Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komplain kepada Amerika Serikat terkait investasi mereka ke Indonesia yang kerap nyangkut di Singapura.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 18/11/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sebentar lagi akan memiliki kilang minyak raksasa dengan kapasitas olahan 360 ribu barel per hari (bph). Kilang yang dimaksud adalah kilang Balikpapan dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
Direktur Utama KPI Taufik Adityawarman mengungkapkan progres pembangunan fisik kilang saat ini telah mencapai 96,97%. Adapun, sejak 17 September 2025, fasilitas Saturated LPG Treater juga sudah mulai memproduksi LPG.
Di samping itu, proses commissioning sejumlah fasilitas utama juga tengah berjalan. Salah satunya seperti unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang ditargetkan akan selesai pada 2025.
“Sebagai informasi adalah proses commissioning di unit RFCC yang akan kami selesaikan insya Allah di 2025 ini akan mulai memproduksikan produk-produk dari RFCC dimana ada gasolin, kemudian LPG, kemudian propylene dan juga ada diesel,” kata Taufik dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).
Menurut Taufik, pihaknya saat ini juga fokus pada upaya optimalisasi pengadaan feedstock, mengingat komponen tersebut merupakan biaya terbesar dalam struktur pengolahan kilang. Karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi pengadaan minyak mentah sebagai bahan baku utama.
Selain itu, KPI juga terus memaksimalkan penyerapan minyak mentah domestik melalui koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM. Hal ini diyakini dapat membantu menurunkan Alpha crude oil atau selisih biaya distribusi impor.
“Kita juga mendukung program pemerintah untuk resiprokal tarif dengan US bagaimana mendapatkan impor minyak mentah dari US itu secara ekonomis tetapi juga masih juga membantu sebagai bagian dari US tariff trade balance pemerintah,” katanya.
Seperti diketahui, dengan kapasitas olahan minyak mentah sebesar 360 ribu bph tersebut, Kilang Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar baru yang beroperasi di Tanah Air, membalap Kilang Cilacap yang berkapasitas 345 ribu bph.
Proyek RDMP RU V Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang merupakan Subholding Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero).
Adapun dengan kapasitas tersebut, produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kilang Balongan meningkat menjadi 339 ribu barel per hari (bph). Jumlah tersebut meningkat signifikan dari yang sebelumnya hanya sebesar 197 ribu bph.
Terdiri dari jenis bensin sebesar 142 ribu bph dari sebelumnya 42 ribu bph, Solar 156 ribu bph dari 125 ribu bph, dan avtur 41 ribu bph dari sebelumnya 30 ribu. Apabila dikonversikan menjadi liter, maka total produksi BBM yang dihasilkan Kilang Balikpapan yakni mencapai 53,9 juta liter/hari.
Sementara itu, untuk produksi non-BBM, seperti LPG naik menjadi 384 kilo ton per tahun (KTPA) dari sebelumnya 48 KTPA, propylene 225 KTPA dari sebelumnya tak ada.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Desakan serikat buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik hingga 7,77% mendapat penolakan keras dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai usulan tersebut tidak realistis karena menggunakan indeks tertentu atau alpha yang terlalu tinggi, yakni 0,9 hingga 1,4.
KSPI dan Partai Buruh sebelumnya mendorong agar pemerintah menetapkan alpha di rentang tersebut. Berdasarkan perhitungan KSPI, jika alpha berada di angka 1,0, maka kenaikan upah minimum tahun depan semestinya mencapai 7,77%, hasil gabungan inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%.
Namun kalangan pengusaha menilai formula itu memberatkan dan bisa merusak struktur pengupahan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan, usulan buruh tersebut jauh dari masuk akal.
“Bukan kurang sesuai, tapi tidak masuk akal. Kalau berbicara kurang sesuai, bisa disesuaikan, tapi ini tidak masuk akal. Jalan pikirannya berubah, mindsetnya coba ubah pikirannya,” kata Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).
Nurjaman mengatakan, dunia usaha tetap mengusulkan agar alpha berada dalam rentang rendah, yakni 0,1 sampai 0,3 atau maksimal 0,5. Nilai itu dianggap masih memberi ruang gerak dalam struktur pengupahan yang berlapis.
“Ya kami tetap memohon untuk 0,1 sampai dengan 0,3 atau mungkin 0,1 sampai dengan 0,5. Supaya ada pergerakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upah minimum bukan satu-satunya komponen upah yang harus dipertimbangkan, karena di atasnya masih ada upah sektoral, skala upah, dan upah masa kerja untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.
“Karena gini, bukan kita ini hanya memikirkan upah minimum saja, tentu ada kan upah sektoral. Setelah upah sektoral kan ada skala upah. Setelah skala upah, ada upah sundulan atau upah masa kerja. Kita tidak hanya mempertimbangkan upah minimum,” jelasnya.
Jika UMP dinaikkan terlalu tinggi, menurutnya, struktur upah menjadi timpang dan pekerja yang masa kerjanya lebih lama justru tidak mendapat porsi kenaikan yang proporsional.
“Kalau upah minimumnya terlalu tinggi, maka yang di atas nanti nggak kebagian kuenya. Akhirnya variannya akan nggak jauh beda dengan karyawan yang sudah lama dengan yang baru,” ujar dia.
Terkait usulan buruh untuk menggunakan alpha 0,9 hingga 1,4, Nurjaman menjelaskan, nilai tersebut seolah-olah menempatkan seluruh pertumbuhan ekonomi sebagai hasil kerja pekerja, padahal perusahaan memiliki kontribusi besar melalui investasi, modal, dan fasilitas produksi.
“Ya kalau (alpha atau indeks tertentu) 1,0 gini, dia tidak membaca, pertumbuhan ekonomi itu diciptakan dari produktivitas. Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya diciptakan oleh pekerja saja, tapi pertumbuhan ekonomi itu diciptakan, dibentuk oleh perusahaan dan pekerja,” tuturnya.
“Sekarang tinggal timbang-timbang, yang banyak berkorban untuk pertumbuhan ekonomi siapa? Dunia usaha itu sudah kapitalnya, sudah gedungnya, segala macam fasilitas, mestinya lebih tinggi persentasenya pertumbuhan ekonomi itu punya perusahaan,” imbuh dia.
Karena itu, menurutnya, jika alpha ditetapkan 1,0 saja, apalagi 1,4, maka pertumbuhan ekonomi seolah sepenuhnya menjadi hak pekerja. “Berarti pertumbuhan ekonomi milik pekerja saja dong, mana yang buat perusahaan?” ujarnya.
Nurjaman menambahkan, kondisi perusahaan saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga tidak mungkin menanggung beban kenaikan upah setinggi itu.
“Kondisi perusahaan sekarang ini tidak baik-baik saja, masa dihantam dengan seperti itu,” katanya.
Ia menilai fokus pada upah minimum saja keliru karena perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan dan komponen upah lainnya.
“Upah itu tidak hanya satu-satu upah minimum, karena ada upah lain-lain lagi di perusahaan itu. Kalau hanya memikirkan upah semuanya, kan tidak bagus juga,” tegasnya.
Nurjaman menilai, rentang alpha 0,2 hingga 0,7 saja sudah tergolong berat bagi dunia usaha.
“Jadi kalau 1,0 itu… jangankan 1,0, tapi berbicara 0,2-0,7 rentangnya saja, itu sudah berat sebenarnya. Tapi ya lihat saja nanti regulasi seperti apa,” pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – India mengumumkan telah menandatangani sebuah kesepakatan energi penting dengan Amerika Serikat yang akan menjadikan Washington pemasok hampir 10% dari total Impor Liquefied Petroleum Gas, LPG dari salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia tersebut.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 18/11/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia– Maskapai Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan telah melakukan pemesanan pada 65 pesawat Boeing 777-9 senilai US$38 miliar (sekitar Rp 636 triliun). Pernyataan diumumkan di Dubai Airshow 2025.
Emirates adalah pelanggan terbesar Boeing dalam hal jet berbadan lebar. Pengumuman kemarin menjadikan total pesanan maskapai dengan Boeing menjadi 315 pesawat berbadan lebar.
“Hal ini menandai komitmen jangka panjang yang besar terhadap manufaktur kedirgantaraan AS, yang menghasilkan dukungan bagi ratusan ribu lapangan kerja manufaktur bernilai tinggi di AS selama program berlangsung,” kata Emirates dalam sebuah pernyataan dikutip CNBC International, Selasa (18/11/2025).
Sebelumnya pemerintahan Presiden AS Donald Trump memang telah mendorong perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk berinvestasi di jet Boeing AS. Jet Boeing sering ditampilkan dalam perjanjian perdagangan yang dicapai oleh pemerintah.
Korea Selatan (Korsel), Jepang, Inggris, Malaysia, dan Indonesia semuanya telah memesan pesawat Boeing dalam jumlah besar sebagai bagian dari negosiasi perdagangan. Pesawat Boeing 777-9 ini ditenagai oleh mesin GE 9X dan menjadikan total pesanan Emirates dengan GE Aerospace untuk mesin GE9X menjadi 540 unit.
“Sebagai pelanggan terbesar di dunia untuk mesin GE90 dan GP7200, pesanan tambahan GE9X ini mencerminkan kepercayaan Emirates terhadap teknologi dan tim kami,” ujar Presiden dan CEO Mesin dan Layanan Komersial GE Aerospace, Russell Stokes.
“Kami siap mendukung Emirates dalam segala hal untuk memaksimalkan efisiensi dan daya tahan solusi dan layanan terdepan di industri kami.”
Chairman dan CEO Emirates Airline and Group, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, mengatakan bahwa pesanan ini menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan. Ia menyebut ini bukti nyata kemitraan kami dengan Boeing dan GE, serta dengan industri kedirgantaraan AS.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Tring! by Pegadaian, berhasil menembus angka 2 Juta pengguna terdaftar, sejak peluncuran resminya pada bulan Oktober lalu. Keberhasilan ini menunjukkan tingginya kepercayaan, antusiasme, dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan emas dan keuangan yang cepat, aman, dan terintegrasi secara digital.
Aplikasi Tring! dirancang sebagai solusi one-stop service untuk mengintegrasikan seluruh produk dan layanan Pegadaian. Melalui satu pintu digital, nasabah dapat mengakses berbagai produk inti seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai, hingga layanan terbaru di ekosistem Bulion (Bank Emas), serta beragam fitur pembayaran dan pembiayaan lainnya.
Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa pencapaian ini adalah validasi atas strategi Digital First perusahaan.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada 2 juta pengguna Tring! yang telah memilih Pegadaian sebagai mitra finansial digital mereka. Angka dua juta ini bukan sekadar statistik pertumbuhan, tetapi cerminan keberhasilan kami dalam menjembatani aset tertua di dunia emas dengan teknologi paling modern,” ujar Selfie dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).
Selfie menambahkan, Tring! secara nyata telah menjawab kebutuhan nasabah modern yang mendambakan kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi finansial dalam genggaman.
“Keberadaan Tring! juga krusial dalam misi Pegadaian sebagai akselerator inklusi keuangan, meminimalkan kebutuhan tatap muka dan mengurangi antrian di outlet fisik, sehingga masyarakat dapat memulai Tabungan Emas dengan modal sangat kecil,” jelas Selfie.
Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro (UMi) dan bernaung di bawah Danantara, Pegadaian menjamin keamanan dan memberikan ketenangan bagi seluruh pengguna Tring! di tengah maraknya kasus penipuan digital. Komitmen ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem Bulion diwujudkan melalui produk yang lengkap dan terjamin.
“Pegadaian menerapkan sistem 1:1 untuk layanan transaksi emas, dimana ketika ada permintaan transaksi Cicil Emas maupun Tabungan Emas oleh nasabah, maka Pegadaian telah menyiapkan persediaan emas secara fisik sejumlah gram yang ditransaksikan, yang tersimpan aman di vault berstandar internasional,” ungkap Selfie.
Pencapaian 2 juta pengguna ini memantapkan langkah Pegadaian untuk terus berinovasi dan memperkaya fitur Tring!, menjadikannya solusi finansial yang tidak hanya unggul di sektor pergadaian, tetapi juga menjadi “The Leader in the Gold Ecosystem” yang siap mendukung literasi dan kesejahteraan digital masyarakat Indonesia.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Kisruh Jepang dan China makin memanas. Setelah China memberi peringatan ke warganya agar tidak ke Jepang, kini Tokyo memberi warning serupa ke penduduknya di Beijing.
Pemerintah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi meminta warga Jepang di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan besar. Perselisihan diplomatik tengah terjadi antar kedua negara.
“Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat kerumunan besar berkumpul atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata Kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya tertanggal Senin, dikutip AFP, Selasa (18/11/2025).
Kedutaan Besar Jepang juga mengimbau warga negara untuk menghormati adat istiadat setempat dan berhati-hati dalam berkata-kata. Warga diharapkan bersikap baik saat berinteraksi dengan penduduk setempat.
“Jika Anda melihat seseorang atau sekelompok orang yang Anda curigai, menjauhlah dan segera tinggalkan tempat itu,” demikian bunyi peringatan tersebut lagi.
Hal sama juga ditekankan juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, dalam pernyataan terbaru Selasa. Saran tersebut, tegasnya, dikeluarkan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau wilayah terkait serta kondisi sosial.
Sebelumnya, pekan lalu, Takaichi mengatakan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menegaskan bakal mempertahankan pulau demokratis itu, meski dengan kemampuan militer.
“Jika keadaan darurat Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, maka itu bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang)”, ujar Takaichi, 64 tahun, kepada parlemen pada 7 November.
Hal ini kemudian dibalas dengan sebuah unggahan ancaman di media sosial X oleh Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian. Ia mengancam akan “memotong leher kotor itu”, yang tampaknya merujuk pada Takaichi yang baru menjabat pada bulan Oktober.
Tokyo mengatakan telah memanggil duta besar China terkait unggahan media sosial tersebut. Unggahan itu pun kini telah dihapus.
Meski begitu, China tetap mendesak Takaichi untuk mencabut pernyataan soal Taiwan dan memanggil duta besar Jepang pada hari Jumat lalu. Di hari yang sama, China menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang.
Ini berdampak pada jatuhnya saham Tokyo. Nikkei anjlok 3% didukung saham ritel dan wisata.
Dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia ini saling terkait erat, dengan China sebagai sumber wisatawan terbesar Jepang. Di mana hampir 7,5 juta pengunjung dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.
Mengurut laporan kantor berita Jiji, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Asia-Pasifik Jepang, Masaaki Kanai, tiba di China untuk meredakan pertikaian tersebut, dan berada di Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa. Ia diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya Liu Jinsong.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Abdullah Hammoud mempertahankan jabatannya sebagai Wali Kota Dearborn, Michigan, Amerika Serikat setelah unggul telak dalam pemilihan ulang. Selain itu pemerintah Bangladesh meminta India untuk melakukan ektradisi kepada Mantan Perdana Menteri, Sheikh Hasina pada Senin 17 November 2025 setelah beberapa jam divonis hukuman mati akibat kekerasan manusia.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 18/11/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas pasar karbon berintegritas tinggi dan membuka peluang investasi iklim yang lebih besar. Hal ini disampaikan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30, di Brazil.
Diskusi tersebut berlangsung dalam High-Level Roundtable on Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future, yang diselenggarakan bersama oleh Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), International Emissions Trading Association (IETA), dan Business Partnership for Market Implementation (BPMI).
Langkah ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang membentuk ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi ini bertujuan memastikan pengukuran pengurangan emisi yang kredibel serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.
CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyambut baik terobosan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pembiayaan iklim.
“Peraturan Presiden ini merupakan terobosan besar dalam perjalanan Indonesia menuju pasar karbon berintegritas tinggi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang telah lama ditunggu untuk perdagangan karbon yang kredibel dan menarik bagi investor. Di Standard Chartered, kami melihatnya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan iklim,” ujarnya dikutip Kamis (13/11/2025).
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi.
Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles (CCPs), yang merupakan standar global untuk kredit karbon yang kredibel dan berkualitas.
CEO ICVCM, Amy Merrill menekankan pentingnya kemitraan ini sebagai standar baru kerja sama antara pemerintah nasional dan lembaga pasar internasional.
“Indonesia telah mengambil langkah positif dalam mengembangkan pasar karbon dan membuka pembiayaan untuk dekarbonisasi. ICVCM bangga dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles,” ungkap Amy.
Kolaborasi tersebut memastikan bahwa setiap proyek memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
“Di COP yang menekankan pentingnya harmonisasi, kemitraan ini menunjukkan kemajuan menuju pasar karbon yang terhubung secara global dan relevan secara lokal,” imbuh Amy.
Tidak ketinggalan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan visi Indonesia untuk menjadi pusat pasar karbon berintegritas di tingkat global, yang tidak hanya memberikan dampak nyata bagi iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.
“Dengan fondasi ini, pasar karbon Indonesia kini terbuka bagi partisipasi global,” katanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, ini bertujuan menggerakkan hingga US$ 7,7 miliar dolar setiap tahun melalui transaksi karbon, memastikan setiap ton emisi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Kementerian Kehutanan akan membuka peluang pembiayaan karbon di berbagai subsektor, termasuk pengelolaan hutan lestari, kehutanan sosial, dan konservasi,” ungkap dia.
Sebagai informasi, rangkaian capaian ini menjadi tonggak dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kerja sama internasional yang semakin mendalam, Indonesia siap menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam pasar karbon berintegritas tinggi yang mendorong pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.
Pemerintah memiliki visi mengubah ambisi iklim menjadi peluang ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).
Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
“Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan,” kata Andi Atgas di Parlemen.
Andi Atgas mengungkapkan bahwa ada beberapa poin utama dalam penyesuaian RUU KUHAP.
Pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.
Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan.
Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Keempat, pengenalan konsep baru seperti play-by-game atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.
Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.
Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum.
Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
“Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan.”
Andi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.
“Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang.”
(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]