Category: CNBCindonesia.com News

  • Kalau Pertek Dihapus-TKDN Dilonggarkan, Apa Sih Dampak ke Ekonomi RI?

    Kalau Pertek Dihapus-TKDN Dilonggarkan, Apa Sih Dampak ke Ekonomi RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan bos manufaktur barang elektronik menekankan pentingnya pertimbangan teknis (pertek) untuk mengendalikan impor masuk di pasar domestik. Jika tidak ada pertek untuk industri manufaktur maka produk impor bisa semakin membanjiri pasar RI.

    “Kami ini produsen, tidak ada masalah dengan adanya penerapan pertek. Karena selama ini yang dikenakan pertek itu kan untuk impor barang jadi, bukan untuk pertek bahan baku,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta Kamis (17/4/2025).

    Dengan adanya Permendag 8/2024 yang menghilangkan pertek, Gabel menilai itu artinya tidak mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, bahkan bisa mematikan daya saing.

    “Jadi, sebaiknya dikembalikan lagi kepada aturan ke Permendag 68/2020 dan Permendag 36/2023, yang terbukti dapat menarik investasi masuk ke Indonesia,” ujar Daniel.

    Daniel mengemukakan, saat Permendag 68/2020 diberlakukan untuk komoditas alas kaki, sepeda, dan AC, Peraturan yang memberlakukan pertek ini efektif pada Agustus tahun 2020, pada saat itu utilisasi naik 50 persen hanya dalam kurun waktu empat bulan. Namun, setelah itu ada relaksasi peraturan ini, akhirnya utilisasi jadi menurun. Karenanya pemerintah dapat segera merevisi Permendag 8/2024 dengan mempertimbangkan pertek.

    “Kalau menyusunnya saja hanya satu minggu, masa untuk merevisinya saja butuh waktu berbulan bulan. Ini yang kami lihat, pemerintah mau serius atau tidak dalam melindungi industri dalam negeri,” kata Daniel.

    Indonesia harus menjadi basis produksi atau tuan rumah di negerinya sendiri, karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya tenaga kerja yang berusia produktif. “Oleh karenanya, aktivitas industri menjadi sangat penting, karena menyerap tenaga kerja yang begitu banyak,” tegasnya.

    Demi melindungi dan mengamankan pasar dalam negeri, pemerintah harus benar-benar serius untuk menekan banjir impor produk jadi. Salah satu caranya adalah kontrol border di pelabuhan, bukan saat di post border.

    “Selain itu, pemberlakuan pelabuhan tertentu bagi impor produk jadi atau entry point. Ini juga diberlakukan oleh negara-negara lain seperti India dan Thailand,” ujarnya.

    Selain pertek, kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga bisa menjadi NTM bagi Indonesia sehingga seharusnya diperluas, bukan untuk dilonggarkan. Sebab, dengan adanya wacana pelonggaran TKDN, sudah ada sinyal para investor di Indonesia sudah mulai ancang-ancang untuk pindah atau kabur ke negara lain.

    “Indikasi itu memang sudah ada. Beberapa perusahaan siap tutup assembly-nya. Maka itu, pemerintah perlu menyadari bahwa pertek dan TKDN itu ibarat dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Apabila (pertek dan TKDN) ini dapat dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan kita untuk membuat industri kita tumbuh serta mandiri dan berdaya saing,” sebutnya.

    (fys/wur)

  • Putin Turun Gunung! Temui Warga Rusia-Israel Eks Sandera di Gaza

    Putin Turun Gunung! Temui Warga Rusia-Israel Eks Sandera di Gaza

    “Fakta bahwa Anda sekarang bebas adalah hasil dari hubungan stabil Rusia selama bertahun-tahun dengan rakyat Palestina, dengan perwakilan dari berbagai organisasi,” kantor berita Rusia mengutip Putin yang mengatakan kepada mantan sandera Alexander Trufanov dan anggota keluarganya. (Sofya Sandurskaya, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

  • Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan menilai investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) perlu ditingkatkan jika ingin mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Foreign Direct Investment Indonesia pada tahun 2024 sebesar US$ 60.014 juta. Adapun negara dengan kontribusi terbesar adalah Singapura US$ 20,1 juta, Hong Kong US$ 8,2 juta, China US$ 8,1 juta, Malaysia US$ 4,2 juta, dan Amerika Serikat hanya US$ 3,7 juta.

    Sementara pada 2023, realisasi investasi penanaman modal luar negeri mencapai US$ 50.267 juta di 2023. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar US$ 45.605 juta.

    Abdul menjelaskan FDI menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, penanaman modal luar negeri masih dinilai lesu.

    Hal tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang masih ketat. Hal tersebut terlihat dari suku bunga acuan yang masih tinggi.

    “FDI yang selama ini kita pahami bahwa situasinya juga belum membaik karena adanya kondisi yang menggambarkan likuiditas global yang masih ketat yang tercermin dari suku bunga acuan yang masih tinggi,” jar Abdul dalam diskusi publik Indef, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Tak hanya itu, tren pergerakn dana investasi global juga dinilai mengalami pergeseran. Karena situasi global yang tak menentu, dana-dana investasi cenderung beralih ke pasar saham, obligasi, dan emas.

    “Sementara untuk ke pasar FDI ini masih rendah, terutama karena suku bunga yang masih sangat tinggi,” ujarnya.

    Selain itu, kondisi geopolitik juga mempengaruhi keraguan investor untuk menanamkan modal.

    “FDI diprediksi akan rendah sejalan dengan mempunyai persepsi investor terhadap efek Trump,” tegasnya.

    (wur)

  • Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia periode 2014, Dino Patti Djalal, buka suara terkait posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong sejak 2023. Ia menyebut pemerintah harus segera menunjuk seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Menurut saya, salah satu tugas praktis yang perlu dilakukan dari segi politik warga adalah segera menunjuk dan mengirim duta besar Indonesia di Amerika Serikat,” kata Dino saat ditemui setelah konferensi pers peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dino menyebut situasi saat ini telah berubah, di mana hubungan AS dengan banyak negara menjadi lebih kompleks. Penunjukan segera Dubes AS, menurut Dino, pada dasarnya juga menjaga kemitraan komprehensif dan strategis antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

    “Itu yang paling urgent menurut saya. Karena kalau nggak ada dalam 2 tahun ini akan dicatat oleh Washington juga kan. Mereka akan mikir ‘kalau kita penting kenapa dikosongin terus’. Padahal kita mempunyai kemitraan strategis dengan Amerika,” tambah Dino.

    Sementara, terkait dengan kriteria Dubes AS, Dino menyebut orang tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat menyelesaikan masalah, terutama pada sektor ekonomi. Selain itu, sosok tersebut harus dapat menjaga kepercayaan antara kedua negara.

    Dino menyebut situasi di AS saat ini sangat berbeda dengan yang lalu, di mana dalam Pemerintahan Presiden Donald Trump, banyak sekali orang-orang baru di bawahnya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

    “Karena sekarang ini kompetitif sekali. Seluruh dunia sekarang, bukan seluruh dunia, banyak sekali negara yang sekarang mencoba untuk melakukan deal dengan Amerika, nyari waktu, nyari counterpart mereka, nyari teman disana, puluhan negara gitu,” papar Dino.

    “Jadi memang memerlukan (dubes dengan) kemampuan lobby dan skill negosiasi yang piawai,” tambahnya.

    Terkait isu posisi Dubes RI di AS akan diisi oleh orang non-diplomat, Dino menyebut tak masalah, asal sosok tersebut memiliki kemampuan dalam berdiplomasi.

    “Seperti yang tadi saya bilang, dia harus pintar berdiplomasi, paham lapangan, bisa menyelesaikan masalah, punya skill, bisa menjaga hubungan, bisa menciptakan hubungan baru dengan orang-orang yang baru, elit politik yang baru di sana. Dan, ya, asal siapapun diplomatnya, saya kira akan segera dibutuhkan (di sana),” pungkasnya.

    (tfa/wur)

  • 11 Update Perang Dagang Trump, China Tak Gentar-WTO Teriak-RI Melobi

    11 Update Perang Dagang Trump, China Tak Gentar-WTO Teriak-RI Melobi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membuat dunia bergejolak. Terbaru, Negeri Paman Sam ingin menambahkan tarif resiprokal kepada China sebesar 245%.

    Berikut update lain terkait perang dagang dan tarif Trump, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (17/4/2025).

    1. China Tak Takut dengan Tarif Trump

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, dalam konferensi pers harian, Rabu (16/4/2025), mengatakan bahwa Beijing telah berulang kali menyatakan posisi seriusnya mengenai masalah tarif. Menurutnya, manuver seperti ini tidak akan menimbulkan kemenangan bagi AS.

    “China telah berulang kali menyatakan posisi seriusnya mengenai masalah tarif,” ujarnya, seperti dikutip China News pada Kamis.

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” tegasnya.

    Sebelumnya, tarif 245% ini tertuang dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih, Selasa waktu setempat. Kantor Presiden Trump itu menyebut tarif jumbo ini diterapkan karena Beijing memperpanjang manuver tarifnya untuk barang-barang AS.

    China selalu membalas tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS. Terakhir, China memberlakukan tarif sebesar 125%. Namun, setelah mengumumkan hal tersebut, China menyatakan tidak akan bertindak lebih jauh terkait peningkatan tarif.

    2. WTO Respons Tarif Trump

    Kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, akhirnya memberi komentar tentang perang dagang melalui kenaikan tarif impor, yang dilakukan pemerintahan Trump.

    Dalam konferensi pers Rabu, ia berujar tarif timbal balik (resiprokal) Trump, “sangat mengkhawatirkan” seraya memperkirakan bahwa perdagangan global akan turun tahun ini karena tarif Trump.

    “Penurunan ini diperkirakan akan sangat tajam di Amerika Utara,” kata WTO, yang memperkirakan perdagangan akan turun lebih dari sepersepuluh di kawasan itu, sebagaimana dimuat BBC pada Kamis.

    “Pemisahan AS dan China … fenomena yang benar-benar mengkhawatirkan bagi saya,” tambahnya.

    WTO sebelumnya memperkirakan perdagangan barang global akan tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025 tetapi sekarang memperkirakan akan turun sebesar 0,2%.

    3. RI Nego Soal Tarif Trump 32% di AS-Bahas Palestina

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dilaporkan telah bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington, D.C., Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat. Pertemuan itu digelar untuk membahas tarif Trump kepada Indonesia sebesar 32%.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (kemenlu) mengatakan kedua negara menegaskan komitmen kuat untuk memperluas kemitraan strategis, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi.

    Dilaporkan bagaimana Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. Sejumlah prioritas tersebut, tegasnya, membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

    Ia juga menyuarakan penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok. Investor AS diundang untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    “Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing,” ujar Sugiono.

    Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut China Selatan (LCS) dan Palestina. Mereka disebut menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

    Khusus Palestina, Sugiono menyinggung evakuasi 1.000 warga Gaza sementara. Ia meyakinkan ini bukan relokasi karena mereka akan dikembalikan ke negaranya.

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza,” tambah Sugiono.

    4. Bos The Fed Blak-blakan Sebut Tarif Trump Membatasi Pertumbuhan

    Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyebyt tarif yang diberlakukan oleh Trump kemungkinan akan menaikkan harga dan membatasi pertumbuhan.

    “Tarif sangat mungkin menghasilkan setidaknya kenaikan sementara dalam inflasi,” kata Powell kepada Economic Club of Chicago. Ia memperingatkan bahwa dampak inflasi “juga bisa lebih persisten.”

    “Menghindari hasil tersebut akan bergantung pada besarnya dampak, pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya memengaruhi harga, dan, pada akhirnya, pada menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang tetap tertambat dengan baik,” tambahnya.

    Di AS, Fed memiliki mandat ganda dari Kongres untuk memastikan harga yang stabil dan lapangan kerja berkelanjutan maksimum dari waktu ke waktu, tidak seperti beberapa bank sentral lainnya.

    Mereka mencoba menyeimbangkan kedua tujuan tersebut dengan menurunkan atau menaikkan suku bunga, yang bertindak sebagai penghambat atau pengekang permintaan dalam ekonomi AS.

    Powell mengatakan bahwa meskipun target ketenagakerjaan dan inflasi Fed sebagian besar seimbang, para pembuat kebijakan dapat menemukan diri mereka dalam “skenario yang menantang di mana target mandat ganda kami saling bertentangan.”

    Powell mengatakan bahwa Fed akan menunggu lebih banyak data tentang arah ekonomi sebelum mengubah suku bunga.

    “Untuk saat ini, kami berada dalam posisi yang baik untuk menunggu kejelasan yang lebih besar sebelum mempertimbangkan penyesuaian apa pun terhadap sikap kebijakan kami,” kata Powell dalam pernyataan.

    5. Trump Bakal Bertemu dengan Utusan Jepang untuk Bahas Tarif

    Trump mengatakan dia akan mengambil bagian dalam pertemuan dengan utusan perdagangan senior dari Jepang untuk negosiasi tarif pada Rabu. Ia akan bertemu dengan Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa, yang melakukan kunjungan tiga hari ke Washington pekan ini.

    “Jepang akan datang hari ini untuk merundingkan Tarif, biaya dukungan militer, dan ‘KEADILAN PERDAGANGAN.’ Saya akan menghadiri pertemuan tersebut, bersama dengan menteri keuangan dan perdagangan,” kata Trump di platform Truth Social miliknya.

    “Semoga sesuatu dapat diselesaikan yang baik (HEBAT!) untuk Jepang dan AS!” tambah presiden AS.

    Akazawa juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer di Gedung Putih pada Rabu.

    Pada tahun 2023, Jepang merupakan investor asing terbesar di AS. Sejak 1990, investasi langsung dalam ekonomi AS dari Jepang telah mencapai US$783,3 miliar (Rp13.191 triliun). Jumlah ini lebih banyak dari Kanada, Jerman, dan Inggris.

    Namun, investasi tersebut tidak menghentikan Trump untuk menargetkan impor Jepang dengan tarif “timbal balik”-nya.

    Meskipun pungutan sebesar 24% atas impor Jepang dimasukkan dalam jeda tarif 90 hari Trump, Jepang masih menghadapi tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua barang. Tokyo juga dikenakan tarif sebesar 25% yang ditetapkan presiden AS, khususnya untuk impor mobil, baja, dan aluminium.

    6. PM Singapura Tanggapi Penangguhan Tarif Trump

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pada Rabu bahwa ada “sedikit rasa nyaman” dari AS yang menunda tarif besar-besaran di sebagian besar dunia.

    Setelah awalnya mengenakan tarif “timbal balik” pada sebagian besar mitra dagang AS, Trump tiba-tiba mengubah arahnya minggu lalu, mengumumkan penangguhan selama 90 hari.

    Namun, tarif “dasar” sebesar 10% untuk sebagian besar impor, serta tarif 25% untuk impor mobil, baja, dan aluminium, tetap berlaku.

    Dalam pidatonya di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura, Wong mengatakan “persaingan geopolitik,” yang sebagian besar telah terbengkalai sejak berakhirnya Perang Dingin, telah “kembali dengan ganas” dan bahwa “negara-negara besar tidak lagi merasa aman secara ekonomi” di tengah meningkatnya perang dagang antara AS dan China.

    “Dulunya, saling ketergantungan ekonomi dipandang sebagai suatu keutamaan, tetapi kini justru dipandang sebagai suatu kelemahan,” kata Wong.

    Ia mengatakan bahwa meskipun tren ini bukanlah hal baru, “tren ini telah mencapai intensitas baru dengan langkah-langkah tarif AS terkini.”

    “AS telah menunda sebagian besar tarif timbal baliknya, tetapi tidak ada yang bisa diharapkan dari hal ini, karena tarif dasar saat ini masih jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan perubahan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian besar bagi bisnis di mana-mana,” kata Wong.

    “Tidak ada perusahaan yang dapat dengan nyaman merencanakan investasi jangka panjang sambil mengetahui bahwa tarif dapat diubah sewaktu-waktu,” tambahnya.

    Foto: Foto kolase Xi Jinping dan Donald Trump. (AP Photo)
    Foto kolase Xi Jinping dan Donald Trump. (AP Photo)

    7. Hong Kong Menangguhkan Layanan Pos ke AS Gegara Trump

    Layanan pos Hong Kong mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah menangguhkan pengiriman barang melalui laut ke AS karena taktik “intimidasi” Washington. Hongkong Post juga mengatakan akan menangguhkan layanan pos udara untuk barang mulai 27 April.

    “AS tidak masuk akal, menggertak dan mengenakan tarif secara kasar. Hongkong Post pasti tidak akan memungut apa pun yang disebut tarif atas nama AS dan akan menangguhkan penerimaan barang pos yang ditujukan ke AS,” kata departemen pemerintah dalam sebuah pernyataan.

    Meski begitu, paket yang hanya berisi dokumen tidak akan terpengaruh.

    Hong Kong, sebagai Daerah Administratif Khusus China, telah dikenakan tarif 145% yang sama dengan yang dikenakan Beijing.

    Awal bulan ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri pengaturan bebas bea untuk barang senilai US$800 atau kurang mulai 2 Mei dan seterusnya. Ini merupakan sebuah langkah yang menurut Gedung Putih akan menekan pengiriman ilegal.

    Aturan baru ini akan membuat barang-barang bernilai rendah ini dikenakan pajak sebesar 30% atau biaya tetap sebesar US$25, yang akan berlipat ganda mulai 1 Juni.

    8. Pasar Saham Asia Kembali Anjlok Gegara Pembatasan Ekspor Chip AI Nvidia

    Pasar saham di Asia kembali anjlok pada Rabu setelah beberapa hari yang relatif tenang menyusul gejolak global minggu lalu yang disebabkan oleh tarif Trump.

    Hang Seng Hong Kong turun 2,5%, sementara indeks Shanghai Composite turun 0,9%. Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,9%, dan Kospi Korea Selatan turun 0,7%.

    Kemerosotan terjadi setelah Washington tadi malam mengumumkan aturan perizinan baru pada pengiriman chip AI yang dibuat oleh raksasa AS Nvidia.

    Saham Nvidia turun 6,3% setelah kontrol yang lebih ketat pada ekspor chipnya ke China. Perusahaan mengatakan tindakan tersebut akan menelan biaya US$5,5 miliar.

    9. Tarif Trump Bikin Keok Industri Chip AS, Bisa Rugi Rp16,8 T

    Tarif Trump disebut dapat merugikan pembuat peralatan semikonduktor Negeri Paman Sam lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun per tahun. Hitungan ini telah dibahas oleh industri terkait dengan para pejabat dan anggota parlemen di Washington pekan lalu.

    Melansir Reuters, mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan masing-masing dari tiga pembuat peralatan chip terbesar AS – Applied Materials, Lam Research dan KLA – mungkin menderita kerugian sekitar US$ 350 juta (Rp5,8 triliun) selama setahun terkait dengan tarif Trump. Saingan yang lebih kecil, seperti Onto Innovation, kemungkinan juga menghadapi puluhan juta dolar sebagai pengeluaran ekstra.

    “Perkiraan biaya yang dibahas minggu lalu di Washington termasuk pendapatan yang hilang, terutama untuk penjualan peralatan yang kurang canggih yang terlewatkan ke saingan luar negeri, dan biaya menemukan dan menggunakan pemasok alternatif untuk komponen kompleks alat pembuatan chip. Perkiraan tersebut juga mencakup biaya kepatuhan tarif, seperti menambahkan personel untuk menangani kompleksitas mengikuti aturan,” demikian laporan sumber tersebut.

    Dalam perkiraan awal, kerugian US$ 350 juta per perusahaan dapat berubah ketika tugas administrasi Trump berlaku. Perhitungan cepat sulit dilakukan karena setiap alat pembuat chip memiliki banyak komponen, dan rezim tarif akhir tidak jelas.

    Anggota parlemen dan pejabat administrasi membahas biaya tarif dengan eksekutif industri chip dan pejabat dari SEMI, sebuah kelompok perdagangan internasional, sebagai bagian dari dialog yang sedang berlangsung.

    Industri pembuat peralatan chip sebelumnya telah kehilangan miliaran pendapatan setelah mantan Presiden AS Joe Biden menerapkan serangkaian kontrol ekspor yang bertujuan untuk membatasi pengiriman peralatan manufaktur semikonduktor canggih ke entitas China.

    10. Harga Produk China Bakal Naik Gila-gilaan Gegara Trump

    Raksasa e-commerce asal China, Temu dan Shein, akan menaikkan harga produk yang dijual pada platform mereka mulai 25 April 2025. Keputusan ini menyusul pemberlakuan tarif Trump untuk barang impor China.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menghapus kebijakan ‘de-minimis’ yang sebelumnya membebaskan pajak impor barang-barang murah dengan harga di bawah US$800.

    Dalam surat yang dibagikan pekan ini, Temu dan Shein mendorong para konsumen untuk membeli produk di platform mereka sebelum 25 April 2025 ketika harga produk disesuaikan menjadi lebih mahal.

    Shein dan Temu mendulang popularitas di AS karena menawarkan harga-harga super murah. Hal ini dimungkinkan model bisnis kedua perusahaan yang menjual barang langsung dari produsen ke konsumen akhir, tanpa ada perantara.

    Selain itu, kebijakan de-minimis yang selama ini berlaku juga membuat barang-barang yang dijual Shein dan Temu tak kena pajak ketika dijual ke AS. Dengan dihapuskan kebijakan de-minimis, maka Shein dan Temu tak mungkin bisa menjual barang semurah sebelumnya.

    “Dikarenakan perubahan aturan perdagangan global dan tarif, biaya operasional kami naik. Untuk melanjutkan penjualan produk yang Anda sukai tanpa mengorbankan kualitas, kami akan membuat penyesuaian harga mulai 25 April 2025,” begitu pernyataan dari Shein dan Temu, dikutip dari Reuters, Kamis (17/4/2025).

    Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menyebut pendapatan hariannya menurun sejak disahkannya tarif Trump.

    “Sejak 5 April, CBP telah mengumpulkan lebih dari US$500 juta berdasarkan tarif timbal balik yang baru, yang berkontribusi terhadap total pendapatan tarif lebih dari US$21 miliar dari 15 tindakan perdagangan presiden yang dilaksanakan sejak 20 Januari 2025,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNBC International.

    Pembaruan tersebut muncul setelah gangguan selama 10 jam dalam sistem keuangan mencegah importir AS memasukkan kode yang akan membebaskan barang yang sudah berada di perairan dari kewajiban untuk dikenakan bea yang lebih tinggi.

    “Bahkan selama gangguan singkat tersebut, aliran pendapatan rata-rata CBP sebesar US$250 juta/hari tetap tidak terganggu,” kata CBP dalam pernyataannya.

    Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Amerika Serikat memperoleh US$2 miliar per hari dari tarif, termasuk pendapatan yang secara langsung berasal dari apa yang disebut tarif “timbal balik”.

    Data terbaru yang dirilis Senin oleh Departemen Keuangan menunjukkan laporan harian departemen tersebut mengenai total simpanan yang tercantum dalam “Pajak Bea Cukai dan Cukai Tertentu” sebesar US$305 juta. Semua tarif dikumpulkan oleh Bea Cukai AS di titik masuk.

    (tfa/wur)

  • SLIK Penghambat Orang Beli Rumah, Maruarar Mau Lakukan Terobosan Ini

    SLIK Penghambat Orang Beli Rumah, Maruarar Mau Lakukan Terobosan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pemukiman Kawasan dan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan mempertemukan para pengembang perumahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para perbankan untuk membahas perihal kendala penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    Para pengembang mengeluhkan SLIK menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Sebab, banyak masyarakat yang memiliki status kredit yang tidak lancar.

    “Nanti kita tanya OJK, pertimbangannya bagaimana. Kalau perlu dari BI, kita tanya, kan masing-masing punya otoritas,” ujarnya saat ditemui di Menara Mandiri I Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Hambatan tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pembiayaan perbankan karena kekhawatiran potensi terjadinya kredit macet (Non Performing Loan/NPL) jika diberikan kepada nasabah yang tidak disiplin membayar cicilan.

    “Kamis malam (diskusi bersama),” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan, OJK memberikan ruang kepada lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan terkait hal tersebut.

    “Jadi kita memberikan kredit pembiayaan kenapa manajemen risiko diserahkan ke PUJK. Silahkan bank atau lembaga pembiayaan kalau ada kol 1 dan kol 2 dengan manajemen risiko yang diterapkan,” pungkasnya.

    (rob/wur)

  • Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maraknya kasus-kasus kriminalitas di sektor ekonomi beberapa waktu terakhir ternyata memiliki korelasi dengan tekanan keuangan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

    Kasus kriminalitas yang baru-baru ini terungkap misalnya temuan adanya “pabrik” uang palsu di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga aksi Sekar Arum Widara, mantan aktris yang melakukan aksi peredaran uang palsu.

    Selain itu, adapula kasus premanisme seperti pungli oleh ormas-ormas yang juga marak dikeluhkan para pengusaha dan buruh, hingga dianggap sebagai salah satu penyebab penghambat investasi di Indonesia.

    “Ini hubungannya cukup linear, berbagai penelitian juga membuktikan itu,” kata Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/4/2025).

    “Kalau kondisi ekonomi memburuk, pendapatan masyarakat tertekan, peluang kerja makin kecil, pengangguran meningkat, dan tingkat kemiskinan meningkat, maka tingkat kriminalitas juga meningkat,” tegasnya.

    Sepanjang tahun lalu, memang terjadi data-data yang menunjukkan tekanan ekonomi terhadap masyarakat. Misalnya, tentang ambruknya jumlah kelas menengah di Indonesia hingga daya beli masyarakat yang terus melemah.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia masih sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

    Turunnya jumlah kelas menengah ini sejalan dengan meledaknya data pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sepanjang 2024, jumlah pekerja terkena PHK yang dilaporkan mencapai 77.965 orang. Angka ini melonjak 20,21% dibandingkan 2023 yang sebanyak 64.855 orang.

    Tanda-tanda masalah daya beli masyarakat pun ikut muncul. Di antaranya, Indeks Penjualan Riil (IPR) per Maret 2025 atau pada masa Lebaran bahkan hanya tumbuh 0,5% ke level 236,7.

    Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia dari hasil survei terhadap para konsumen juga telah turun beruntun dalam tiga bulan tahun ini. Per Maret 2025 bahkan hanya 121,1, Februari 126,4, dan Januari di level 127,2.

    “Jadi sama aja kalau ke negara yang cenderung terbelakang secara ekonomi tingkat kriminalitas kan juga tinggi,” tutur Ronny.

    “Karena itu saya pikir jawabannya kemungkinan besar iya ada relasi positif antara stagnasi ekonomi, memburuknya keadaan pendapatan masyarakat, memburuknya peluang lapangan kerja, dan turunnya daya beli, itu sebuah konsekuensi logis meningkatnya kriminalitas di sebuah negara, salah satunya uang palsu,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Ia bilang seretnya likuiditas perekonomian beberapa waktu terakhir, terutama akibat tingginya iklim suku bunga bisa membuat orang memilih jalan pintas untuk memanfaatkan aksi kriminalitas, seperti kasus uang palsu demi memenuhi kebutuhannya.

    “Dalam rezim suku bunga yang tinggi, uang menjadi jauh lebih sulit di dapat bagi masyarakat, sehingga bisa jadi menyebabkan sebagian orang mencari jalan pintas dengan menggunakan uang palsu,” tegas Andri.

    Untuk masalah kasus premanisme ormas bahkan turut mendapat perhatian Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Ia menganggap permasalahan itu disebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan formal di Indonesia saat ini.

    Mengutip catatan BPS teranyar per Agustus 2024, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia memang masih mendominasi, yakni sebesar 57,95%. Sisanya pekerja di sektor formal yang hanya 42,05%.

    “Jadi itu kan bukan karena ormas itu ingin apa, karena mereka nganggur,” kata pria yang akrab disapa JK itu dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu juga menganggap, biang kerok kehadiran ormas karena serapan tenaga kerja di Indonesia minim. Akibatnya para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Kalau mereka kerja semua, mana ada ormas di jalan. Itu problemnya,” ucap politikus senior Partai Golkar itu.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 4,91% sedikit lebih tinggi dari periode Februari 2024 sebesar 4,82% dengan jumlah 7,2 juta orang pengangguran.

    “Jadi solusinya bukan tangkapin mereka, tapi buka lapangan pekerjaan. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu,” tutur JK.

    (arj/haa)

  • Maruarar Cerita Emir Qatar Kepo dengan Danantara, Tanya Begini

    Maruarar Cerita Emir Qatar Kepo dengan Danantara, Tanya Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan ada momen menarik kala dia mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Qatar pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Ara menyebut bahwa Emir Qatar sempat menanyakan Danantara.

    “Arti sebuah kepercayaan 5 hari lalu saya mendampingi Presiden ke Qatar bertemu Emir Qatar di istana megah, presiden datang disambut luar biasa masuk ruangan presiden bicara dengan Emir Qatar kita mendampingi. Emir Qatar dicintai rakyat karena memperhatikan masyarakat. Presiden Prabowo sangat pro rakyat melalui makan siang berkualitas dan lain sebagainya,” katanya di Muara Angke, Kamis (17/4/2025).

    “Setelah bicara lama, Emir Qatar bertanya apa itu Danantara? saya jelaskan memang sempat jadi polemik dan Pak Prabowo menjelaskan Danantara itu menghimpun kekayaan Indonesia, BUMN dengan jumlah ribuan triliun,” lanjutnya.

    Setelah mempertanyakan apa itu Danantara, Emir Qatar pun akhirnya menginvestasikan dananya ke Danantara.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    “Kekayaan alam kita ada bauksit, nikel dan hilirisasi dengan diskusi singkat saya percaya Rp 2 miliar dolar mungkin dirupiahkan Rp 32 triliun,” sebut Ara.

    Danantara adalah dana kekayaan negara kedua di negara ini, setelah Indonesia Investment Authority, yang diluncurkan pada tahun 2021 dan memiliki aset sebesar US$ 10,5 miliar (Rp 176 triliun). Danantara mengumumkan susunan lengkap dewan direksinya bulan lalu. Miliarder Amerika Ray Dalio dan mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah ditunjuk sebagai penasihat.

    Penandatanganan MoU

    Dalam pertemuan bilateral, Prabowo dan Sheikh Tamim menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

    Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

    (fys/wur)

  • Video: China Balas Dendam ke AS, Sektor Jasa Jadi Target

    Video: China Balas Dendam ke AS, Sektor Jasa Jadi Target

    Jakarta, CNBC Indonesia- Jalinan konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China makin kusut. Di saat AS menaikkan tarif impor barang dari China hingga 245%, China merespon dengan langkah balasan lain, yaitu dengan menyasar sektor yang jarang disentuh, sektor layanan dan jasa.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 17/04/2025) berikut ini.

  • Mensesneg: Prabowo Teken Revisi UU TNI Sebelum Lebaran, Tanggal 27/28

    Mensesneg: Prabowo Teken Revisi UU TNI Sebelum Lebaran, Tanggal 27/28

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi UU TNI menjadi UU. Penandatanganan itu dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU TNI, 20 Maret 2025.

    “Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal 27 atau 28,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Melansir CNN Indonesia, naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring aplikasi pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

    Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3/2025 lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

    Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

    Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

    Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

    (miq/miq)