Category: CNBCindonesia.com News

  • Tak Cuma Pertamina, Shell-Vivo Juga Tambahkan Bahan Aditif BBM

    Tak Cuma Pertamina, Shell-Vivo Juga Tambahkan Bahan Aditif BBM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) menegaskan bahwa tidak ada proses pengubahan angka oktan (RON) do produk BBM akibat penambahan zat aditif. Hal ini disampaikan sebagai respons atas isu yang beredar terkait dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax oleh Pertamina yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

    Semula, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra memastikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis Pertamax RON 92 yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spesifikasi.

    Hanya saja, khusus untuk Pertamax RON 92, dilakukan penambahan aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan value serta performa produk.

    “Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri kita mempunyai lab, hasil uji lab,” katanya dalam RDPU bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Senada dengan Pertamina, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian menjelaskan bahwa dalam proses produksi BBM, perusahaan juga melakukan penambahan zat aditif. Penambahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keunggulan suatu produk.

    “Jadi produk yang dibawa itu memang base fuel jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal kami,” kata dia.

    Tak hanya Shell, BP-AKR juga menerapkan hal yang sama. Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura mengatakan bahwa pihaknya juga menggunakan tambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas produk BBM-nya. Sehingga dipastikan penggunaan dari zat aditif tersebut tidak akan mengubah kadar suatu RON.

    “Menambahkan tadi yang sudah Pak Ega jelaskan dan juga Ibu Ingrid jadi sebenarnya kalau kita bicara base fuel itu kita bicara RON nya kalau aditif itu sebenarnya adalah satu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih jadi kata kuncinya disini adalah manfaat untuk engine nya,” katanya.

    (hsy/hsy)

  • Kecelakaan Maut Bus Wisata Pejabat, 18 Tewas

    Kecelakaan Maut Bus Wisata Pejabat, 18 Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah bus mengalami kecelakaan dan menewaskan 18 orang. Kejadian ini terjadi Rabu (26/2/2025), di provinsi Prachin Buri, sebelah timur ibu kota Bangkok, Thailand.

    Kendaraan itu merupakan salah satu dari tiga bus tingkat yang membawa pejabat pemerintah daerah dalam perjalanan wisata. Sebanyak 49 orang berada di dalam bus ketika kecelakaan itu terjadi.

    Polisi mengatakan rem bus tampaknya blong saat menuruni bukit. Ada 17 orang ditemukan tewas di tempat kejadian dan satu lagi kemudian meninggal di rumah sakit.

    “Kami telah memeriksa pengemudi dan dia mengatakan remnya blong saat bus menuruni bukit,” kata Letnan Kolonel Polisi Siwapass Phuripatchaiboonchu, dikutip AFP.

    “Para korban selamat telah dibawa untuk dirawat di dua rumah sakit,” tambahnya.

    Thailand memiliki salah satu catatan keselamatan jalan terburuk di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ada sekitar 20.000 orang tewas setiap tahun.

    Kendaraan yang tidak aman dan cara mengemudi yang buruk merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah korban. Pada bulan Oktober, sebuah bus sekolah mengalami kecelakaan dan terbakar di pinggiran kota Bangkok, menewaskan 23 orang, sebagian besar anak-anak, dalam kecelakaan jalan paling mematikan di kerajaan itu dalam satu dekade.

    (sef/sef)

  • Rosan Bicara Hilirisasi Dalam Danantara, Seperti Apa?

    Rosan Bicara Hilirisasi Dalam Danantara, Seperti Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pembahasan mengenai rencana masuknya hilirisasi ke dalam valuasi Danantara Indonesia.

    Hal ini mengingat, hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah yang signifikasi. Seperti contoh nikel, pada saat sudah dihilirisasi nilai ekspor nikel melejit dari yang tahun 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar menjadi US$ 30 miliar di tahun 2024.

    “Dari nikel yang sudah kita olah dan kembali lagi yang penting penciptaan lapangan kerja di Danantara. Ide-ide sangat banyak tapi bagaimana meningkatkan nilai Danatara dengan memasukkan valuasi mineral (hilirisasi) sudah dalam pembicaraan,” tegas Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Di acara yang sama, Rosan menerangkan, investasi yang akan dilakukan Danantara akan melalui proses panjang. Artinya bukan hanya dari jajaran direksi, tetapi juga harus melalui persetujuan level dewan pengawas. “Ini memang buat berlapis untuk kehati-hatian tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan produktivitas,” katanya.

    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi senilai US$ 20 miliar atau Rp 326 triliun setiap tahun.

    “Dana US$ 20 miliar dolar itu tahun ini. Tahun depan Pak Prabowo dan pemerintah optimis ada tambahan US$ 20 miliar lagi. Dan US$ 20 miliar setiap tahun,” kata Hashim, dalam acara yang sama.

    Hashim mengatakan, dengan efisiensi senilai US$ 20 miliar setiap tahun, dalam 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, maka Indonesia dapat mengantongi ekuitas hingga US$ 100 miliar.

    Dia menilai dana sebesar itu bila dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan, dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat.

    (pgr/pgr)

  • Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Genderang perang dagang yang ditabuhkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membawa ketidakpastian bagi perekonomian global dan industri, termasuk Indonesia. Disamping kekhawatiran akan efek perang dagang, Indonesia disebut harus bisa mengambil kesempatan.

    “Kita lihat volatilitas, bukan sebuah tantangan atau hambatan. Dimana Indonesia bisa mengisi tempat-tempat atau sektor dari produk yang terganggu dari perang dagang ini,” kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Adanya peran dagang membuat produk China harus diproduksi di luar negara tersebut. Eddy menilai, ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk menawarkan diri dan hadir untuk mengambil kesempatan produksi tersebut.

    “Kedua kita lihat ini kesempatan untuk masuk ke sektor-sektor produk yang kita sulit masuk. Misalnya kemampuan bersaing aspek produk kita yang sulit masuk ke teknologi tinggi,” kata dia.

    Indonesia menurut Eddy bisa memanfaatkan volatilitas perdagangan ini dengan baik. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dinilai harus membuka diri, dengan menyiapkan aturan yang bisa melancarkan investasi yang masuk.

    “Jadi bukan cuma slogan, harus siapkan aturan hingga ekosistem. DEN beberapa waktu lalu sebut akan ada struktur isu yan harus diselesaikan, terutama soal hilirisasi,” ujar Eddy.

    (rah/rah)

  • Video: Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Efisiensi Anggaran

    Video: Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    Raden Pardede dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 menuturkan terkait efisiensi anggaran adalah hal yang baik asalkan alokasinya dilakukan dengan baik ke tempat produktif dengan timing tepat.

    Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pemerintah memberlakukan efisiensi hanya untuk belanja barang dan jasa serta modal. Wihadi juga menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya efisiensi karena postur anggaran masih tetap. Dengan adanya efisiensi anggaran, pertumbuhan ekonominya akan lebih terasa dibanding dengan anggaran lama.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dan Ekonom Senior Raden Pardede dalam Program CNBC Indonesa Economic Outlook 2025, Kamis (26/02/2025).

  • Luhut Turun Gunung Selamatkan Industri Tekstil-Alas Kaki RI

    Luhut Turun Gunung Selamatkan Industri Tekstil-Alas Kaki RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa industri tekstil, produk tekstil (TPT) dan alas kaki tetap menjadi sektor strategis bagi ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Di tengah tantangan global dan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor ini justru memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Banyak yang pesimis terhadap industri ini, menganggapnya sebagai industri sunset. Namun, kami di DEN melihatnya sebagai sektor strategis yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, dengan pakaian jadi menyerap 2,9 juta di antaranya. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan mikro, terutama makanan dan minuman,” ujar Luhut dalam forum Retreat Kepala Daerah yang berlangsung di Magelang, Rabu (26/2/2025).

    Dalam satu tahun terakhir, ungkap Luhut, Indonesia telah menjadi target relokasi industri tekstil dan alas kaki, didorong oleh perubahan global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kejenuhan industri di Vietnam.

    Hal ini tercermin dari meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor TPT, yang pada 2024 mencapai US$ 903 juta-naik 107% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk sektor ini mencapai Rp 7 triliun.

    Investasi ini menunjukkan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hasil kajian DEN mengungkapkan bahwa investasi sebesar US$ 20-30 juta di pabrik pakaian jadi dapat menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.

    Selain itu, dalam pertemuan DEN dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan perwakilan global apparel seperti Adidas dan Nike beberapa waktu Lalu, terungkap bahwa salah satu merek global akan meningkatkan ordernya di Indonesia hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan, yang berpotensi menciptakan tambahan 100.000 lapangan kerja.

    Foto: Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Meski demikian, Luhut mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi investor di sektor ini, seperti masalah pembebasan lahan, perizinan amdal, dan kebijakan upah. Namun, ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan. Di sisi lain, perlindungan pasar dalam negeri dari impor ilegal juga menjadi perhatian utama.

    “Kapasitas produksi berlebih di Tiongkok akibat tarif AS telah mendorong mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Namun, jangan sampai kemudian impor bahan baku atau material yang dipakai untuk produksi juga malah ikut terhambat,” tegas Luhut.

    Selain fokus pada industri tekstil dan alas kaki, DEN juga tengah menjajaki peluang Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah kerja sama dengan perusahaan semikonduktor asal Singapura, yang mencakup program pelatihan bagi 50-100 tenaga kerja Indonesia di bidang desain chip, perakitan, dan pengemasan semikonduktor.

    “Di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak boleh pesimis. Indonesia memiliki peluang besar yang bisa dimanfaatkan, asalkan kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan potensi tersebut,” pungkas Luhut.

    (wur/wur)

  • Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, setidaknya 100.000 hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia mengalami alih fungsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. 

    Padahal, Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan yang awalnya tahun 2029 menjadi 2026. Zulhas sendiri optimistis target itu bisa tercapai, apalagi dengan dibentuknya Kemenko Pangan dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. 

    Hanya saja, imbuh dia, untuk mewujudkan pangan swasembada pangan di Indonesia tidak bisa hanya mengendalikan satu kementerian atau pemerintah pusat saja. Sebab, ujarnya, urusan pangan mencakup persoalan yang sangat luas. 

    Apalagi, ucap Zulhas, ada sederet tantangan yang dapat menghalangi upaya Indonesia mencapai swasembada pangan. 

    “Banyak sekali instansi yang terlibat. Menteri Pertanian bisa apa kalau dia sendiri,” kata Zulhas katanya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Swasembada pangan, jelasnya, menyangkut tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengurusi neraca pangan hingga harga pangan. Juga ada BUMN pangan yang dikerahkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dengan menampung hasil produksi petani. 

    Belum lagi, kata dia, ada persoalan mengenai pupuk, kawasan, perizinan termasuk izin impir dan ekspor, irigasi, hingga jalan. Juga, menyangkut kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena pangan tak melulu karbohidrat, tapi juga protein yang dihasilkan dari produksi kelautan dan perikanan. Tak kalah penting, sambungnya, ada peran perguruan tinggi dan lembaga riset seperti BRIN, juga TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

    Di sisi lain, kata Zulhas, ada sederet tantangan dalam menuju swasembada pangan.

    Mulai dari perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDMP, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi, hingga alih fungsi lahan yang mencapai 100.000 ha per tahun.

    “Kata kuncinya, ini akan sukses kalau ada kerja sama antarbupati, gubernur, pemerintah pusat,” tegas Zulhas.

    Kata dia, kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk Indonesia bisa swasembada pangan dalam tempo cepat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tahun lalu dimana kondisinya tidak memungkinkan bahkan Indonesia impor hampir 4 juta ton beras.

    “Tantangan pangan, perubahan iklim. Tahun lalu kita shortage, tahun lalu kita impor beras hampir 4 juta ton, impor garam hampir 3 juta ton, jagung 2,8 juta,” sebutnya.

    Food Estate Jadi Solusi Strategis

    Karena itu, ucapnya, salah satu jurus yang dilakukan pemerintah untuk menjamin tercapainya swasembada pangan adalah dengan membangun lahan pertanian yang baru. Meski, di satu sisi, dia mengakui ada tantangan dari segi pertumbuhan jumlah penduduk yang memicu terjadinya kelebihan kapasitas lahan. Dia mencontohkan pulau Jawa yang jumlah penduduknya ditaksir sudah mencapai 90 juta orang. 

    “Sebagian daerah sudah di bawah permukaan laut, alih fungsi lahan cepat sekali di Pulau Jawa. Lahan-lahan pertanian berubah menjadi industri, menjadi perumahan, dll. Harusnya Pulau Jawa menjadi pusat keuangan,pusat pendidikan,pusat industri kreatif, tapi sekarang menjadi pusat pertanian. Karena separuh lebih, hampir 60 persen hasil pertanian itu masih di Jawa,” bebernya.

    “Oleh karena itu, kita memang harus membangun yang baru, yang kita kenal dalam food estate.  Sekarang Mentan lagi di Merauke. Di sana besar sekali, Merauke itu satu kabupaten, mungkin lebih luas dari Pulau Jawa. Akan dikembangkan 1-2 juta hektare lahan pertanian. Kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan daerah lain,” kata Zulhas.

    Foto: Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)
    Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)

    (dce/dce)

  • Sukses di Nikel, MIND ID Ungkap Jurus Hilirisasi Komoditas Lain

    Sukses di Nikel, MIND ID Ungkap Jurus Hilirisasi Komoditas Lain

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengungkapkan syarat keberhasilan hiliriasi mineral di dalam negeri. Dia menegaskan pentingnya ada peta jalan (roadmap) yang terintegrasi untuk memetakan setiap komoditas mineral strategis dan kritis di tanah air.

    Menurutnya nikel menjadi salah satu mineral yang sukses melalui proses hilirisasi, dengan rantai industri hulu ke hilir.

    “Kita berhasil melakukan integrasi komoditas nikel sampai produk hilirnya. Baterai cell, mulai dari ore, feronikel, baterai cell, kita punya semua,” kata Dilo dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Untuk itu, agar kesuksesan ini bisa ditiru oleh komoditas mineral lainnya, harus dilakukan pemetaan berdasar pohon industrinya. Dengan begitu, bisa ditentukan prioritas pembangunan industrinya.

    “Kita harus punya pohon industrinya, mulai dari hulu, sampai hilir, sampai produk akhir. Ii penting, nanti kita memetakan mana yang kita sudah punya, dan mana yang belum. Perlu kita prioritaskan untuk membangunnya,” jelas Dilo.

    “Membangun ini kita tidak bisa sendiri, kita akan bersama untuk menyelesaikan tugas. Tidak berhenti di hilirisasi, tetapi industrialisasi sampai produk akhir,” tambahnya.

    Dilo menguraikan, perlunya Indonesia mengatur untuk pengelolaan mineral strategis dan mineral kritis untuk ketahanan mineral.

    “Demand dunia seperti apa, domestik seperti apa, berapa kita lakukan produksi, berapa kita cari sumber tambahan. Maka kita harus punya neraca komoditas, kita harus punya neraca komoditas untuk setiap mineral strategis dan mineral kritis. pemerintah bersama MIND ID menyusun bersama-sama,” tandas Dilo.

    (rah/rah)

  • Video: RI Impor Kakao-Cabai Kering, Zulhas Ajak Milenial Jadi Petani

    Video: RI Impor Kakao-Cabai Kering, Zulhas Ajak Milenial Jadi Petani

    Jakarta, CNBC Indonesia- Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menyebutkan salah satu sektor yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian adalah Tanaman Perkebunan Rakyat termasuk kopi, cokelat hingga cengkih dan cabai kering yang masih di impor sehingga perlu mendorong peran petani muda dan milenial untuk masuk ke sektor ini.

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan food estate sebagai upaya menuju target swasembada pangan.

    Selengkapnya simak dalam CNBCIndonesia Economic Outlook 2025 (Rabu, 26/02/2025)

  • Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga mengakui bahwa dalam proses produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92, terdapat penambahan zat aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menegaskan meski terdapat penambahan zat aditif, hal ini tidak akan berdampak pada perubahan angka oktan (RON).

    Hanya saja, penambahan aditif sendiri bertujuan untuk meningkatkan value serta performa produk dari BBM jenis Pertamax yang dijual perusahaan.

    “Penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya,” kata dia di Gedung DPR, Rabu (26/2/2025).

    Menurut dia penambahan aditif untuk Pertamax dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi dan karat. Dengan begitu, mesin kendaraan menjadi lebih bersih.

    “Untuk detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan juga merasa lebih ringan dalam berkendara,” kata dia.

    Oleh sebab itu, ia pun membantah apabila produk BBM jenis Pertamax disebut-sebut sebagai produk oplosan. Apalagi, di Terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan storage BBM milik perusahaan tidak memiliki fasilitas blending.

    “Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna (injeksi blending). Nah ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi,” katanya.

    (pgr/pgr)