Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri alas kaki nasional tengah menghadapi ancaman serius menyusul kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Melalui Perintah Eksekutif terbaru, AS akan menerapkan tarif bea masuk tambahan sebesar 10%, yang akan berlaku mulai 5 April 2025. Khusus untuk Indonesia, tarif tambahan mencapai 32%, sehingga total bea masuk produk alas kaki Indonesia ke AS menjadi 42%, efektif 9 April 2025.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor sepatu nasional.

    “AS adalah pasar ekspor alas kaki terbesar bagi Indonesia. Tarif baru ini jelas akan memberikan tekanan besar terhadap daya saing produk kita,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Eddy menjelaskan, ekspor alas kaki Indonesia ke AS sempat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar US$ 1,38 miliar, naik menjadi US$ 2,61 miliar pada 2022. Meski sempat turun 26% pada tahun 2023, ekspor kembali meningkat sebesar 24% pada 2024 dengan nilai mencapai US$ 2,39 miliar.

    Namun, tambahan tarif hingga 42% dinilai akan menjadi pukulan berat bagi industri padat karya ini.

    “Kemampuan anggota Aprisindo perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Beban biaya jelas akan meningkat dan bisa berdampak pada pemangkasan produksi bahkan tenaga kerja,” ujarnya.

    Sebagai solusi, Aprisindo mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah tertunda selama 9 tahun. Perjanjian ini diyakini bisa membuka pasar alternatif dan menurunkan tarif masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Uni Eropa.

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh sudah punya perjanjian dagang serupa dengan Uni Eropa,” tegasnya.

    Menurut Aprisindo, IEU-CEPA bukan hanya menjadi strategi jangka panjang, tetapi juga solusi konkret untuk menekan ketergantungan terhadap pasar AS dan menyelamatkan industri dalam negeri.

    Di sisi lain, Eddy menilai peluang negosiasi langsung dengan pemerintahan Donald Trump masih terbuka. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk berdialog langsung dengan pihak AS.

    “Pemerintah harus kirim utusan ke Washington DC sesegera mungkin. Masih ada ruang negosiasi, dan ini harus dimanfaatkan untuk melindungi industri alas kaki kita,” tukas dia.

    Meski menghargai hubungan dagang yang terjalin melalui Kemitraan Strategis Global Komprehensif antara Indonesia dan AS, Aprisindo menegaskan bahwa kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas.

    (hsy/hsy)

  • Serangan Drone Israel Tewaskan Petinggi Hamas Hassan Farhat

    Serangan Drone Israel Tewaskan Petinggi Hamas Hassan Farhat

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Pengusaha Tekstil RI Minta Pemerintah Buka Impor Kapas AS

    Pengusaha Tekstil RI Minta Pemerintah Buka Impor Kapas AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah ancaman kebijakan tarif balasan (reciprocal tariff) dari Amerika Serikat (AS), pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia justru mendorong pemerintah untuk membuka lebih banyak impor kapas dari Negeri Paman Sam. Hal ini dinilai sebagai strategi untuk mempertahankan pasar ekspor ke AS sekaligus memperkuat industri TPT nasional dari hulu ke hilir.

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bersama Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan, meski kebijakan tarif baru AS bisa menjadi hambatan, masih ada celah agar ekspor produk tekstil Indonesia tetap bisa menembus pasar AS dengan tarif rendah.

    “Ekspor ke AS masih tetap bisa dilakukan dengan tarif rendah, asalkan produk kita mengandung minimal 20% bahan baku dari AS,” tulis keterangan tertulis API dan APSyFI yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Karena AS tidak memproduksi benang dan kain, maka bahan baku yang paling mungkin diambil dari sana adalah kapas. Oleh karena itu, API dan APSyFI mendorong agar pemerintah membuka keran impor kapas AS yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi dalam negeri.

    “Jika dipintal dan ditenun atau dirajut di dalam negeri, kombinasi bahan ini bisa memperkuat kinerja industri TPT secara menyeluruh. Ini juga akan menekan laju impor produk jadi seperti benang, kain, dan garmen,” tambahnya.

    Saat ini, katanya, kondisi industri tekstil nasional masih belum ideal. Dalam situasi normal, Indonesia sebenarnya sudah mengimpor kapas dari AS senilai US$ 600 juta per tahun. Namun ironisnya, Indonesia justru membanjiri pasarnya dengan impor produk jadi dari China seperti benang, kain, dan garmen hingga mencapai US$ 6,5 miliar.

    “Produk-produk impor dari China ini masuk dan bersaing tidak sehat, sehingga mematikan industri dalam negeri. Akibatnya, utilisasi mesin produksi kita hanya sekitar 45%,” tulis mereka.

    Situasi paling mencolok terjadi di industri pemintalan, yang saat ini hanya mengoperasikan 4 juta dari total kapasitas terpasang sebesar 12 juta mata pintal.

    Untuk itu, API dan APSyFI mendesak pemerintah agar segera melakukan negosiasi dagang timbal balik (reciprocal) dengan AS. Mereka berharap, sebagai bagian dari kesepakatan dagang, Indonesia bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, dan bukan justru terus mengimpor produk jadi dari negara lain yang merusak pasar dalam negeri.

    “Kami berharap pemerintah bisa mendorong impor bahan baku yang tidak bisa kita produksi, bukan produk jadi. Ini akan menyelamatkan industri tekstil nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja,” tegas mereka.

    (hsy/hsy)

  • PNS Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran, Tapi Ada Syaratnya

    PNS Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran, Tapi Ada Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengeluarkan surat edaran untuk PNS atau ASN bisa melaksanakan Work From Anywhere (WFA) usai cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri. Pelaksanaannya dilakukan pada Selasa, 8 April 2025 mendatang.

    Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Dalam surat tersebut disebutkan mengubah substansi huruf E angka 1 dalam surat sebelumnya. Salah satunya adalah menambahkan satu hari setelah libur nasional dan cuti bersama pada 8 April 2025.

    “1 (satu) hari setelah libur nasional d a n cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025,” tulis Surat Edaran tersebut.

    Sebelumnya, ditetapkan penyesuaian tugas dilakukan selama empat hari sebelum hari libur nasional dan cuti bersama. Yakni jatuh pada 24 hingga 27 Maret 2025 lalu.

    Dalam surat sebelumnya disebutkan pimpinan instansi pemerintah harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik pada masyarakat.

    Salah satu yang harus diperhatikan termasuk optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansi. Pimpinan juga memerintahkan organisasi penyelenggara pelayanan publik menjamin penyelenggara pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung pada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses.

    Beberapa di antaranya termasuk layanan kesehatan, transportasi, serta keamanan. Selain itu juga layanan ramah untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak anak, dan lainnya.

    “Dalam penyesuaian ini saya juga mengimbau para pimpinan instansi pemerintah agar selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing,” ujar Menteri PANRB.

    Berikut beberapa syarat WFA saat 24-27 Maret 2025 lalu:

    a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansinya;

    b. Memerintahkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan instansi masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;

    c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;

    d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;

    e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

    f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;

    g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan

    h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    (hsy/hsy)

  • Tanah Longsor di Jalur Pacet-Cangar Mojokerto, 10 Orang Meninggal

    Tanah Longsor di Jalur Pacet-Cangar Mojokerto, 10 Orang Meninggal

    Mengutip Detikcom, operasi SAR hari pertama, Kamis (3/4) menemukan 1 korban tanah longsor sekitar pukul 15.40 WIB. Yaitu sopir mobil Toyota Kijang Innova, Masjid Zatmo Setio (31), warga RT 10 RW 2, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo. (Dok Basarnas Surabaya)

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Kepastian ini diungkapkan juru bicara Yu In Chon usai Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari posisinya sebagai presiden negara tersebut.

    “Saat presiden tidak menjabat, pemerintah Korea Selatan terus mengoperasikan seluruh fungsi negara secara normal menurut konstitusi dan hukum kami,” ujar Yu dalam surat kepada awak media, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Salah satu yang disinggung adalah terkait pemilihan presiden berikutnya. Menurutnya pemerintah akan memastikan pemilihan bisa dilakukan agar bisa segera berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat bersamaan, kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” kata dia.

    Selain itu, Yu juga menjelaskan beberapa langkah lain yang akan dilakukan pemerintah. Salah satunya memastikan memperkuat postur keamanan, jadi tidak akan ada pertahanan nasional yang dilanggar.

    Di dalam negeri, pemerintah juga akan melindungi kehidupan warganya. Termasuk terkait keamanan dan sistem tanggap bencana.

    “Di saat bersamaan, kami mengupayakan melindungi kehidupan sehari-hari warga negara dengan memperkuat ketertiban umum dan langkah keamanan serta meninjau sistem tanggap bencana kami,” jelasnya.

    Pemerintah juga akan menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang sempat tertunda sesegera mungkin. Selain itu, Korsel memastikan ekonomi negaranya tetap bertumbuh.

    “Kami segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda serta mendukung kebijakan penuh membantu memulihkan kepercayaan pada semua lini ekonomi,” kata Yu yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata itu.

    Sebelumnya, semua delapan hakim Mahkamah Konsitusi mendukung pemakzulan Yoon Suk Yeol dari kursi presiden Korsel. Putusan tersebut berselang 111 hari setelah mosi pemakzulan diloloskan Majelis Nasional, usai Yoon menyatakan negara tersebut masuk darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    (hsy/hsy)

  • Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN langsung melakukan koordinasi untuk merespons pengenaan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Malaysia yang saat ini bertindak sebagai Keketuaan ASEAN tahun 2025. 

    Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.

    Sejalan dengan Menko Airlangga, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, pihaknya membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia.

    Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

    “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tengku Zafrul.

    Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan, “Posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting, bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global.”

    Kedua negara sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang.

    Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. Menko Airlangga menegaskan, “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS.”

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    (hsy/hsy)

  • Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengundang kekhawatiran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Dua asosiasi besar di sektor ini, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

    Menurut pernyataan resmi kedua asosiasi, kebijakan tarif dari AS ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia secara signifikan. Negara-negara produsen seperti China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja diperkirakan akan mencari pasar baru, dan Indonesia berisiko besar menjadi target banjir produk impor murah.

    Oleh karenanya, API dan APSyFI meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan Persetujuan Teknis dalam pengaturan impor tetap diberlakukan, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai ada pengenduran aturan dalam negeri hanya karena tekanan dari luar,” tegas mereka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif serupa, bukan dengan bergeser ke isu non-tarif seperti Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barriers (NTB). Di sisi lain, menjaga keberlangsungan industri padat karya juga menjadi sorotan.

    “Mempertahankan industri tekstil padat karya ini penting untuk penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tulisnya.

    Gunakan Kapas AS, Bukan Produk Jadinya

    Sementara itu, API dan APSyFI menilai peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk mengekspor ke AS dengan tarif rendah, asal memenuhi syarat menggunakan setidaknya 20% bahan baku dari AS. Karena AS tidak memproduksi benang atau kain, API dan APSyFI menyarankan agar industri tekstil dalam negeri menggunakan kapas asal AS, yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi lokal.

    “Ini akan memperkuat industri TPT dari hulu ke hilir dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk jadi impor,” jelas mereka.

    Kendati demikian, data menunjukkan, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia membeli kapas dari AS senilai US$ 600 juta. Namun ironisnya, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan pakaian jadi dari China hingga mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.

    “Impor dari China ini telah membunuh industri tekstil dalam negeri. Akibatnya, tingkat pemanfaatan mesin produksi kita hanya 45%,” ungkap mereka.

    Untuk industri pemintalan saja, dari total kapasitas 12 juta mata pintal, hanya 4 juta yang digunakan saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya negosiasi dagang yang lebih adil dengan AS.

    “Kami berharap pemerintah mendorong kerja sama dagang agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, bukan justru membanjiri pasar dengan produk jadi yang mematikan industri lokal,” tambahnya.

    Tertibkan SKA, Hentikan Transshipment

    Tuntutan terakhir dari API dan APSyFI menyasar pada tata kelola ekspor-impor yang dinilai masih lemah, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Selama tiga tahun terakhir, diduga terjadi praktik transshipment, yakni produk asal China diekspor ke AS dengan SKA Indonesia.

    “Contohnya, lonjakan ekspor benang tekstur filament polyester dari Indonesia ke AS yang tidak wajar. Ini dilakukan oleh trader, bukan produsen. Tapi imbasnya, semua produsen Indonesia kena Bea Masuk Anti Dumping dari AS,” tegas mereka.

    Untuk itu, mereka meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA agar hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Indonesia.

    “SKA tidak boleh dipakai untuk melegalkan transshipment. Ini merugikan industri kita sendiri,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)

  • Ingat! Lapor SPT Pajak hingga 11 April 2025 Masih Bebas Sanksi

    Ingat! Lapor SPT Pajak hingga 11 April 2025 Masih Bebas Sanksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi memang sudah berakhir pada 31 Maret lalu. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memberikan relaksasi bagi wajib pajak yang ingin melapor SPT Tahunannya.

    DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau SPT WP OP Tahun Pajak 2024.

    Adapun, relaksasi dalam bentuk pembebasan sanksi denda ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025.

    DJP menegaskan alasan pemberlakuan kebijakan pembebasan sanksi ini ialah untuk mengakomodir bertepatannya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2024 dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

    Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.

    Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2024, dan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2024, setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan dimaksud.

    “Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak,” tulis Keputusan Dirjen tersebut.

    Untuk memudahkan wajib pajak, begini cara isi formulir secara online untuk SPT tahunan:

    1. Wajib pajak masuk ke laman resmi DJP Online, www.pajak.go.id melalui handphone ataupun laptop.

    2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanaan.

    3. Jika sudah login, maka klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT.

    4. Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang diberikan kepada anda baik 1770 dan 1770 S. Pilih yang sesuai dengan penghasilan anda per tahun.

    5. Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik langkah selanjutnya.

    6. Di sini anda akan diarahkan untuk mengisi data langkah demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data terkait penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir tahun pajak, hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut.

    7. Jika Anda tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka akan muncul status SPT Anda, yakni nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan status.

    8. Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar.

    9. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol kirim SPT.

    10. Lalu, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email.

    Sebelum mengisi SPT, wajib pajak harus memastikan telah memiliki electronic filing identification number (EFIN). EFIN adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak dan bersifat sangat rahasia. EFIN berfungsi sebagai identitas wajib pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

    Jika wajib pajak belum memiliki EFIN, wajib pajak bisa mendapatkan EFIN juga bisa dilakukan secara online dengan mengirim permohonan pembuatan EFIN ke alamat email kantor pajak terdekat dengan tempat tinggal atau domisili. Berikut ini cara mendapatkan EFIN secara online.

    1. Kirim e-mail ke alamat kantor pajak “[email protected]” (tanpa tanda kutip). Adapun alamat email kantor pajak selengkapnya dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

    2. Tulis “Permintaan EFIN” di bagian subjek e-mail. Kemudian di dalam badan email, cantumkan data pendukung, meliputi nama lengkap WP, NPWP, NIK, nomor HP, alamat e-mail aktif.

    3. Lampirkan juga foto/scan KTP asli, foto/scan NPWP asli, selfie/swafoto memegang KTP dan NPWP asli dengan wajah terlihat jelas.

    4. Apabila sudah lengkap semua, silahkan kirim Tunggu hingga nomor EFIN dikirimkan ke alamat e-mail WP yang telah tercantum tadi.

    (arj/haa)

  • Airlangga Tiba-Tiba Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ada Apa?

    Airlangga Tiba-Tiba Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkesempatan menemui Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di kantornya di Malaysia. Hal ini terungkap dalam unggahan Anwar Ibrahim, di laman Instagram anwaribrahim_my, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Pertemuan ini membahas pengembangan kerja sama bilateral yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Anwar mengatakan bahwa sebagai negara sahabat, pihaknya dapat memperkuat aktivitas perdagangan di berbagai sektor.

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi aktivitas perdagangan yang melibatkan pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” kata Anwar dalam postingannya.

    Foto: Airlangga Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim. (Instagram/Anwar Ibrahim)
    Airlangga Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim. (Instagram/Anwar Ibrahim)

    Adapun pertemuan ini juga untuk memperkuat sinergi ekonomi antara Malaysia dan Indonesia untuk membina kerja sama yang kuat antara keduanya ke tingkat yang lebih besar di masa mendatang.

    “Prioritas kami tentu saja untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kami untuk membina kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih besar di masa mendatang,” ujar Anwar.

    Oleh karena itu, Anwar menegaskan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia juga membutuhkan kerja sama semua negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan negara sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan.

    “Saya ingin menginformasikan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama semua negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan negara sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di benua ini dan juga di seluruh dunia.

    Sementara menurut Airlangga, selain dalam rangka bersilaturahmi setelah Lebaran Idul Fitri 2025, pihaknya mengunjungi Anwar Ibrahim juga membahas perkembangan ekonomi global terkini khususnya merespon kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat (AS) yang berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

    “Dalam suasana lebaran, kami tentunya juga berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi global terkini khususnya merespon kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat yang berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara,” kata Airlangga dalam unggahan Instagram airlanggahartarto_official, dikutip Jumat (4/4/2025).

    (haa/haa)