Jakarta, CNBC Indonesia –Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Satgas Pangan Polri Helfi Assegaf beserta Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Moga Simatupang melanjutkan inspeksi mendadak, sidak ke distributor satu Minyak kita di PT Binamas Karya Fausta, Cakung Jakarta Utara.
Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia (Rabu, 12/03/2025)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari (bph). Adapun, kilang tersebut nantinya merupakan jenis kilang petrochemical complex.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa kilang tersebut nantinya akan tersebar menjadi beberapa kilang yang dibangun di berbagai tempat.
Mulai di wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Indonesia bagian Timur. Meski begitu, ia belum dapat memastikan berapa kapasitas setiap kilang yang akan dibangun.
“Ini yang lebih efisien itu ya tentu. Ini bukan hanya kilang tapi ini adalah petrochemical complex. Jadi bisa berbagai macam produk dihasilkan dari kilang tersebut,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (12/3/2025).
Di samping itu, Yuliot mengatakan bahwa rencana peningkatan kapasitas kilang akan beriringan dengan upaya peningkatan lifting minyak di dalam negeri melalui berbagai aktivitas. Salah satunya yakni dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi secara masif.
Dengan demikian, sekalipun kapasitas kilang mengalami peningkatan, diharapkan impor minyak mentah dapat ditekan.
“Jadi dengan adanya percepatan eksplorasi itu justru ini akan menambah produksi dalam negeri dan juga kita akan melakukan ya kira-kira bagaimana proses tender lelang untuk wilayah kerja baru bisa dilakukan,” ujar Yuliot.
(haa/haa)
Jakarta, CNBC Indonesia – Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Bahlil memperbaiki disertasinya, empat organ UI, yakni Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB) menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.
“Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/3/2025).
Arie menjelaskan, keputusan ini bukan dari Rektor semata, melainkan bersama organ UI yang solid dan satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.
Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Arie mengatakan, bagi UI, pembinaan untuk Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah, sementara untuk promotor hingga kepala prodi ada hal lain.
“Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,” ucapnya.
Dia pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walau pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.
“Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” ungkapnya.
Dia juga menilai tuntutan membatalkan kelulusan tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.
“Artinya, mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai,” kata Arie.
Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.
“Adapun tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya,” imbuh dia.
Terakhir, Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.
“Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.
(rah/rah)
Jakarta, CNBC Indonesia – PT BUMI Resources Tbk (BUMI) meraih dua penghargaan tingkat Asia Tenggara dalam ajang The 17th Annual Global CSR & ESG Summit and Awards di Ho Chi Minh, Vietnam pada 26 Februari 2025 lalu. BUMI meraih The Best Community Programme Awards dan Empowerment of Woman Awards.
Kriteria utama penilaian didasarkan pada dampak program terhadap komunitas, keberlanjutan, inovasi, serta kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). BUMI menyerahkan ringkasan program dan dokumen pendukung, mencakup laporan capaian, bukti implementasi program, serta hasil yang didapatkan masyarakat untuk dinilai oleh penyelenggara dan dewan juri.
Untuk kategori The Best Community Programme Awards, BUMI mengajukan program Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Kebalen, Kabupaten Bekasi. Program tersebut berjalan sejak 2019 dan berlanjut secara mandiri oleh masyarakat sejak 2022.
Pada tahun kedua pelaksanaannya, program ini mengolah 10 ton sampah. Saat ini, jumlah sampah yang telah diolah mencapai 82,1 ton atau setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 0,1 Gg CO2 eq.
Jumlah sampah yang terkelola mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam empat tahun terakhir ini menunjukkan efektivitas program dalam pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Selain itu, program ini melibatkan lebih dari 624 keluarga.
Dari sisi ekonomi, pada tahun kedua pelaksanaannya, program ini menghasilkan pendapatan sebesar Rp20.789.000. Secara akumulatif, sejak 2020 hingga 2024, total pendapatan dari penjualan produk daur ulang mencapai Rp183.410.000.
Sementara itu, dalam kategori Empowerment of Woman Awards, BUMI memasukkan program Penguatan Ekonomi bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bogor. Program ini berfokus pada 150 penerima manfaat, termasuk 62 perempuan penyandang disabilitas atau yang memiliki keluarga dengan disabilitas.
Hasil program menunjukkan bahwa 137 dari 150 penerima manfaat masih menjalankan usaha mereka hingga saat ini dan 61 penerima mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50-100%. Program ini membantu perempuan disabilitas menjadi lebih mandiri, meningkatkan akses ekonomi, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis mereka.
“Penghargaan ini mencerminkan komitmen BUMI dalam menjalankan program CSR berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Melalui inovasi, keberlanjutan, serta pemberdayaan komunitas. BUMI terus berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih baik bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, sekaligus mendukung pencapaian SDGs,” tulis manajemen BUMI dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/3/2025).
(rah/rah)
Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan mobil nasional bulan Februari 2025 beri kabar baik. Kenaikan penjualan juga dialami kendaraan jenis low cost and green car (LCGC/ mobil terjangkau ramah lingkungan).
Tercatat, penjualan LCGC bulan Februari 2025 naik jadi 14.365 unit. Angka ini naik 583 unit atau 4,23% dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebanyak 13.782 unit.
Namun, secara tahunan, penjualan LCGC bulan Februari 2025 masih lebih rendah 2.014 unit atau 12,29% dari Februari 2024 yang tercatat mencapai 16.379 unit.
Total, penjualan LCGC pada 2 bulan pertama tahun ini sudah mencapai 18.147 unit. Jauh di bawah angka penjualan Januari-Februari 2024 yang mencapai 33.242 unit. Artinya turun 15.095 unit atau 45.40%.
Secara nasional, total penjualan mobil baru pada bulan Februari 2024 dilaporkan mencapai 72.295 unit. Angka ini melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.
Jika dibandingkan penjualan bulan Februari 2024, terjadi kenaikan 1.523 unit atau 2,15%. Demikian mengutip data Astra International yang mengacu pada catatan Gaikindo.
Tercatat, total penjualan mobil nasional 2 bulan pertama tahun 2025 ini mencapai 134.227 unit.
Angka itu lebih rendah dibandingkan penjualan mobil nasional sepanjang Januari-Februari 2024 yang mencapai 140.530 unit. Artinya ada penurunan sebanyak 6.303 unit atau 4,48 unit.
(dce/dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan kalau pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan dicairkan oleh BPJS Ketenegakerjaan atau BPJamsostek.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit di CNBC Indonesia (Rabu, 12/03/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Arus mudik Lebaran 2025 penyeberangan Jawa-Sumatera akan dipecah untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan terutama di Pelabuhan Merak, Banten.
Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas (Kabagops Korlantas) Kepolisian RI (Polri), Kombes Aries Syahbudin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera saat Mudik Lebaran 2025.
Aries mengatakan konsentrasi volume kendaraan akan dipecah agar tak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak.
“Kalau tahun kemarin seluruhnya bertumpu di Pelabuhan Merak, saat ini kita sudah punya tiga pelabuhan di Jawa. Dan kita punya tiga pelabuhan yang berada di Sumatera, yaitu sudah terbagi berkaitan dengan kendaraan yang akan dilewatkan,” kata Aries dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025) kemarin.
Pihaknya mengatakan nantinya, Pelabuhan Merak akan difokuskan untuk mobil hingga bus. Kemudian, untuk kendaraan roda dua dan angkutan barang golongan VI akan melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon.
“Kendaraan roda dua dan kendaraan angkutan barang golongan 6 ke bawah itu nanti akan keluarnya di Cilegon Timur dan langsung melewati jalur selatan. Jadi dari Cilegon langsung menuju Pelabuhan Pelindo dan Ciwandan. Tidak lagi ke Pelabuhan Merak,” jelas Aries.
Sementara itu, untuk kendaraan golongan VII ke atas akan melewati Cilegon Timur. Aries mengatakan kendaraan-kendaraan itu juga tidak akan diarahkan ke Pelabuhan Merak.
“Nanti akan dikeluarkan langsung menuju Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya), dan akan mempunyai pasangan juga Pelabuhan BBJ yang ada di Sumatera, itu mungkin yang bisa memecah kendaraan pada saat pelaksanaan Operasi Ketupat ini,” tuturnya.
Sebelumnya pada arus mudik Lebaran 2024, kemacetan parah pun terjadi menjelang Pelabuhan Merak.
Adapun salah satu penyebab macet parah di Merak yakni karena banyaknya pengguna yang mengincar dermaga eksekutif.
Oleh karena itu, layanan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak akan ditiadakan sementara mulai lima hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-5 Lebaran 2025), yakni per 24 Maret.
(hoi/hoi)
Jakarta, CNBC Indonesia-Wajib Pajak (WP) harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2024, batas akhir SPT Tahunan orang pribadi pada 31 Maret 2025. Sementara itu, untuk wajib pajak badan yang batas waktu pelaporannya sampai April 2025.
Walaupun pelaporan SPT sudah terintegrasi secara daring, tak jarang masyarakat yang membutuhkan bantuan petugas pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporan.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, pada Rabu (4/3/2025) Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Madya Jakarta Selatan I dan II terpantau didatangi oleh beberapa masyarakat yang hendak melaporkan SPT.
Kantor Pelayanan Pratama DJP selain melayankan bantuan seputar SPT namun juga bantuan lain seperti pembuatan sertifikat hingga bantuan pembuatan akun Core Tax, sistem canggih pajak terbaru.
Bahkan, KPP menyediakan antrian khusus untuk bantuan seputar Core Tax System.
Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dapat mengunjungi KPP terdekat dengan membawa dokumen bukti pemotongan pajak yang terdapat nomor EFIN. Nantinya, petugas akan membantu pelaporan SPT Tahunan melalui website https://djponline.pajak.go.id. Sementara untuk para wajib pajak yang sudah lanjut usia, akan dibantu melalui pengisian form yang disediakan oleh KPP.
Adapun pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun 2024 yang akan disampaikan di awal 2025 masih akan menggunakan sistem lama melalui DJP Online. Dengan demikian, wajib pajak harus mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. Wajib pajak bisa menggunakan fitur e-Form maupun e-Filling.
Khusus untuk pelaporan SPT melalui layanan e-filling, wajib pajak dapat mengisi dan mengirim SPT tahunan dengan mudah dan efisien. Khusus, WP orang pribadi berstatus pegawai, ada dua jenis formulir yang harus dipilih berdasarkan besaran penghasilannya selama setahun, yakni formulir 1770 dan formulir 1770 S. WP dapat mengisi formulir tersebut melalui laman DJP Online.
Adapun perbedaan masing-masing formulir yakni formulir 1770 diperuntukkan untuk WP yang berpenghasilan di bawah Rp 60 juta, sedangkan untuk yang berpenghasilan diatas Rp 60 juta per tahun menggunakan formulir 1770 S.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau 33,88%. Data ini merupakan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 6 Maret 2025.
(mij/mij)
Jakarta, CNBC Indonesia – Minyak goreng merek pemerintah, Minyakita, untuk kemasan botol ukuran 1 liter kini terpantau mulai jarang di pasar tradisional. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), Minyakita yang tersedia adalah dalam kemasan pouch plastik 1 liter.
Tampak hanya ada beberapa merek yang terlihat seperti Minyak Rizky, Minyak Saya, dan lain-lainnya yang harganya berkisar Rp18-19 ribu per liter.
Dahlan, salah satu pedagang sembako yang ditemui wartawan CNBC Indonesia pun hanya menjual Minyakita kemasan pouch.
“Yang botol kami tidak jual ya, cuma ini (pouch),” kata Dahlan kepada wartawan CNBC Indonesia, Rabu (12/3/2025).
Tak hanya Dahlan, beberapa pedagang lainnya juga hanya menjual MinyaKita kemasan pouch atau minyak merek lainnya lainnya.
“MinyaKita adanya yang ini saja, paling merek lain seperti Minyak Saya,” ujar pedagang tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai bergerak menarik produk minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita yang volumenya kurang dari satu liter atau hanya berisi sekitar 750-800 mililiter (ml) dari peredaran.
“(Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter) yang di lapangan sudah kita tarik, kita sudah mulai tarik,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
“Sebenarnya dari awal kita sudah tahu, kita antisipasi, dan langsung kita kejar perusahaannya,” tambahnya.
Dugaan pelanggaran ini makin ramai diperbincangkan karena harga Minyakita di pasaran juga terpantau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga MinyaKita sudah tembus di atas Rp 18.000/liter.
(dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan pertemuan yang terselenggara sekitar satu setengah jam di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Seusai pertemuan Luhut langsung turun berdampingan dengan Airlangga. Ia mengatakan, ini pertama kalinya mengadakan pertemuan secara khusus dengan Airlangga.
“Pertama kali kami bertemu dengan Menko Perekonomian, dengan DEN untuk kita melakukan koordinasi-koordinasi untuk memberikan masukan-masukan pada Presiden sehingga perekonomian kita ini makin bagus ke depan,” ujar Luhut.
“Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya.
Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu pembahasan pertama seputar upaya pemerintah untuk memperbaiki program bergizi gratis (MBG) supaya penyerapannya di tengah-tengah masyarakat makin baik.
“Karena kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk setiap kuartal diaudit sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang, karena butuh waktu untuk perbaikan, tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.
Pembahasan kedua terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki perizinan berusaha dan memangkas berbagai persoalan birokrasi. Ia mengatakan, ini penting karena gejolak perekonomian global makin menantang.
“Dengan keadaan global yang begini, kita peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out,” tutur Luhut.
Ia mengatakan, dalam pertemuan ini, terkait dengan kemudahan perizinan berusaha telah disepakati pembentukan tim. “Jadi nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu, sehingga dengan begitu ekonomi ini bisa lebih bagus,” ujarnya.
Ketiga ialah terkait dengan upaya merealisasikan Family Office, terlebih investor asal AS yang telah menjadi Dewan Pengawas Danantara Ray Dalio juga berkomitmen untuk membawa investasi ke RI setelah mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan para taipan RI beberapa waktu lalu.
“Karena dia sangat terkesan pada Presiden Prabowo, dan terkesan dengan pertemuan itu, dan terkesan juga dengan data-data ekonomi Indonesia. Yang lima disampaikan soal debt kita, termasuk debt yang paling kecil, dan kemudian juga koordinasi kita dianggap cukup bagus, tapi dia mengingatkan konsistensi dari pemerintah terhadap aturan-aturan yang ada,” ungkap Luhut.
Luhut mengatakan pembentukan Family Office ini menjadi bagian dari pilot project yang digarap bersama Ray Dalio, termasuk penggarapan dua Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone di Bali, yaitu KEK Kura-Kura dan Sanur.
“Kita akan mulai dengan itu, nanti kalau ada yang lain kita akan kejar, seperti Batang misalnya, Batang itu dalam two countries twin parks, itu kita akan laporkan Presiden, supaya itu bisa kita jalankan,” kata Luhut.
Luhut memastikan, seluruh pembicaraan ini tujuannya untuk semakin memperkaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia dan memperbaiki kondisi sumber daya manusia di dalam negeri.
(arj/mij)