Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Potret Bangunan Runtuh Saat Warga Terlelap, Makan Korban Jiwa

    Potret Bangunan Runtuh Saat Warga Terlelap, Makan Korban Jiwa

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • RI Bakal Pakai Pembangkit Tenaga Nuklir di 2030, DEN Kebut Aturannya

    RI Bakal Pakai Pembangkit Tenaga Nuklir di 2030, DEN Kebut Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Percepatan penyusunan regulasi atau aturan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi salah satu tema utama sidang perdana Dewan Energi Nasional (DEN).

    Sidang yang terselenggara pada Kamis (17/4) itu langsung dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Harian DEN.

    “Ada dua yang akan kita bahas sebagai tindak lanjut dari apa yang sebelumnya disampaikan Plt. Sekjen DEN, yang pertama adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE),” kata Bahlil dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Minggu (20/4/2025).

    Pembangunan PLTN telah menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. RUPTL 2025-2034 itu sendiri sudah dalam proses finalisasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam RUPTL 2025-2034, Bahlil mengatakan penggunaan PLTN sudah ditargetkan akan terealisasi pada 2030 atau 2032. Oleh sebab itu, ia mengatakan, seluruh persiapan regulasi terkait PLTN harus segera disiapkan.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” tegas ketua umum Partai Golkar itu.

    Menurut Bahlil, PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

    Selain PLTN, Sidang Anggota DEN juga membahas mengenai CPE. Bahlil menyebutkan konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 – 1,6 juta barel per hari, namun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580 ribu – 610 ribu barel per hari.

    “Nah terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita,” imbuhnya.

    Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.

    (arj/haa)

  • Transmart Hari Ini Diskon AC 1 PK, Cuma Rp 3,2 Juta + Bonus Pasang

    Transmart Hari Ini Diskon AC 1 PK, Cuma Rp 3,2 Juta + Bonus Pasang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transmart kembali menggelar program pesta diskon besar-besaran 50% + 20% di Transmart Full Day Sale hari ini Minggu (20/4).

    Program ini hadir di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai berlangsung saat toko buka sampai pukul 22.00.

  • Video: Dunia Bergejolak, Komitmen Hadapi Perubahan Iklim Terpangkas

    Video: Dunia Bergejolak, Komitmen Hadapi Perubahan Iklim Terpangkas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah membuat sejumlah kebijakan yang mempengaruhi tensi geopolitik. Selain tarif, Trump juga membuat gebrakan soal lingkungan dengan membatalkan sejumlah program proyek terkait iklim.

    Menurut Presiden Direktur PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) Bobby Gafur Umar, ekonomi AS bisa berbalik arah dengan energi fosil karena produksi minyaknya nomor 1 di dunia. Hal ini tentunya disayangkan karena AS keluar dari Paris Agreement. Lantas seperti apa padangan pengusaha terhadap posisi pemerintah saat ini dalam menghadapi perubahan iklim sejauh ini?

    Selengkapnya saksikan Maria Katarina bersama Presiden Direktur PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) Bobby Gafur Umar di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (15/04/2025).

  • Video: Kuota Impor Akan Dihapus, Ini Kata Anak Buah Zulhas

    Video: Kuota Impor Akan Dihapus, Ini Kata Anak Buah Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana penghapusan aturan pembatasan kuota impor untuk sejumlah komoditas menuai pro kontra. Pasalnya, penghapusan aturan tersebut dinilai bisa menjadi bumerang.

    Staf Ahli Menko Pangan Bara Hasibuan mengatakan rencana penghapusan kuota impor bertujuan agar Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan ekonomi gobal. Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan proteksi dan terus mendukung pertumbuhan industry lokal.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Staf Ahli Menko Pangan Bara Hasibuan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (16/04/2025).

  • Pemerintah Jadwalkan Sederet Pertemuan dengan Investor di Expo Osaka

    Pemerintah Jadwalkan Sederet Pertemuan dengan Investor di Expo Osaka

    Osaka, CNBC Indonesia – Pemerintah sudah menerima banyak permintaan pertemuan oleh investor Jepang dan negara lain di Paviliun Indonesia pada gelaran World Expo 2025 Osaka.

    “Beberapa forum bisnis sudah diagendakan dan kita tetap membuka pendaftaran maupun melihat peluang kerja sama yang kemudian diagendakan,” ungkap Tirta Sutedjo, Direktur Paviliun Indonesia kepada CNBC Indonesia, Minggu (20/4/2025)

    Dalam sepekan setelah pembukaan, paviliun sudah didatangi kalangan dunia usaha. Antara lain dari sektor perbankan Jepang dan pengusaha dari Asia Tenggara. Perwakilan negara tetangga juga hadir, baik Australia, Malaysia dan Timor Leste.

    “Menurut hemat kami ini merupakan satu kesempatan karena penduduk Jepang ini sangat beragam baik dari kalangan bisnis, dari akademisi maupun juga masyarakat umum lainnya. Ini bisa mengangkat citra dari Indonesia di Jepang dan juga di dunia karena yang datang bukan hanya dari Jepang namun juga berbagai negara lain,” paparnya.

    Beberapa ruangan disiapkan khusus. Tirta menjelaskan ada ruangan untuk one on one meeting, kemudian forum bisnis untuk kapasitas 25 orang, 50 orang dan 200 orang. Ini bisa menjadi area strategis untuk melakukan dialog, termasuk dalam penawaran investasi.

    “Kita mengharapkan kerja sama ini bisa mendukung agenda pembangunan dan prioritas nasional 25-50 tahun ke depan. Potensinya akan mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan suistainability, UMKM, infrastruktur dan ekonomi digital,” terang Tirta.

    Pihak Paviliun Indonesia juga berkomunikasi dengan Kementerian Lembaga terkait agar pembicaraan di sini bisa langsung ditindaklanjuti ke depannya.

    “Potensi kerja sama yang sudah ada yang sudah dijalin selama World Expo 2025 Osaka harus ditindaklanjuti dengan upaya konkret seperti diskusi lanjutan dan koordinasikan dengan Kementerian Lembaga,” pungkasnya.

    (mij/haa)

  • Gedung Putih Klaim Surat untuk Harvard Tanpa Izin dari Trump

    Gedung Putih Klaim Surat untuk Harvard Tanpa Izin dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gedung Putih mengklaim surat pemerintahan Presiden AS Donald Trump ke Universitas Harvard tertanggal 11 April 2025 adalah sebuah kekeliruan.

    Surat itu, sebagaimana diketahui, berisi tuntutan Gedung Putih terhadap Harvard seperti untuk menghapus prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

    Dilansir CNBC International, surat yang juga berisi tuntutan pemerintah supaya kampus itu menyaring mahasiswa internasional berdasarkan kekhawatiran ideologis dikirim tanpa izin administrasi Trump.

    Dua orang di Gedung Putih yang mengetahui kabar tersebut, namun enggan menyebutkan namanya dan mengabarkan ke New York Times bahwa isi surat itu asli, tetapi telah disalahgunakan dengan dikirim ke Harvard secara ilegal.

    “Ada berbagai laporan berbeda di dalam pemerintahan tentang bagaimana surat itu disalahgunakan,” menurut Times, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Namun, seorang juru bicara Harvard mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Internasional bahwa “surat yang diterima Harvard pada Jumat, 11 April, ditandatangani oleh tiga pejabat federal, diletakkan di atas kop surat resmi, dikirim dari kotak masuk email seorang pejabat senior federal, dan dikirim pada 11 April.”

    Surat tersebut ditandatangani oleh Josh Gruenbaum, komisaris Administrasi Layanan Umum, Sean R. Kevney, penjabat penasihat umum Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Thomas E. Wheeler, penjabat penasihat umum Departemen Pendidikan.

    “Jangan meragukan keaslian atau keseriusan isinya,” kata juru bicara Harvard yang tidak disebutkan secara detail identitasnya.

    “Namun, meskipun surat itu merupakan suatu kesalahan, tindakan yang diambil pemerintah minggu ini memiliki konsekuensi nyata terhadap para mahasiswa, karyawan, dan reputasi pendidikan tinggi Amerika di dunia,” ujar juru bicara itu.

    Gedung Putih belum menanggapi permintaan CNBC untuk mengomentari laporan New York Times.

    Surat tertanggal 11 April itu sebelumnya telah memicu perseteruan publik. Harvard secara tegas pada Senin lalu menolak tuntutan Gedung Putih yang tertuang dalam surat itu meski membahayakan pendanaan dari pemerintah pusat hampir US$ 9 miliar untuk kampus itu.

    Gedung Putih dengan cepat menanggapi respons Universitas Harvard itu dengan mengatakan akan membekukan sekitar US$ 2,2 miliar dalam bentuk hibah untuk universitas.

    Menurut New York Times, surat tertanggal 11 April itu muncul saat para ahli hukum atau pengacara di Universitas Harvard sedang berdialog dengan Gedung Putih tentang cara sekolah itu menangani antisemitisme dan isu-isu lainnya.

    (haa/haa)

  • Terungkap! Isi Tawaran RI ke Bos Mendag AS dalam Negosiasi Tarif

    Terungkap! Isi Tawaran RI ke Bos Mendag AS dalam Negosiasi Tarif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce Howard Lutnick dalam agenda rangkaian negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Pertemuan dengan Lutnick telah terselenggara dua kali. Pertama ialah pertemuan secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis (17/4), kedua ialah pertemuan secara langsung di Kantor Department of Commerce (DoC) AS pada Sabtu (19/4) waktu setempat.

    Dalam pertemuan kedua yang berlangsung selama 1,5 jam, Airlangga menawarkan sejumlah kebijakan perdagangan dengan AS, supaya tercipta perdagangan yang adil, sebagaimana permintaan Trump karena neraca perdagangan AS dengan Indonesia kerap defisit.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” kata Airlangga melalui siaran pers, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Dalam negosiasi itu, Airlangga menawarkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi (crude oil, LPG dan gasoline) serta peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal dan wheat) yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS dan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi concern pihak pengusaha AS di Indonesia.

    Lutnick pun kabarnya mengapresiasi tawaran Airlangga, termasuk proposal konkret terkait pembelian produk dari AS. Ia menganggap tawaran Indonesia saling menguntungkan antar kedua negara.

    Pada kesempatan itu, Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Tim negosiasi RI yang turut hadir mendampingi Menko Airlangga yakni antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

    Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru saja bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS tersebut dengan Lutnick. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

    (haa/haa)

  • Ramai Orang Kaya AS Buka Rekening Bank di Swiss, Fenomena Apa?

    Ramai Orang Kaya AS Buka Rekening Bank di Swiss, Fenomena Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah bank di Swiss melaporkan peningkatan signifikan terhadap pembukaan rekening orang kaya asal Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan terakhir. Menurut investor dan pihak perbankan, ini merupakan bagian dari upaya “de-Amerikanisasi” atau melalukan diversifikasi dalam portofolio mereka.

    “Mereka datang dalam beberapa gelombang,” kata Pierre Gabris, CEO Alpen Partners International, sebuah perusahaan konsultan keuangan asal Swiss, mengutip CNBC International, Sabtu (19/5/2025).

    “Saat Obama terpilih, kami melihat gelombang besar. Covid juga pemicu gelombang berikutnya. Kini tarif dan ketegangan ekonomi menciptakan gelombang baru,” sambungnya.

    Menurutnya banyak investor tertarik memindahkan dana mereka ke Swiss karena ingin melakukan diversifikasi terhadap portofolio mereka dari dolar AS. Mereka meyakini dolar AS akan terus melemah akibat beban utang nasional AS yang terus membengkak.

    Sedangkan daya tarik Swiss terletak pada stabilitas ekonomi, politik yang netral, mata uang yang kuat, serta sistem hukum yang andal.

    Selain alasan ekonomi, banyak warga kaya AS ini juga termotivasi situasi politik di dalam negeri. Mereka khawatir terhadap penurunan supremasi hukum di bawah pemerintah Donald Trump.

    Kemudian, tak sedikit juga alasan warga kaya AS untuk membeli emas fisik dengan memanfaatkan reputasi Swiss sebagai pusat penyimpanan emas

    Gabris juga mengungkapkan ini merupakan “rencana cadangan”. Mereka berkeinginan mencari peluang izin tinggal atau kewarganegaraan kedua di Eropa dan mempertimbangkan pembelian properti.

    Membuka rekening di bank Swiss dinilai cukup mudah, namun tetap harus mematuhi peraturan pengungkapan data yang ketat dari pemerintah AS. Meskipun bank besar AS tidak bisa langsung membuka rekening Swiss bagi klien mereka, mitra Swiss yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS dapat menerima investor asal Amerika.

    Salah satu bank swasta Swiss, Pictet, mengungkapkan telah mengalami peningkatan signifikan dalam permintaan dari klien asal AS. Sementara Vontobel SFA yang diyakini sebagai bank Swiss terbesar yang terdaftar di SEC untuk klien asal AS, menolak untuk berkomentar.

    Pembukaan rekening di Swiss sering dikaitkan dengan upaya menghindari pajak, namun proses itu kini telah diatur secara hukum dan lebih umum dengan formulir pajak yang transparan.

    “Banyak orang Amerika mulai menyadari bahwa 100% portofolio mereka dalam bentuk dolar AS, mereka mulai berpikir, ‘mungkin saya harus mendiversifikasi’,” kata Gabris.

    (hsy/hsy)

  • Harga Terbaru LPG di Agen & Pangkalan, Berlaku April 2025

    Harga Terbaru LPG di Agen & Pangkalan, Berlaku April 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menetapkan harga penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) di tingkat eceran. 

    Sejatinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan harga LPG 3 kg sewajarnya adalah Rp 19.000 per tabung.

    Berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia, berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan sudah memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Salah satunya, di Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. HET LPG 3 kg di pangkalan LPG tersebut sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. “Harganya Rp 19 ribu (per tabung),” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Sabtu (19/5/2025).

    Harga di pengecer/sub pangkalan

    Kondisi berbeda terpantau pada harga LPG yang dijual di tingkat pengecer atau sub pangkalan resmi LPG 3 kg. Khusus wilayah Tangerang Selatan, harga LPG 3 kg tingkat pengecer dibanderol mencapai Rp 21-22 ribu per tabung.

    Misalnya di pengecer LPG Toko Najib, harga LPG 3 kg yang dijual Rp 21 ribu per tabung khusus untuk pelanggan tetap. Sedangkan untuk non langganan, LPG 3 kg dihargai Rp 22 ribu per tabungnya.

    “Jualnya Rp 21 ribu buat langganan. Rp 22 ribu kalau biasa,” kata penjaga toko itu.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini terpantau stabil. Pada Toko Jejen, Tangerang Selatan, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 205 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hsy/hsy)