Category: CNBCindonesia.com News

Potret Jenazah Paus Fransiskus Disemayamkan di Basilika Santo Petrus

HOME

MARKET

MY MONEY

NEWS

TECH

LIFESTYLE

SHARIA

ENTREPRENEUR

CUAP CUAP CUAN

CNBC TV

Loading…

`

$(‘#loaderAuth’).remove()
const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

if (data.is_login) {
$(‘#connectDetikAvatar’).html(`

`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}

My Profile

Logout

${suffix}
`);

$(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

} else {
prefix = “

$(‘#connectDetikAvatar’).html(`

`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}

REGISTER

LOGIN
${suffix}
`);
}
}

23/04/2025 21:50
DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.

“Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.

“Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.

Bocoran RUPTL

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

“RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

“Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

“Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

“Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

(pgr/pgr)

23/04/2025 21:40
Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengajukan “tawaran final” kepada Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

Dilansir Axios, Rabu (23/4/2025), dokumen satu halaman yang disusun setelah pertemuan selama empat jam antara utusan Trump, Steve Witkoff, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan ini, telah disampaikan kepada pejabat Ukraina di Paris pekan lalu.

Dalam proposal tersebut, AS dikabarkan bersedia memberikan pengakuan “de jure” atas Krimea sebagai bagian dari Rusia dan secara tidak resmi mengakui kontrol Moskow atas Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia.

Selain itu, rencana tersebut mencakup pencabutan sanksi pasca-2014 terhadap Moskow dan peningkatan kerja sama ekonomi bilateral. Washington juga akan secara resmi menentang upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Sebagai imbalannya, Ukraina akan menerima “jaminan keamanan yang kuat” dari koalisi negara-negara Uni Eropa dan negara lain yang sejalan. Proposal ini tidak memerinci bagaimana operasi “penjaga perdamaian” akan berfungsi.

Adapun Rusia telah menolak pengerahan pasukan NATO atau pasukan dari anggota blok tersebut di Ukraina dengan alasan apapun.

Kerangka kerja ini juga menjanjikan akses tanpa hambatan bagi Kyiv ke Sungai Dnepr dan kemungkinan kompensasi untuk upaya rekonstruksi, meskipun tidak disebutkan dari mana pendanaan tersebut akan berasal. Rencana tersebut juga menyebutkan kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina yang diharapkan Trump akan ditandatangani pada hari Kamis.

Komponen lain dari proposal ini, menurut Axios, melibatkan penetapan area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye sebagai wilayah netral di bawah administrasi AS.

Reaksi Ukraina dan Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menolak untuk menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia dan terus mendesak AS serta sekutu lainnya untuk memberikan dukungan militer yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Moskow telah menyatakan bahwa status Krimea-yang bergabung dengan Rusia pada 2014 setelah referendum yang diadakan setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv-dan empat wilayah Ukraina lainnya yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada 2022, tidak dapat dinegosiasikan.

Pejabat Rusia bersikeras bahwa setiap perjanjian damai harus menangani “akar penyebab” konflik. Putin juga mengatakan bahwa gencatan senjata yang layak akan membutuhkan negara-negara Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.

Putin telah menyatakan dukungannya secara prinsip terhadap proposal gencatan senjata 30 hari yang diajukan oleh AS, namun menekankan bahwa rincian lebih lanjut perlu dibahas dan bahwa setiap gencatan senjata harus membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng.

“Kami setuju dengan proposal untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata harus mengarah pada perdamaian yang langgeng dan menghilangkan akar penyebab krisis,” kata Putin.

Washington dilaporkan mengharapkan Kyiv untuk merespons proposal tersebut selama pertemuan multinasional di London pada Rabu.

Baik Witkoff maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan melewatkan acara tersebut, dengan Jenderal Keith Kellogg, utusan Trump lainnya yang fokus pada Ukraina, memimpin delegasi AS. Witkoff diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk pertemuan lanjutan dengan Putin.

Rubio memperingatkan pekan lalu bahwa AS dapat meninggalkan inisiatif perdamaian dan “beralih” ke isu lain jika negosiasi gagal. Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ada “peluang bagus untuk menyelesaikan masalah” minggu ini.

Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa komentar dari Barat terhadap proposal perdamaian Putin sebagian besar “tidak konstruktif.”

“Sejumlah besar (komentar). Reaksi resmi, pernyataan resmi. Bersifat tidak konstruktif,” tegasnya.

Peskov juga menekankan bahwa tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat. “Tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat kolektif,” katanya.

(luc/luc)

23/04/2025 21:30
RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final dibahas.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bilang, dokumen RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun ke depan tersebut sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. “Yang jelas (RUPTL 2025-2034) sudah final ya,” kata Jisman, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Dia menekankan, RUPTL yang siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih sesuai dengan rencana yang dibahas sebelumnya. “Sesuai bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menambahkan, RUPTL terbaru itu akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

“Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksanaan daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” jelasnya ditemui usai rapat tertutup, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Bocoran RUPTL

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

“RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

“Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

“Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

“Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

(pgr/pgr)

23/04/2025 21:20
Video: China: AS Harus Hentikan Ancaman & Paksaan!

Video: China: AS Harus Hentikan Ancaman & Paksaan!

News

3 jam yang lalu

23/04/2025 21:15
Video: Perang Dagang Panas, Toyota & BMW Luncurkan Mobil di China

Jakarta, CNBC Indonesia –Di tengah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, Toyota dan BMW memperkenalkan model kendaraan terbaru yang dirancang khusus untuk pasar China pada ajang Shanghai Auto Show 2025. Langkah ini mencerminkan strategi adaptasi produsen mobil global terhadap dinamika pasar dan kebijakan perdagangan yang berubah.

Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (23/04/2025).

23/04/2025 21:02
AS Kirim Militer & Senjata Mematikan Dekat RI, China Warning Begini

Jakarta, CNBC Indonesia – China mengeluarkan peringatan saat pasukan Amerika Serikat (AS) dan Filipina memulai latihan militer gabungan selama tiga minggu mendatang. Latihan Balikatan tersebut akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang.

Melansir Newsweek pada Rabu (23/4/2025), latihan tersebut akan mencakup sistem rudal pembunuh kapal Amerika ke pulau-pulau strategis di Selat Luzon, yang dipandang sebagai titik kritis potensial yang memisahkan sekutu perjanjian pertahanan tersebut dari Taiwan yang diklaim China. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan sistem tersebut.

“Saat ini, masyarakat internasional tengah menghadapi dampak unilateralisme, proteksionisme, intimidasi, dan hegemoni,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun pada Senin, merujuk pada upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengamankan persyaratan perdagangan yang lebih baik melalui serangan besar-besaran terhadap China dan sejumlah mitra lainnya.

Latihan berskala besar dan “senjata strategis dan taktis yang dikerahkan” telah semakin “merusak stabilitas strategis regional” dan “prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” kata Guo.

Nantinya, Sistem Interdiksi Kapal Ekspedisi Angkatan Laut/Marinir (NMESIS) akan ditampilkan dalam latihan simulasi daripada latihan tembak langsung, media lokal mengutip pernyataan Marinir AS. Namun, latihan ini akan meningkatkan interoperabilitas antara pasukan sekutu.

Peluncur rudal sedang diangkut melalui udara ke “beberapa” pulau Batanes di Filipina yang menghadap Taiwan, menurut pernyataan dari Resimen Pesisir Marinir ke-3 AS, yang mulai mengoperasikan sistem tersebut akhir tahun lalu.

China telah berulang kali memprotes sistem rudal Typhon atau Mid-Range Capability milik AS yang dikerahkan ke Filipina beberapa hari menjelang latihan Balikatan 2024.

Typhon dapat dipersenjatai dengan Standard Missile-6 dan rudal jelajah Tomahawk, yang jangkauannya sejauh 1.000 mil dapat menjangkau sebagian besar pesisir timur China.

Selain itu Guo juga menegaskan kembali klaim Beijing atas Taiwan dan memperingatkan: “mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri.”

China telah berjanji untuk akhirnya bersatu dengan Taiwan, melalui kekuatan jika perlu, dan terus meningkatkan latihan militer di sekitar pulau itu, termasuk simulasi pendaratan di pantai.

AS, pemasok senjata utama Taiwan, mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis” yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang dirancang untuk membuat Beijing tidak yakin apakah Washington akan campur tangan dalam suatu konflik.

Filipina adalah bagian dari Rantai Pulau Pertama, yang membentang ke selatan dari Jepang hingga Indonesia, yang dianggap Washington sebagai kunci untuk menahan angkatan laut China jika terjadi konflik, seperti invasi ke Taiwan, yang diklaim oleh Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing, meskipun tidak pernah memerintah di sana.

(tfa)

23/04/2025 21:00
Video: Krisis Beras Melanda Asia, Indonesia Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis beras yang melanda negara-negara Asia menjadi sorotan redaksi CNBC Indonesia. Lantas bagaimana dengan Tanah Air?

Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Editor CNBC Indonesia Damiana Cut Emeria di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (22/04/2025).

23/04/2025 20:46
Video: Proyek EV Battery Dipastikan Tetap Jalan Meski LG Mundur

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM memastikan bahwa proyek investasi kendaraan listrik senilai 9,8 miliar Dolar Amerika Serikat yang telah disepakati antara Indonesia dan LG Energy Solution dari Korea Selatan pada 18 Desember 2020 tetap berjalan sesuai rencana, meskipun LG Energy Solution memutuskan mundur dari sebagian proyek yang tergabung dalam skema “Indonesia Grand Package”.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 23/04/2025) berikut ini.

23/04/2025 12:51
DJP Klaim Coretax Mulai Stabil, Waktu Tunggu di Bawah 2 Detik!

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat semakin singkatnya waktu tunggu (latensi) sistem inti administrasi pajak atau Coretax, seiring dengan perbaikan yang terus dilakukan sejak sistem itu mengalami berbagai kendala saat implementasi pada 1 Januari 2025.

“Selama periode 24 Maret hingga 20 April 2025, sistem aplikasi Coretax DJP menunjukkan performa yang stabil,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti melalui keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

Latensi sistem untuk berbagai layanan menunjukkan rentang waktu di bawah 2 detik. Meskipun, DJP mengakui terdapat beberapa fluktuasi latensi, terutama saat volume transaksi mengalami peningkatan secara signifikan pada fungsi-fungsi tertentu.

Pada kinerja sistem untuk fungsi login misalnya, latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik) pada 18 April 2025.

Lalu, untuk proses pendaftaran wajib pajak yang latensi pada 25 Maret 2025 sempat mencapai 1,13 detik (1.130 milidetik) telah turun menjadi 0,446 detik (446 milidetik) pada 26 Maret 2025.

“Peningkatan latensi pada akhir bulan Maret 2025 disebabkan oleh lonjakan aktivitas pendaftaran wajib pajak baru. Latensi kemudian menurun secara konsisten hingga kembali di bawah 0,06 detik (60 milidetik) pada bulan April 2025,” kata Dwi.

Untuk fungsi pengelolaan SPT Masa mencatat beberapa lonjakan latensi secara signifikan, seperti pada 26 Maret 2025 mencapai 21,231 detik dan 30,1 detik pada 27 Maret 2025. Namun, dengan penyempurnaan yang terus dilakukan latensi menurun menjadi 0,00118 detik (1,18 milidetik) pada 19 April 2025.

Sedangkan fungsi untuk layanan faktur pajak yang sempat mencatat latensi tinggi sebesar 9,368 detik pada 15 April 2025, per 18 April 2025 kembali turun menjadi 0,102 detik. Fluktuasi latensi terjadi juga dipengaruhi oleh peningkatan volume penerbitan faktur pajak.

Terakhir, untuk fungsi layanan pengelolaan bukti potong pajak yang sempat menunjukkan lonjakan latensi tertinggi mencapai 51,90 detik pada 15 April 2025, pada 20 April 2025, telah menunjukkan penurunan latensi menjadi 0,197 detik.

Perbaikan terhadap sistem coretax secara spesifik telah dilakukan DJP untuk sejumlah layanan sampai dengan 17 April 2025. Berikut ini rinciannya:

1. Pendaftaran (Registrasi)

a) Pemadanan NIK dan NPWP menjadi lebih stabil dan responsif.

b) Penyesuaian proses pendaftaran NPWP untuk berbagai jenis wajib pajak, termasuk WNA dan badan hukum.

c) Penyesuaian pada menu pengukuhan PKP, permohonan aktivasi akun, perubahan data wajib pajak, serta proses dokumen penunjukan pemungut pajak.

d) Perbaikan bug pada pengisian dan pengunduhan dokumen persyaratan sehingga proses registrasi berjalan lancar.

2. Faktur Pajak

a) Penyesuaian pada validasi dan proses pembuatan faktur pajak, termasuk faktur pajak kode 07, nota retur, serta retur uang muka.

b) Penyesuaian masa pajak, dokumen pendukung, serta akses tombol PDF, sehingga hanya dokumen dengan status valid yang dapat diunduh.

c) Perbaikan bug atas faktur pajak tidak muncul di daftar pajak masukan pembeli.

d) Penyesuaian pada pembulatan nilai transaksi.

3. Bukti Potong

a) Penyesuaian pada skema impor bukti potong, baik bukti potong unifikasi maupun non-residen, sehingga sesuai dengan data pembayaran yang sah.

b) Penyesuaian pada validasi data pembayaran dan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

c) Penyesuaian opsi pembayaran khusus untuk instansi pemerintah.

d) Perbaikan bug pada pembuatan bukti potong bulanan pegawai tetap, termasuk pembulatan dan tampilan isi dokumen.

4. Pelaporan SPT Masa

a) Perbaikan bug dan proses submit SPT Masa yang sebelumnya tertahan dalam status “Draft”.

b) Penyesuaian validasi isi SPT Masa dan kompensasi untuk menghindari duplikasi data.

c) Penyesuaian dan perbaikan bug pada proses unduhan dokumen SPT Masa dan pelaporan objek pajak pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

5. Pembayaran Pajak

a) Penyempurnaan proses pengajuan pemindahbukuan, pengembalian, dan pengurangan angsuran pajak.

b) Penyesuaian kode satuan kerja (satker) dan prepopulasi data billing agar sesuai dengan referensi resmi KPP.

c) Penyempurnaan proses persetujuan atas dokumen pengembalian kelebihan pembayaran dan penerbitan produk hukum.

d) Penyempurnaan prepopulasi pembayaran pada beberapa layanan seperti pengajuan teraan meterai dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

6. Layanan Perpajakan

a) Penyempurnaan sistem pada layanan Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keterangan Fiskal (SKF), dan Surat Keterangan untuk Bakal Calon Kepala Daerah.

b) Penyempurnaan prepopulasi data untuk layanan berbasis data Indonesia National Single Window (INSW) dan QR Code dokumen endorsement.

c) Penyempurnaan pada layanan permohonan penggantian atau pembatalan dokumen pajak, serta validasi nama wajib pajak dengan karakter khusus.

(arj/haa)

23/04/2025 12:50