Jakarta, CNBC Indonesia — Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat peta ekonomi dunia berubah seketika. Hal ini bahkan telah memacu eskalasi perang dagang antara negara tersebut dengan China.
Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan kebijakan tarif tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Jika tidak diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri.
“Kalau kita tidak cepat melakukan reform, maka kita masuk dalam karakter yang namanya circle down on economy,” ujarnya dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, peningkatan tarif tersebut akan langsung berdampak kepada permintaan yang menurun. Hal tersebut akan membuat harga komoditas ikut melemah, padahal ekonomi Indonesia sangat bergantung pada komoditas.
“Kedua, pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya. Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya radical efficiency. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff,” tuturnya.
Menurutnya, dampak tarif Trump akan menghantam ekonomi global sehingga terjadi pelemahan. Hal itu akan dimulai dengan permintaan global yang turun sehingga berdampak pada harga komoditas.
“Kita lihat harga minyak sudah turun, harga timur yang paling parah turunnya, sampai 17% hanya dalam waktu satu minggu. Yang naik hanya emas. Kenapa emas naik? Karena dia adalah pengganti, currency safe haven,” tuturnya.
Menurutnya, dengan kondisi Indonesia yang sangat bergantung pada komoditas, maka perlu dilakukan langkah strategis agar pengaruhnya tidak membuat ekonomi dalam negeri jatuh terlalu dalam.
CT menambahkan bahwa pada saat seperti ini, pemerintah harus tepat dalam memilih kebijakan, terutama terkait efisiensi anggaran, karena jika efisiensi salah sasaran maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Dalam hal itu, CT menyatakan dukungan atas langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, tetapi pihaknya mengatakan bahwa efisiensi dilakukan untuk kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.
“Saya setuju betul dan mendukung, penghematan itu perlu, tapi yang memang tidak diperlukan, jangan yang diperlukan, dilakukan penghematan,” katanya.
Menurutnya, semasa masih menjadi bagian dari pemerintahan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia mendapatkan arahan jelas dari Kepala Negara.
“Saya waktu masih di pemerintahan era SBY, mendapat guidance, biarkan kantong pemerintah tipis, tetapi kantong rakyat tetap tebal,” ujar Chairul.
Artinya pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat agar stabil dengan cara tidak memotong-motong kebijakan, terutama untuk melindungi para pelaku usaha lokal di dalam negeri.
“Nah kalau dipotong-potong yang khususnya yang di dalam negeri ini itu berakibat daya belinya juga akan turun, dan kalau daya beli turun, ya, itu berpengaruh lagi kepada spiral ekonomi,” ungkap Chairul.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga sepakat bahwa dunia, termasuk Indonesia tengah menghadapi ancaman pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak menutup kemungkinan terjadi resesi.
“Kita menghadapi much lower growth, maybe a recession, and certainly increase uncertainty in the economic policy as well as especially in trade policy,” ujarnya
Dia mengatakan bahwa dalam kondisi krisis, hal terbaik yang dilakukan adalah melakukan reformasi ekonomi. “Let’s not waste a good crisis and do the reforms,” katanya.
Mari menegaskan bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk melakukan reformasi ekonomi agar bisa lebih kompetitif dan efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hambatan non-tarif, hingga menyederhanakan semua lisensi di Tanah Air.
Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menteri Keuangan RI ke-28, Chatib Basri mengatakan bahwa deregulasi menjadi komponen penting dalam melaksanakan reformasi ekonomi. Pasalnya pada dasarnya pengusaha di Indonesia tidak meminta bantuan apapun dari pemerintah, tetapi hanya ingin tidak diganggu.
“Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya, maka deregulasi menjadi penting,” katanya.
Chatib menekankan deregulasi dapat dilakukan dengan fokus memangkas ekonomi biaya tinggi. Dengan demikian penurunan dampak dari biaya produksi akan menjadi sangat signifikan.
Dia memberikan contoh pada medio 1980, industri minyak dan gas mengalami pertumbuhan 20%–26% secara tahunan. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah melakukan deregulasi di sektor tersebut, sehingga memotong ongkos ekonomi.
Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kegundahan atas kondisi global saat ini. Dia menilai betapa kacau dunia akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
(mkh/mkh)
