Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya sempat didatangi oleh beberapa rektor sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini upaya perguruan tinggi bisa mendapatkan akses beasiswa hingga pengembangan laboratorium.
Seiring dengan itu, Bahlil mengatakan negara sudah merevisi Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) baru-baru ini. Salah satu poin yang ditambahkan dalam beleid tersebut adalah perguruan tinggi yang menjadi penerima manfaat dari pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).
“Contoh kampus di daerah-daerah penghasil tambang di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan mereka datang ke saya beberapa rektornya datang ke saya memohon kiranya mereka juga bisa mendapatkan akses dalam pemberian beasiswa, kemudian lab-nya, RND-nya itu untuk kemudian mereka bisa dilibatkan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dia menegaskan, pemerintah tidak mengharuskan seluruh perguruan tinggi untuk menjadi penerima manfaat seperti sudah tertuang dalam beleid terbaru tersebut. Melainkan, Bahlil menegaskan hal itu bisa diajukan bagi perguruan tinggi yang mau dan butuh saja.
“Ya, kampus adalah penerima manfaat. Ya, menerima manfaat. Jadi nanti begitu undang-undang sudah disahkan bagi kampus yang mau ya bagi kampus yang mau, kan banyak juga kampus yang udah kaya yang nggak butuh tapi kita harus memberikan ruang kepada kampus yang butuh,” tegasnya.
Namun yang pasti, Bahlil menegaskan bahwa aturan baru perihal pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia tidak mengizinkan perguruan tinggi untuk mengelola langsung IUP. Melainkan, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat dari pengelolaan IUP tersebut.
“Tapi, dalam UU itu tidak diberikan ke kampus tapi diberikan kepada BUMN, BUMD dan perusahaan yang nantinya akan dikerjasamakan untuk kampus mendapat manfaat,” tandasnya.
(pgr/pgr)
