Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan efisiensi anggaran untuk beberapa kementerian dan Lembaga. Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendapat pemotongan 49,57% atau nyaris setengah dari anggaran tahun 2025.
Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (13/02/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Besaran efisiensi anggaran yang telah Presiden Prabowo Subianto lakukan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).
“Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ucap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.
Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur.
Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun itu tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar Rp 3.621,3 triliun. Sebab, belanja pemerintah pusat yang terpangkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” tuturnya.
(haa/haa)
Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai negara kepulauan, peranan logistik dalam pergerakan aliran barang tentu memegang peranan penting.
Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk Andrew Kam mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi bisnis logistik khususnya pelayaran di 2025. Namun dengan base loyal customer, pihaknya optimis bisnis tersebut d akan tetap berkembang. Bahkan, Andrew juga mengatakan dengan adanya ancaman perang dagang yang kemungkinan terjadi, justru membawa peluang baru bagi bisnis pelayaran.
Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk Andrew Kam di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (13/02/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri telah melakukan rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp 2,03 triliun. Dengan demikian, pagu awal anggaran Kemlu dalam APBN Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 9,89 triliun turun menjadi Rp 7,86 triliun.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kemlu di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Sekretaris Jenderal Kemlu Cecep Herawan mengatakan, dari efisiensi itu, ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh Kemlu. Salah satunya terdampak pada mutasi para diplomat.
“Dalam hal penerapan efisiensi pada item perjalanan dinas, maka akan berdampak langsung terhadap rotasi, mutasi para duta besar, konsul jenderal, dan home staf lainnya untuk penugasan dari dan ke perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan pada 2025,” kata Cecep.
“Sebagaimana dimaklumi untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak kurang lebih 750 pegawai beserta keluarga serta juga dari anggaran yang tersedia. Saat ini di DIPA awal Kementerian Luar Negeri belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul, serta wakil kepala perwakilan,” jelas dia.
Tak cuma itu, efisiensi juga berpengaruh pada partisipasi perundingan dan pertemuan luar negeri, pembayaran pengadaan gedung melalui sistem cicil yang sudah berjalan sejak 2016, termasuk renovasi. Meski begitu, Cecep mengatakan Kemlu melakukan refocusing anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
(miq/miq)
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemungkinan akan mendapat tambahan alokasi anggaran baru di tengah penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Dia mengungkapkan, dari hasil rapat terbaru dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rekonstruksi anggaran, pagu untuk BMKG untuk tahun 2025 akhirnya ditambah dari sebelumnya Rp1,4 triliun akan menjadi sekitar Rp1,7 triliun.
“Semoga saja rekonstruksi ini akan segera disahkan secara hukum, dan bahkan ditambah,”ujar Dwikorita, dikutip Kamis (13/2/2025).
Rencana pagu baru anggaran BMKG itu mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia memberi peringatan keras kepada pemerintah agar fokus pada kepentingan publik, seperti pelayanan publik berupa peringatan dini oleh BMKG.
“Mudah-mudahan hal prinsip terkait early warning system, kepentingan publik, pelayanan publik informasi cuaca, peringatan dini dan seterusnya itu memang tidak boleh disentuh,” ujarnya.
“Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua mana kala terjadi bencana, peringatan cuaca,” tegas Lasarus.
Kepala BMKG Jamin Pelayanan Tak Terganggu
Sebagai catatan, pemangkasan anggaran kementerian lembaga ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.
Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar.
Pemangkasan anggaran yang juga menyasar BMKG ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan heboh setelah BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada keakuratan pelayanan BMKG. Seperti dikutip detiknews, BMKG menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan akurasi informasi – peringatan dini BMKG berkurang.
Meski kemudian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Istana meluruskan pernyataan tersebut.
Dalam RDP tersebut, Dwikorita pun menegaskan, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.
Dia memaparkan, sebagai dampak efisiensi yang ditetapkan Instruksi Presiden RI No 1/2025 juga Surat Menteri Keuangan serta Surat Dirjen Perbendaharaan, DIPA BMKG tahun anggaran 2025 adalah Rp2,86 triliun, lalu terkena pemotongan Rp1,423 triliun. Sehingga pagu setelah pemotongan tersisa jadi Rp1,403 triliun.
Dari sisa pagu itu BMKG kemudian mengalokasikan Rp847,243 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan Rp556,256 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.
Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi yang diperintahkan Inpres No 1/2025, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen yang tadinya sebesar Rp1,324 triliun menjadi Rp1,030 triliun. Dan anggaran program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) yang tadinya dialokasikan sebesar Rp1,502 triliun menjadi hanya Rp372,751 miliar. Program MKG ini mencakup program layanan BMKG untuk masyarakat.
Dari alokasi anggaran program MKG itu, terbesar direncanakan untuk pengelolaan database BMKG dengan porsi sebesar Rp165,500 miliar, lalu pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp120 miliar, pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp41,905 miliar, serta pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG sebesar Rp15,225 miliar. Demikian 4 pos alokasi anggaran program MKG terbesar untuk tahun 2025.
Dwikorita menegaskan, keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Kamis (13/2/2025).
Foto: Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)
Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)
(dce/dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut terdapat ratusan kasus ancaman hukuman mati warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Sejak 2024 lalu, terdapat total 157 kasus on going terkait kasus hukuman mati di beberapa negara.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyebut dari total tersebut, sebanyak 111 WNI terjerat kasus narkoba, sementara 46 kasus terkait pembunuhan.
Sebanyak 147 kasus hukuman mati terjadi di Malaysia, diikuti Laos dengan 4 kasus, Uni Emirat Arab (UEA) 3 kasus, Arab Saudi 2 kasus, dan 1 kasus di Vietnam.
“Penanganan kasus ini sangat kompleks… (pihak Indonesia) melakukan banyak hal dalam upaya untuk membebaskan atau mengurangi hukuman (WNI di luar negeri),” kata Arrmanatha atau yang akrab disapa Tata dalam press briefing di Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Tata juga menyebut sepanjang 2024, pemerintah Indonesia berhasil memfasilitasi dan membebaskan 137 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, terdapat 114 laki-laki dan 23 perempuan.
“Terdapat 137 WNI yang telah diputus bebas murni maupun turun hukuman penjara dari ancaman hukuman mati,” katanya, menambahkan sebanyak 75 diantaranya bebas atau turun hukuman dari program review di Malaysia.
Sebanyak 46 kasus baru terkait hukuman mati juga tercatat pada tahun 2024. Tata sebelumnya menyebut pihaknya telah melakukan penanganan kasus WNI di luar negeri dengan sekitar 60.122 kasus telah diselesaikan dan ditangani dari total 67.297 kasus WNI di yang tersebar di seluruh dunia.
Saat ini terdapat total 1.974.754 WNI di luar negeri, di mana 1.066.312 WNI berada di negara-negara Asia Tenggara; 535.699 di Asia Timur; 74.523 di Pasifik Oseania; 4.240 di Asia Selatan dan Tengah; 107.421 di Timur Tengah; 21.994 di Afrika; 11.556 di Amerika Utara dan Tengah; 2.036 di Amerika Selatan; 49.399 di Eropa Barat; dan 43.700 di Eropa Tengah dan Timur.
(luc/luc)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon hingga mencapai 577 giga ton.
Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, potensi jumbo tersebut bahkan bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun.
Dia menyebutkan Indonesia bisa memanfaatkan penyimpanan karbon tersebut salah satunya untuk menyeimbangkan penggunaan energi batu bara di dalam negeri.
“Dan Indonesia punya kemampuan sebesar 577 gigaton. Yang dalam 200 tahun juga gak bakalan penuh diisi dengan karbon,” ujarnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Potensi penyimpanan karbon dengan jumlah besar itu juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisnis baru yakni carbon exchange.
Ke depan, potensi penyimpanan karbon yang ada di dalam negeri tersebut, sebanyak 30%-nya akan dibuka untuk ditawarkan kepada pihak asing. Sedangkan 70%-nya akan ditawarkan pada investor yang melakukan investasi di Indonesia.
“Ini akan menarik untuk bisa kita tawarkan, untuk para investor masuk berinvestasi di sektor karbon tersebut,” imbuhnya.
Potensi penyimpanan karbon dalam negeri tersebut juga dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan produksi listrik meskipun menggunakan energi fosil, namun tetap terjamin karena karbon yang dihasilkan bisa disimpan.
“Dan kita sudah mengkonsultasikan dengan Uni Eropa dan mereka ternyata recognize kalau carbon capture and storage ini sebagai salah satu upaya untuk dekarbonisasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 570 giga ton.
Detailnya, sebesar 577,62 gigaton CO2 tersebar di 20 lokasi dengan dua sumber yakni dari reservoir migas yang habis dan akuifer garam.
Berikut daftar potensi penyimpanan CO2 di dalam negeri berdasarkan catatan Ditjen Migas Kementerian ESDM:
1. North East Java: 100.83 Giga Ton
2. Tarakan: 91,92 Giga Ton
3. North Sumatera: 53,34 Giga Ton
4. Makassar Strait: 50,70 Giga Ton
5. Central Sumatera: 43,54 Giga Ton
6. Kutai: 43,00 Giga Ton
7. Banggai: 40,31 Giga Ton
8. South Sumatera: 39,69 Giga Ton
9. Kendeng: 30,64 Giga Ton
10. West Natuna: 13,15 Giga Ton
11. Barito: 12,05 Giga Ton
12. Seram: 11,58 Giga Ton
13. Pasir: 10,36 Giga Ton
14. Salawati: 8,75 Giga Ton
15. West Java: 7,22 Giga Ton
16. Sunda Asri: 6,52 Giga Ton
17. Sengkang: 4,31 Giga Ton
18. Bintuni: 2,13 Giga Ton
19. North Serayu: 1,55 Giga Ton
20. Bawean: 1,16 Giga Ton
(pgr/pgr)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu untuk tahun ini hanya akan mencapai Rp 44,20 triliun, turun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.
Salah satu yang menjadi sorotan ada besarnya anggaran perjalanan dinas (Perjadin) kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mencapai Rp 1,52 triliun pada tahun ini. Anggaran ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Sri Mulyani mengaku anggaran ini akan dipangkas menjadi Rp 708,97 miliar pada tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” kata Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025).
Selain itu, dia menuturkan untuk perjalanan dinas sekarang wajib harus menggunakan e-Perjadin, sehingga bisa dimonitor berapa anggarannya, tujuan Perjadin dan frekuensi masing-masing PNS.
“Sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” tegas Sri Mulyani.
(haa/haa)
Jakarta, CNBC Indonesia – Hakim Tungal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menolak permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sidang putusan permohonan praperadilan Hasto digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/2) sore.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam ketika ditanya mengenai nasib anak buahnya, Isa Rachmatawarta, yang terjerat kasus Jiwasraya.
Sri Mulyani yang ditemui di DPR, tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai siapa pengganti Isa Racmatawarta yang sebelumnya memimpin Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani hanya senyum dan berlalu ketika ditanya sejumlah pewarta yang menantinya setelah Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025). Ketika ditanya apakah Isa memberikan pesan kepada dirinya, dia pun tetap diam.
Hal serupa juga dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang kini menjadi Plh Dirjen Anggaran. Suahasil juga diam seribu bahasa.
Sebelumnya Kejagung menetapkan IR yang merupakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada tanggal 7 Februari 2025. Isa ditahan dengan tangan diborgol.
“Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat memberikan pernyataan di Gedung kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurut Abdul, Isa terbukti merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 16,8 triliun
“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000,” jelas Kohar.
(haa/haa)