Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Perusahaan Jepang Mau Naikan Upah Hingga 5,4%

    Perusahaan Jepang Mau Naikan Upah Hingga 5,4%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan-perusahaan Jepang setuju untuk menaikkan upah sebesar 5,4% pada tahun ini, Jumat (21/3/2025). Hal ini menuruti hasil penghitungan kedua dari kelompok serikat pekerja utama Negeri Sakura, Rengo.

    Angka tersebut sedikit lebih rendah dari pembacaan awal sebesar 5,46% yang diumumkan minggu lalu. Namun, hal ini akan menandai kenaikan upah tertinggi dalam 34 tahun.

    Secara teknis, perusahaan-perusahaan besar adalah yang pertama menyelesaikan pembicaraan mereka pada pertengahan Maret. Meski perhitungan akhir biasanya lebih rendah dari angka awal, tingkat 5,4% ini merupakan sesuatu yang telah menjadi patokan dasar.

    “Tingkat kenaikan gaji yang disepakati sudah tinggi,” kata Tomoko Yoshino, presiden Rengo dalam sebuah konferensi pers dikutip Reuters. “Kami bermaksud untuk menyebarkan momentum ini ke perusahaan-perusahaan kecil,” tambahnya.

    Kondisi ini terjadi saat upah riil di negara itu menurun karena inflasi yang berada dalam level tertinggi dalam dua tahun. Upah riil yang disesuaikan dengan inflasi, yang menentukan daya beli konsumen, turun 1,8% pada bulan Januari dari tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Bank of Japan mempertahankan suku bunga tetap pada hari Rabu dan memperingatkan tentang meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dari ketegangan perdagangan. Namun pertumbuhan upah yang kuat dan gambaran inflasi menunjukkan bahwa kondisi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut mulai terbentuk.

    (sef/sef)

  • Video: Ormas Minta THR – Morgan Stanley PHK 2.000 Karyawan

    Video: Ormas Minta THR – Morgan Stanley PHK 2.000 Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menjelang hari raya dunia usaha kerap dihadapkan pada fenomena lama yang terus berulang, yakni permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum organisasi masyarakat, ormas Bahkan ulah ormas semakin mengkhawatirkan tidak memberi thr pabrik disegel

    Sementara itu, Morgan Stanley bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawan pada akhir maret 2025. PHK ini akan mengurangi sekitar 2 – 3 % dari jumlah pegawai saat ini

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (21/03/2025).

    Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di https://www.cnbcindonesia.com/.

  • Ekonom Sarankan Tabungan Haji Gunakan Emas

    Ekonom Sarankan Tabungan Haji Gunakan Emas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Haji merupakan rukun Islam ke-5 yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, dengan syarat utamanya adalah mampu. Jika Anda sudah masuk dalam kategori mampu, baik fisik hingga materi, jangan menunda untuk mendaftar haji sesuai kemampuan.

    Meski begitu, masyarakat yang ingin berhaji menggunakan program reguler dan haji khusus tentunya memiliki masa tunggu yang cukup lama, sehingga ketika sudah mendaftar, masyarakat tentunya tidak dapat langsung berangkat, karena adanya sistem antrian yang juga kuotanya terbatas tiap tahunnya.

    Akibat antrean haji yang panjang, tak jarang tabungan masyarakat yang terus tergerus akibat inflasi.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Hakam Naja menyarankan dana tabungan haji sebaiknya disimpan dalam bentuk emas. Dengan demikian, daya beli jemaah tetap terjaga untuk biaya haji di masa mendatang.

    Ia pun membandingkan biaya haji pada tahun 1990 sebesar Rp 5,42 juta atau setara dengan 262 gram emas yang pada saat itu harga emas sebesar Rp 20 ribu per gram.

    Sementara penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 89,4 juta pada tahun 2025 atau setara dengan 56 gram emas. Adapun harga emas kini sebesar Rp 1,6 juta per gram.

    Hal ini menunjukkan bahwa menabung dalam bentuk uang tunai lebih rentan terkena inflasi dan kenaikan biaya haji dibandingkan tabungan dalam bentuk emas.

    “Kalau nanti antriannya lama, kalau yang ditabung itu dalam bentuk uang, meskipun sekarang diinvestasikan dan sebagainya, sebaiknya itu ditabung dalam bentuk emas,” ujar Abdul dalam paparannya, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu, sistem tabungan emas juga memungkinkan perbankan untuk memutarkan dana secara lebih stabil. Tak hanya itu, para jemaah haji juga tidak perlu khawatir akan biaya haji yang terus meningkat tiap tahunnya,

    “Saya kira sebaiknya itu ditabung dalam bentuk tabung emas nanti oleh perbankan diputar. Sudah emas ya nanti stabil dan sendiri naik nanti ada bagi hasil,” ujarnya.

    (wia)

  • Warga Banten Tinggal di Atas Sungai Bakal Diusir, Gak Ada Ganti Rugi!

    Warga Banten Tinggal di Atas Sungai Bakal Diusir, Gak Ada Ganti Rugi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman. Untuk itu, dia dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Gubernur Banten Andra Soni akan melakukan aksi cepat untuk beresin masalah ini.

    Kolaborasi ketiganya adalah mengenai tata ruang di Banten dan tata ruang di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan serta mencocokkan dengan Perpres 60 Tahun 2020 dan melihat kondisi di lapangan.

    “Setelah dicek di Jabodetabek Cianjur Puncak, ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak di 796 titik yang secara tidak langsung penyebab adanya banjir terutama pelanggaran berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian dipakai untuk perumahan, pemukiman dan industri, ini jadi pemicu banjir,” kata Nusron di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Karenanya akan dilakukan pendataan ulang sempadan sungai serta setu di kawasan Tangerang raya dan Banten. Nusron menyebut sudah terbit hak atas tanah baik atas nama individu maupun atas nama PT, yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Dalam pemantauan sementara di Tangerang dan Banten ada setidaknya 39 situ yang sudah hampir punah dan diokupansi masyarakat, dan beberapa situ yang ruasnya berkurang, ini nggak langsung terjadi dan dampaknya banjir di kawasan Banten serta Tangerang Raya yang tidak terpisahkan dengan Jabodetabek,” ujar Nusron.

    Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah memverifikasi lahan sempadan dan batang sungai dan sempadan situ yang aman, dalam arti kosong, akan di hak pengelolaan lahan (HPL) dimana tahun ini akan selesai, sesuai otoritas masing-masing

    “Kalau sungai itu di bawah otoritas BBWS maka HPL di bawah Kementerian PU yakni Ditjen Sumber Daya Air, kalau sungai di bawah provinsi HPL nama provinsi, Kalau di bawah Perum Jasa Tirta, HPL kita namakan Perum Jasa Tirta,” kata Nusron.

    Bagi lahan yang sudah terbangun di atas sempadan sungai dan setu, pemerintah bakal melakukan pendekatan kemanusiaan, bukan dengan ganti rugi.

    “Kita nggak mau ganti rugi karena moral Hazard karena yang bersangkutan nggak punya hak atas tanah itu, tapi biar nggak menimbulkan keributan kita pendekatan kemanusiaan,” sebut Nusron.

    “Kalau mereka tolak kita laporkan APH karena tindak pidana karena ada oknum BPN, Dispenda, kelurahan, kecamatan kalau mereka ngga mau secara sukarela batalkan. Kalau serifikat solid betul, tapi ada pergeseran sungai, maka itu akan pengadaan tanah, itu langkah terakhir untuk normalisasi sebagai bentuk jangka panjang,” ujar Nusron.

    (fys/wur)

  • Ekonom Sarankan Pembiayaan Kredit Bank Emas Minimum 50% Buat UMKM

    Ekonom Sarankan Pembiayaan Kredit Bank Emas Minimum 50% Buat UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan bisnis bank emas atau bullion service pertama di RI sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak akhir Februari 2025 lalu. Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sudah resmi memperoleh izin untuk usaha bullion tersebut.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Hakam Naja menyarankan untuk pembiayaan kredit melalui bank emas harus memiliki porsi 50% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Hal ini mempertimbangkan bahwa UMKM adalah salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2025, jumlah angkatan kerja di RI yang berusia 15 tahun ke atas ada sebanyak 149,3 juta jiwa. Adapun sekitar 97%-nya atau sekitar 144 juta menurut data Kemenko Perekonomian, diserap oleh UMKM.

    Kendati demikian, berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024, pembiayaan UMKM dari Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya sebesar 16,64%.

    Sementara untuk seluruh bank umum baik konvensional maupun syariah hanya mencapai 19,2%.

    “Padahal tenaga kerjanya 97%.Kemudian kontribusi terhadap PDB-nya 60%. Jumlah usahanya 64 juta. Maka, saya mengusulkan pastinya pembiayaan dan kredit pada bank emas itu minimum 50%. Separuh. Itu minimum untuk UMKM,” ujar Abdul dalam paparannya, Jumat (21/3/2025).

    Ia pun menekankan bahwa bank emas juga harus berperan dalam pembinaan serta pendampingan UMKM agar dapat naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Mesti bank-bank melakukan pembinaan, pelatihan,pendampingan pada aspek tata kelola, pemasaran, manajemen bisnis, digitalisasi, agar UMKM bisa naik kelas dan mudah (11:36) meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat secara umum, secara luas, ujarnya.

    Abdul pun menyoroti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur transaksi pembiayaan emas sebesar 500 gram atau sekitar Rp 750. Menurutnya, batas pembiayaan emas harus diturunkan menjadi minimal 50 gram atau Rp75 juta. Dengan demikian pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mengakses pembiayaan tersebut.

    “Begitu pula pada perdagangan, karena di peraturan Pasal 12 Ayat 3, itu juga 50 gram. Saya usulkan itu cukup 10 gram saja,” ujarnya.

    (wia)

  • Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) masih melakukan mogok operasi pada hari ini. Bukan hanya itu, para pengusaha truk juga akan menggelar aksi di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Wakil Sekretaris Jendral Aptrindo, Agus Pratiknyo mengatakan bahwa aksi lanjutan pada hari ini akan digelar di depan Kemenhub siang hari ini.

    “Betul, aksi hari kedua akan digelar di depan kantor Kemenhub, anggota kita sedang menuju kesana,” kata Agus kepada wartawan CNBC Indonesia, Jumat (21/3/2025).

    Adapun aksi hari kedua Aptrindo di depan Kemenhub juga masih berkaitan dari protes para pengusaha truk atas Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, di mana kebijakan ini mengharuskan truk dengan sumbu tiga hingga lebih dilarang beroperasi dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025.

    “Aksi di depan Kemenhub kali ini juga masih terkait protes kami akan dilarang beroperasinya truk-truk selama 16 hari,” tambah Agus.

    Sebelumnya pada Kamis kemarin, massa aksi Aptrindo telah melakukan mogok operasi hari pertamanya di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi di hari pertama tersebut sempat membuat lalu lintas di jalan tersebut macet total pada pagi hari. Namun pada siang harinya, lalu lintas mulai berangsur normal. Kepolisian setempat meminta aksi tersebut dilakukan secara terbatas agar tidak menganggu lalu lintas.

    Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
    Antrean truk besar yang melintas di sepanjang jalur tol Jakarta-Cikampek

    “Terkait aksi kemarin, memang sempat membuat macet di pagi hari, tapi pada siang hari sudah mulai normal karena kami diminta oleh kepolisian untuk melakukan aksi hanya sampai siang hari saja,” ungkap Agus.

    Agus juga mengatakan bahwa jika aksi di depan Kemenhub hari ini tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi serupa minggu depan.

    “Jika aksi kami hari ini tidak membuahkan hasil yang signifikan yakni merevisi aturan SKB tersebut, maka kami akan kembali melakukan aksi serupa hari-hari berikutnya,” pungkas Agus.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo, Gemilang Tarigan menyampaikan tuntutan para pengusaha truk melalui mogok stop operasi.

    “Mogok kerja mulai tanggal 20-21 Maret 2025, dua hari saja cukup. Temanya menuntut revisi peraturan tentang pelarangan pembatasan operasional truk,” kata Gemilang di kantor DPP Aptrindo di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Aksi mogok tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Aksi Stop Operasi bernomor 009/DPD CARETAKER-DKI JKT/III/2025 tertanggal 17 Maret yang mereka kirimkan kepada Kapolda Metro Jaya. Surat ditandatangani oleh Ketua DPD Aptrindo Jakarta Dharmawan Witanto dan Koordinator Aksi Fauzan Azim Musa.

    Dalam surat tersebut, aksi mogok operasi akan diikuti oleh 500 perusahaan angkutan barang. Adapun aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kakorlantas dan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang Oengatyran Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Gemilang juga menjelaskan bahwa protes melalui mogok kerja atau penyetopan operasional truk angkutan barang dipilih Aptrindo lantaran opsi dialog bersama pihak terkait di Pemerintah tak mendapatkan respons positif sebelumnya.

    (chd/wur)

  • Video: Gubernur BI Perry Akui Pamor Obligasi & Emas Meningkat Pesat

    Video: Gubernur BI Perry Akui Pamor Obligasi & Emas Meningkat Pesat

    Video

    Video: Gubernur BI Perry Akui Pamor Obligasi & Emas Meningkat Pesat

    News

    6 menit yang lalu

  • Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 tidak akan mengalami perubahan postur akibat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025.

    APBN 2025 sendiri telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR pada tahun lalu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Postur APBN dalam UU 62/2024 itu ialah untuk pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, dan defisit Rp 616,2 triliun.

    “Bahwa Inpres efisiensi ini sebuah penajaman, bukan pengurangan belanja,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Gedung BEI, Jakarta (21/3/2025).

    Misbakhun menegaskan, dengan adanya kebijakan Inpres 1/2025, volume belanja APBN tetap sama. Namun, ia menekankan, efisiensi yang dimaksud dalam Inpres itu senilai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat ialah sebatas mengalihkannya ke belanja produktif.

    Belanja yang produktif itu ialah belanja anggaran untuk program-program prioritas cepat Prabowo dalam merealisasikan visi dan misi Asta Cita nya.

    “Jadi APBN tetap pada volume yang sama, tidak berubah. Subsidi energi dan BBM tak berubah, bantuan sosial untuk masyarakat tidak berubah,” tegasnya.

    “Presiden kita hanya ingin APBN lebih produktif lagi, maka kurangi belanja-belanja yang tak perlu,” tutur Misbakhun.

    (rob/haa)

  • Wamen ESDM Sidak Kualitas BBM di Pontianak, Ini Hasilnya

    Wamen ESDM Sidak Kualitas BBM di Pontianak, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada masyarakat terjamin kualitasnya. Khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, yang diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi BBM.

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kualitas BBM di SPBU 64.78.203 Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (20/3).

    “Dari sisi kualitas, kita juga mengecek bagaimana kesesuaian kualitas BBM yang ada, baik biosolar, kemudian pertalite, pertamax dan juga seluruh jenis BBM yang dijual di SPBU jadi lebih dari standar,” ujar Yuliot dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Lemigas, kualitas BBM di SPBU Pontianak ini sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan Ditjen Migas.

    Adapun, hasil uji menunjukkan variabel berat jenis Pertamax pada suhu 15 derajat Celcius dengan nilai minimum 715 kg/m3 dan maksimum 770 kg/m3.

    Selain melakukan uji kualitas, Yuliot juga melakukan pengecekan terhadap takaran dispenser BBM, dengan hasil akurat. “Kemudian yang kedua, yang terkait dengan standar ini juga jumlah takaran, jadi jumlah takaran dari nozzle, ini aplikasi sesuai atau tidak, jadi pas dilakukan pengecekan 1 liter, itu memang jumlahnya 1 liter, jadi takarannya sangat pas,” jelas Yuliot.

    Sementara itu, terkait pasokan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Kalimantan Barat, Yuliot mengatakan kondisinya lebih dari cukup. Namun, sebagai tindakan antisipatif, ia meminta pihak Pertamina untuk menambah stok 10-15% khusus periode Ramadan-Idul Fitri tahun 2025.

    Adapun kuota dan realisasi BBM jenis bio solar di provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebesar 474.801 KL dengan realisasi hingga Februari 2025 sebesar 74.564 KL atau 15,70% dari kuota.

    Sedangkan kuota BBM jenis Pertalite tahun 2025 sebesar 760.597 KL dengan realisasi hingga Februari 2025 sebesar 112.674 KL atau 14,81% dari kuota.

    Menurut Yuliot untuk kuota LPG 3 kg tahun 2025 sebesar 147,11 ribu MT dengan realisasi penyaluran per Februari 2025 sebesar 25,38 ribu MT. Untuk distribusi LPG subsidi di Kalimantan Barat, terdapat 9 SPPBE PSO dengan jumlah Agen (Penyalur) sebanyak 117 unit dan Pangkalan (Sub Penyalur) sebanyak 4.172 unit.

    “Kita mengharapkan dari yang dilakukan Pemerintah dan badan usaha, bagi seluruh masyarakat yang merayakan Idul Fitri 2025, ada yang berkumpul dengan keluarga dan juga ada yang melakukan perjalanan menemui keluarga dalam bersilaturahmi, itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat terlayani sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya terutama dari sektor energi,” kata Yuliot.

    (pgr/pgr)

  • Dedi Mulyadi Bikin Gebrakan Baru, Tukang Becak-Supir Angkot Happy

    Dedi Mulyadi Bikin Gebrakan Baru, Tukang Becak-Supir Angkot Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali melakukan gebrakan yang membuat masyarakat senang, di mana pihaknya akan memberikan bantuan kepada tukang becak, delman, supir angkot, hingga ojek. Adapun bantuan yang akan diberikan oleh Dedi mencapai Rp 3 juta, di mana bantuan ini merupakan kompensasi agar tukang becak, sopir angkot hingga ojek untuk berdiam diri di rumah dan tidak melakukan operasional selama mudik lebaran 2025.

    Langkah ini dilakukan demi untuk mengurangi macet selama mudik lebaran 2025, terutama di jalur selatan Jawa Barat.

    “Kita akan ke Garut untuk menyampaikan bantuan untuk tukang becak, sopir angkot, delman (andong), dan ojek di daerah-daerah yang rawan kemacetan dilalui arus mudik. Kita kasih Rp 3 juta dalam bentuk ditransfer uangnya,” kata Dedi Mulyadi dalam unggahan video di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Dedi mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan dua tahap yakni sebelum dan setelah lebaran, untuk memastikan agar mereka tidak ‘mangkal’ setelah diberi uang.

    “Rp 1,5 juta itu sebelum Lebaran dan Rp 1,5 juta sesudah lebaran. Kenapa dibagi dua? Saya khawatir nanti udah dikasih Rp 3 juta tahunya masih mangkal,” ujarnya.

    [Gambas:Instagram]

    Dedi menganggap bantuan tersebut diharapkan dapat membuat jalur mudik yang rawan macet dapat lancar. Sehingga mereka yang mudik tidak mengalami kemacetan.

    Selain memberikan bantuan tersebut, Dedi juga mengklaim anggaran infrastruktur naik, anggaran pembangunan sekolah naik setelah dilakukan realokasi anggaran.

    “Uang yang dibagikan terhadap supir angkot, tukang becak, delman dan sejenisnya itu adalah uang hasil pemotongan dari belanja perjalanan dinas para pegawai provinsi,” ungkapnya lagi.

    Ia menambahkan pendataan tukang becak, sopir angkot dan lainnya akan dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang responsif dan strategis dalam menghentikan sementara kegiatan angkutan tradisional di wilayah Jawa Barat selama puncak arus mudik Lebaran 2025.

    Dudy mengatakan kebijakan ini menunjukkan perhatian besar Gubernur Dedi terhadap kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik.

    “Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan, tetapi juga memberikan perhatian kepada para pekerja andong, becak, dan sopir angkot lainnya,” kata dia dalam keterangan resminya.

    Kompensasi yang diberikan Dedi selama periode puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini, kata Menhub, merupakan tindakan yang sangat mulia, peduli rakyat, dan memperlihatkan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dudy menegaskan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran arus mudik dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Menhub berharap kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin untuk memastikan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

    (wur/wur)