Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • RI Kena Pukul Tarif Trump, Pabrik Sepatu Siap-Siap PHK Massal?

    RI Kena Pukul Tarif Trump, Pabrik Sepatu Siap-Siap PHK Massal?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha sepatu buka-bukaan soal dampak dari ketegangan global akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang berimbas ke industri sepatu di RI.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan dampak dari perang ini sangat terasa bagi industri persepatuan di Indonesia.

    “Situasi global itu memang sangat mempengaruhi. Kita di domestik, apalagi kita ini memang pelaku industri yang komponennya juga melakukan kegiatan ekspor. Kalau ditanya dampak, tentu kami sangat merasakan,” kata Billie kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Bahkan dampak terparahnya, hal ini dapat membawa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak terelakkan di industri sepatu jika perang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah.

    “Ya kalau seandainya ini terjadi yang tidak kita harapkan, memang bukan berarti jalur opsi PHK itu jadi opsi yang diambil, tetapi kemungkinan terburuk ya PHK,” ungkap Billie.

    Menurut Billie, industri persepatuan Indonesia, termasuk alas kaki menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional, karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    “Yang perlu digarisbawahi adalah industri alas kaki kita, disebut labor intensive atau padat karya ini, salah satu penyangga ekonomi nasional, karena menyerap employment tenaga kerja yang cukup besar,” katanya lagi.

    Adapun jumlah tenaga kerja di industri ini, menurutnya, mencapai 1,8 juta pekerja, dengan rincian 900.000 pekerja yang berkaitan dengan sepatu dan 900.000 pekerja di komponen sepatu.

    “Pekerja yang berkaitan dengan sepatu ini bisa 900 ribuan, lalu kalau dengan komponen seluruhnya yang berterlibat di kegiatan industri sepatu ini, hampir sekitar 1,8 juta pekerja,” ungkapnya.

    Adapun Billie berharap hal ini tidak dapat terjadi dan pihaknya bersikap positif bahwa pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan AS.

    “Harapannya jangan sampai dan tidak ya, semoga gitu. Kita tentu harus berpikir positif dan apa yang dilakukan pemerintah,” terangnya.

    Oleh karena itu, Billie berharap proses negosiasi terkait kebijakan tarif AS ini dapat memperoleh titik terang dan tentunya dapat menyelamatkan industri sepatu di Indonesia, agar tidak terjadi PHK masal.

    “Harapannya hasil negosiasi pemerintah kita itu, harapannya ya, tidak naik sama sekali, Harapan lainnya, yakni dalam tiga bulan tarif AS putusannya oke, situasi industri domestik juga oke, sehingga proses produksi anggota kita dapat berjalan dengan baik dan tetap stabil,” pungkasnya.

    (dce)

  • Video: Serangan Tarif Baru Sektor Teknologi & Farmasi-Emas Rekor Lagi

    Video: Serangan Tarif Baru Sektor Teknologi & Farmasi-Emas Rekor Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kemungkinan bakal mengumumkan tarif baru lagi. Hal ini terkait teknologi tingkat tinggi dan farmasi. Selain itu harga emas kembali di zona penguatan usai sempat mengalami sedikit penurunan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu, 16/04/2025) berikut ini.

  • Tarif Trump Jadi Bumerang, Industri Penting Ini Bakal ‘Berdarah-darah’

    Tarif Trump Jadi Bumerang, Industri Penting Ini Bakal ‘Berdarah-darah’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif resiprokal yang dirilis oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut dapat merugikan pembuat peralatan semikonduktor Negeri Paman Sam lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun per tahun. Hitungan ini telah dibahas oleh industri terkait dengan para pejabat dan anggota parlemen di Washington pekan lalu.

    Melansir Reuters pada Rabu (17/4/2025), mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan masing-masing dari tiga pembuat peralatan chip terbesar AS – Applied Materials, Lam Research dan KLA – mungkin menderita kerugian sekitar US$350 juta (Rp5,8 triliun) selama setahun terkait dengan tarif Trump.

    Saingan yang lebih kecil, seperti Onto Innovation, kemungkinan juga menghadapi puluhan juta dolar sebagai pengeluaran ekstra.

    “Perkiraan biaya yang dibahas minggu lalu di Washington termasuk pendapatan yang hilang, terutama untuk penjualan peralatan yang kurang canggih yang terlewatkan ke saingan luar negeri, dan biaya menemukan dan menggunakan pemasok alternatif untuk komponen kompleks alat pembuatan chip. Perkiraan tersebut juga mencakup biaya kepatuhan tarif, seperti menambahkan personel untuk menangani kompleksitas mengikuti aturan,” demikian laporan sumber tersebut.

    Dalam perkiraan awal, kerugian US$350 juta per perusahaan dapat berubah ketika tugas administrasi Trump berlaku. Perhitungan cepat sulit dilakukan karena setiap alat pembuat chip memiliki banyak komponen, dan rezim tarif akhir tidak jelas.

    Anggota parlemen dan pejabat administrasi membahas biaya tarif dengan eksekutif industri chip dan pejabat dari SEMI, sebuah kelompok perdagangan internasional, sebagai bagian dari dialog yang sedang berlangsung.

    Industri pembuat peralatan chip sebelumnya telah kehilangan miliaran pendapatan setelah mantan Presiden AS Joe Biden menerapkan serangkaian kontrol ekspor yang bertujuan untuk membatasi pengiriman peralatan manufaktur semikonduktor canggih ke entitas China.

    Pemerintahan Biden menindak industri chip Cina selama tiga tahun untuk mengurangi kemampuannya memproduksi chip mutakhir yang digunakan dalam kecerdasan buatan, aplikasi militer atau cara lain yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

    Kontrol ekspor AS telah mendorong China untuk berinvestasi dalam industri peralatan chip domestiknya.

    Sementara itu, pemerintahan Trump sebagian besar telah menghentikan tarif timbal balik yang diumumkan pada April. Tetapi untuk memacu lebih banyak manufaktur AS, ia menimbang tugas lebih lanjut pada industri chip dan memulai penyelidikan terhadap impor mereka pada Senin lalu.

     

    (luc/luc)

  • Sah! Prabowo Rilis Aturan Baru Royalti Nikel Cs, Berlaku 26 April 2025

    Sah! Prabowo Rilis Aturan Baru Royalti Nikel Cs, Berlaku 26 April 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan peraturan baru terkait perubahan besaran royalti mineral dan batu bara pada 11 April 2025.

    Aturan baru ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Berdasarkan Pasal 11 PP No.19 tahun 2025 ini, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. PP ini diundangkan pada tanggal yang sama dengan penetapan oleh Presiden Prabowo, yakni 11 April 2025.

    Artinya, Peraturan Pemerintah ini berlaku efektif per 26 April 2025.

    Peraturan Pemerintah ini dibuat dengan menimbang, “a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas tenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Summer Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jens dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM.”

    Pada Pasal 1 disebutkan bahwa (1) Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM berasal dari penerimaan:

    a. Pemanfaatan sumber daya alam

    b. Pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral

    c. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi

    d. Denda administratif

    e. Penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.

    Pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

    (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang melakukan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0%, terhadap volume batu bara dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

    (2) Ketentuan mengenai kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan iuran produksi/royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

    (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

    Berikut daftar royalti terbaru beberapa komoditas pertambangan mineral dan batu bara yang tertuang dalam PP No.19 tahun 2025:

    1. Batu Bara

    – Batu bara (open pit)

    A. HBA

    B. US$ 70 ≤HBA

    C. HBA ≥US$ 90 per ton (9% dari harga)

    Kalori > 4.200 – 5.200 per kg

    A. Harga HBA

    B. US$ 70 ≤ HBA

    C. HBA ≥ US$ 90 per ton (11,5% dari harga)

    A. Harga HBA

    B. US$ 70 ≤ HBA

    C. HBA ≥ US$ 90 per ton (13,5% dari harga)

    – Batu bara (underground)

    A. Harga HBA

    B. US$ 70 ≤ HBA

    C. HBA ≥ US$ 90 per ton (7% dari harga)

    Kalori > 4.200 – 5.200 per kg

    A. Harga HBA

    B. US$ 70 ≤ HBA

    C. HBA ≥ US$ 90 per ton (9,5% dari harga)

    A. Harga HBA

    B. US$ 70 ≤ HBA

    C. HBA ≥ US$ 90 per ton (12,5% dari harga)

    2.Nikel

    Bijih Nikel
    A. Bijih nikel HMA
    B. Bijih nikel US$ 18 ≤ HMA
    C. Bijih nikel US$ 21 ≤ HMA
    D. Bijih nikel US$ 24 ≤ HMA
    E. Bijih nikel HMA ≥ US$ 31 per ton (19% dari harga)
    F. Bijih nikel kadar Ni ≤ 1,5% per ton (2% dari harga)

    Produk Pemurnian:

    Nickel pig iron (NPI)
    A. NPI HMA
    B. NPI US$ 18 ≤ HMA
    C. NPI US$ 21 ≤ HMA
    D. NPI US$ 24 ≤ HMA
    E. NPI HMA ≥ US$ 31 per ton (7% dari harga)

    Nickel Matte
    A. Nickel mattte HMA
    B. Nickel matte US$ 18 ≤ HMA
    C. Nickel matte US$ 21 ≤ HMA
    D. Nickel matte US$ 24 ≤ HMA
    E. Nickel matte HMA ≥ US$ 31 per ton (5,5% dari harga)

    Ferro Nickel (FeNi)
    A. FeNi HMA
    B. Nickel matte US$ 18 ≤ HMA
    C. Nickel matte US$ 21 ≤ HMA
    D. Nickel matte US$ 24 ≤ HMA
    E. Nickel matte HMA ≥ US$ 31 per ton (6% dari harga)

    Nickel oksida/hidroksida/MHP/HNC/Sulfida/Kobalt Oksida/Kobalt Hidroksida/Kobalt Sulfida/Krom Oksida/Logam Krom/Mangan Oksida/Magnesium Oksida/Magnesium Sulfat per ton (2% dari harga)

    Logam Nickel per ton (1,5% dari harga)

    3.Tembaga:

    Bijih Tembaga

    A. Tembaga HMA

    B. Tembaga US$ 7 ≤ HMA

    C. Tembaga US$ 8,5 ≤ HMA

    D. Tembaga HMA ≥ US$ 10 per ton (17% dari harga)

    Konsentrat Tembaga

    A. Tembaga HMA

    B. Tembaga US$ 7 ≤ HMA

    C. Tembaga US$ 8,5 ≤ HMA

    D. Tembaga HMA ≥ US$ 10 per ton (10% dari harga).

    Katoda Tembaga

    A. Katoda Tembaga HMA

    B. Katoda Tembaga US$ 7.000 ≤ HMA

    C. Katoda Tembaga US$ 8.500 ≤ HMA

    D. Katoda Tembaga HMA ≥ US$ 10.000 per ton (7% dari harga)

    4.Emas

    Sebagai produk ikutan dari tembaga:

    A. Emas HMA

    B. Emas US$ 1.800 ≤ HMA

    C. Emas US$ 2.000 ≤ HMA

    D. Emas US$ 2.200 ≤ HMA

    E. Emas US$ 2.500 ≤ HMA

    F. Emas US$ 2.700 ≤ HMA

    G. Emas HMA ≥ US$ 3.000 per troy ounce (16% dari harga)

    Sebagai ikutan dari konsentrat tembaga:

    A. Emas HMA

    B. Emas US$ 1.800 ≤ HMA

    C. Emas US$ 2.000 ≤ HMA

    D. Emas US$ 2.200 ≤ HMA

    E. Emas US$ 2.500 ≤ HMA

    F. Emas US$ 2.700 ≤ HMA

    G. Emas HMA ≥ US$ 3.000 per troy ounce (16% dari harga)

    Sebagai olahan dari lumpur anoda:

    A. Emas HMA

    B. Emas US$ 1.800 ≤ HMA

    C. Emas US$ 2.000 ≤ HMA

    D. Emas US$ 2.200 ≤ HMA

    E. Emas US$ 2.500 ≤ HMA

    F. Emas US$ 2.700 ≤ HMA

    G. Emas HMA ≥ US$ 3.000 per troy ounce (16% dari harga)

    Emas Primer (sebagai logam utama):

    A. Emas HMA

    B. Emas US$ 1.800 ≤ HMA

    C. Emas US$ 2.000 ≤ HMA

    D. Emas US$ 2.200 ≤ HMA

    E. Emas US$ 2.500 ≤ HMA

    F. Emas US$ 2.700 ≤ HMA

    G. Emas HMA ≥ US$ 3.000 per troy ounce (16% dari harga)

    5.Perak:

    Sebagai ikutan tembaga:

    Perak (sebagai ikutan) per troy ounce (5% dari harga)

    Sebagai ikutan konsentrat tembaga:

    Perak (sebagai ikutan) per troy ounce (5% dari harga)

    Sebagai olahan dari lumpur anoda:

    Perak per troy ounce (5% dari harga)

    Perak primer (logam utama):

    Perak Primer per troy ounce (5% dari harga)

     

    6.Timah:

    Logam Timah

    A. Logam timah HMA

    B. Logam timah US$ 20.000 ≤ HMA

    C. Logam timah US$ 30.000 ≤ HMA

    D. Logam timah HMA ≥ US$ 40.000 per ton (10% dari harga)

    Terak Timah: Wolfram/Tantalum/Neobium/Stibium per ton (1% dari harga)

    Monasit-Xenotim per ton (1% dari harga)

    Zirkon/Iliminit/Rutil per ton (4% dari harga)

    Spodomene per ton (4% dari harga)

    REO ≥ 99% per ton (1% dari harga)

    7.Bauksit:

    A. Bauksit per ton (7% dari harga)

    B. Produk pemurnian

    Chemical Grade Alumina/Smelter Grade Alumina per ton (3% dari harga)

    Logam Aluminium/Besi Oksida (Hematit)/Magnesium Oksida per ton (2% dari harga)

    Galium Oksida per ton (1% dari harga)

    (wia)

  • Video: Biden Tuding Trump Hancurkan Jaminan Sosial AS

    Video: Biden Tuding Trump Hancurkan Jaminan Sosial AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna Tiktok di Amerika Serikat dibanjiri video dari Influencer China yang mengajak beli langsung dari pabrik di China. Langkah ini disebut untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan Presiden Donald Trump.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu, 16/04/2025) berikut ini.

  • Ramai-Ramai Nelayan Demo Tolak Pasang VMS, KKP Respons Gini

    Ramai-Ramai Nelayan Demo Tolak Pasang VMS, KKP Respons Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi unjuk rasa nelayan menggema di sejumlah daerah. Mereka ramai-ramai menolak aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal di kapal-kapal mereka. Alasannya sederhana, karena biaya. Para nelayan merasa sudah cukup terbebani dengan pajak dan biaya operasional melaut mereka, dan menilai pemasangan VMS adalah beban tambahan yang tak ringan.

    Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk menjelaskan, para nelayan itu sebenarnya sudah mendapatkan dukungan besar lewat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina, dan nominalnya pun tidak kecil.

    “Pemerintah itu sudah memberikan subsidi BBM. Setiap kapal melaut, itu kita subsidi BBM-nya, dan tidak murah,” kata Ipunk saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025).

    Dia menyebutkan, dalam satu kali trip melaut, yang bisa berlangsung dari beberapa hari hingga sebulan, subsidi BBM yang diterima satu kapal bisa mencapai Rp20 juta.

    “Itu baru satu trip. Dan kapal bisa melaut berkali-kali dalam setahun. Artinya, nilai subsidi BBM itu jauh lebih besar dibanding biaya untuk pasang VMS,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, harga perangkat VMS yang diwajibkan pemerintah hanya sekitar Rp5 juta hingga Rp9,9 juta. Ditambah biaya airtime atau langganan sinyal tahunan sebesar Rp4,5 juta. Sehingga totalnya, jika nelayan tersebut memakai perangkat VMS termurah, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp10 juta setahun, di tahun berikutnya hanya tinggal bayar biaya airtime.

    Sementara subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk satu kali melaut bisa mencapai Rp20 juta per kapal, bahkan lebih.

    “Ini kadang-kadang di lapangan enggak disampaikan. Maunya orang untung terus. Kesadaran masyarakat ikut menjaga laut itu yang penting,” ucap dia.

    VMS sendiri adalah perangkat pemantau berbasis sinyal yang berguna untuk melacak posisi kapal di laut. Hal ini merupakan upaya penting demi keberlanjutan pengelolaan laut. Namun, bagi sebagian nelayan kecil, terutama pemilik kapal di bawah 30 GT, kewajiban ini dinilai terlalu memberatkan. Mereka meminta keringanan, bahkan perpanjangan tenggat waktu pemasangan.

    “Dulu 2023 minta relaksasi ke 2024. Sekarang minta lagi ke 2025. Alasannya ‘Pak, kami belum siap. Saya enggak mampu.’ Tapi coba bayangkan, seandainya mereka nabung Rp500 ribu sebulan dari dulu, pasti sudah bisa beli. Ini cuma karena tidak mau saja. Tidak mau terawasi,” tegas Ipunk.

    Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan urgensi pemasangan VMS ini lantaran banyak kapal yang seharusnya menangkap ikan di wilayah 12 mil ke atas, karena sudah memegang izin wilayah kewenangan pusat, malah menyelinap ke wilayah kewenangan daerah atau ke wilayah 0-12 mil. Di situlah, VMS akan jadi penyambung mata bagi pengawasan laut.

    “Nanti ketahuan, kalau dia masuk lagi ke wilayah di bawah 12 mil, ya itu pelanggaran. Nah itu yang mereka hindari sebenarnya. Takut ketahuan,” jelasnya lagi.

    Lalu, saat ditanya bagaimana soal opsi insentif atau perubahan skema subsidi agar nelayan bisa terbantu dalam beli VMS?

    “Soal subsidi BBM itu bukan wilayah kami. Itu ranahnya Pertamina. Saya enggak bisa campuri. Tapi logikanya, kalau sudah dapat untung dari satu sisi, ya legowo dikurangi sedikit buat biaya pengawasan. Ini sekali trip saja sudah cukup buat lunasi harga VMS,” jawab Ipunk.

    Sebelumnya, seperti dilansir detikBali, ratusan nelayan di Lombok Timur berdemonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menolak pemasangan vessel monitoring system (VMS) pada kapal-kapal mereka.

    Ketua Forum Nelayan Lombok (Fornel), Rusdi Ariobo, mengatakan seluruh nelayan di Lombok Timur menolak pemasangan VMS pada kapal karena biaya dan operasionalnya mahal. Walhasil, pemasangan VMS sangat memberatkan nelayan kecil.

    “Kami anggap teknologi ini lebih relevan untuk kapal besar, sedangkan kapal nelayan kecil tidak memiliki potensi pelanggaran yang signifikan,” ujar Rusdi di depan gedung DPRD NTB, Kamis (16/1/2025).

    Foto: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    (dce)

  • Kabar Duka: Pengacara Hotma Sitompul Meninggal

    Kabar Duka: Pengacara Hotma Sitompul Meninggal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengacara Hotma Sitompul meninggal. Kabar itu disampaikan oleh pengacara Yudha Khana Saragih yang bertugas di kantor pengacara Hotma Sitompoel Law Firm.

    “Bapak dan guru serta pembina kita Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum telah Tutup Usia. Mohon doa-nya,” ujar Yudha saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

    Hotma tutup usia pukul 11.15 WIB hari ini. Dia mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta.

    Hotma adalah salah satu pengacara kondang di Indonesia. Hotma juga mendirikan sebuah lembaga non-profit bagian dari Yayasan Hotma Sitompoel bernama LBH Mawar Saron.

    LBH Mawar Saron ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum tanpa memungut bayaran (pro deo dan pro bono) dan tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Hotma mendirikan lembaga itu sejak 8 Juli 2002.

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Potret Negara Arab Bangun Proyek Besar, Wisata Alam Ini Terancam

    Potret Negara Arab Bangun Proyek Besar, Wisata Alam Ini Terancam

    Asmaa Ali, Direktur Eksekutif Ecoris, mengatakan kawasan ini memiliki terumbu karang yang sangat toleran terhadap perubahan iklim dan menjadi habitat penting bagi spesies terancam punah. “Di sini ada penyu laut, mangrove, dan terumbu karang langka yang memiliki potensi meregenerasi kawasan lain,” ujarnya. (REUTERS/Stringer)

  • Negara Kaya Minyak Jatuh dalam Krisis, Presiden Sebut Darurat Ekonomi

    Negara Kaya Minyak Jatuh dalam Krisis, Presiden Sebut Darurat Ekonomi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Venezuela kembali masuk ke fase kritis dalam krisis ekonomi berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

    Pendapatan negara dari sektor minyak kembali anjlok akibat sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro atas dugaan kecurangan pemilu. Situasi ini diperparah dengan minimnya kapasitas pemerintah untuk mengambil kebijakan responsif, meskipun sempat mencicipi stabilitas ekonomi pascapandemi.

    Dilansir The Associated Press, Selasa (15/2025), kondisi memburuk begitu cepat sehingga Maduro pekan lalu mengumumkan keadaan darurat ekonomi. Ia mengirim dekrit ke Majelis Nasional-yang dikuasai partai berkuasa-untuk meminta kewenangan darurat guna menyusun langkah-langkah penyelamatan ekonomi.

    Di antaranya termasuk penghapusan sementara pajak, serta menetapkan mekanisme pembelian wajib produk dalam negeri untuk mendorong substitusi impor.

    Maduro menyebut kebijakan ini merupakan reaksi atas tarif global yang dipicu oleh kebijakan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa gejala kemerosotan sudah tampak jauh sebelum pengumuman tersebut.

    Dari Kebangkitan Ekonomi ke Jurang Inflasi

    Setelah pandemi Covid-19, Venezuela sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi. Pemerintah melonggarkan kontrol harga, memperbolehkan penggunaan dolar AS secara bebas, dan menyuntikkan jutaan dolar ke pasar valuta asing setiap pekan.

    Hal ini menghentikan hiperinflasi yang sempat menyentuh 130.000% pada 2018 dan membawa pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2022, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

    Ibukota Caracas pun terlihat hidup kembali. Toko barang impor, restoran, dan layanan digital seperti aplikasi ojek dan pesan-antar makanan tumbuh pesat. Di beberapa kawasan miskin, warga bahkan mulai membuka usaha kecil seperti gerobak hotdog dan warung makanan cepat saji.

    Namun, kemajuan itu ternyata hanya terpusat di Caracas. Wilayah lain seperti Maracaibo tetap tertinggal.

    “Kalau Anda lihat di jalan utama, banyak toko yang tutup,” kata Luis Medina, 21 tahun, sambil menunjuk deretan toko tutup di pusat kota Maracaibo. “Ada Subway yang tutup, di sebelahnya toko ponsel Movistar juga tutup. Di sebelahnya lagi restoran Argentina El Gaucho, juga tutup.”

    Inflasi Meledak, Daya Beli Terjun Bebas

    Kini, perbedaan tajam antara nilai tukar resmi dan pasar gelap membuat bisnis informal, seperti pasar tradisional tempat mayoritas warga membeli bahan pokok, memilih menggunakan kurs pasar gelap. Harga barang pun melambung, bahkan di toko-toko resmi seperti swalayan dan toko bangunan.

    Ekonom Pedro Palma memperkirakan inflasi Venezuela kini mencapai 180-200%. Ia memperingatkan bahwa daya beli masyarakat akan terus menurun karena gaji tidak sebanding dengan inflasi, bahkan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja.

    “Kita menghadapi situasi yang benar-benar dramatis: di satu sisi inflasi melonjak, di sisi lain ada prospek resesi yang sangat signifikan,” ujar Palma.

    Kondisi ini juga berdampak pada kebijakan upah. Pemerintah hanya mampu memberikan gaji minimum sebesar US$1,65 per bulan, ditambah tunjangan bulanan sekitar US$100. Namun, perusahaan-perusahaan tak banyak yang membuka lowongan pekerjaan.

    Bahkan beberapa perusahaan mulai membayar pekerja dengan bolivar, mata uang lokal yang nilainya terus merosot, meningkatkan permintaan dolar di pasar gelap.

    Harapan yang Memudar, Migrasi yang Mandek

    Menjelang pemilu tahun lalu, banyak warga Venezuela mempertimbangkan untuk migrasi demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Survei nasional menunjukkan bahwa seperempat warga berencana migrasi, sebagian besar karena alasan ekonomi.

    Namun kini, tren itu menurun. Pengetatan kebijakan imigrasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump, khususnya terhadap imigrasi ilegal, membuat banyak orang mengurungkan niat.

    Jonatan Urdaneta, sopir taksi yang selama dua tahun terakhir mengantar migran dari terminal bus Maracaibo ke perbatasan Kolombia, merasakan perubahan ini secara langsung. Dulu, ia bisa melakukan dua kali perjalanan pulang-pergi per hari, kini kadang satu hari pun tak ada penumpang.

    “Terus terang, keadaannya terlihat sangat suram,” kata Urdaneta, 27 tahun, berdiri di samping mobil Ford keluaran 1984 miliknya. “Semoga ini membaik, kalau Tuhan mengizinkan.”

    (luc/luc)

  • Israel Ajukan Usulan Gencatan Senjata Baru, Hamas Siap Merespons

    Israel Ajukan Usulan Gencatan Senjata Baru, Hamas Siap Merespons

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel mengajukan proposal gencatan senjata terbaru di Gaza. Hamas siap merespons dalam 48 jam, namun prospek untuk mencapai kesepakatan masih suram.

    Israel mengeluarkan usulan terbarunya kepada mediator Mesir dan Qatar pada, menawarkan gencatan senjata sementara selama 45 hari dengan imbalan Hamas membebaskan 11 tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza.

    Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sedang meninjau usulan terbaru Israel dan akan menanggapinya dalam waktu 48 jam.

    “Hamas kemungkinan besar akan mengirimkan tanggapannya kepada mediator dalam waktu 48 jam ke depan, karena gerakan tersebut masih melakukan konsultasi mendalam,” kata seorang pejabat hamas kepada AFP, Selasa (15/4/2025).

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri, sebelum merilis pernyataan resmi, mengatakan bahwa Hamas tidak akan menerima tuntutan apapun untuk melucuti senjata, dengan mengatakan bahwa “selama ada pendudukan, perlawanan akan terus berlanjut”.

    “Permintaan untuk melucuti senjata Hamas bahkan tidak dapat diterima untuk didengar. Ini bukan sekadar garis merah, ini adalah sejuta garis merah,” kata Abu Zuhri, dilansir Al Jazeera.

    “Semua orang harus memahami bahwa ini adalah mimpi – khayalan belaka. Ini tidak dapat dicapai.”

    Hamas bersikeras agar Israel berkomitmen untuk mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari Gaza. Sebagai imbalannya, Hamas telah menawarkan untuk menyerahkan semua tawanan yang tersisa “dalam satu kelompok”.

    Namun, tuntutan agar Hamas melucuti senjata kemungkinan besar tidak akan terwujud setelah Israel secara terbuka menguraikan rencana untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza.

    Putaran perundingan terakhir yang diadakan di Kairo pada Senin berakhir tanpa ada gerakan yang jelas menuju penghentian perang secara permanen.

    Sejak memulai kembali perang setelah gencatan senjata sementara, Israel telah menewaskan lebih dari 1.500 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Adapun secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 50.983 warga Palestina dipastikan tewas dan 116.274 terluka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Ratusan ribu orang telah mengungsi lagi sejak Israel melanjutkan agresinya serta memberlakukan blokade total di Gaza, yang memaksa wilayah tersebut ke dalam keadaan terkepung dan kelaparan.

     

    (luc/luc)