Category: CNBCindonesia.com News

  • Menag Mau Bentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat, Potensinya Rp320 T

    Menag Mau Bentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat, Potensinya Rp320 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya akan membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU). Lembaga ini bentuk untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengelolaan dana umat. LPDU ini akan melibatkan Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPJPH, BPKH, dan instansi terkait lainnya.

    “Insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan mulai bangun LPDU. Yang di satu gedung itu rencananya akan diisi oleh Baznas, BWI, BPJPH, BPKH, dan semua yang berkaitan dengan dana-dana umat,” ungkap Menag dalam FGD (Focus Group Discussion) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), di Jakarta, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Menag menegaskan bahwa potensi dana zakat dan wakaf di Indonesia belum terkelola dengan optimal. Padahal itu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan mutlak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa potensi zakat dari dana yang tersimpan di bank bahkan dapat mencapai Rp320 triliun.

    “Diperoleh data bahwa uang yang tersimpan di bank, apakah dalam bentuk wadiah atau tabungan atau bentuk deposito. Kalau kita kenakan zakat maka zakatnya itu terkumpul Rp320 triliun,” ujarnya.

    Hal itu belum menghitung potensi zakat dari aset yang tidak tersimpan di bank, baik dalam bentuk perhiasan, tanah, dan rumah kontrakan.

    “Itu bisa lebih dari Rp320 triliun,” katanya. Selain itu, ada wakaf produktif yang potensinya mencapai sekitar Rp178 triliun per tahun.

    Dalam forum itu, Menag juga berbagi cerita tentang hasil kunjungan kerjanya ke Yordania. Dia bertemu dengan Menteri Wakaf Jordan, Menteri Wakaf Kuwait, dan juga Direktur Urusan Keagamaan Turki. Dia lalu menjelaskan data-data yang didapat dan membandingkan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dengan sejumlah. Ia menyampaikan bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk kecil memiliki capaian pengumpulan dana wakaf yang sangat besar.

    “Yordan, zakat itu 20 Miliar Dinar per tahun. Tapi Wakaf uangnya, per tahun itu 600 miliar. Padahal negara kecil 10 juta orang kan penduduknya Yordan,” ujar Nasaruddin.

    Menag juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman dan optimalisasi infaq dan sedekah dalam skema ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Kepada Baznas, dia berpesan agar tidak hanya fokus pada zakat, tapi juga pada infaq dan sedekah.

    “Teman-teman Baznas mungkin ke depan (perlu dipikirkan), bagaimaan caranya supaya dari ZIS tidak hanya Z-nya saja yang dominan, tapi juga infaq dan sedekah,” jelasnya.

    Menag pun menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan dana umat secara terorganisir melalui LPDU akan membawa dampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

    “Tidak boleh lagi ada orang miskin. Karena orang miskin mutlak sekitar 2 juta orang ya kan. Nah membutuhkan dana sekitar 24 triliun. Nah separuhnya Baznas saja itu sudah bisa menghilangkan kemiskinan mutlak di Indonesia,” pungkasnya.

    (haa/haa)

  • Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memastikan dukungan DPR RI terhadap tim negosiasi tarif impor AS yang diutus Presiden Prabowo untuk menghasilkan kesepakatan baru dengan pemerintahan Presiden Trump.

    Misbakhun sejumlah relaksasi akan diberikan untuk mendorong kerjasama dagang RI-AS termasuk meningkatkan impor RI dari AS salah satunya lewat pemangkasan aturan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN).

    Dimana aturan TKDN untuk barang tertentu yang tidak bisa dipenuhi tidak dipaksakan sehingga bisa dipastikan tetap melindungi industri dalam negeri, Salah satunya terkait TKDN yang diminta iPhone.

    Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBCIndonesia (Selasa, 15/04/2025)

  • IMF Yakin Ekonomi Global Tak Akan Kena Resesi Gegara Efek Trump

    IMF Yakin Ekonomi Global Tak Akan Kena Resesi Gegara Efek Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini tidak ada risiko resesi global yang akan ditimbulkan dari meningkatnya ketegangan perdagangan dan pergeseran besar dalam sistem perdagangan global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis kebijakan tarif tinggi untuk beberapa negara mitranya.

    Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan ketegangan hubungan dagang ini hanya akan memicu revisi ke bawah untuk prakiraan ekonomi global tetapi menimbulkan resesi global.

    Pada bulan Januari 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 3,3% pada tahun 2026. IMF baru akan merilis Prospek Ekonomi Dunia terbaru pada hari Selasa (22/4/2025).

    “Proyeksi pertumbuhan baru kami akan mencakup penurunan harga yang signifikan, tetapi bukan resesi. Kami juga akan melihat kenaikan harga pada prakiraan inflasi untuk beberapa negara,” kata Kristalina dalam pidatonya, dikutip dari situs IMF, Jumat (15/4/2025)

    Kendati tidak menimbulkan resesi, dia memperingatkan bahwa ketidakpastian yang tinggi dan berlarut-larut dapat meningkatkan risiko tekanan pasar keuangan. Dia pun mengatakan pergerakan imbal hasil US Treasury atau surat utang AS telah menjadi peringatan untuk banyak pihak. Pergerakan ini telah mempengaruhi pasar surat utang dan mata uang utama global.

    “Di sini, kita melihat bagaimana, meskipun ketidakpastian meningkat, dolar terdepresiasi, dan kurva imbal hasil US Treasury “tersenyum”(membentuk kurva ‘senyum’) – itu bukan jenis senyuman yang ingin dilihat. Pergerakan seperti itu harus dianggap sebagai peringatan. Semua orang menderita jika kondisi keuangan memburuk,” katanya.

    Dia pun mengingatkan semua negara harus melipatgandakan upaya untuk menata kembali rumah mereka sendiri. Dalam dunia dengan ketidakpastian yang lebih tinggi dan guncangan yang sering terjadi, Kristalina menegaskan tidak ada ruang untuk menunda reformasi guna meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan serta meningkatkan potensi pertumbuhan.

    Menurut Kristalina, perekonomian menghadapi tantangan baru dari posisi awal yang lebih lemah, dengan beban utang publik yang jauh lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu.

    “Karena itu, sebagian besar negara harus mengambil tindakan fiskal yang tegas untuk membangun kembali ruang kebijakan, dengan menetapkan jalur penyesuaian bertahap yang menjaga kerangka fiskal. Namun, beberapa negara mungkin mengalami guncangan yang memerlukan dukungan fiskal baru,” paparnya.

    Untuk melindungi stabilitas harga, IMF menyarankan kebijakan moneter harus tetap lincah dan kredibel. Ini harus didukung oleh komitmen kuat terhadap independensi bank sentral.

    “Para bankir sentral harus mengawasi data dengan cermat-termasuk ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dalam beberapa kasus,” ujar Kristalina.

    Dalam sektor keuangan, dia menambahkan regulasi dan pengawasan yang kuat tetap penting untuk menjaga keamanan bank, dan meningkatnya risiko dari nonbank harus dipantau dan dibatasi.

    Dalam kesempatan ini, dia juga memperingatkan ekonomi negara berkembang harus mempertahankan fleksibilitas nilai tukar sebagai peredam guncangan. Menurutnya, para pembuat kebijakan dapat melihat Kerangka Kebijakan Terpadu IMF untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana dan kapan tindakan sementara dapat dibenarkan.

    Dia pun memastikan IMF akan membantu negara-negara mengelola penyesuaian ekonomi makro dan memajukan reformasi.

    “Saat ini, 48 negara mengandalkan dukungan neraca pembayaran kami-termasuk Argentina, yang reformasi berorientasi pasarnya kini didukung oleh program terbaru dan terbesar kami,” kata Kristalina.

    (haa/haa)

  • GT World Challenge Asia Siap Digelar, InJourney Bidik Investor

    GT World Challenge Asia Siap Digelar, InJourney Bidik Investor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina Mandalika International Circuit siap menggelar GT World Challenge Asia secara perdana. Ajang ini akan diselenggarakan pada 9-11 Mei 2025 mendatang.

    Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, Maya Watono pun melakukan pengecekan langsung kesiapan sirkuit untuk menyambut GT World Challenge Asia pada 16 April 2024.

    Maya Watono melakukan pengecekan langsung dan didampingi Direktur Commercial ITDC Troy Warokka, Direktur Operasional ITDC Wenda R Nabiel, dan Direktur Utama MGPA Priandhi Satria.

    Pengecekan dilakukan untuk melihat hasil pembongkaran run off, hasil pengecatan ulang, hingga penambahan gravel. InJourney merasa bangga karena perbaikan Sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk kejuaraan kelas dunia ini dikerjakan 100% oleh pekerja lokal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “InJourney sangat bangga karena perbaikan dan improvement yang dilakukan di Sirkuit Mandalika sepenuhnya dilakukan oleh pekerja lokal Lombok. Jadi 100 persen pekerja lokal Lombok yang melakukan improvement. Penyerapan tenaga kerja lokal ini tentunya akan memberikan dampak yang luas pada perekonomian daerah,” ujar Maya Watono dalam keterangan tertulis, Jumat (18/5/2025).

    Proses improvement kali ini adalah melakukan modifikasi run off Sirkuit Mandalika untuk homologasi grade 3 FIA, sehingga siap digunakan untuk ajang balapan roda empat. Sirkuit Mandalika sebelumnya terkenal dengan roda 2 dan sudah digunakan untuk ajang balap MotoGP hingga 3 kali.

    “Kita melakukan perbaikan dan improvement di dalam sirkuit dan juga homologasi, sehingga ini pertama kalinya sirkuit kita di-approve oleh dua federasi yakni FIA dan FIM,” tutur dia.

    Selain itu, penyelenggaraan GT World Challenge Asia di Mandalika akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia karena akan membuka jalan bagi balapan-balapan roda empat lainnya ke Indonesia.

    InJourney sebagai holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata terus mendorong penyelenggaraan event di berbagai destinasi pariwisata yang dikelolanya. Penyelenggaraan event telah terbukti mampu menjadi pengungkit bagi sektor pariwisata, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas pada perekonomian daerah. Termasuk event-event di kawasan Mandalika, yang diharapkan mampu menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok khususnya Lombok Tengah.

    “Dengan semua pencapaian sejauh ini, kami berharap semakin banyak investor yang datang ke Pulau Lombok, sehingga akan mendorong perekonomian daerah. Minggu depan sudah ada investor yang akan menandatangani MoU untuk berinvestasi di Mandalika. Kami berharap ke depan akan semakin banyak investor yang menanamkan investasinya karena melihat besarnya potensi di Pulau Lombok,” ungkap Maya Watono.

    Lebih lanjut, Maya menjelaskan, peranan dari ITDC dan MGPA sebagai bagian dari InJourney adalah sebagai agent of development yang memiliki KPI yang tak bisa terukur melalui profitabilitas perusahaan.

    “Parameter yang kami terapkan di masing-masing anak perusahaan InJourney Group harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena kita tahu bahwa dari sisi pariwisata maupun investasi, multiplier effect yang dihasilkan untuk masyarakat luar biasa. Hal ini yang kita harapkan dari adanya gelaran ajang-ajang seperti ajang balap di sirkuit Mandalika. Jadi bukan semata-mata profitabilitas perusahaan, namun lebih dari itu, economic impactnya harus dirasakan langsung untuk masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, GT World Challenge Asia yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit ini merupakan kelanjutan dari seri yang diselenggarakan di Sepang Malaysia. GT World Challenge Asia akan menghadirkan hingga 60 pebalap dengan 22 tim balap dan 33 kendaraan balap.

    Seluruh logistik dan perlengkapan tim-tim peserta sebanyak 49 kontainer telah diberangkatkan dari Sirkuit Internasional Sepang Malaysia, menuju Mandalika, Indonesia untuk dipakai pada ajang balap GT World Challenge Asia 2025 di Sirkuit Mandalika. Kehadiran GT World Challenge Asia akan semakin mengukuhkan kawasan Mandalika sebagai sport and entertainment tourism di Indonesia.

    (dpu/dpu)

  • Video: Tarif Baru Trump Untuk RI Tembus 47%, Pemerintah Tawarkan Ini

    Video: Tarif Baru Trump Untuk RI Tembus 47%, Pemerintah Tawarkan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia mengungkapkan Indonesia mendapatkan tambahan tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat untuk produk-produk seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang.

    Dalam konferensi pers usai negosiasi, atau pertemuan dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, serta Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), di Washington, Ketua Tim Negoasiasi dari Indonesia, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan adanya tambahan tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat tarif masuk produk-produk unggulan Indonesia ke Negeri Paman Sam bahkan bisa mencapai 47%. Tarif ini lebih mahal dibanding dengan yang dikenakan ke negara pesaing lainnya.

  • Video: Trump Ngamuk! Pelabuhan BBM di Yaman Porak Poranda Dibombardir

    Video: Trump Ngamuk! Pelabuhan BBM di Yaman Porak Poranda Dibombardir

    Jakarta, CNBC Indonesia- Militer Amerika Serikat menghancurkan Pelabuhan bahan bakar Ras Issa di Yaman Barat pada Kamis, 18 April 2025. Serangan ini diklaim sebagai upaya untuk memutus sumber pasokan, dan pendanaan bagi kelompok pemberontak Houthi.

  • Ini 2 Sektor yang Kena Dampak Keras Tarif Trump ke RI

    Ini 2 Sektor yang Kena Dampak Keras Tarif Trump ke RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif tambahan sebesar 10% yang diberlakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan memberi tekanan besar terhadap ekspor Indonesia. Pemerintah menyebut ada dua sektor utama yang terdampak paling signifikan, yakni industri padat karya dan perikanan.

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyatakan, sektor garmen dan alas kaki, yang masuk dalam kategori industri padat karya menjadi yang paling rentan terdampak. Sektor ini selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar ke AS.

    “Industri padat karya seperti garmen dan alas kaki serta sektor perikanan seperti udang menjadi fokus karena menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan berisiko terdampak langsung oleh tarif baru,” kata Mari dalam konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Washington secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Tambahan bea masuk ini membuat total tarif produk Indonesia ke AS bisa mencapai hingga 47%, dan bisa menjadikannya tidak kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah tengah menyiapkan, satgas Tenaga Kerja dan PHK, guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.

    Selain itu, Pemerintah menyiapkan paket deregulasi komprehensif untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan efisiensi industri terdampak. Langkah negosiasi tarif juga disiapkan agar produk unggulan Indonesia mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara pesaing

    Menko Airlangga menambahkan, Indonesia juga tengah mendorong diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional.

    “Target maksimum dan minimum negosiasi ini sudah berjalan yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia seimbang dengan negara-negara lain,”kata Menko.

    (haa/haa)

  • Ini Penyebab Macet Horor di Pelabuhan Tanjung Priok, Lalin Mandek

    Ini Penyebab Macet Horor di Pelabuhan Tanjung Priok, Lalin Mandek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengalami kemacetan luar biasa pada Kamis (17/4). Antrean kendaraan mengular bahkan tak bergerak.

    Petugas pelabuhan Tanjung Priok mengatakan kemacetan terjadi akibat penumpukkan di sekitar Jakarta International Container Terminal (JICT) dan New Priok Container Terminal One (NPCT1).

  • Jadi Korban Baru Tarif, Pemerintah California Gugat Donald Trump

    Jadi Korban Baru Tarif, Pemerintah California Gugat Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur California Gavin Newsom telah mengajukan gugatan hukum yang menentang serangkaian tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, Rabu (16/4/2025). Hal ini terjadi lantaran industri negara bagian itu terdampak oleh perang tarif yang dikobarkan negara lain pasca keputusan Trump itu.

    Dalam laporan AFP, Newsom, yang dikenal menjadi rival politik Trump, menganggap bahwa manuver Trump itu sebagai langkah bunuh diri. Ia meminta agar Trump menarik kembali tarif-tarif tersebut.

    “Ini adalah gol bunuh diri terburuk dalam sejarah negara ini. Salah satu hal paling merusak yang pernah kita alami dalam sejarah Amerika modern,” katanya.

    Newsom kemudian mengatakan kesalahan pengelolaan ekonomi Trump merugikan warga Amerika sehari-hari, termasuk banyak dialami pemilih Trump. Ia menyebut manuver ini bernilai sangat mahal, sembari juga menggembosi keuntungan dari para donor dan teman miliarder presiden Partai Republik itu.

    “Ini adalah personifikasi korupsi… ini adalah omong kosong, di depan mata, setiap menit setiap hari, setiap jam. Bagaimana mungkin kita duduk diam dan membiarkan ini terjadi?” kata Newsom, yang secara luas diperkirakan akan mengajukan diri sebagai kandidat presiden pada tahun 2028.

    Menimpali Newsom, Jaksa Agung Rob Bonta meminta pengadilan untuk mengendalikan presiden. Ia bahkan menuding Trump bertindak seolah-olah dia berada di atas hukum, padahal tidak.

    “Kewenangan untuk mengenakan tarif berada di tangan Kongres. Sederhana saja, Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif ini. Dia harus dihentikan,” tegasnya.

    Gugatan tersebut, yang menandai pertama kalinya sebuah negara bagian menggugat atas pungutan tersebut. Gugatan ini menentang kekuatan darurat yang disebut Trump yang memberinya wewenang untuk memberlakukan kebijakan tarif.

    California adalah ekonomi terbesar kelima di dunia, melampaui setiap negara bagian AS dan sebagian besar negara, dan merupakan rumah bagi bagian terbesar dari produksi manufaktur dan pertanian di AS. Secara angka, Negara Bagian ini bahkan menyumbang 14% PDB AS.

    Trump beberapa pekan lalu mengumumkan gelombang tarif resprokal untuk sejumlah negara. Hal ini memancing panasnya hubungan geopolitik dengan China, salah satu mitra dagang terbesar AS, di mana saat ini  Negeri Tirai Bambu telah menerapkan tarif 125% terhadap barang-barang AS. Trump membalas dengan merancang tarif hingga 245% bagi barang China. 

    (tps/tps)

  • Berdarah Setiap Hari Gegara Tarif, Jepang Gagal Amankan Deal ke Trump

    Berdarah Setiap Hari Gegara Tarif, Jepang Gagal Amankan Deal ke Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang masih belum membuahkan hasil yang pasti dalam mengamankan perdagangan dengan AS pasca tarif Presiden Donald Trump. Hal ini dilakukan meski Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah mengunjungi Washington, Rabu (16/4/2025).

    Dalam sebuah keterangan pers, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan setelah utusannya mengadakan pembicaraan di Washington, ia memandang negosiasi di masa mendatang tidak akan mudah. Namun, ia mengatakan bahwa Trump telah memberikan prioritas yang baik kepada Jepang.

    “Tentu saja, diskusi yang akan datang tidak akan mudah, tetapi Presiden Trump telah menyatakan keinginannya untuk memberikan prioritas tertinggi pada negosiasi dengan Jepang,” kata Ishiba di Tokyo dikutip AFP.

    “Kami menyadari bahwa putaran pembicaraan ini telah menciptakan landasan untuk langkah selanjutnya, dan kami menghargainya. Diskusi Akazawa di Washington terus terang dan konstruktif.”

    Perusahaan Jepang merupakan investor terbesar di AS, dan merupakan mitra dagang otomotif utama. Tahun lalu sektor otomotif Negeri Sakura menyumbang sekitar 28% dari 21,3 triliun yen (Rp 2.383 triliun) ekspor Jepang ke AS.

    Namun, Jepang juga dikenai tarif dasar 10% yang sama yang diberlakukan Trump pada sebagian besar negara serta pungutan yang lebih tinggi pada mobil, baja, dan aluminium.

    Trump telah menangguhkan selama 90 hari apa yang disebut tarif timbal balik pada banyak negara, termasuk Jepang yang menghadapi tarif lebih lanjut sebesar 24%. Selain mengambil lebih banyak barang AS, Trump dilaporkan ingin Jepang membeli lebih banyak peralatan pertahanan AS dan berbuat lebih banyak untuk memperkuat yen terhadap dolar.

    Akazawa mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa pemerintahan Trump menginginkan kesepakatan perdagangan dalam pembekuan pungutan “timbal balik” selama 90 hari saat ini.

    “Saya memahami bahwa AS ingin membuat kesepakatan dalam waktu 90 hari. Dari pihak kami, kami ingin melakukannya sesegera mungkin,” ujarnya.

    Sebelum pergi ke Washington, Akazawa mengatakan laba perusahaan Jepang turun ‘dari hari ke hari’ akibat tarif yang dijatuhkan Presiden Trump. Ia juga menyerukan solusi yang cepat atas kondisi ini.

    “Karena beberapa tarif telah berlaku, laba perusahaan Jepang dipotong dari hari ke hari,” kata Akazawa di parlemen.

    Sementara itu, Trump mengatakan bahwa setelah bertemu Akazawa, Jepang dan AS telah membuat “kemajuan besar”. Menteri Jepang itu kemudian mengadakan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer.

    “Merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Delegasi Jepang di bidang Perdagangan. Sebuah kemajuan besar!” kata Trump dalam pesan media sosial yang tidak memuat rincian mengenai diskusi tersebut.

    (tps/tps)