Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia buka suara soal pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan siap untuk berunding dengan Moskow. Hal ini terjadi saat peperangan masih terus berlangsung antara kedua negara.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025), Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa ucapan Zelensky itu merupakan omong kosong. Menurutnya, belum ada tindak lanjut konkret dari Presiden Ukraina itu untuk melanjutkan negosiasi perdamaian, yang sebelumnya sempat berjalan.

    “Tuan Zelensky memiliki masalah besar secara de jure dalam hal legitimasinya, tetapi meskipun demikian, pihak Rusia tetap terbuka untuk negosiasi,” kata Peskov dikutip Newsweek, seraya menambahkan harus ada “kesiapan dan keinginan” untuk perundingan damai.

    Sebelumnya, pada hari Selasa, Zelensky mengatakan selama wawancara di Piers Morgan Uncensored bahwa dia siap untuk duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemimpin Ukraina mengatakan negaranya siap untuk ‘berakhirnya tahap panas perang’ dan bergerak ke ‘jalur diplomatik’.

    “Kami akan berbicara dengan Putin. Bukankah kita membuat terlalu banyak kompromi? Bahkan pembicaraan dengan Putin sudah merupakan kompromi,” kata Zelensky.

    “Tidak seorang pun tahu bagaimana pembicaraan ini akan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Tidak seorang pun tahu, tetapi kami yakin bahwa Presiden Trump ingin berhasil dalam situasi ini.”

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan dirinya akan segera berdiskusi dengan Putin untuk mengakhiri perang dua negara bekas Uni Soviet itu. Namun, belum ada tanggal pasti kapan diskusi keduanya berlangsung.

    Di sisi lain, pada tanggal 24 Januari, Putin mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow siap untuk berunding dengan Trump untuk mengakhiri perang. Namun, ia menambahkan bahwa kesepakatan damai dengan Kyiv tidak akan sah karena keputusan Zelensky.

    Moskow telah berulang kali mengatakan Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah karena darurat militer yang ia tetapkan karena perang, yang melarang pemilihan presiden, parlemen, dan daerah. Sebelum keputusan tersebut, masa jabatan lima tahunnya akan berakhir pada bulan Mei 2024.

    (luc/luc)

  • Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suara Menteri Keuangan Sri Mulyani bergetar saat mengenang senior dan mentornya Menteri Keuangan (1993-1998), Mar’ie Muhammad. Dia merasa Mar’ie punya jasa besar dalam perjalanan kariernya sebagai akademisi ekonomi, khususnya saat awal-awal menjadi birokrat Kementerian Keuangan.

    “Seorang sahabat yang baik dan senior yang sangat membimbing. Pak Mar’ie Muhammad selalu memperkuat upaya-upaya kita. Tidak pernah putus asa dalam menjalankan berbagai hal,” Tutur Sri Mulyani sembari menahan tangis, dalam acara dalam launching buku biografi Mar’ie Muhammad di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Perlu diketahui, Sri Mulyani lama berkarier sebagai akademisi. Dia merupakan dosen di FE UI dan aktif memberi masukan ekonomi di ruang publik, khususnya di masa-masa krisis. Namun, ternyata saat menjadi menteri keuangan, tugas tersebut dianggap tak semudah bayangan. Sri Mulyani dihadalkan masalah besar.

    Dia mengaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menjadi institusi yang baik. Tata kelola masih abu-abu. Padahal amanah reformasi menuntut institusi negara harus bersih.

    Dia pun membutuhkan dukungan kuat untuk mereformasi Kemenkeu.

    “Ide untuk mereformasi Kemenkeu, yang awalnya akademisi lalu jadi menteri memimpin lembaga yang besar, membutuhkan dukungan besar. Maka, saya meminta Pak SBY pendamping,” Kenang Sri Mulyani.

    Pada titik ini, Mar’ie Muhammad muncul memberi dukungan. Presiden SBY memberikan dua nama, yakni Mar’ie Muhammad dan Marsilam Simanjuntak.

    “Dua-duanya orang bersih dan komit. Keduanya menjadi Sounding Board saya,” Ungkap Sri Mulyani.

    Selama membantu Kemenkeu, Sri Mulyani bercerita kedua sosok itu diberi ruangan khusus. Dan selama menjadi pendamping, Mar’ie melihatnya sebagai legenda. Menteri Keuangan era Soeharto itu memberikan kekuatan moral dan pengetahuan memahami birokrasi dan politik yang tak mudah.

    Namun, Sri Mulyani merasa ada satu kekecewaan yang dia rasakan dari Mar’ie, yakni saat mengundurkan diri menjadi Menteri Keuangan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia.

    “Saat saya mengundurkan diri, beliau sangat broken heart. Dan saya pamit kepada beliau, tapi saya merasa beliau menyayangkan saya pergi,” getar Sri Mulyani.

    Berkat keteladanan baik, sosok yang akrab disapa Ani itu berharap kisah hidup Mar’ie Muhammad menjadi teladan bagi setiap generasi.

    Sebagai wawasan, Mar’ie Muhammad merupakan sosok langka di Indonesia. Selama berkarier sebagai birokrat, dari mulai Dirjen Pajak hingga Menteri Keuangan, Mar’ie dikenal sosok yg bersih, berintegritas, dan anti-korupsi di tengah derasnya korupsi di segala sektor. Atas dasar ini, dia dijuluki sebagai “Mr. Clean”.

    Setelah pensiun sebagai bendahara negara, Mar’ie aktif di bidang kemanusiaan Anti-korupsi. Dia menjadi ketua PMI dan ikut berperan mendirikan KPK.

    Kiprah Mar’ie berakhir pada 11 April 2016. Meski sudah wafat, namanya tetap harum sebagai birokrat teladan. Banyak orang masih dan akan selama-lamanya mencari Mar’ie-Mar’ie yang baru untuk kehidupan lebih baik.

    (mfa/mij)

  • Pemberantasan Tambang Ilegal Masih Selow, Bahlil Ungkap Alasannya

    Pemberantasan Tambang Ilegal Masih Selow, Bahlil Ungkap Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui instrumen pengawasan yang masih lemah menjadi salah satu kendala utama, khususnya bagi pemerintah dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia.

    Oleh sebab itu, ia pun berharap kehadiran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah. Jadi urusan Ditjen Gakkum, sudah selesai,” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Bahlil memastikan bahwa Ditjen Gakkum Kementerian ESDM akan segera diaktifkan. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024.

    “Kalau kasus ilegal mining, drilling, saya setuju sama pimpinan bahwa harus ada segera Ditjen Gakkum. Alhamdulillah sudah keluar persetujuannya dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya. Sudah keluar,” kata Bahlil.

    Sebagai informasi, pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

    Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

    (pgr/pgr)

  • Video: Pertarungan RI & Vietnam hingga MCU Gratis Dimulai 10 Februari

    Video: Pertarungan RI & Vietnam hingga MCU Gratis Dimulai 10 Februari

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua DPR Komisi XI, Muhamad Misbakhun mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8% oleh Presiden Prabowo memang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program cek kesehatan gratis bakal berjalan pada 10 Februari 2025.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025).

  • Penampakan Sayap Pesawat Japan Airlines Tabrak Ekor Delta Air

    Penampakan Sayap Pesawat Japan Airlines Tabrak Ekor Delta Air

    Foto Internasional

    Penampakan Sayap Pesawat Japan Airlines Tabrak Ekor Delta Air

    News

    17 menit yang lalu

  • Video: Erdogan Bakal Kunjungi Prabowo di Jakarta

    Video: Erdogan Bakal Kunjungi Prabowo di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan akan melakukan tur tiga negara Asia, termasuk ke Indonesia, pekan depan. Dalam acara Partai Keadilan dan Pembangunan di Ankara pada Rabu, 5 Februari, Erdogan mengatakan akan mengunjungi Malaysia, Indonesia, dan Pakistan.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025).

  • Video: Prospek Bisnis Jersey Timnas, Punya Jay Idzes Paling Laku

    Video: Prospek Bisnis Jersey Timnas, Punya Jay Idzes Paling Laku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Prestasi tim nasional Indonesia ternyata juga berpengaruh terhadap bisnis official jersey. CEO ERSPO Muhammad Sadad bahkan menyebut terjadi kenaikan penjualan hingga 6 kali lipat usai kemenangan melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu.

    Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama CEO ERSPO Muhammad Sadad di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025).

  • Ekonomi RI Lesu, IHSG Anjlok

    Ekonomi RI Lesu, IHSG Anjlok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi cukup dalam pada perdagangan hari ini, Kamis (6/2/2025). Indeks perdagangan saham dalam negeri anjlok ke level 6.800. Dari data Refinitiv, IHSG tercatat melemah nyaris 2% atau tepatnya terkoreksi 121.45 poin (-1,81%) ke 6.894,81 jelang penutupan perdagangan pukul 11:17 WIB.

    Pelemahan IHSG ini dipicu oleh aksi profit taking dalam di tengah momentum rilis laporan keuangan bank-bank besar Tanah Air. Namun, sentimen laporan keuangan ini bukan satu-satunya yang berpengaruh pada gerak IHSG hari ini. Rilis data PDB Indonesia yang meleset dari target pemerintah ikut menekan laju saham-saham di IHSG.

    Hal ini diungkapkan oleh Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam catatannya, Kamis (6/2/2025). Dia mengatakan, kinerja Big Banks mengalami koreksi pada kuartal IV-2024, senada dengan iklim suku bunga tinggi dan lemahnya daya beli. Alhasil, investor asing kabur dan mencatatkan jual bersih di pasar ekuitas senilai Rp 490 miliar yang didominasi oleh Big Banks.

    “Sementara, lesunya kondisi ekonomi domestik juga tercermin dari rilis pertumbuhan ekonomi (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan PDB Indonesia sepanjang tahun 2024 tumbuh 5,03% yoy atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05% yoy. Sementara, secara kuartalan (qoq) pada 4Q24 pertumbuhan ekonomi lebih landai sebesar 0,53%, dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,50%,” paparnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh stabil di kisaran 5%, namun jika ditelisik lebih dalam, kondisi ini tidak sepenuhnya baik karena periode 2024 ada pemilihan presiden (pilpres) di awal tahun kemudian dilanjutkan dengan momen pemilihan kepala daerah (pilkada) di akhir tahun.

    Ini memberikan harapan bahwa dengan momen penting tersebut, konsumsi masyarakat bisa meningkat secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat. Sayangnya, data berkata lain. Target pertumbuhan pemerintah 5,2% meleset. Bahkan, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun penuh pada 2022 dan 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan 2024 yakni masing-masing sebesar 5,31% dan 5,05%.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menegaskan bahwa fokus pasar pelaku pasar minggu ini adalah rilis pertumbuhan ekonomi. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, seiring dengan konsumsi domestik yang mengalami stagnasi.

    “Pelaku pasar tetap khawatir terkait adanya pelemahan konsumsi mengingat inflasi inti tetap didorong oleh harga emas, sementara indeks penjualan ritel sejak Agustus 2024 mengalami tren yang menurun, mengkonfirmasi berlanjutnya pelemahan daya beli pada kelas menengah ke bawah,” paparnya, Rabu (5/3/2025).

    Biang Kerok Ekonomi Memburuk

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu lebih disebabkan menurunnya net ekspor ketimbang tahun lalu. Disebabkan tumbuh tingginya kinerja impor dibanding ekspor pada 2024.

    “Satu komponen yang menahan laju pertumbuhan ekspor lebih tinggi adalah dari net ekspor,” kata Amalia saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Total net ekspor atas dasar harga konstan pada 2024 memang hanya sebesar Rp 513,7 triliun, lebih rendah dari catatan pada 2023 yang sebesar Rp 514,36 triliun. Kondisi itu dipicu pertumbuhan ekspor pada 2024 kalah dibanding impornya, berkebalikan dari kondisi pada 2023.

    Pada tahun lalu, pertumbuhan ekspor sebesar 6,51% sedangkan impornya tumbuh kencang sebesar 7,95%. Sedangkan pada 2023, pertumbuhan ekspornya meski hanya sebesar 1,32% namun impornya terkontraksi atau minus hingga sebesar 1,65%.

    “Karena positifnya (net ekspor) sedikit lebih kecil dibanding 2023 maka sumbangan ke pertumbuhan ekonominya terlihat negatif 0,01%, ini salah satu faktor yang agak menahan dari pertumbuhan lebih tinggi,” ucap Amalia.

    (haa/haa)

  • Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menindak tegas pengusaha sawit yang menyerobot lahan negara, dan beroperasi tanpa sertifikat hak guna usaha (SHGU) maupun sertifikat hak milik (SHM). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan secara internal, pihaknya berencana menggodok aturan baru tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan.

    “Kalau memang belum cukup (landasan hukumnya), kami akan membuat inisiasi untuk membuat Undang-undang baru. Kami memang akan menggodok di dalam internal kami tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan,” ucap Rifqinizamy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (6/2/2025).

    Dalam RDP yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pemerintah berkomitmen membongkar penyerobotan lahan sawit yang dilakukan pengusaha di lahan milik negara. Banyak lahan sawit yang beroperasi melebihi HGU yang dimilikinya, sehingga merugikan negara.

    “Misal, yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8 ribu hektare. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang (menguasai) 10 ribu hektare, ada yang 11 ribu hektare, ada juga yang 9 ribu hektare setelah kita ukur ulang. Jadi, mereka memang punya cadangan resep seperti itulah,” kata Nusron.

    Temuan ini berdasarkan pada penelusuran Kementerian ATR/BPN dengan delapan sampel perusahaan di 12 provinsi. Nusron juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan penyelewengan ini dan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pelanggaran tersebut.

    “Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Nusron menyebut ada sebanyak 194 perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan luas lahan 1.081.022 hektarare (ha) yang belum mengajukan hak atas tanah (HAT) per Januari 2025.

    Dia mengatakan, penanganan terhadap 194 perusahaan ini akan ditangani langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung. Menurut Nusron 194 perusahaan tersebut terlihat tidak memiliki niat baik untuk mengurus hak tanahnya. Ia menduga, perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan merambah hutan hak adat.

    (rah/rah)

  • Tambang Ilegal Siap-Siap! Bahlil Segera Aktifkan Ditjen Gakkum

    Tambang Ilegal Siap-Siap! Bahlil Segera Aktifkan Ditjen Gakkum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM akan segera diaktifkan.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Bahlil menilai peran Ditjen Gakkum cukup penting dalam memberantas tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    “Kalau kasus ilegal mining, drilling, saya setuju sama pimpinan bahwa harus ada segera Ditjen Gakkum. Alhamdulillah sudah keluar persetujuannya dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya. Sudah keluar,” kata Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII dikutip Kamis (6/2/2025).

    Bahlil menilai selama ini lemahnya instrumen pengawasan menjadi salah satu kendala utama dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran Ditjen Gakkum, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah. Jadi urusan Ditjen Gakkum, sudah selesai,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

    Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

    Adapun, pada pasal 25 tertulis Ditjen Gakkum memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

    a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

    h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

    (pgr/pgr)