Video
Video: Pemerintah Gratiskan Tol di Lebaran 2025, Berikut Daftarnya!
News
8 jam yang lalu
Category: CNBCindonesia.com News
-
Prabowo Cabut Izin 18 Perusahaan Pengelola Hutan Seluas 526 Ribu Ha
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas 18 perusahaan. Luas areal hutan secara keseluruhan mencapai 526.144 hektare.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada hari Senin yang lalu saat saya menghadap di Istana, hari ini secara formal saya telah menandatangani Surat Keputusan Menteri untuk mencabut Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan luas total 526.144 hektare,” ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari akun Instagram @rajaantoni, Jumat (7/2/2025).
Raja Juli menyatakan sesuai arahan tegas Prabowo bahwa pemerintahannya akan melaksanakan secara maksimal amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sabagai pembantu beliau, saya ingin memastikan hutan menjadi salah satu sumber utama kemakmuran rakyat Indonesia,” sebutnya.
Sebelumnya, Raja Juli bilang setidaknya dari izin usaha 18 perusahaan itu yang dicabut sudah terbit dari tahun 1997, 1998, 2006, dan tahun 2010. Pihak Kemenhut juga sudah menjalankan mekanisme sebelum pencabutan seperti mengingatkan, hingga bersurat.
[Gambas:Instagram]
Rencananya surat keputusan menteri terkait pencabutan usaha ini akan diterbitkan besok usai, mendapatkan petunjuk dari Presiden Prabowo.
“Sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari pak Prabowo Subianto,” katanya.
Lebih lanjut, setelah dicabut izinnya nantinya lahan itu akan menjadi hutan negara. Sehingga bisa diterbitkan izin baru jika dibutuhkan.
“Apakah nanti dikelola oleh BUMN, oleh Danantara, oleh Agrinas atau apapun,” katanya.
(wur/wur)
-
Penampakan Tol Trans Jawa Tembus Paiton, Makin Dekat ke Banyuwangi
Proyek Tol Trans Jawa akan segera melintasi kawasan Paiton, yang berarti jalur tol ini semakin dekat ke Banyuwangi. Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Acset Indonusa Tbk (Acset), dan PT Nindya Karya (NK), yang saat ini tengah membangun Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket II STA 09+000 – 20+200 sepanjang 11,20 km dari Kraksaan menuju Paiton. (Dok. Hutama Karya)
-
Potret Penjara Raksasa El Salvador, Tempat Trump Mau ‘Buang’ Kriminal
Bahkan sebelum kampanye melawan geng dimulai, penjara di El Salvador sudah terkenal karena kekerasan dan kepadatan yang luar biasa. Namun, mahkota dari upaya Bukele adalah Pusat Penahanan Terorisme (CECOT), yang dibuka pada tahun 2023. (Press Secretary Of The Presidency Of El Salvador / Handout/Anadolu Agency via Getty Images/File Foto)
-
Truk Obesitas Berkeliaran, Wamen PU Ungkap Fakta Mengejutkan
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan ketegasannya dalam menekan beredarnya truk obesitas alias kendaraan over dimension over load (ODOL). Salah satu caranya yakni dengan mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) bersikap tegas dalam penanganan truk yang melebihi muatan.
“Untuk kendaraan ODOL sebetulnya BUJT berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan kendaraan ODOL di gerbang terdekat jalan tol sebagaimana diatur dalam PP No 23/2024 tentang jalan tol pasal 109 ayat 1,” kata Diana kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Jumat (7/2/2025).
Bentuk penanganan tersebut diantaranya memasang alat berupa Weigh In Motion (WIM) untuk menakar beban dari kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut.
“Pemerintah mendukung pemasangan WIM di ruas jalan tol oleh BUJT sebagai upaya pengendalian ODOL,” kata Diana.
Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2024 tentang Jalan Tol tertuang Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol, yakni pada pasal 109:
(1) Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol.
(2) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi risiko kecelakaan maut di jalan tol, terutama saat arus mudik Lebaran 2025 nanti. Dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi truk dengan muatan berlebih serta perbaikan infrastruktur yang paling mendesak.
Setelah meninjau lokasi kecelakaan yang menewaskan delapan orang di Gerbang Tol Ciawi 2, Hanggodo mengapresiasi PT Jasa Marga (Persero) atas pemasangan alat Weight In Motion (WIM). Alat ini memungkinkan pemantauan otomatis terhadap truk yang masuk ke jalan tol, memastikan bahwa kendaraan yang kelebihan muatan ODOL bisa terdeteksi lebih dini.
Dia menduga kecelakaan yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) malam hari kemarin, disebabkan oleh truk bermuatan air galon tersebut masuk dalam kategori ODOL.
“Dengan alat WIM kan semua bisa terekam, berapa sih berat kendaraan yang keluar-masuk di ruas tol itu. Data dari WIM Jasa Marga di situ, yang masuk itu (truk) ODOL,” kata Hanggodo saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
(dce)
-
Bahlil Disebut Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat
Jakarta, CNBC Indonesia – Tokoh muda Maluku, Subhan Pattimahu, angkat bicara terkait kebijakan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait distribusi LPG 3 kg. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah dalam menertibkan distribusi LPG 3 kg merupakan bagian dari tugas negara dalam memastikan kebijakan energi berjalan dengan baik dan berpihak pada rakyat.
“Pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan negara memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat eceran seringkali dipengaruhi oleh praktik korupsi yang perlu ditertibkan. Kami yakin kebijakan yang diambil ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan berdasarkan pengawasan lapangan yang telah dilakukan dalam waktu lama,” ujar Pattimahu, dikutip Jumat (7/2/2025)
Ia menambahkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2023 juga menjadi dasar kebijakan ini. Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak puas dengan harga eceran yang tinggi, namun tetap membeli LPG karena sudah menjadi kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg dapat berlangsung secara adil, merata, dan terjangkau.
“Negara harus hadir untuk memberikan solusi terbaik, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menunjukkan keberpihakan ekonomi terhadap rakyat. Dari sisi sosial, masyarakat tentu akan tetap mencari gas ini meskipun harga naik. Jangan sampai negara kalah oleh pengusaha nakal dalam pengendalian harga LPG 3 kg,” tegas Pattimahu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa subsidi untuk LPG 3 kg sudah mencapai Rp87 triliun per tahun. Oleh karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami mendukung jika status pedagang pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan dan didorong ke arah digitalisasi. Dengan begitu, harga jual bisa lebih terkontrol dan distribusi lebih merata, dari pusat hingga daerah,” tutup Ketua KNPI Maluku tiga Periode dan sekarang Wakil Ketua Umum DPP KNPI tersebut.
Dia berharap, dengan kebijakan yang lebih transparan dan pengawasan ketat, harga gas bersubsidi tetap terkendali. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati energi dengan harga yang wajar.
(dpu/dpu)
-
Pengusaha Tunjuk Hal Aneh di Impor Tekstil, Pabrik RI Kena Getahnya
Jakarta, CNBC Indonesia – Industri tekstil dalam negeri beberapa waktu belakangan ini menghadapi tantangan besar, tetapi data statistik menunjukkan adanya pertumbuhan yang seolah-olah positif. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta pun menyebut adanya anomali dalam data impor, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan laporan resmi.
Menurut Redma, salah satu penyebab anomali ini adalah tidak sinkronnya perhitungan konsumsi yang didasarkan pada nilai uang dengan volume yang dibelanjakan masyarakat.
“Dari sisi nilai ada penurunan. Tapi kalau dari sisi volume, saya nggak ngelihat ada penurunan. Karena yang dikonsumsi lebih besar adalah barang-barang import ilegal yang murah. Nah makanya, dari sisi konsumsi meskipun nilainya turun tekstil itu, tapi dari volume nggak turun. Ini yang menyebabkan industri kita nggak tumbuh,” jelas Redma kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/2/2025).
Redma menyoroti, banyak barang impor ilegal yang masuk ke pasar tanpa tercatat dalam data resmi. Hal ini menyebabkan surplus dalam neraca perdagangan yang memberikan kesan terjadinya pertumbuhan pada industri tekstil, padahal kondisi di lapangan justru sebaliknya.
“Barang impor ilegal ini masuk, dikonsumsi masyarakat, tetapi tidak tercatat dalam data impor. Akibatnya, dianggap sebagai produksi dari dalam negeri, padahal itu bukan barang lokal. Inilah yang menyebabkan anomali dalam data BPS,” terangnya.
Kata Redma, meskipun data BPS menunjukkan ada pertumbuhan industri tekstil pada kuartal terakhir, kenyataannya industri lokal masih tertekan.
Dia menegaskan, penurunan industri tekstil masih terus berlangsung hingga sekarang. Selama impor ilegal masih marak dan perhitungan data belum diperbaiki, industri tekstil dalam negeri akan tetap kesulitan untuk tumbuh.
“Kalau kita tidak jeli menganalisisnya, akan muncul banyak pertanyaan. Kok datanya tumbuh, tapi industri di lapangan malah terpuruk?” katanya.
Pengusaha tekstil berharap pemerintah lebih ketat mengawasi impor ilegal dan menyusun data dengan metode yang lebih akurat agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Picu Deindustrialisasi
Sebelumnya, Redma pernah mengungkapkan, barang impor ilegal terus membanjiri pasar domestik hingga memicu deindustrialisasi dalam 10 tahun terakhir. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri terus mengalami penurunan pertumbuhan.
Redma memaparkan data yang dikutip dari ITC dan TradeMap.
Dari data tersebut, kata dia, nilai ekspor TPT China ke Indonesia sepanjang tahun 2019-2023, memiliki gap sampai miliaran dolar AS dibandingkan data impor TPT Indonesia dari China. Data tersebut adalah untuk TPT nomor HS 50-63.
“Dalam 5 tahun terakhir masuk sekitar 72.250 kontainer impor TPT ilegal. Kerugian pendapatan negara sekitar Rp46 triliun,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).
Mengutip data yang diungkapkan Redma, tercatat berturut-turut nilai ekspor TPT China ke Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah US$5,09 miliar, US$3,79 miliar, US$5,86 miliar, US$6,50 miliar, dan US$5,28 miliar.
Tercatat, ada gap berturut-turut sebesar US$1,12 miliar, US$706,1 juta, US$1,79 miliar, US$2,12 miliar, dan US$1,47 miliar dari nilai impor TPT Indonesia dari China.
(dce)
-
Ngeri! Muncul Jalan ‘Dajjal’ di Depok, Hampir Makan Korban
CNBC Indonesia
News
Foto News
FOTO
CNBC Indonesia/Muhammad Sabki, CNBC Indonesia
07 February 2025 17:08
Pengendara melewati jalan rusak berlubang di Jalan Raya Parung-Ciputat, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (7/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pengendara motor yang melintas di Jalan Ciputat-Parung, Bojongsari, Kota Depok, harus ekstra hati-hati. Banyak ditemukan jalan berlubang yang membahayakan para pengendara. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kerusakan jalan semakin banyak ditemui selama musim hujan karena kerap tergenang air. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Jalan rusak berlubang kebanyakan terdapat di jalur kanan (cepat) arah ke Bogor. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Banyak pengendara motor yang tidak mengetahui ada lubang melindas lubang dan hampir alami kecelakaan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Terlihat juga himbauan poster bertulis agar hati hati melintas karena banyak jalan berlubang dan rawan kecelakaan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
“Biasanya di jalur kanan (cepat) ke arah Bogor. Banyak jalan yang coak berlubang sehingga ada saja kalau malam hari pengendara motor yang ngebut alami kecelakaan,” ujar Abdur, salah satu warga yang sehari-hari bekerja di kawasan Bojongsari. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
`;
});let elem = document.querySelector(“#samsung”);
elem.innerHTML = elem.innerHTML + html;
}
})
.catch(function (err) {
// There was an error
console.warn(“Something went wrong.”, err);
});
}(function () {
// panggil fungsi fetch Data G20
// pastikan memanggil fungsi fetch dengan nama yg sudah didefine di atas
fetchData20();
})(); -
Kisruh Tumpang Tindih Lahan Sawit, Begini Penjelasan GAPKI
Jakarta, CNBC Indonesia – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) angkat bicara terkait masalah tumpang tindih lahan yang terjadi di Indonesia. Khususnya di industri kelapa sawit.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menjelaskan, berdasarkan data Ombudsman, terdapat sekitar 3,2 juta hektare (Ha) lahan perkebunan sawit yang terindikasi masuk kawasan hutan. Dia juga menyebut, lahan seluas 772.000 Ha yang sempat tumpang tindih sudah diselesaikan oleh Satgas Tata Kelola Sawit.
“Kami mengharapkan sisanya dapat segera diselesaikan, sehingga memberikan kepastian berusaha,” ungkap dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (7/2/2025).
Dia melanjutkan, dengan kondisi tumpang tindih tersebut, perusahaan sawit yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan harus berhadapan dengan masalah ketidakpastian melanjutkan usaha. Untuk itu, GAPKI berharap agar perusahaan-perusahaan sawit yang sudah legal bisa tetap melanjutkan usahanya.
“GAPKI mengharapkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah legal, mempunyai perizinan dan alas hak, dapat tetap melanjutkan usaha,” jelasnya.
Di samping itu, dia mengatakan, pada dasarnya para pelaku industri sawit nasional masih tetap berjalan seperti biasanya. Namun, untuk ada kepastian usaha, maka masalah tumpang tindih lahan sawit ini harus segera diselesaikan.
“Masih berjalan seperti biasa, hanya supaya ada kepastian berusaha harus segera diselesaikan,” imbuh dia.
Lantas, GAPKI telah mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi dengan Satgas Tata Kelola Sawit.
Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga pernah menyebut adanya sekitar 3,7 juta Ha lahan yang masih tumpang tindih antara hutan dan kelapa sawit.
(dpu/dpu)
-
Ukraina Menggila, 2 Batalion & Puluhan Lapis Baja Serang Rusia
Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan Ukraina dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Kursk pada Kamis (6/2/2025). Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia menyebut serangan itu terkonsentrasi di sekitar desa Ulanok dan Cherkasskya Konopelka, sekitar 9 km di tenggara Sudzha.
Kemhan Rusia menyebut serangan itu melibatkan hingga dua batalion mekanik dengan puluhan kendaraan lapis baja. Mereka mencatat bahwa pasukan Ukraina maju ke posisi Rusia dalam beberapa gelombang, tetapi gagal merebut permukiman.
“Setidaknya enam tank, tiga kendaraan tempur infanteri, tiga penyerang, dan 14 kendaraan lapis baja lainnya dilaporkan hancur,” demikian catatan Kemhan Rusia, seperti dikutip RT, Jumat (7/2/2025).
Namun militer Rusia tidak memberikan perkiraan kerugian personel Ukraina dalam serangan yang gagal itu.
Video yang beredar secara daring menunjukkan pasukan Ukraina maju dalam konvoi besar yang meliputi kendaraan teknik, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya. Konvoi tersebut berulang kali diserang oleh pesawat nirawak berpemandu serat optik, dengan beberapa kendaraan akhirnya rusak atau hancur.
Kyiv menginvasi wilayah Kursk awal Agustus lalu, merebut sejumlah permukiman di sekitar kota Sudzha. Kantong wilayah yang dikuasai Ukraina telah menyusut seiring berjalannya waktu, karena Moskow telah merebut kembali wilayah yang signifikan. Namun, pasukan Ukraina terus berupaya untuk masuk lebih dalam ke wilayah Rusia.
Menurut perkiraan terbaru dari Moskow, Kyiv telah mengalami banyak korban sejak awal serangan. Hingga 58.000 prajurit Ukraina telah tewas atau terluka, dengan lebih dari 330 tank, lebih dari 240 kendaraan tempur infanteri, dan hampir 200 pengangkut personel lapis baja hancur.
(sef/sef)