Video
Video: Mcdonalds Hadapi Tekanan Jelang Pengumuman Kinerja Q4-2024
News
8 jam yang lalu
Category: CNBCindonesia.com News
-
Ini Saran Bank Dunia Supaya RI ‘Naik Status’ Jadi Negara Maju di 2045
Jakarta, CNBC Indonesia – Perekonomian Indonesia cukup baik di mata Bank Dunia (World Bank) pada 2024, di tengah ketidakpastian global yang masih menjadi tantangan seluruh dunia terutama negara-negara berkembang. Namun,
World Bank Director Country untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk mengatakan Indonesia cenderung masih lebih baik dari beberapa negara berkembang lainnya.
“Indonesia telah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 5%, yang sebagian besar didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Dan itu telah mengimbangi sebagian turbulensi dalam permintaan eksternal,” kata Carolyn dalam Laporan Business Ready (B-Ready) World Bank, di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Carolyn menjelaskan bahwa Indonesia mendapat keuntungan dari jumlah populasinya yang cukup besar dan tingkat konsumsi yang juga cukup besar sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi.
Namun, ia menegaskan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2025, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan lagi setidaknya hingga 6%.
“Saat Anda menetapkan tujuan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, maka pertumbuhan ekonomi tahunan perlu ditingkatkan lagi setidaknya hingga 6%,” tambah Carolyn.
“Masih terdapat ruang perbaikan dalam layanan publik untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi bisnis” ujarnya lagi.
Dalam laporan B-ready 2024, Bank Dunia menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing sektor swasta. Ada tiga pilar yang dinilai Bank Dunia, yakni kerangka regulasi, pelayanan publik dan efisiensi operasional.
Laporan yang menggantikan laporan terdahulu Doing Business tersebut mencatat bahwa di antara 50 negara yang dievaluasi, sebagian besar memiliki regulasi bisnis yang cukup baik, dengan skor rata-rata 65,5 dari 100.
Namun, pelayanan publik yang mendukung kepatuhan bisnis masih menjadi tantangan di banyak negara. Dari pilar ini, skor globalnya mendekati 50%.
Carolyn menilai di tengah ketidakpastian global, termasuk meningkatnya utang negara berkembang, perlambatan investasi, serta tantangan perubahan iklim, peran sektor swasta menjadi semakin vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Lantas, bagaimana dengan skor Indonesia?
Dengan perekonomian yang tetap tumbuh stabil di tengah tantangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis.
“Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn.
Dalam laporan B-Ready, Indonesia memperoleh skor 64 untuk kerangka kebijakan, 63 untuk layanan publik dan 61 untuk efisiensi operasional.
Dari catatan Bank Dunia, Indonesia mendapat skor tertinggi dalam bidang Tenaga Kerja, Layanan Utilitas, dan Lokasi Bisnis.
“Dalam bidang-bidang ini, perekonomian menyediakan pusat-pusat ketenagakerjaan dan pelatihan untuk mendukung para pencari kerja, menegakkan peraturan untuk internet dan air, dan menyediakan informasi yang transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan izin bangunan, zonasi, dan penggunaan lahan,” tulis Bank Dunia dalam laporan B-Ready.
Adapun, Indonesia mendapat skor terendah dalam Persaingan Pasar, Layanan Keuangan, dan Kepailitan Bisnis. Dalam bidang-bidang ini, perekonomian tidak menyediakan kantor Transfer Teknologi maupun taman sains dan teknologi, pendaftaran agunan tidak berdasarkan pemberitahuan, dan kerangka peraturan tidak menyediakan proses kepailitan khusus untuk usaha mikro dan kecil.
(chd/haa)
-
Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam langkah parlemen Israel yang menyetujui RUU yang mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yudea dan Samaria”, Minggu waktu setempat. Badan itu menyebut hal yang dilakukan Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi itu sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.
“Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi pencaplokan penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan konflik melalui cara politik yang damai,” tulis Anadolu Agency, dikutip Senin (10/2/2025).
“Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global,” pernyataan tersebut menambahkan.
Kementerian tersebut menyerukan intervensi internasional untuk mendesak dan menghentikan upaya Israel mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina, yang diakui secara internasional. Kementerian tersebut juga mendesak semua negara untuk mensyaratkan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum internasional dan kepatuhan terhadap resolusi PBB.
Pada tanggal 29 Januari, Knesset meloloskan pembacaan awal RUU yang mengizinkan pemukim ilegal Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.
Warga Palestina dan organisasi sayap kiri Israel berpendapat bahwa pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang mempercepat upaya untuk memberlakukan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.
Dalam beberapa bulan terakhir, menteri pemerintah Israel, termasuk Netanyahu sendiri, telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok Tepi Barat. Area itu sudah dijajah Israel sejak tahun 1967.
(sef/sef)
-
Protes Keras Pemangkasan Anggaran, Bos-Bos Pengusaha EO Usul Begini
Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap Kementerian dan Lembaga (K/L) membuat kegiatan di banyak sektor harus direm. Hal ini menuai protes dari pengusaha dan meminta pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menentukan anggaran mana yang dipotong atau dilanjutkan.
Ketua Umum Asosiasi Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Mulkan Kamaludin mendorong seharusnya pemerintah bisa lebih memilah mana sektor yang bisa menghasilkan pendapatan atau tidak.
“Saya sih setuju aja yang namanya efisiensi. Tapi yang tidak setuju itu dalam memilah dan memilih sektor apa yang dipotong anggarannya. kalau sektor-sektor yang langsung instan menghasilkan pemasukan devisa ya jangan dipotong anggarannya. Contoh pariwisata, itu kan mendatangkan devisa memberi pemasukan buat negara. Pembayar pajak,” kata Mulkan kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).
“Pengusaha-pengusahanya bayar pajak. Pajak itu kan pemasukan negara Instan masuk ke kas negara. Kenapa itu dikurangi?” lanjutnya.
Dia pun mengaku lebih setuju pemotongan anggaran atau efisiensi ini untuk pengeluaran dengan return atau imbal balik yang lama atau investasi jangka panjang seperti infrastruktur.
“Infrastruktur yang dibiayai oleh APBN itu kan layanan masyarakat lebih banyak. Bentuknya seperti layanan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat. Kalaupun bikin jalan tol. Pemasukan dari jalan tol itu kan mungkin balik modalnya 10 tahun bisa jadi. Lebih dari 5 tahun. Nah itu yang ditunda. Ditunda. Saya setuju,” sebut Mulkan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Rungkat meminta pemerintah lebih rasional, tidak memotong semua anggaran untuk satu sektor. Akan lebih bijak jika dikurangi dengan nilai yang wajar.
“Pemerintah juga harus berpikir, event itu kan dampak multiplier efeknya kan tinggi. Jadi harus mikir ke situ juga. Mungkin harus dilihat-lihat lah event-event mungkin lebih kepada selebrasi yang kira-kira memang menurut pemerintah antara urgent dan ngga urgent dilakukan,” ujar Andreas.
“Tapi kalau yang sifatnya meeting, conference yang memang penting kalau bisa ya jangan. Seperti itu ya lebih wise lah. Atau mungkin numbersnya dikurangin, kalau perlu ya sudah bikin meetingnya nggak usah nasional tapi per wilayah aja, jadi tetap wilayah bikin. Kalau dulu misalnya bikin seminar apa nasional semua diundang ke Jakarta itu kan ongkosnya tinggi, nah mungkin per wilayah aja,” lanjutnya.
(dce)
-
Aneh! Warga Balik Konsumsi Minyak Curah Dibanding Minyakita, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Minyakita, minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah yang sempat menjadi primadona sebagai minyak goreng bersubsidi, kini mulai kehilangan peminat. Sidik, seorang pedagang sembako di Pasar Rumput, mengungkapkan bahwa permintaan Minyakita di kalangan pembeli mulai menurun, salah satunya karena isu mengenai kualitas minyak yang sempat beredar di pasaran.
“Pembeli sekarang berkurang. Kemarin sempat ada kabar soal Minyakita KW (atau palsu), jadi banyak yang ragu buat beli lagi,” ungkap Sidik kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).
Selain itu, kata dia, pedagang gorengan yang sebelumnya menggunakan Minyakita kini mulai beralih kembali ke minyak goreng curah lantaran dinilai lebih hemat dan lebih baik untuk menggoreng.
Padahal dari segi harga, minyak goreng curah dijual Rp 21.000 per kg. Sedangkan rata-rata harga Minyakita Rp 18.000 per liter.
“Kalau buat tukang gorengan, Minyakita itu lebih boros karena minyaknya lebih mudah terserap ke gorengan. Makanya mereka lebih pilih minyak curah, soalnya lebih awet dan nggak cepat habis,” jelasnya.
Foto: Pedagang berjaga diwarung eceran di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta,Senin 6/2. Harga minyak goreng terpantau bergerak naik dalam beberapa pekan terakhir. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Pedagang berjaga diwarung eceran di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta,Senin 6/2. Harga minyak goreng terpantau bergerak naik dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, semakin menjauhi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)Sementara itu, seorang pedagang gorengan yang berjualan di sekitaran Mampang, Jakarta, Ali menyebut penggunaan Minyakita membuat hasil gorengan lebih berminyak dibandingkan minyak goreng curah.
“Iya, kalau pakai Minyakita tuh gorengannya jadi lebih banjir minyak. Kadang pembeli juga kurang suka karena terlalu berminyak. Buat kita juga jadi boros, soalnya minyaknya lebih banyak terserap ke gorengan,” terang Ali.
Menurutnya, minyak goreng curah lebih efisien karena tidak mudah terserap ke makanan, sehingga bisa digunakan lebih lama. “Kalau pakai minyak curah, gorengan jadi lebih garing dan minyaknya nggak cepat habis. Apalagi minyak curah dijual kiloan, beda tipis harganya sama Minyakita yang dijual per liter,” tambahnya.
Pedagang gorengan ini mengaku sempat menggunakan Minyakita ketika harganya masih terjangkau, sekitar Rp14.000 per liter. Namun, seiring dengan kenaikan harga dan tingkat penyerapannya yang tinggi ke dalam makanan, ia akhirnya kembali memilih minyak goreng curah.
“Sempat pakai dulu pas masih murah. Tapi sekarang sudah mahal, terus minyaknya cepat habis karena nyerap ke gorengan. Bisa itu gorengan diperes dulu biar minyaknya keluar lagi, hahaha,” candanya.
Ketika ditanya apakah ia lebih memilih minyak goreng curah dibandingkan Minyakita, ia langsung menjawab tegas. “Iyalah, sudah pasti lebih irit,” pungkasnya.
(wur)
-
Pengusaha EO Cemas Masalah Baru Muncul Setelah Lebaran 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pemotongan anggaran pada banyak Kementerian dan Lembaga membuat banyak event yang berkaitan pemerintahan terancam batal. Pelaku event organizer termasuk acara pameran menilai sektor yang paling terdampak adalah industri MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) seperti konferensi.
Pengusaha pun mewanti-wanti kondisi setelah Lebaran 2025 nanti.
“Yang paling terpukul itu konferensi karena event besar itu government dan korporasi government atau BUMN. Jadi kalau prediksi saya bisa di atas 50% mungkin bisa 60-70% karena kan memang porsi paling besar,” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Rungkat kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).
Salah satu wilayah yang paling terdampak dari kebijakan ini ialah Bali. Sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata dan industri konferensi, Bali bakal terdampak berat dari kebijakan pemotongan anggaran ini.
“Kalau event yang memang event government ya itu bisa dipangkas, bisa jadi nggak jalan. Jadi yang paling banyak terpuruk tuh yang dari sisi konferensi ya. Ya contohnya kan kita tahu kan banyak konferensi yang di Bali,” kata Andreas.
Meski demikian, industri event masih bisa mengandalkan penyelenggaraan event dari luar negeri karena tidak sepenuhnya bergantung anggaran dari pemerintah.
“Eventnya dari luar negeri tapi kerja sama dengan pemerintah. Misalnya event yang kerja sama dengan UN (PBB). Nah itu yang kemungkinan saya rasa sih masih jalan kali ya. Karena itu kan nggak pure 100% biaya pemerintah. Biasanya endorsement aja pemerintah kan. Sisanya swasta ya. Tapi event-event yang sifatnya memang hostnya dari kita itu yang otomatically batal,” sebut Andreas.
Di awal tahun biasanya penyelenggaraan event MICE masih tergolong sedikit, biasanya mulai ramai berlangsung di pertengahan tahun, namun di tahun ini bakal lebih sepi.
“Maret kan puasa mungkin nggak banyak event. Mungkin nanti dampaknya setelah Lebaran kali ya event-event karena setelah Lebaran itu mungkin dampaknya paling terasa,” ujar Andreas.
Ketika penyelenggaraan MICE terancam bakal sepi, sebaliknya di industri pameran yang tidak banyak melibatkan instansi pemerintahan tidak terlalu berdampak.
“Tapi kalau dari sisi pameran nggak. Kalau dari sisi pameran saya rasa dampaknya di bawah 50% ya. Mungkin 40 atau 30%. Karena kan event-event pameran lebih banyak event swasta ya. Ketimbang event pemerintah kan,” sebut Andreas.
(dce)
-
Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai hubungannya dengan Presiden RI ke – 7 Joko Widodo. Menurut Prabowo, ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Jokowi.
“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Tapi jangan kita jangan ikut pecah,” kata Prabowo, di acara Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Menurutnya pihak yang mau memecah belah itu merupakan, pihak yang tidak suka terhadap Indonesia. Menurutnya taktik devide et impera atau politik pecah belah itu merupakan taktik lama untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.
“Gak usah dihiraukan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga bercerita bahwa dirinya dapat mengenal Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa berkat Jokowi. Saat pilpres lalu ia diminta oleh Jokowi untuk menghadap Khofifah.
Prabowo juga tak ragu mengatakan bahwa dirinya belajar banyak mengenai politik dari Jokowi.
“Yang suruh saya menghadap bu Khofifah itu pak Jokowi. Benar? jadi memang kalau politik saya belajar dari pak Jokowi, gak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah gak berkuasa mau di kuyu-kuyu (dirundung), mau dijelek-jelekin. jangan. Kita hormati semua,” kata Prabowo.
(emy/haa)
-
Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Adapun ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh RI. Salah satunya adalah dengan bergabung dalam konvensi anti suap (anti bribery).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.
Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Ini bagian dari aksesi OECD salah satu yang dipersyaratkan indonesia masuk dalam konvensi anti-bribery (suap) tak hanya untuk pejabat publik tapi juga pejabat internasional,” ujar Airlangga dalam acara pertemuan teknis OECD Anti Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Airlangga menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia dan yang ada di OECD. Ia mengatakan proses ini untuk beberapa negara membutuhkan waktu yang lama.
“Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujarnya.
Ia pun berharap proses aksesi keanggotaan Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Agar Indonesia dapat menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dalam OECD.
“Sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. Jadi Thailand menyusul di belakang kita, oleh karena itu jangan sampai kita disusul Thailand,” ujar Airlangga.
(haa/haa)
-
Video: Jurus Pemerintah Capai Target Realisasi Investasi di 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Realisasi investasi sepanjang tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Lantas sejauh mana optimisme pemerintah dalam mengejar target ambisus investasi di 2025 dan sejauh mana investasi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi 8%?
Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menuturkan sejumlah strategi untuk mencapai target realisasi investasi tahun ini. Di antaranya menciptakan iklim investasi yang kondusif hingga fokus terhadap kepentingan investor.
Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (10/02/2025).
-
Ledakan Hebat Guncang Korsel, Pemerintah Warning Warga
Jakarta, CNBC Indonesia – Ledakan hebat terjadi di Korea Selatan, Senin (10/2/2025). Sebuah tangki penyimpanan kargo cair di Ulsan meledak dan membuat pemerintah setempat memberikan peringatan (warning) bagi warga untuk tetap tinggal di dalam ruangan.
Mengutip Chosun Ilbo, ledakan itu terjadi pada pukul 11:15 di tangki yang dioperasikan United Terminal Korea. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 11:26, sembilan menit setelah menerima laporan kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran mengeluarkan peringatan tanggap darurat Level 1 pada pukul 11:34, diikuti oleh peringatan tanggap darurat Level 2 empat menit kemudian. Tanggap darurat Level 2 melibatkan mobilisasi 51 hingga 80 unit dari 8 hingga 14 stasiun pemadam kebakaran.
Hingga pukul 1:30 siang, petugas pemadam kebakaran memobilisasi 80 unit dan 124 personel untuk memadamkan api dan melakukan operasi penyelamatan. Sistem pemadam cepat berkapasitas besar yang mampu menyemprotkan 75.000 liter air per menit hingga sejauh 130 meter juga dikerahkan untuk memadamkan api besar tersebut.
Masih belum jelas cairan mudah terbakar apa yang terkandung dalam tangki yang meledak dan berapa kapasitas tangki tersebut. Petugas pemadam kebakaran sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk operasi apa yang sedang berlangsung sebelum insiden tersebut.
Sementara itu, polisi mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian karena khawatir akan adanya ledakan lebih lanjut. Sekitar pukul 11:40 pagi, pemerintah mengirimkan pesan keselamatan bencana kepada warga sekitar yang memerintahkan mereka untuk ‘menghindari jalan di sekitar lokasi yang terbakar’.
“Warga diimbau untuk menutup jendela dan berhati-hati agar tidak menghirup asap,” tambah peringatan itu.
Sejauh ini, akibat ledakan tersebut, dua pekerja terluka. Satu orang mengalami luka serius sementara yang lain luka ringan, dan keduanya dibawa ke rumah sakit Ulsan National Institute of Health.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) dan Menteri Strategi dan Keuangan Korsel, Choi Sang Mok, menyebut pihaknya telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea, dan Kota Metropolitan Ulsan untuk memobilisasi semua peralatan dan personel yang tersedia untuk memadamkan api.
“Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea harus memastikan keselamatan personel pemadam kebakaran yang terlibat dalam kegiatan pemadaman kebakaran untuk mencegah jatuhnya korban, dan Badan Kepolisian Nasional Korea dan Kota Metropolitan Ulsan harus benar-benar menerapkan langkah-langkah keselamatan seperti mengendalikan lokasi kejadian dan mengevakuasi penduduk,” pungkasnya.
(sef/sef)