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut Sunarso bahwa pembiayaan itu salah satu saja dari peran BRI. Karena sesungguhnya hasil riset UMKM itu tidak hanya butuh pembiayaan, tetapi lebih penting lagi kebutuhannya adalah pemberdayaan, (empowerment), dan pendampingan,” jelasnya.

    Di samping itu, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan bagi UMKM. BRI senantiasa berupaya agar para pelaku UMKM bisa naik kelas, mengingat perubahan di sektor UMKM begitu cepat.

    “Oleh karena itu, BRI harus mampu untuk menyediakan layanan dengan spektrum yang lebar ini. BRI itu dari channelnya saja, ada tiga jenis channel. Untuk konvensional ada, yang seperti kantor-kantor itu masih ada. Untuk yang hybrid, Agen BRILink adalah contoh channel BRI hybrid. Di belakang kita digitalkan semua, tapi di depan masih harus ketemu dengan orang. Itu channel yang hybrid,” kata dia.

    Lebih jauh, BRI juga telah menyiapkan channel yang sepenuhnya digital. Dalam hal ini, BRI menghadirkan platform yang disebut PARI. Platform ini menggabungkan seluruh layanan keuangan dan pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM dalam satu ekosistem dan beroperasi setiap hari, termasuk saat hari libur.

    “Begitulah kira-kira yang kita siapkan untuk mengantisipasi perubahan termasuk para pelaku UMKM ini yang begitu cepat. Berikutnya, kita tidak bisa lagi sekarang ini untuk hanya sekedar bekerja untuk hari ini. Maka dengan kekuatan data analitik BRI, itu kita berusaha untuk melakukan prediksi-prediksi apa yang akan terjadi di masa depan, kita sudah siapkan hari ini,” tandasnya.

    (dpu/dpu)

  • 5 Negara Arab Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Palestina dari Gaza

    5 Negara Arab Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Palestina dari Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza mendapat penentangan dari negara-negara Arab. Hal ini terlihat dari surat bersama yang dikirimkan ke pemerintahannya.

    Melansir Reuters pada Selasa (4/2/2025), lima menteri luar negeri Arab dan seorang pejabat senior Palestina mengirim surat bersama berisi penentangan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Surat itu dikirim pada Senin, 3 Januari 2025 dan ditandatangani oleh menteri luar negeri Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA), serta penasihat presiden Palestina Hussein al-Sheikh. Laporan itu pertama kali dilaporkan oleh Axios, yang mengatakan para diplomat top bertemu di Kairo selama akhir pekan.

    “Rekonstruksi di Gaza harus melalui keterlibatan langsung dengan dan partisipasi rakyat Gaza. Palestina akan tinggal di tanah mereka dan membantu membangunnya kembali,” kata surat itu.

    “Dan mereka tidak boleh dilucuti dari agensi mereka selama rekonstruksi karena mereka harus mengambil kepemilikan proses dengan dukungan masyarakat internasional.”

    Trump pertama kali melontarkan saran Yordania dan Mesir untuk menerima orang Palestina dari Gaza pada tanggal 25 Januari. Ketika ditanya apakah ia menyarankan bahwa sebagai solusi jangka panjang atau jangka pendek, Trump mengatakan: “Bisa saja.”

    Komentar presiden AS itu menggemakan ketakutan lama warga Palestina yang diusir secara permanen dari rumah mereka dan dicap sebagai proposal pembersihan etnis oleh para kritikus. Yordania, Mesir dan negara-negara Arab lainnya menentang usulan tersebut.

    Adapun pertumpahan darah terbaru dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun dipicu pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas Palestina menyerang Israel, menewaskan 1.200 dan mengambil sekitar 250 sandera, menurut penghitungan Israel.

    Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan menyebabkan tuduhan genosida serta kejahatan perang yang dibantah Israel. Pertempuran saat ini telah berhenti di tengah gencatan senjata yang rapuh.

    (luc/luc)

  • Praktisi Pajak Ungkap Perbaikan Coretax Belum Signifikan

    Praktisi Pajak Ungkap Perbaikan Coretax Belum Signifikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah praktisi pajak mengaku masih kesulitan mengakses layanan Coretax atau sistem inti administrasi pajak milik pemerintah. Padahal, layanan itu sudah beroperasi selama sebulan untuk melayani administrasi pajak seluruh warga RI sejak 1 Januari 2025.

    Salah praktisi pajak yang mencatat masih bermasalahnya sistem Coretax ialah Co-Founder Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman. Ia menilai, perbaikan sistem coretax yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sejauh ini belum signifikan.

    “Menurut saya belum ada perbaikan signifikan walaupun sudah banyak yang diperbaiki. Perbaikan signifikan berarti permasalahan Coretax tinggal sedikit, atau error muncul sesekali saja. Namun, sampai dengan hari ini masih banyak error aplikasi,” kata Agus kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/2/2025).

    Raden mencatat, hingga siang ini banyak wajib pajak yang melaporkan tidak bisa login ke sistem itu. “Termasuk saya yang tadi siang tidak bisa login. Aplikasi hanya muter-muter seperti sedang loading sampai akhirnya tidak bisa,” ucapnya.

    Raden menyarankan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan seharusnya segera menuntaskan permasalahan Coretax pada bulan ini, sebab kalau sudah masuk Maret, Wajib Pajak yang mengakses server pajak makin banyak, karena 31 Maret adalah batas akhir pelaporan SPT Orang Pribadi.

    “Biasanya, sebagian besar Wajib Pajak lapor SPT Tahunan Orang Pribadi di bulan Maret daripada bulan Februari atau Januari. Kenapa banyak yang lapor bulan Maret? Sebagian besar Wajib Pajak orang pribadi adalah pegawai, baik pegawai perusahaan swasta, BUMN, maupun ASN. Mereka lapor jika sudah ada Bukti Potong PPh Pasal 21 berupa Form 1721 – A1 untuk swasta dan 1721 – A2 untuk ASN,” tegas Raden.

    Kebanyakan Bukti Potong tersebut diberikan pemberi kerja pada akhir Februari atau awal Maret, sehingga puncak laporan SPT Tahunan akan terjadi pada Maret. Semakin mendekati akhir Maret, Wajib Pajak yang lapor semakin banyak. Puncaknya biasa terjadi di 31 Maret.

    Dengan kebiasaan seperti itu, ditambah permasalahan Coretax, Ia mengaku khawatir keluhan Wajib Pajak akan semakin banyak dan semakin menumpuk. Bahkan pada saat lapor SPT Tahunan, masih banyak yang lapor di kantor pajak terdekat walaupun pelaporannya melalui online.

    Ia mengungkapkan kebanyakan Wajib Pajak yang datang itu adalah Wajib Pajak yang sadar harus lapor, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan mungkin password untuk login ke DJP Online pun sudah lupa karena hanya dipakai setahun sekali. Solusinya memang datang ke kantor pajak terdekat.

    Raden mengakui, pelaporan SPT pada tahun ini, yang dilakukan para wajib pajak untuk tahun pajak 2024 memang akan masih menggunakan DJP Online sesuai pernyataan Ditjen Pajak. Maka, akan ada perbedaan server. Namun, mantan Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP itu mengingatkan kabel jaringan masuk keluarnya sistem pajak masih kabel yang sama.

    “Biasanya, jaringan internet di Ditjen Pajak itu tender setiap tahun berdasarkan mbps. Makin besar, harganya kan makin mahal. Nah, apakah tahun 2025 ini kapasitasnya jadi double? Berdasarkan pengalaman di bulan Januari, saya merasakan tidak ada peningkatan,” ungkapnya.

    Karena itu, ia memperingatkan, bila tidak ada perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem coretax, pelaporan SPT Tahunan 2024 akan mengalami kekacauan atau chaos pada Maret 2025

    “Chaos untuk pelaporan SPT Tahunan. Ditjen Pajak sebenarnya sudah ada pengalaman di 31 Maret server sampai tidak bisa diakses. Karena kasalahan ada di server DJP Online, maka Dirjen Pajak kemudian mengumumkan bahwa Ditjen Pajak tidak ada memberikan sanksi administrasi untuk Wajib Pajak orang pribadi yang lapor di bulan April,” tuturnya.

    “Seingat saya sudah dua kali Dirjen Pajak memberikan dispensasi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Jadi, memang ada potensi di Maret 2025 ini juga Wajib Pajak orang pribadi kesulitan lapor SPT Tahunan karena server dan jaringan data Ditjen Pajak tidak siap,” tegas Raden.

    Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pino Siddharta juga mengaku masih menemukan banyak permasalahan coretax hingga saat ini. Bahkan, ia berencana kembali menggelar ruang pelaporan terkait masalah Coretax untuk kembali dilaporkan ke DJP.

    “Masih banyak kendala. Sekarang IKPI sedang mengirimkan kuesioner ke seluruh anggota, masih proses,” tuturnya.

    IKPI sebelumnya telah mencatat 34 masalah Coretax selama implementasi sejak 1 Januari 2025. Sebanyak 34 masalah ini ini diperoleh dari hasil pengumpulan data hingga 13 Januari 2025 dari para anggotanya. Sehari setelahnya, IKPI langsung melaporlan berbagai masalah itu ke Ditjen Pajak.

    Setelah pelaporan itu, Pino mengakui 34 masalah yang yang ditemui saat awal implementasi coretax, beberapa sudah diselesaikan oleh DJP. Namun, ada juga tambahan masalah, karena dalam tahap awal ini Wajib Pajak dan Konsultan Pajak baru menjalankan sebagian dari kewajiban perpajakannya, khususnya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Sedangkan kewajiban pajak seperti PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan seterusnya belum dilaksanakan,” ungkap Pino saat itu.

    (arj/haa)

  • Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proses pengubahan status pengecer menjadi sub-pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg tidak akan dikenakan biaya apapun.

    Keputusan ini akhirnya dibuat setelah kebijakan penghentian penjualan LPG 3 kg melalui pengecer berdampak pada antrean panjang warga di agen maupun pangkalan resmi LPG 3 kg. Kondisi ini pun terpantau sampai Istana hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg.

    Bahlil pun per hari ini, Selasa (04/02/2025), akhirnya mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg namun dengan nama baru yakni sub pangkalan dan juga disertai dengan sistem informasi teknologi (IT). Sub pangkalan yang akan dilengkapi dengan IT ini menurutnya tak lain agar penjualan LPG bersubsidi ini bisa terdata oleh Pertamina.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT,” kata Bahlil saat melakukan sidak di Pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil pun menegaskan, proses “naik kelas” pengecer menjadi sub pangkalan ini tidak akan dikenakan biaya apapun.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” tambahnya.

    Alasan dari fasilitas IT tersebut, kata Bahlil, tidak lain untuk bisa memastikan siapa saja masyarakat yang membeli LPG 3 kg sekaligus bisa mengontrol harga jual ‘gas melon’ di pasaran.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan lagi pengecer penjual LPG 3 kg.

    Dasco mengungkapkan, pengaktifan tersebut sambil menunggu para pengecer yang akan ditertibkan dengan diproses untuk menjadi sub pangkalan resmi.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” tulis dia dikutip dari akun X, Selasa (4/2/2025).

    Ia pun menekankan pentingnya mengatur pengecer sebagai agen sub pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Kemudian memproses administrasi dan lain lain. Agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” kata dia.

    (wia)