Category: CNBCindonesia.com News

  • Program 3 Juta Rumah Jadi Tanda Tanya, Pengembang Usul Ini ke Prabowo

    Program 3 Juta Rumah Jadi Tanda Tanya, Pengembang Usul Ini ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program 3 juta rumah belum berakselerasi maksimal. Para bos pengembang perumahan pun mempertanyakan kejelasan regulasi dalam menjalankan program ambisius ini.

    Belakangan para bos pengembang dari lima asosiasi menilai situasi properti tidak kondusif, misalnya ketidakjelasan kuota rumah subsidi FLPP. Kelima asosiasi ini merupakan total 90% dari total pengembang di Indonesia.

    Mereka adalah Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

    “Kami mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” kata Joko, Selasa (18/2/2025).

    Pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP.

    “Pengembang perumahan juga berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Joko.

    Ada desakan juga kepada pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

    “Pengembang besar tanya-tanya ke kami di pengurus, mereka bingung kondisi saat ini, ada apa? Jadi bukan hanya pengembang kecil menengah tapi yang besar melihat ketidakpastian itu,” sebut Joko.

     

    (luc/luc)

  • Kunci Ekonomi RI Bisa Tumbuh 8%: Industrialisasi!

    Kunci Ekonomi RI Bisa Tumbuh 8%: Industrialisasi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Kunci pertumbuhan 8% ini tidak bisa ditawar lagi, yaitu industrialisasi

    Hal ini dibenarkan oleh SVP Technology Innovation Pertamina Oki Muraza dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi ‘Genjot Produksi Minyak dan Gas Bumi Demi Ketahanan Energi’ yang diadakan oleh CNBC Indonesia, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Oki, sumber rujukan dari kunci pertumbuhan tinggi ini adalah Singapura pada era 1970 hingga 1980-an. Kemudian, rujukan kedua adalah India.

    “Mereka pertumbuhan ekonomi 8% dengan industrialisasi. Rujukan terakhir India. Jadi India itu bisa mencapai 8% dengan industrialisasi,” kata Oki.

    Untuk mengembangkan industri di Tanah Air, Oki menilai Indonesia memerlukan pengembangan di sisi pasokan. Pengembangan ini memerlukan 4 hal, yaitu investasi, infrastruktur, kerangka regulasi dan teknologi.

    Hal ini tampaknya telah disadari oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Caranya yaitu dengan mempercepat proses industrialisasi hingga hilirisasi.

    “Saya optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita mencapai sasaran kita,” kata Prabowo di PLTA, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

    Prabowo bercerita pemerintah akan menghasilkan penghematan cukup besar, sehingga bisa mendorong puluhan proyek besar di tahun ini dengan kekuatan dari dalam negeri.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdullilah menghasilkan penghematan yang cukup besar. Sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran, dan secara akan mengagetkan dunia saudara-saudara,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Negara Terkaya di Dunia Bangkrut Gegara Borong Lamborghini dan Ferrari

    Negara Terkaya di Dunia Bangkrut Gegara Borong Lamborghini dan Ferrari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nauru, negara pulau terkaya di dunia per kapita, bangkrut setelah penduduknya menghabiskan uang untuk mobil super, seperti Lamborghini hingga Ferrari. Kejatuhan pulau ini juga akibat merajalelanya korupsi.

    Negara di Samudra Pasifik ini terkenal dengan terumbu karangnya yang memukau dan pantai berpasir putih bersih, tetapi juga memiliki masa lalu kelam akibat eksploitasi asing.

    Selama bertahun-tahun, ekonomi pulau ini sangat bergantung pada fosfat, bahan berharga yang digunakan dalam pupuk, yang ditemukan dalam jumlah besar oleh perusahaan Inggris pada awal tahun 1900-an. Penambangan dimulai pada tahun 1907, dengan pemerintah Inggris, Australia, dan Selandia Baru mengeksploitasi sumber daya tersebut selama sebagian besar abad ke-20.

    Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, Nauru mengambil alih tambang fosfat, yang menyebabkan ledakan ekonomi. Laporan tahun 1982 dari The New York Times menyatakan bahwa negara kepulauan itu memiliki “pendapatan per kapita yang melampaui negara Arab kaya minyak mana pun”, menggambarkannya sebagai negara demokrasi independen terkecil dan terkaya di dunia.

    Kemakmuran baru ini terbukti ketika seorang kepala polisi membeli Lamborghini, meskipun tidak muat di kursi pengemudi. Mobil super mewah lainnya, termasuk Ferrari, juga diimpor. Ini terjadi meskipun Nauru hanya memiliki satu jalan beraspal dengan batas kecepatan hanya 25 mph.

    Meskipun hanya sedikit orang Nauru yang kaya dalam hal saldo bank mereka saat itu, The New York Times mengatakan kekayaan negara telah mengubahnya menjadi “hampir menjadi negara kesejahteraan tertinggi”. Pemerintah menyediakan semua layanan penting secara gratis, termasuk “sekolah, perawatan medis dan gigi, transportasi bus, bahkan surat kabar Pemerintah”.

    Jika perawatan tidak tersedia di dua rumah sakit setempat, penduduk diterbangkan sejauh 2.500 mil ke Australia dengan biaya pemerintah. Biaya pendidikan tinggi melalui universitas-universitas Australia juga ditanggung.

    Namun, tampaknya ada pihak lain yang mendapat manfaat lebih langsung dari kekayaan fosfat di pulau itu, dengan bukti pembelian mewah yang masih terlihat hingga kini. YouTuber Ruhi Çenet mengunjungi negara itu dan merinci pengalamannya dalam sebuah video tahun 2024. Videonya menggambarkan “kegilaan konsumsi” di puncak kekayaan pulau tersebut.

    Ia menemukan berbagai mobil mewah terbengkalai di pinggir jalan, termasuk Cadillac, Jeep, dan Land Rover, yang kini hanya berfungsi sebagai pengingat berkarat akan kejayaannya di masa lalu. Ruhi berbicara kepada penduduk setempat yang membenarkan sebuah cerita yang pernah didengarnya tentang seorang polisi yang membeli Lamborghini sebelum menyadari bahwa ia tidak muat di dalamnya.

    Fosfat terus ditambang dan menyusut pada tahun 1990-an, setelah dieksploitasi oleh kekuatan asing selama beberapa dekade.

    Negara Pencuci Uang

    Namun begitu sumber daya pulau yang melimpah itu habis, kekayaan negara itu pun ikut habis. Pengeluaran pemerintah yang besar dan gaya hidup mewah tidak siap menghadapi keruntuhan ekonomi negara itu.

    Karena mencari cara lain untuk menghasilkan uang, Nauru pada suatu saat menjadi surga pajak yang menjual lisensi perbankan dan paspor.

    Uang mafia Rusia senilai sekitar 55 miliar pound (Rp1.127 triliun) mengalir melalui bank-bank Nauru hanya dalam satu tahun. Hal ini menyebabkan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menetapkan pulau itu sebagai negara pencucian uang pada tahun 2002.

    Australia menyelamatkan negara itu dengan memberikan bantuan keuangan sebagai imbalan atas pulau kecil yang menjadi tuan rumah bagi pusat pencari suaka yang menuju Australia.

    Obesitas dan Perokok

    Nauru juga merupakan negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, menurut Federasi Obesitas Dunia.

    Diabetes.co.uk menunjukkan bahwa 70% penduduknya tergolong obesitas, yang dapat dikaitkan dengan terbatasnya akses negara itu terhadap makanan bergizi dan kecintaan penduduk terhadap produk-produk seperti Spam.

    Tingkat merokok juga sangat tinggi, diperkirakan 48,5% penduduk negara itu merokok pada tahun 2020 menurut MacroTrends.

    Populasi pulau kecil itu saat ini sekitar 12.000 jiwa, yang terdiri dari 12 suku utama.

    (luc/luc)

  • Zaman Berubah, Ini 2 Paradigma Hulu Migas RI Terbaru

    Zaman Berubah, Ini 2 Paradigma Hulu Migas RI Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa sektor hulu migas mulai mengalami perubahan paradigma. Salah satunya terkait peta eksplorasi migas di Indonesia.

    Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro mencontohkan perubahan yang mendasar di sektor hulu terlihat dari fokus eksplorasi migas yang dilakukan. Terutama yang sebelumnya dilakukan di kawasan Indonesia bagian barat kini lebih diarahkan ke Indonesia timur.

    “Pertama, paradigma dari barat ke timur, jadi lapangan yang sudah mature harus ditingkatkan recovery melalui teknologi. Namun paradigma timur kita ketahui bersama, lapangan ada di laut dalam,” kata Luky dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, Indonesia juga lebih banyak temuan gas bumi dibandingkan minyak bumi. Hal ini dapat terlihat dari temuan baru seperti yang dilakukan oleh Mubadala Energy di Andaman, Aceh.

    Namun, meski banyak temuan gas, ia mengungkapkan temuan tersebut tidak serta merta dapat diproduksikan secara langsung. Mengingat, terdapat keterbatasan infrastruktur dalam menyalurkan gas bumi.

    “Ini tantangan kita dimana gas tersebut, kita dapatkan daerah seperti Andaman Aceh. Jadi tantangan tersebut benar kita dapatkan sumber daya gas, tapi tidak serta merta bisa produksikan,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Demi Kepastian Hukum, DPR Lanjutkan Lagi Pembahasan Revisi UU Migas

    Demi Kepastian Hukum, DPR Lanjutkan Lagi Pembahasan Revisi UU Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XII DPR RI membeberkan, bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). RUU Migas ini diyakini bisa menjadi payung hukum untuk menggenjot produksi migas di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto menyebutkan, bahwa pihaknya akan kembali merumuskan mengenai regulasi UU Migas. “Akan segera diupayakan rumuskan kembali. Sudah masuk prolegnas UU Migas,” terang Sugeng dalam Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sugeng menilai, sejauh ini aturan yang ada tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi investor migas. Apalagi berkenaan dengan SKK Migas yang hanya dipayungi hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    “Ini sebuah sementara dan belum kasih kepastian hukum dan usaha. Komisi XII upayakan di sidang yang akan datang,” tandas Sugeng.

    Sugeng menerangkan, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada dua tantangan. Yakni kuantitatif dan kualitatif, yang bisa mengganggu perekonomian Indonesia.

    untuk tantangan kuantitatif di mana permintaan migas dan listrik mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi dengan naiknya listrik per kapita. Selain listrik, tantangan kuantitatif untuk migas juga sama. Di mana, Sugeng menyebutkan, bahwa di upstream produksi minyak terus mengalami penurunan sementara konsumsi mengalami peningkatan.

    (pgr/pgr)

  • Penasihat Presiden Blak-blakan Strategi Capai Swasembada Energi

    Penasihat Presiden Blak-blakan Strategi Capai Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro optimis bahwa pemerintah bisa mewujudkan Swasembada Energi sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita Pembangunan nasional.

    Untuk mendorong target tersebut, pemerintah pun kata Purnomo memiliki sejumlah strategi khusus. Pertama lewat transisi energi.

    Transisi energi menurutnya menjadi langkah awal dari transformasi energi, melalui perpindahan bertahap penggunaan energi fosil ke energi non fosil (energi baru terbarukan, EBT) yang akan mengubah produksi, distribusi, dan konsumsi energi.

    “Dalam masa transisi, upaya diversifikasi energi fosil ke EBT, memerlukan fase (tahap) transisi. Sumber energi seperti antara lain air (Hydropower), panas bumi, BBN, gas bumi dan batubara dengan teknologi ramah lingkungan (Clean Coal Technology, CCT) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi utama pada fase transisi (Bridging Fuels),” ujar Purnomo dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Kemudian Pemerintah juga akan mendorong Transformasi energi mencakup perubahan fundamental dan berkelanjutan (struktur, teknologi, kebijakan, dan pola konsumsi) dari energi dengan emisi karbon tinggi ke rendah. Diantaranya lewat karbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi.

    “Pemerintah akan mendorong penggunaan EBT, teknologi ramah lingkungan, pensiun dini PLTU, elektrifikasi, dan CCS/CCUS,” terangnya.

    Sementara terkait desentralisasi, pemerintah akan mengikuti tren energi global yang menuju desentralisasi sistem pembangkit, transmisi, disribusi, dan pasar energi untuk efisiensi energi.

    Sedangkan terkait digitalisasi pemerintah akan mendorong inovasi yang terintegrasi untuk mewujudkan digitalisasi di sektor energi.

    Untuk strategi lainnya, pemerintah akan mendorong ketahanan energi lewat hilirisasi nikel dan batu bara.

    Apalagi ia melihat cadangan nikel dan batu bara RI sangat melimpah. Khusus untuk batu bara, Indonesia memiliki cadangan batu bara terbukti 35,05 miliar ton dari 99,19 miliar ton dari total sumber daya.

    Di sisi lain, untuk cadangan nikel terbukti mencapai 5,03 miliar ton dari 17,34 miliar ton dari total sumber daya.

    “Cadangan yang belum terbukti jadi terbukti bisa lebih dari 100 tahun,” ungkapnya.

    (dpu/dpu)

  • Video: Penasihat Presiden Ungkap Strategi Capai Swasembada Energi

    Video: Penasihat Presiden Ungkap Strategi Capai Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menggelar Special Dialogue: Swasembada Energi dengan tema “Strategi Sektor Energi Demi Topang Pertumbuhan Ekonomi 8%”, Selasa 18 Februari 2025. Diskusi ini menghadirkan pemimpin dan ahli di bidang industri energi, regulator serta para pembuat kebijakan.

    Dalam pidato pembukanya, Penasihat Khusus Utusan Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mencapai swasembada energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8%. Termasuk diantaranya soal usulan megaproyek minyak dan gas bumi yang menjadi prioritas di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Megaproyek tersebut diantaranya Blok Migas D Alpha Natuna di Selat Makasar, Blok Kasuri di Papua, LNG Tangguh Train 4 hingga Carbon Captur Storage (CCUS) dan Carbon Capture Utilisation Storage (CCUS).

    Selengkapnya di Program Special Dialogue: Swasembada Energi bertujuan mengeksplorasi strategi dalam mencapai kemandirian energi, Selasa (18/02/2025).

  • Energi Baru Terbarukan RI Masih Minim Digarap, Ini Buktinya

    Energi Baru Terbarukan RI Masih Minim Digarap, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan energi baru terbarukan (EBT) belum digarap secara maksimal, bahkan baru mencapai 0,36% dari potensi yang ada. Kementerian ESDM mencatat, kapasitas terpasang dari EBT baru mencapai 14.385 MW dari total potensi 3.687.000 MW.

    Beberapa potensi EBT yang dimiliki Indonesia yakni panas bumi, air, bioenergi, angin, surya laut, gasifikasi batu bara hingga nuklir. Tercatat sub-sektor EBTKE menyumbang Rp 2,8 triliun kepada negara melalui PNBP.

    “Jadi belum banyak (yang dikembangkan) dan kita berharap nantinya dikembangkan menurut UU No 30/2007,” kata Purnomo dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia menegaskan, energi baru terbarukan bisa lebih berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Dengan begitu, harapannya Indonesia bisa mencapai swasembada energi dan menjadi bagian dalam agenda transisi energi.

    “Energi baru terbarukan mengubah pola produksi distribusi dan konsumsi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sektor energi memberikan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia, yang tercermin dari setoran PNBP senilai Rp 269,6 triliun. Tercatat sektor migas dan minerba menjadi penyumbang yang paling besar, masing-masing Rp 110,9 triliun dan Rp 140,5 triliun.

    (rah/rah)

  • Mobil Gosong Tinggal Rangka, Potret Ngeri Serangan Baru Israel

    Mobil Gosong Tinggal Rangka, Potret Ngeri Serangan Baru Israel

    Foto Internasional

    Mobil Gosong Tinggal Rangka, Potret Ngeri Serangan Baru Israel

    News

    23 menit yang lalu

  • Genjot Minyak! Trump Siap Drill Baby Drill, SKK Migas Punya Jurus Ini

    Genjot Minyak! Trump Siap Drill Baby Drill, SKK Migas Punya Jurus Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melihat banyak sumur tua minyak dan gas bumi (migas) belum dioptimalkan. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi.

    “Masih banyak juga sumur-sumur tua yang masih belum termanfaatkan,” ungkap Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Luky menjelaskan, produksi migas dalam beberapa tahun terakhir alami penurunan secara alamiah. Pada tahu 2024, produksi minyak mencapai 579.000 barel per hari dan gas 5.749 mmscfd. Sementara di sisi lain konsumsi terus meningkat.

    Situasi sangat berbeda dibandingkan dengan periode 1980-an, di mana Indonesia menikmati kejayaan karena surplus minyak.

    “Memang pada akhir 1980 dan 1990-an, kita menikmati surplus minyak, dimana supply minyaknya itu lebih tinggi daripada demand,” jelasnya.

    Tantangan ini kemudian dijawab dengan beberapa fokus. Antara lain pemanfaatan aset, percepatan proyek, percepatan rencana pengembangan dan eksplorasi.

    “Kalau Donald Trump bilang drill baby drill, kita bilang eksplorasi-eksplorasi,” terang Luky.

    (mij/mij)